Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korporasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dewasa ini dan sebagai salah satu akibatnya mempengaruhi organisasi ekonomi. Perubahan dalam organisasi ekonomi tidak selalu membawa pengaruh yang positif, bahkan berpotensi menimbulkan kejahatan. Korporasi telah menjadi subjek hukum, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus di negara lain, seperti Belanda, Amerika Serikat dan Inggris. Akan tetapi, kejahatan yang dilakukan korporasi di Indonesia hanya terbatas pada tindak pidana khusus saja, seperti tindak pidana lingkungan hidup dan tidak bisa diaplikasikan kepada tindak pidana umum. Contoh nyata bahwa korporasi sangat lekat dengan tindak pidana umum adalah kejahatan yang dilakukan terhadap Irzen Octa dan Muji Harjo, oleh individu yang bekerja di bawah korporasi. Tanpa diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana oleh KUHP maka korporasi akan lepas dari pertanggungjawabannya. Meskipun korporasi bukan menjadi subjek hukum dalam KUHP, perlakuan tidak menyenangkan dan penganiayaan yang dialami para korban selayaknya dapat diminta pertanggungjawabannya kepada korporasi. Untuk menentukan bagaimana korporasi dapat bertanggung jawab digunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi. Selain itu, tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dikaji apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana tersebut menggunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi.

---

Corporation has become an important part of the society nowadays, and as a result, corporation affect economy organisation. Changes beneath an economy organisation has not always bring a positive effect, in fact it has a strong influent to commit crime. Corporation itself has become a subject of law, both in general crime and specific crime in other country, such as Holland, United States, and United Kingdom. Even though other country has received corporation as its subject, Indonesia only recognized corporation as a subject of specific crime only, for example, environmental crime. Corporation has not being recognized as a subject in general crime. One of the obvious example that shown corporation has a close relation with general crime is the case of Irzen Octa and Muji Harjo. Both persons suffer from criminal act perform by individual that has a connection with corporation. Without an acknowledgment as a subject in Indonesia Penal Code, crimes that both victims suffer would never let corporation be held liable. To determine how corporation could be held liable, then it must be analyse with corporate liability doctrine. On the other hand, general crime in Indonesia Penal Code would be examined whether every single crime inside the Code could be committed by corporation by utilizing coporate liability doctrine."

"Korporasi sebagai badan hukum memiliki peranan besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akibat korporasi ini diiringi dengan munculnya modus operandi baru dalam melakukan tindak pidana, khususnya pada tindak pidana perikanan. Dalam tindak pidana perikanan, ketika terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan korporasi maka pertanggungjawaban secara pidana terhadap korporasi merujuk kepada peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu pertama, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan; kedua, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan; ketiga, pengaturan yang ideal mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan. Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum normatif, di mana mengacu kepada sumber data sekunder berupa bahan hukum dan bahan non-hukum. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pertama, pengaturan mengenai pertangggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan memiliki kelemahan terutama terkait dengan beban pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibebankan kepada pengurus dan korporasi; kedua, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan belum pernah ditempuh walaupun terdapat kasus tindak pidana di bidang perikanan yang melibatkan korporasi; ketiga, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan yang ideal adalah ketika subjek tindak pidana dibebankan secara alternatif-kumulatif dan dilakukan sinkronisasi terhadap sanksi pidana pada pasal-pasal tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, perlu mengambil langkah-langkah penting: (1) mengubah dan menambah rumusan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan terkait dengan: subjek, pengaturan dan mekanisme serta sanksi; (2) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum; (3) mengoptimalkan koordinasi antar instansi penyidik tindak pidana di bidang perikanan; dan (4) membuat pedoman penanganan perkara tindak pidana perikanan dengan subjek hukum korporasi.

---

A corporation as a legal entity has played a major role in Indonesia’s economic growth. The rapid economic growth due to the role of corporations has also been accompanied by the emergence of a new modus operandi in committing criminal acts, especially in fisheries crimes. In this context, when a criminal act involving a corporation occurs, the application of corporate criminal liability should be based on the existing regulations. This research seeks to address several issues: first, the regulation of corporate criminal liability in the fisheries crimes; second, the application of corporate criminal liability in the fisheries crimes; third, the ideal formulation regulating corporate criminal liability in the fisheries crimes. This research is based on normative legal research using secondary data sources consisting of legal and non-legal materials. The findings of the research demonstrate that: first, regulations regarding corporate criminal responsibility in fisheries crimes have some weaknesses, especially in relation to the burden of criminal liability imposed on management and corporations; second, in reality, the concept of corporate liability has never been applied in fishery crimes although there were cases which might have been involving corporate crimes; third, the ideal arrangement regarding corporate criminal liability in fisheries crime is when the subject of a criminal act is charged in an alternative-cumulative manner and synchronization of criminal sanctions in the articles of criminal acts of fisheries crime. Therefore, it’s necessary to take important steps: (1) change and add to the formulation of corporate criminal liability in fisheries crime related to: subject, regulation & mechanism and sanctions; (2) increase the knowledge and capacity of law enforcement officers; (3) optimizing coordination between criminal investigation agencies in fisheries cime; and (4) make guidelines for handling fisheries crime cases with corporate subjects."

