Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKepangkatan dalam bidang militer merupakan salah satu bentuk penerapanprinsip hirarki. Ketertiban dan kepatuhan pada atasan menjadi ciri khas tiapanggota militer yang lahir dari sistem kepangkatan tersebut. Prinsip hirarki yangkental di dalam militer pastinya sedikit banyak mempengaruhi pola tata ruangkawasan perumahannya. Namun belum diketahui bagaimana bentuk-bentukpengaruhnya didalam kawasan perumahan. Oleh karena itu dilakukanlahpengamatan terhadap perumahan militer TNI AU Halim Perdana Kusuma untukbisa menjelaskan bentuk organisasi ruangnya, penerjemahan hirarkinya dilihatdari sisi arsitektur dan hubungan antar ruangnya. Penulisan ini menggunakanmetode pengamatan langsung dan wawancara juga metode penulisan berupapenjelasan yang kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa teradapabeberapa kawasan yang memiliki bentuk perumahan dan penerapan hirarki yangsama yaitu bentuk grid dan hirarki dengan ukuran keprivasian. Pada satu kawasanyang dikenal dengan Perumahan Dwikora memiliki paling dominan berupabentuk garis (linear) yang menggunakan prinsip axial. Perumahan ini terbagimenjadi tiga daerah, yaitu: daerah umum, semi pribadi dan pribadi danketerhubungan kawasan yang menggunakan bentuk pendekatan megaform jugapengaruh prinsip hirarki militer pada fungsi fasilitas khusus terhadappeletakannya.

---

ABSTRACTRanking in military is one of hierarchy principle application. Disciplineand loyalty to the higher rank member be special characteristic every militarymember that made by hierarchy system. Principle of Hierarchy that buried in themilitary?s body must be affect spatial organization?s pattern of military housingdistrict, although the affects haven?t discovered yet. Therefore the observationabout Halim Perdana Kusuma military housing of Indonesia Air Force Army havedone to explain the form of spatial organization, interpretation of hierarchy fromarchitecture?s aspect and the spatial relationship. This script uses directobservation and interview method, also qualitative explanation writing method.The analysis results show that there are some area have grid form and hierarchywith private scale. In a dristrict called Dwikora housing has a dominant area thatapply linear form and axial principle. This housing is divided into three area, thatis public, semi-private, and private area and having megaform as linkage elementalso there is hierarchy?s affects on housing, public facilities, and special facilitiesregarding the placing of them."

"Hirarki dalam perumahan militer merupakan implementasi prinsip antara anggota dan atasan di dalam sistem militer. Prinsip ini mempengaruhi tata letak wilayah perumahan, meskipun bentuk pengaruhnya belum diketahui secara pasti. Studi ini mengamati pangkalan utama perumahan militer TNI Angkatan Laut Kelapa Gading untuk memahami susunan ruangnya. Hirarki dalam perumahan militer mengacu pada sistem organisasi yang menentukan tingkatan dan prioritas pembagian dan penggunaan fasilitas perumahan. Fasilitas pada tingkat tertinggi diperuntukkan bagi perwira tinggi dan staf senior, dengan standar dan spesifikasi yang lebih baik. Hirarki dalam perumahan militer merupakan faktor penting dalam pengembangan dan penggunaan fasilitas, memastikan penggunaan yang efisien dan adil sesuai dengan tugas dan tingkatan individu dalam organisasi militer.

---

Hierarchy in military housing districts is the implementation of the principles governing the relationships between members and superiors within the military system. This principle influences the layout of the housing area, although the exact nature of its influence is not yet fully understood. This study observes the main base of Indonesian Navy military housing in Kelapa Gading to comprehend its spatial arrangement. Hierarchy in military housing refers to the organizational system that determines the levels and priorities of the allocation and utilization of housing facilities. Facilities at the highest level are intended for high-ranking officers and senior staff, with better standards and specifications. Hierarchy in military housing is a crucial factor in the development and utilization of facilities, ensuring efficient and fair usage based on the duties and ranks of individuals within the military organization."

