Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah Bagi PNS di DKI Jakarta yang diimplementasikan oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum-PNS). Penilaian evaluasi dilakukan dengan mengacu pada teori kriteria evaluasi William Dunn, yang terdiri dari enam indikator penilaian, antara lain: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari keenam indikator tersebtu, hanya indikator keadilan dan ketepatan yang telah terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera melakukan revisi pada peraturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan program tersebut, yakni Keputusan Presiden Nomor 14/1993 juncto Keputusan Presiden Nomor 46/1994 tentang Tabungan Perumahan PNS.

---

This study aims to evaluate The Advance Assistance Program for Civil Servants Mortgage in Jakarta Special Province which us implemented by The Housing Savings Advisory Board for Civil Servants (Bapertarum-PNS). This program evaluation carried out by reference to the theory of William Dunn evaluation criteria, which consists of six indicators, such as: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.

This study concluded only two indicators, equity and accuracy, that have been fulfilled. Therefore, the government is expected soon to amend The Presidential Decree No. 14/1993 amended The Presidential Decree No. 46/1994 on Civil Servants Housing Savings as the foundational regulation of that program."

"Program penggunaan jalur khusus sepeda dalam pelaksanaannya masih dinilai banyak terjadi permasalahan, mulai dari banyaknya pelanggaran dan penggunaan tidak sesuai dengan tujuan adanya program. Permasalahan tersebut mengganggu kenyaman dan keamanan dari para pengguna sepeda sehingga mempengaruhi penggunaan jalur khusus sepeda di Provinsi DKI Jakarta menjadi rendah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat efektivitas program penggunaan jalur khusus sepeda di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan konsep evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Hasil penelitian mengenai tingkat efektivitas program penggunaan jalur khusus sepeda di Provinsi DKI Jakarta berada pada tingkat sedang. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penggunaan program belum efektif. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil empat dimensi yaitu dimensi context berada pada tingkat tinggi dan tiga dimensi lainya yaitu Input, Process, dan Product berada pada tingkat sedang.

---

The program for the use of special bicycle lanes in its implementation is still considered to have many problems, ranging from the number of violations and use that is not in accordance with the purpose of the program. These problems interfere with the comfort and safety of bicycle users, thus affecting the use of bicycle lanes in DKI Jakarta Province to be low. This study aims to evaluate the effectiveness of the bicycle lane program in DKI Jakarta Province. This study uses a quantitative approach with mixed methods data collection techniques through questionnaires and in-depth interviews. This study uses the concept of CIPP evaluation (Context, Input, Process, and Product). The results of the study on the effectiveness of the bicycle lane program in DKI Jakarta Province were at a moderate level. So, it can be said that the use of the program has not been effective. The findings are obtained based on the results of four dimensions, namely the context dimension is at a high level and the other three dimensions, namely Input, Process, and Product are at a moderate level."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Pelaksanaan Program KJP sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dan selama pelaksanaannya terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP berhasil dalam mencapai tujuannya dan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, namun perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, ketidaktepatan sasaran program, verifikasi pendataan calon penerima KJP, dan pencairan dana KJP.

---

This research aims to evaluate of the implementation Assistance Program The Personal Cost of Education through Jakarta Smart Card in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach, with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In doing evaluation, researchers used the CIPP evaluation model initiated by Daniel L. Stufflebeam. Implementation of Jakarta Smart Card program has been running for four years from 2013 to 2016, and during their implementation, there are many obstacles or problems, so that need for evaluation to see the success or failure of the program. The results showed that the implementation of the Jakarta Smart Card program is successful in achieving its objectives and answer the problems of education in DKI Jakarta, but needs improvement or evaluation in some aspects, such as socialization, inaccurate targeting, verification of data collection Jakarta Smart Card candidates, and disbursement of funding Jakarta Smart Card."

"Askes Sosial dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 5-22% sehingga cost sharing yang harus ditanggung PNS sendiri masih cukup besar. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program JPK-PNS sejak 22 Juni 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan JPK-PNS dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa JPK-PNS berperan dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JPK-PNS telah digunakan oleh PNS dan berkontribusi besar dalam menanggung biaya kebutuhan pelayanan kesehatan PNS yaitu kurang lebih sebesar 23-81%.