"Korporasi sebagai badan hukum memiliki peranan besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akibat korporasi ini diiringi dengan munculnya modus operandi baru dalam melakukan tindak pidana, khususnya pada tindak pidana perikanan. Dalam tindak pidana perikanan, ketika terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan korporasi maka pertanggungjawaban secara pidana terhadap korporasi merujuk kepada peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu pertama, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan; kedua, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan; ketiga, pengaturan yang ideal mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan. Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum normatif, di mana mengacu kepada sumber data sekunder berupa bahan hukum dan bahan non-hukum. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pertama, pengaturan mengenai pertangggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan memiliki kelemahan terutama terkait dengan beban pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibebankan kepada pengurus dan korporasi; kedua, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan belum pernah ditempuh walaupun terdapat kasus tindak pidana di bidang perikanan yang melibatkan korporasi; ketiga, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan yang ideal adalah ketika subjek tindak pidana dibebankan secara alternatif-kumulatif dan dilakukan sinkronisasi terhadap sanksi pidana pada pasal-pasal tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, perlu mengambil langkah-langkah penting: (1) mengubah dan menambah rumusan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan terkait dengan: subjek, pengaturan dan mekanisme serta sanksi; (2) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum; (3) mengoptimalkan koordinasi antar instansi penyidik tindak pidana di bidang perikanan; dan (4) membuat pedoman penanganan perkara tindak pidana perikanan dengan subjek hukum korporasi.

---

A corporation as a legal entity has played a major role in Indonesia’s economic growth. The rapid economic growth due to the role of corporations has also been accompanied by the emergence of a new modus operandi in committing criminal acts, especially in fisheries crimes. In this context, when a criminal act involving a corporation occurs, the application of corporate criminal liability should be based on the existing regulations. This research seeks to address several issues: first, the regulation of corporate criminal liability in the fisheries crimes; second, the application of corporate criminal liability in the fisheries crimes; third, the ideal formulation regulating corporate criminal liability in the fisheries crimes. This research is based on normative legal research using secondary data sources consisting of legal and non-legal materials. The findings of the research demonstrate that: first, regulations regarding corporate criminal responsibility in fisheries crimes have some weaknesses, especially in relation to the burden of criminal liability imposed on management and corporations; second, in reality, the concept of corporate liability has never been applied in fishery crimes although there were cases which might have been involving corporate crimes; third, the ideal arrangement regarding corporate criminal liability in fisheries crime is when the subject of a criminal act is charged in an alternative-cumulative manner and synchronization of criminal sanctions in the articles of criminal acts of fisheries crime. Therefore, it’s necessary to take important steps: (1) change and add to the formulation of corporate criminal liability in fisheries crime related to: subject, regulation & mechanism and sanctions; (2) increase the knowledge and capacity of law enforcement officers; (3) optimizing coordination between criminal investigation agencies in fisheries cime; and (4) make guidelines for handling fisheries crime cases with corporate subjects."

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika. Korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa unang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana khususnya dalam tindak pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

---

The focus of this thesis is about corporate criminal liability in narcotics crime. Corporation is not known as the subject of criminal law in the Code of Penal (Penal Code), however Corporation has been recognized as a subject of criminal law through legislation outside the Indonesian Penal Code. One of the law that recognizes corporation as the subject of criminal law is Act No. 35 of 2009. The aim of this research is to know how a corporation could be responsible in criminal law especially in narcotics crime. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. The conclusion of this thesis is that a corporation could be liable for committing narcotics crime according to the doctrines of corporate criminal liability."

"Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Korporasi Tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Namun Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum adalah Undang-Undang No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam praktik, belum pernah ada putusan pengadilan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana pencucian uang. Walaupun hampir semua kegiatan pencucian uang melibatkan korporasi. Sebagai contoh dalam kasus PT. Ilhung Muliasarana, jika melihat uraian dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum maka sebenarnya PT. Ilhung Muliasarana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk keterlibatan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dan bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

---

This study discusses corporate criminal liability in money laundering. Corporation is known not as the subject of criminal law in the Code of Penal (Penal Code), but Corporation is recognized as a subject of criminal law through legislation outside the Criminal Code. One law that recognizes corporations as subjects of law is Act No. 08 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering. The aim of this study was to ascertain the application of corporate criminal liability in Money Laundering. In practice, there has never been a court decision that makes corporations legal subjects in money laundering although almost all money laundering activities involve the corporation. In the case of PT. Ilhung Muliasarana, the description of the charges made by the public prosecutor, PT. Ilhung Muliasarana should actually be accountable for the crime as a corporation in the case of money laundering. This situation raises many questions, such as how to shape the corporation's involvement in money laundering cases and how corporate criminal liability is applied in money laundering."