"Tulisan ini merupakan uraian tentang aksi dan reaksi yang terjadi dalam keluarga militer Jawa di komplek perumahan Halim Perdanakusuma. Aksi yang dimaksud di sini adalah sepasang orang tua dengan power yang ia miliki mentransmisikan nilai-nilai budaya yang mereka miliki untuk ditanamkan kepada anak, baik nilai budaya militer dan juga Jawa, yang mana tujuannya adalah untuk membuat anak disiplin dan bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi nyatanya, beberapa nilai yang diberikan oleh orang tua kepada anak memunculkan reaksi yang bervariasi, salah satunya adalah adanya resistensi. Ketika anak tidak puas dengan nilai-nilai yang ditransmisikan oleh orang tua, anak akan melakukan sebuah perlawanan (resistensi) secara diam-diam. Skripsi ini menunjukkan bahwa perbedaan yang ada dari budaya militer dan Jawa terdapat pada cara penyampaiannya dan bagaimana reaksi anak dalam menerima nilai-nilai yang diberikan. Data-data yang digunakan dalam tulisan ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terlibat dengan para informan.

---

This thesis is aim to describe of actions and reactions that occur in a Javanese military family at Halim Perdanakusuma. The action here is a pair of parents with the power they have to transmit cultural values ​​they have to be imparted to children, both military and also Javanese culture, where the aim is to make children discipline and be accepted by society. But in fact, some of the values ​​given by parents led to varied reactions from children, one of which is the presence of resistance. When the child is not satisfied with the values ​​transmitted by parents, children will perform a passive resistance. This paper shows that there are differences of military and Javanese culture are on the way of delivery and the reactions to the child in receiving the values ​​given. The data used in this article was obtained through in-depth interviews and participant observation with the informant."

"Ekspansi perkotaan dan dinamika demografi diperkirakan akan berdampak signifikan pada negara berkembang, dengan Indonesia mengalami peningkatan populasi perkotaan yang cepat dari 14,5% pada tahun 1960 menjadi 57% pada tahun 2021. Urbanisasi yang tidak direncanakan dengan baik menimbulkan tantangan seperti keterjangkauan perumahan yang tidak memadai, infrastruktur yang tidak memadai, dan ruang terbuka hijau spasi. Untuk mengatasi masalah ini, kota-kota baru sedang dikembangkan dengan standar hidup berkelanjutan dan kepedulian lingkungan. Indikator perumahan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan. Namun ketersediaan indikator perumahan terbatas, terutama untuk pedoman perencanaan dan pembangunan di kota-kota baru. Studi ini bertujuan untuk memberikan daftar indikator perencanaan perumahan perkotaan yang berkelanjutan di kota-kota baru dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menggabungkan studi literatur, penilaian ahli, dan studi lapangan. Hasilnya memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi referensi untuk perencanaan perumahan berkelanjutan di kawasan perkotaan baru.

---

Urban expansion and demographic dynamics are expected to significantly impact developing countries, with Indonesia experiencing a rapid urban population increase from 14.5% in 1960 to 57% in 2021. Poorly planned urbanization leads to challenges such as inadequate housing affordability, inadequate infrastructure, and green open spaces. To address these issues, new cities are being developed with sustainable living standards and environmental concerns. Sustainable housing indicators can help improve urban life quality. However, the availability of housing indicators is limited, especially for planning and building guidelines in new cities. This study aims to provide a list of sustainable indicators for urban housing planning in new cities using a qualitative approach, combining literature studies, expert judgment, and field studies. The results provide a reference for future research and serve as a reference for planning sustainable housing in new urban areas."

"Tren pembangunan perumahan berkelanjutan yang diberi label green semakin naik dikalangan pengembang dan juga masyarakat. Salah satu manfaat yang diperoleh pengembang dengan menerapkan konsep green adalah sebagai pendorong terjadinya market driven yang lebih besar. Hal ini menjadi strategi baru developer untuk meraih profit. Tetapi hal ini tidak menjamin bahwa perumahan yang mereka bangun sudah memenuhi konsep pembangunan berkelanjutan maka dari itu penelitian ini dibuat untuk meneliti seberapa besar penerapan pembangunan berkelanjutan telah diterapkan. Dengan menggunakan sertifikasi world green building council dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Amerika didapatkan bahwa pada perumahan x hanya mendapatkan penilaian 34 untuk Greenship Indonesia, 21 untuk GBI Malaysia, 22.5 untuk Green Mark Singapura, dan 7.7 untuk LEED Amerika.