---

Social health insurance (Askes Sosial) is considered not maximally used to fulfilling the needs of health service of Civil Servants (PNS) of Province DKI Jakarta which is only about 5-22% so that the cost sharing that they have to bear is still a large amount. For that matter, the government of DKI Jakarta Province makes a program called Health Safeguard Warranty of Civil Servants (JPK-PNS) in June 11th 2011. The purpose of this research is to show the role of JPK-PNS in order to fulfilling the needs of health service of PNS of Province DKI Jakarta. This research used of qualitative approach with descriptive design. The result of this research shows that JPK-PNS plays a role in providing a certainty of health insurance to Civil Servants of Government DKI Jakarta Province. JPK-PNS has been used by PNS and give big contribution in bearing the cost of health service needs of PNS, in this matter the cost sharing of Askes Sosial which is more or less 23-81%."

"Kemiskinan menjadi salah satu isu ekonomi yang terjadi di Indonesia. Persentase kemiskinan yang terus meningkat setiap tahunnya membutuhkan kebijakan sosial. Pemerintah Indonesia segera memberikan arahan untuk merumuskan strategi nasional keuangan inklusif dan menginisiasikan perlindungan sosial terhadap masyarakat untuk menjaga kesenjangan sosial. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) merupakan upaya pertama pemerintah, namun pelaksanaanya diangap tidak menyelesaikan masalah karena diangap menghamburhamburkan uang negara. Oleh sebab itu, program BLT dan Rastra segera di gantikan dengan meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Tahun 2017 untuk menyalurkan bantuan pangan menggantikan program BLT dan Rastra yang sebelumnya ada. Dalam proses pelaksanaan BPNT, seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima BPNT, diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan melalui Elektronik Warung Gotong Rayong, yang selanjutnya disebut E-warong. E-Warong juga, merupakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan evaluasi pelaksanaan program E-Warong sebagai bentuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai terutama pada Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menggunakan konsep CIPP (Context, Input, Process, Product) sebagaimana yang dijelaskan oleh Stufflebeam (2014). Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menemukan masih adanya hambatan yang ditemukan dalam penyaluran BPNT yang memanfaatkan program berbasis teknologi, E-Warong ini. Hambatan ditemukan baik di DKI Jakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, karena disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kesalahan data, telatnya saldo yang masuk, hingga gangguan jaringan.

---

Poverty is one of the economic issues that occur in Indonesia. The percentage of poverty that continues to increase every year requires social policies. The government certainly does not remain silent in dealing with this issue, immediately provides direction to formulate a national financial inclusion strategy and initiate social protection for the community to maintain social inequality. Direct Cash Assistance (BLT) and Rice Program for Prosperous Families (Rastra) are the government's first efforts, but their implementation is considered not to solve the problem because they are considered a waste of state money. Based on this, the BLT and Rastra programs were immediately replaced by launching Non-Cash Food Assistance (BPNT) in 2017 to distribute food assistance to replace the previously existing BLT and Rastra. In the process of implementing BPNT, all Beneficiary Families (KPM) as recipients of BPNT are given a Prosperous Family Card (KKS) which can be exchanged for food items through the Electronic Gotong Rayong Warung, hereinafter referred to as E-warong. E-Warong is also an implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This thesis attempts to describe the evaluation of the implementation of the E-Warong program as a form of the Non-Cash Food Assistance Program, especially in the DKI Jakarta Province and the Special Region of Yogyakarta. Researchers used the CIPP (Context, Input, Process, Product) concept as described by Stufflebeam (2014). This CIPP evaluation model can be used to carry out formative and summative evaluations on the sustainability of a program. The post-positivist approach researchers use in this study to get a complete picture and understand the possibility of other variables that have not been found in theory through in-depth interviews and literature study. The results of the analysis are presented descriptively. This study found that there are still obstacles found in the distribution of BPNT that utilizes this technology-based program, E-Warong. Barriers were found in both DKI Jakarta and the Special Region of Yogyakarta, due to several reasons, such as data errors, late incoming balances, and network disturbances."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program kesehatan dan olahraga pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kerja Pemerintah Kota Depok tahun 2015 dengan melakukan analisis pada penggunaan input dan proses sehinggadapat mempengaruhi pencapaian target program kesehatan dan olahraga. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif Penelitian dilakukan dengan melihat komponen input (peraturan, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, danfasilitas) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi) dalam pelaksaan program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada stakeholder, pelaksana, dan peserta. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui telaah dokumen terhadap dokumen-dokumen program Temuan dari penelitian ini adalah dari sisi input belum ada peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan belum tersedia anggaran untuk media promosi program.