"ABSTRAKHingga saat ini, terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum yang menelan banyak korban luka atau meninggal dunia selalu dinilai sebagai kesalahan sopir terlepas dari laik atau tidak laiknya kendaraan yang dikemudikan. Ketidaklaikan kendaraan seharusnya dapat memberikan bayangan akan suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan menggunakan metode kualitatif dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, peraturan-peraturan lain yang terkait, serta doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, penelitian ini membuahkan hasil bahwa korporasi yang dalam hal ini adalah perusahaan angkutan umum, secara teoretis perusahaan angkutan umum dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum karena tidak laiknya kendaraan dan perbuatan pembiaran atas ketidaklaikan kendaraan yang dapat menimbulkan kecelakaan adalah suatu bentuk kesengajaan berkeinsyafan kemungkinan dolus eventualis . Akan tetapi sampai saat ini belum pernah ada korporasi yang dijadikan sebagai subjek tindak pidana lalu lintas dikarenakan sulitnya proses pembuktian unsur di dalam persidangan dan tidak ada keinginan untuk itu. Perlu sebuah dorongan dan kemauan untuk menjadikan perusahaan angkutan umum sebagai subjek tindak pidana lalu lintas agar tidak selalu sopir yang menjadi subjek tindak pidana lalu lintas meskipun sebenarnya tindak pidana lalu lintas terjadi karena tidak laiknya kendaraan.

---

ABSTRACTUp until now, the occurrence of traffic accident involving public transportation which claimed many injured or died has always been regarded as a driver error regardless of the worthiness of the vehicle. Unworthy vehicle should be able to give an idea of a possible traffic accident. By using qualitative method and analyzing corporate criminal liability in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009, other related regulations, as well as doctrines of corporate criminal liability, this research led to the conclusion that corporation in this case is a public transportation company, theoretically, may criminally be liable for traffic accident involving public transportation because of the unworthy vehicle, and neglecting the unworthiness of the vehicle that could lead to accident is an intent in the form of dolus eventualis. However, until now, there has never been a corporation as a subject of a traffic crime due to the difficulty of proofing elements in the trial and there is no desire for it. It needs encouragement and willingness to make public transportation company as the subject of traffic crime so that it is not always the driver who will be the subject even though the traffic crime occurs due to the unworthiness of the vehicle."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam putusan-putusan hakim terhadap kasus-kasus penyertaan tindak pidana suap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin-doktrin hukum terkait. Penjatuhan sanksi pidana terhadap penyertaan tindak pidana suap yang dilakukan pengurus korporasi menjadi menarik manakala pelaku dihukum berbeda-beda. Berdasarkan desert theory yang menjadi landasan proporsionalitas pemidanaan, menjatuhkan sanksi pidana harus berdasarkan keseriusan dari sebuah tindak pidana. Keseriusan tersebut dapat diukur berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dan kesalahan dari pelaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan tingkat kesalahan dalam sebuah penyertaan, dengan variabel-variabel berupa kedudukan pelaku dalam sebuah korporasi dan besaran uang suap yang disertakan.

---

This thesis discusses about liability of corporate officers in bribery offence in the court’s decisions on bribery offence. Normative juridical is used in the research method, that used related legislation, legal literatures, and legal doctrines. The sentencing on crime complicity becomes interesting when the perpetrators are punished differently. Based on desert theory which become the basis of sentencing, that sentencing must be based on the seriousness of a offence. The seriousness can be measured based on the harm caused by the crime and the culpability of the perpetrators. The result concluded that the court in sentencing considers the culpability level in crime complicity, with variables the position of the officer in corporation and the amount of bribe included."