---

The development trend of sustainable housing that is labeled green getting up among developers and communities. One of the benefits obtained by applying the concept of green development is greater market driven. This has become a new strategy to achieve a profit for developer. But this does not guarantee that the housing they built has fulfilled the concept of sustainable development and therefore the study was made to examine how much the implementation of sustainable development has been applied. By using certification from World Green Building Council of state of Indonesia, Malaysia, Singapore, and USA found that in the Housing X only get ratings 34 for Greenship Indonesia, 21 for GBI Malaysia, 22.5 for Green Mark Singapore, and 7.7 for LEED USA."

"Era reformasi yang menggema di tahun 1998 telah menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa. Segala aspek dituntut untuk berubah sebagai cara untuk meninggalkan warisan tradisi Orde Baru. Militer sebagai lembaga yang mendukung kekuasaan rezim, tak luput dari tuntutan perubahan. Wacana sipil-militer pun menjadi pembicaraan menarik, karena militer turut berperan aktif dalam warisan tradisi Orde Baru, khususnya dalam wilayah politik.Oleh karena itu, fokus perhatian tertuju pada peran politik militer. Sejak masa kepemimpinan Orde Lama, peran politik militer telah berlangsung. Di masa Orde Baru, peran tersebut semakin meningkat, bahkan militer turut mendukung tatanan pemerintahan selama lebih dari 30 tahun. Bersama dengan Golkar dan Birokrasi, Soeharto berhasil mengorganisir militer sebagai kekuatan politik yang turut menjamin stabilitas kekuasaan di bawah kepemimpinanya.Dalam meneliti peran politik militer ini, teori yang dipakai adalah teori relasi sipil-militer, peran politik militer, dan teori konsolidasi demokrasi. Ketiga teori ini dianggap mampu menggambarkan praktik poiitik militer di masa Orde Lama, Orde Baru dan pergeserannya di masa pasca Orde Baru. Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif, dengan memakai pendekatan kepustakaan (library research). Sumber-sumber data diperoleh dengan mengkaji buku-buku yang terkait dengan objek penelitian sorta melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan objek penelitian.Berdasarkan temuan penelitian, era pasca Orde Baru menunjukkan kecenderungan menguatnya profesionalisrne militer. Militer terfokus pada fungsi pertahanan sebagai tugas utamanya. Civil society menjadi pilar utama, menggantikan dominasi militer. Lewat kebijakan sipil di DPR, kepentingan militer juga memperoleh perhatian utama, khususnya upaya untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan dan belanja militer. Dengan demikian, peran politik militer di Indonesia pasca Orde Baru semakin menurun, seiring reformasi internal di tubuh militer sendiri. Kondisi ini sejalan dengan upaya konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

---

Reformation era launched year 1998 has touched entire aspect of life nation. All aspect claimed to change as mode to leave heritage of New Order tradition. Military as institute support regime power don?t miss from change demand. Discourse of civil-military even also becomes interesting discussion because military partake the active sharing in heritage of New Order tradition, especially in political region.

Therefore, the focus attention concentrated to the political role of military. Since a period of Old Order leadership, political role of military has taken place. In period of New Order, the role progressively mount, even the military partake to support system of govemance during more than 30 years. Along with Golkar and Bureaucracy, Soeharto succeed to organize military as strength of politics which partake to guarantee stability of power under his leadership.

In study of political role of military, the theory which used is civil-military relationship theory, political role of military, and the consolidation of democracy theory. Those three theories are assumed able to depict political practice of military in a period of Old Order, New Order and its friction in a period of post New Order. Method that used in this thesis is qualitative method, with is bibliographical approach (library research). Data resources obtained by studying relevant books with research object and also conducting interview with various parties that concerned directly in policy intake with research object.