---

This study aims to evaluate health and sports programs for Civil Servants (PNS) in the Depok City Government's work area in 2015 by conducting an analysis of the use of inputs and processes so that they can affect the achievement of health and sports program targets. The design of this study uses qualitative methods The research was conducted by looking at the input components (regulations, human resources, financial resources, and facilities) and managerial processes (planning, organizing implementation, control, and evaluation) in implementing the program. Data is collected through in-depth interviews with stakeholders, implementers, and participants. In addition, data is also collected through document review of program documents. The findings of this study are that from the input side there are no regional regulations that are the basis for implementing the program and there is no available budget for media promotion programs."

"Skripsi ini tentang evaluasi program bantuan biaya pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang dijalankan oleh unit P5OP. Secara umum bertujuan untuk pengembangan disiplin ilmu kesejahteraan sosial dan melihat gambaran terkait evaluasi program KJMU di DKI Jakarta berdasarkan logic model dan melihat faktor pendorong dan penghambat program. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluasi formatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam program KJMU di DKI Jakarta muncul permasalahan yang berasal dari internal dan eksternal lembaga, seperti masalah penginputan yang dilakukan oleh peserta, peserta yang tidak boleh cuti akademik, pendataan ulang terhambat karena administrasi KRS, persetujuan kepala dinas terhambat karena pihak universitas yang lama dalam proses verifikasi hingga penangguhan UKT yang membuat pencairan menjadi masalah serta permasalahan lainnya yang menghambat proses implementasi program. Disisi lain, terdapat beberapa sumber daya yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan program seperti tanggung jawab sebagai abdi negara, kerjasama dan keterlibatan masyarakat yang tinggi. Kemudian ditemukan juga faktor penghambat seperti ketidaktahuan penerima terkait seleksi DTKS, Penerima baru belum menerima buku tabungan dan penerima manfaat tidak meninggalkan saldo mengendap. Jadi kesimpulan hasil skripsi ini diketahui bahwa P4OP telah memenuhi proses spesifik dari masing-masing aktivitas program meskipun terdapat kendala yang harus dituntaskan.

---

This thesis is about the Jakarta Student Excellence Card (KJMU) tuition assistance evaluation program which is run by P4OP DKI Jakarta. In general, it aims to develop social welfare disciplines to see an overview of the evaluation of the KJMU program in DKI Jakarta based on a logic model and see the driving and inhibiting factors of the program. This research is categorized as a formative evaluation research with a qualitative approach. The results of the study show that in the KJMU program in DKI Jakarta, problems arise from internal and external institutions, such as input problems made by participants, participants who are not allowed to take academic leave, data collection is hampered because of KRS administration, approval from the head of service is hampered because the university which took a long time in the verification process to the suspension of the UKT which made disbursement a problem as well as other problems that hindered the program implementation process. On the other hand, there are several resources that can be developed and maximized to support program implementation, such as responsibilities as a civil servant, cooperation between staff and high community involvement. Then it was also found inhibiting factors such as ignorance of recipients regarding DTKS selection, new recipients had not received a passbook and beneficiaries did not leave a prepaid balance. So the conclusion of this thesis is that P4OP has fulfilled the specific process of each program activity even though there are obstacles that must be resolved."

"Rumah susun Angke merupakan perumahan alternative dalam rangka penataan lingkungan permukiman kumuh dan efisiensi lahan yang makin terbatas dan mahal, serta adanya tuntutan kebutuhan perumahan bagi penduduk dalam jumlah besar. Pemberdayaan pemuda yang belum optimal menjadi masalah awal dalam meningkatnya jumlah angka kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas di Jakarta khususnya dirumah susun, hal tersebut menjadi kekuatiran dalam meminimalisir angka kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik wawancara mendalam interview indepth, observasi partisipasi dengan mengumpulkan data baik sekunder maupun primer dan menganalisis data program pemberdayaan pemuda. Hasil penelitian ini akan lebih mengoptimalkan dalam evaluasi program pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas pemuda, sehingga pemuda akan lebih berdaya dan produktif dalam membangun kreatifitas dan kemandirian dalam menjalankan program. Walaupun belum optimal pemerintah dan komunitas pemuda dalam melakukan evaluasi program pemberdayaan, tetapi evaluasi itu masih dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas program kepemudaan.