Pursuant to research Ending, post New Order era shows tendency of strengthen of military professionalism. Military focused at defender function as its main duty. Civil Society becomes especial pillar, replacing military domination. Through civil policy Indonesia House of Representative (DPR), military interest also gets especial attention, especially attempt to increase the military expense and prosperity budget. Thereby, political role of military in Indonesia downhill post New Order progressively, along the internal reform inside military. This condition is in parallel with effort of democracy consolidation which is underway in Indonesia."

"Berkebalikan dengan kemunduran peran militer dalam kehidupan sosial dan politik praktis di Indonesia pasca runtuhnya otoritarianisme Orde Baru, anak-anak muda tetap antusias untuk berkarir sebagai tentara. Beberapa studi berpendapat bahwa fenomena tersebut disebabkan adanya pembebasan biaya pendidikan yang ditawarkan oleh militer, jaminan karir pasti dengan gaji dan tunjangan-tunjangan yang sesuai. Studi-studi lainnya menyebutkan bahwa hal itu ditentukan oleh adanya peluang meningkatkan status sosial, implementasi semangat patriotisme, tingginya nasionalisme, keinginan untuk mewujudkan perdamaian, dan misi kemanusiaan. Pada dasarnya penulis setuju dengan studi-studi tersebut. Namun, studi-studi tersebut masih terbatas dalam membahas aspek immaterial yang masih relevan dalam mendasari keputusan anak-anak muda Indonesia untuk berkarir sebagai tentara dewasa ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fenomena tersebut juga disebabkan oleh penerimaan atas citra militer Indonesia berkaitan dengan budaya organisasi khas yang dimiliki dan profesionalitas yang secara progresif terus ditunjukkan. Citra militer terkonstruksi dan terus diinternalisasi melalui agen-agen sosialisasi, seperti keluarga, lingkungan tempat tinggal, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, media sosial, hingga film. Hasilnya, terdapat penerimaan positif masyarakat atas citra militer yang ditunjukkan, yang pada gilirannya berpengaruh dalam pembentukan persepsi anak muda untuk berkarir sebagai tentara. Penulis menggunakan data yang diperoleh melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara bersama sejumlah taruna aktif Akademi Militer dan siswa Sekolah Menengah Atas.

---

In contrast to the decline in the military's role in practical social and political life in Indonesia after the collapse of the Orde Baru authoritarianism, young people remain enthusiastic about a career as a soldier. Several studies argue that this phenomenon is due to the exemption of education fees offered by the military and guaranteed career guarantees with appropriate salaries and benefits. Other studies say that it determines the opportunity to increase social status, implement the spirit of patriotism, high nationalism, desire to realize peace, and humanitarian missions. Basically, the authors agree with these studies. However, these studies are still limited in discussing the immaterial aspects that are still relevant in underpinning the decisions of young Indonesians to have careers as soldiers today. This research findings show that this phenomenon is also caused by the acceptance of the Indonesian military image, related to its distinctive organizational culture and organizations that progressively show professionalism. The military image is constructed and continues to internalize through socialization agents, such as family, neighborhood, schools, peer groups, mass media, social media, and films. As a result, there is a positive public acceptance of the military image shown, which influences the formation of young people's perceptions of a career as a soldier. The author uses data obtained through literature studies, document studies, and interviews with several active cadets of the Military Academy and senior high school students."

"Bisnis militer TNI-AL merupakan bagian integral dari institusi bisnis TNI menjadi salah satu fokus terpenting bersama-sama dengan isu reformasi TNI. UU TNI No. 34 Tahun 2004 dalam salah satu pasal menyatakan TNI harus melepaskan bisnisnya pada tahun 2009. TNI-AL adalah institusi yang mengawaki alat utama yang berbasis telmologi tinggi, biaya mahal, dan besar serta diawaki oleh prajurit yang membutuhkan kesejahteraan.Penghapusan bisnis militer menimbulkan pertanyaan, bagaimana kelanjutan keberadaan TNI-AL di masa depan, sedangkan selama ini anggaran militer kurang. Oleh karena itu agar penelitian lebih terarah penelitian memfokuskan pada studi kasus bisnis militer TNI-AL Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan TNI-AL terjun dalam bisnis dan kebijakan apa saja yang telah dilakukan TNI-AL dalam rangka pembenahan bisnisnya.Agar diperoleh interpretasi dan kesimpulan menganalisa studi tentang bisnis militer, digunakan tiga kerangka teori yang dijadikan landasan studi, yaitu, teori tentang Bisnis Militer, teori Transisi Demokrasi, dan teori Tentara Revolusioner.Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) studi kepustakaan, dan (2) studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam (indepth-interview) dengan informan yang dipilih secara purposive.Hasil penelitian yang didapatkan penulis sebagai berikut : Perbedaan kebijakan pimpinan lama dan baru terhadap bisnis militer; Pihak TNI-AL berpandangan bisnis militer dapat dihapuskan, namun negara harus dapat memberikan jaminan kebutuhan TNI. Di lain pihak pandangan para pengamat/politisi menyatakan bisnis militer harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan alam demokrasi, Penyelesaian masalah bisnis militer TNI-AL kurang berjalan dengan semestinya, UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 merupakan dasar pijakan bisnis TNI yang tidak mencerminkan kegiatan bisnis pada umumnya justru lebih menguntungkan pada mitra dan segelintir pribadi petinggi militer ketimbang kesejahteraan prajurit secara umum.Kesimpulannya bahwa Yayasan Bhumyamca TNI-AL memang diperuntukkan kesejahteraan prajurit semata, walaupun tersamar masih ada hidden agenda dibalik pendiriannya, yaitu untuk keperluan para petinggi TNI-AL.

---

The business runs by Navy-TNI is an integral part of the TNI business institution which became one of the most important focus within TNI reformation issues. In one of the article of UU TNI No. 34/ 2004 states that TNI has to release its business by the year of 2009. Navy is an institution which basically uses high and expensive technology tools and appliances and operated by soldiers who need the maintenance of welfare. The closing of military business then raised a question, how to maintain the existence of the Navy in the future when there is a very limited budget to cover the expenses. Hence, this research will focus on the case study of Navy military business.

The main problem posed in this research is what factors that caused the Navy to be involved in business and what policy taken by the Navy to reform its business. Three framework theories are used as a study basis, in order to get an interpretation and result on the study of military business, the theory on Military Business, Democracy Transition and Revolutionary Soldier. The results of this research are as follow: there is a different of policy between the old and the new leaders on military business. The Navy military business can be abolished; however the state has to be able to guarantee the fulfillment of the military needs. On the other hand, the military observer/ politician state that the military business has to be abolished because it is not in accordance to democracy. The completion of the Navy military business problem did not proceed as it supposed to. UU Yayasan No. 1612001 as the basis for TNT's business does not represent the general business activities instead gives more advantages to the partners and several military leaders personal rather than the general welfare of soldiers.

In order to answer it, this research used a qualitative method with data collection technique done by: (1) literature study and (2) field research by in-depth interviews with informants selected by purposive sampling.