---

Angke flat is an alternative housing in manajing the inveronment of the slum area and to make efficient of the land, couse the land get more exfensive as well as the almands of the housing needs of the population in large numbers. Youth empowerment that has not been optimal being a problem at first in the growing number of the poverty, unemployment and crime in Jakarta. Especially at Angke Tambora the flats. It is aconcern in minimizing the number of poverty. The method used in this research is descriptive qualitative technique with in depth interviews, observation of participation by collective data both secondary and primary and analyze data on youth empowerment program.

The result of the research will further optimize in evalution the program empowering of youth conducted by government and youth community, so that youth will be more empowered and productive in developing creativity and in dependence in running the program. Although, it not optimal government and youth community in doing evaluation the empowerment program but the evaluation is still being done in aneffort to emprove the quality of the youth program."

"Penelitian ini menggambarkan Pelaksanaan Program BSM bagi siswa-siswa tidak mampu di MAN 19 Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisa berdasarkan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan program BSM yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2015. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis program. Peneliti menyarankan agar dibuat sejumlah perbaikan pada program BSM yang ada agar program dapat lebih baik lagi dan lebih bermanfaat kedepannya

---

This Research describes the Implementation of the BSM (Poor Students Aid) for financially underprivileged students in MAN 19 Jakarta. This Research is an evaluation study using qualitative approach of research method with analysis technique based on the guiding principles of technical implementation of BSM which published by Dirjen Pendis Kemenag RI 2015. From the Results of the Research is Noted that the Implementation of the Program is not yet Fully in Accordance of technical guidelines. The Researcher suggests to create a number of improvements to the existing BSM Program in order to be better and more useful in the future."

"Coronavirus Disease (Covid-19) telah membawa dampak tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi. Telah banyak masyarakat khususnya di perkotaan yang kehilangan pekerjaan diakibatkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan merupakan program pencarian dana bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan untuk membantu masyarakat terdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar akan pangan. Pogram ini mengindikasikan adanya penerapan collaborative governance antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yaitu lembaga kemanusiaan. Adanya ketidakseimbangan sumber daya secara tidak langsung dapat memengaruhi proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peneliti membahas faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor dalam program KSBB pangan di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor pada program KSBB pangan dalam perspektif collaborative governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, lingkungan dan etika memengaruhi secara langsung proses tata kelola kolaboratif dalam program KSBB pangan. Adapun proses tata kelola yang terjalin dalam program KSBB pangan juga telah memenuhi seluruh dimensi yang ada pada variabel collaborative process oleh Ansell & Gash (2008), yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan hasil antara.

---

Coronavirus Disease (Covid-19) has had an impact not only on the health sector but also on the economic sector. Many people, especially in urban areas, have lost their jobs as a result of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy. The Food Large-Scale Social Collaboration Program (KSBB) is a program to seek social assistance funds in DKI Jakarta Province which is issued to assist affected communities in meeting their basic needs for food. This program indicates the implementation of collaborative governance between government and non-government actors, namely humanitarian agencies. The existence of an imbalance of resources can indirectly affect the collaborative governance process carried out by stakeholders. Therefore, the researcher discusses the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the food KSBB program in DKI Jakarta. The purpose of this study was to describe the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the KSBB for food program from a collaborative governance perspective. The approach that was used in this research is post-positivist with descriptive intention through deep interview and literature studies as a data collection technique. The result showed that the factors of facilitative leadership, institutional design, environment and ethics directly influence the collaborative governance process in the KSBB for food program. The management process that is involved in the KSBB for food program has also fulfilled all the dimensions in the collaborative process variable by Ansell & Gash (2008), namely face-to-face dialogue, trust building, mutual understanding and intermediate outcomes."