In conclusion, Yayasan Bhumyamca owned by the Navy is indeed aimed for the welfare of soldiers although there is still a hidden agenda of the Navy leaders' advantages behind the establishment of the cooperation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses resosialisasi identitas militer dalam diri para taruna selama menjalani masa pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Studi-studi lainnya menjelaskan bahwa institusi pendidikan militer memang berperan penting dalam proses pembentukan identitas militer, tetapi tidak menjamin efeknya dalam jangka waktu yang panjang karena penerapan identitas militer akan ditentukan saat taruna sudah menjalani masa dinasnya. Peneliti setuju bahwa proses resosialisasi identitas militer tidak terlepas dari pentingnya peran akademi militer, dimana di dalamnya terjadi proses indoktrinasi nilai-nilai militer, seperti nasionalisme dan patriotisme. Tetapi, tidak hanya akademi saja yang berperan, melainkan latar belakang taruna pun juga memiliki peranan penting. Taruna yang berasal dari keluarga militer akan lebih mudah untuk beradaptasi dan menyerap doktrin militer daripada yang berlatar belakang keluarga non-militer. Terkait hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan konsep resosialisasi yang dikemukakan oleh Barnao untuk menjelaskan tahapan dari proses resosialisasi tersebut dan menggabungkannya dengan kerangka konsep habitus dan modal budaya oleh Bourdieu. Hasil temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam tahapan awal proses resosialisasi, taruna dari keluarga militer memang akan lebih unggul dalam hal pengetahuan, persiapan, dan pengalaman. Akan tetapi, hal tersebut hanya berlaku pada tahap awal preliminary atau proses adaptasi hingga tahap transisi awal saat taruna masuk ke AAU. Untuk tahap transisi selanjutnya hingga taruna lulus dari AAU, modal budaya dari keluarga taruna tidak lagi berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan dan keunggulannya, melainkan modal budaya militer yang terdapat di AAU yang akan lebih dominan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif pada Akademi Angkatan Udara sebagai fokus penelitiannya.

---

This study aims to explain the process of resocializing military identity in cadets during their education period at the Air Force Academy. Other studies explain that military education institutions do play an important role in the process of forming military identity, but do not guarantee the effect in the long term because the application of military identity will be determined when the cadets have completed their service period. The researcher agrees that the process of resocializing military identity cannot be separated from the important role of the military academy, in which there is a process of indoctrination of military values, such as nationalism and patriotism. However, it is not only the academy that plays a role, but the background of the cadets also has an important role. The cadets who come from military families will find it easier to adapt and absorb military doctrine than those from non-military families. In this regard, this study will use the concept of resocialization proposed by Barnao to explain the stages of the resocialization process and combine it with the framework of the concept of habitus and cultural capital by Bourdieu. The findings of this study indicate that in the early stages of the resocialization process, cadets from military families will indeed be superior in terms of knowledge, preparation, and experience. However, this only applies at the initial preliminary stage or the adaptation process until the initial transition stage when cadets enter the AAU. For the next transition stage until the cadets graduate from the AAU, the cultural capital of the cadet families will no longer play a significant role in determining their success and excellence, but the military cultural capital contained in the AAU will be more dominant. This research was conducted using qualitative methods at the Air Force Academy as the focus of the research."

"Skripsi ini membahas Pastur Militer, sebuah peran yang menempatkan individu dalam dua institusi total. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap peran Pastur Militer di dalam TNI dan Gereja, sembari melihat relasi di antara kedua institusi tersebut menggunakan studi pustaka. Subyek penelitian studi kasus ini adalah seorang Pastur Militer di lingkungan TNI AU. Setelah menyelesaikan pendidikan imamat, beliau melanjutkan ke dalam pendidikan militer. Data yang ditemukan menggambarkan bahwa dalam banyak hal, ternyata militer dan Gereja memiliki karakteristik yang serupa sehingga melatar-belakangi relasi yang tercipta. Dinamika relasi kedua institusi tersebut dalam koteks Indonesia ikut menggeser perubahan fungsi Pastur Militer. Pada level individu, diketahui bahwa peran ganda subyek penelitian ini telah dan masih berpotensi menimbulkan konflik peran, walaupun pada lain pihak habitus yang muncul justru membangun sebuah karakteristik khas seorang Pastur Militer di Indonesia.

---

This thesis elaborates the Catholic Chaplaincy, a role that puts a person at two total institutions. This research used qualitative approach to uncover the role of Military Priest within the military base and as well the Church, while looking at the relation between the two institutions aforementioned using literature research. The subject of this case study is a military priest in the Air Force. After completing the education from seminary as well teological studies, he went into the military academy. The data found is this research suggest that in many cases, it turns out the military and the church have same characteristics that allowed the relation to be established between them. The dynamics upon this relation triggered the role shift for the Military Priest. Moving focus at the individual extent, we will see how the multiple roles for the Priest increase the possibility of a role conflict to occurs, while on the other hand, his habitus creates a new characteristic as a priest and soldier."