"ABSTRAKKarakteristik delik korporasi yang berbeda dari street crime membuat sejumlahahli memandang bahwa ultimum remedium tidak lagi relevan dalam kontekspertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanyaannya adalah (1) bagaimanakahkonsep dan makna ultimum remedium dalam hukum pidana dan kaitannya denganHak Asasi Manusia? (2) bagaimana perumusan ultimum remedium di dalamkonteks pertanggungjawaban pidana korporasi? dan (3) bagaimanakahimplementasi ultimum remedium dalam pertanggungjawaban pidana korporasi diIndonesia?. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan multi-pendekatan.Wawancara dilakukan untuk mengklarifikasi data sekunder yang ada. Hasilnyamenunjukkan bahwa sejak tahun 1955-2016 terdapat 115 UU yang menempatkankorporasi sebagai subjek delik, diantaranya korupsi, perpajakan, lingkunganhidup, dan pencucian uang. Keempat UU yang dianalisis menunjukkan bahwaadministrative penal law cenderung bersifat ultimum remedium dibandingkan UUPidana. PERMA No.13 Tahun 2016 cenderung bersifat primum remedium karenasubstansinya lebih banyak memuat aturan prosedural daripada substantif.Sedangkan RKUHP 2015 memiliki pola ultimum remedium yang kuat, yakniadanya pedoman pemidanaan, double track system, dan pidana tambahan berupapembubaran korporasi merupakan sarana terakhir. Putusan hakim cenderungbersifat primum remedium (analisis dilakukan terhadap putusan PT Giri JaladhiWana, Asian Agri Group, dan PT Kallista Alam). Pengecualian ultimumremedium seperti itu boleh saja dilakukan mengingat karakteristik delik korporasi,yakni serius, lintas batas, mengancam sendi perekonomian, dan korban yangsamar dan luas. Namun demikian, terdapat pula kemungkinan penerapan ultimumremedium melalui partisipasi korporasi dalam kebijakan hukum pidana.

---

ABSTRACTThe characteristics of corporate offense that are different from street crime makesome experts consider that ultimum remedium is no longer relevant in the context ofcorporate criminal liability. The questions are (1)how is the concept and meaning ofultimum remedium in criminal law and its relation to human rights? (2)how isultimum remedium formulated within the context of corporate criminal liability? and(3)how is the implementation of ultimum remedium in corporate criminal liability inIndonesia?. This research is juridical-normative with multi-approach. Interviews areconducted to clarify the existing secondary data. The results are: Since 1955-2016there are 115 laws that place corporations as the subject of offenses, includingcorruption, taxation, environment, and money laundering. The four laws analyzedindicate that administrative penal law tends to be ultimum remedium compared to theCriminal Acts. Supreme Court Regulation No.13 of 2016 tends to be primumremedium because the substance contains more prosedural law than substantive.While Model Penal Code 2015 has a strong ultimum remedium pattern, namely thesentencing guidelines, double track system, and corporate dissolution is a last resortof additional criminal sanction. The judge's verdict tended to be primum remedium(analysis was made on PT Giri Jaladhi Wana, Asian Agri Group and PT KallistaAlam). Such exclusion of ultimum remedium are justifiable because of corporateoffences that are serious, transboundary, threatening the economic pillar, and thevague and widespread of victim. However, there is also the possibility of applyingultimum remedium through corporate participation in criminal law policy."

"Tesis ini membahas tentang penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Polri terhadap pelanggaran hukum pidana di bidang kehutanan yang dilalukan oleh perusahaan-perusahaan penebangan kayu. Dari hasil penelitian ditemukan datadata yang menunjukkan bahwa telah terjadi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana korporasi di bidang kehutanan, dimana dalam proses penegakan hukum oleh Polri, tidak menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi kepada perusahaan-perusahaan pelaku tindak pidana.Di sisi lain, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polri, pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan polri semata, namun untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Disamping itu, upaya penegakan hukum oleh polri selama ini tidak menciptakan efek jera kepada korporasi pelanggar tindak pidana di bidang kehutanan, dan oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyidikan secara lebih progresif terhadap tindak pidana kehutanan dengan mulai menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada setiap proses penyidikan tindak pidana korporasi di bidang kehutanan.Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam proses penyidikan oleh polri sebenarnya membawa dampak positif lainnya yaitu koporasi juga dapat dibebankan sanksi administratif lainnya seperti denda dan pencabutan izin usaha, sehingga meniadakan keuntungan ekonomis yang dapat diraih korporasi atas pelanggarannya tersebut.

---

This thesis discusses the investigation of criminal offenses by police to forestry violations of criminal law in the field of forestry that is passed by the logging companies. From the results of the study it is found data that indicate there has been a bottleneck in the process of corporate criminal law enforcement in forestry, which is in the process of Law enforcement by the police, do not apply the concept of corporate criminal liability to the companies.On the other hand, the law enforcement process conducted by the national police, are basically not merely for the sake of national police, but for the wider interests to serve and protect the comunity. In addition, law enforcement efforts by the national police has not created a deterrent effect on corporate crime violators in the field of forestry, and therefore needs to be done in a more progressive investigative efforts against crime forestry with begin to apply the concept of corporate criminal liability in any process of investigation of criminal criminal corporations in the field of forestry.The application of corporate criminal liability in the process of investigation by the national police actually bring other positive effects which can also be charged corporation for other administrative sanctions such as fines and revocation of business licenses, thus negating the economic benefits that can be achieved by the corporation for the infraction."

"Skripsi ini menganalisis bagaimana implementasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait, khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana pembalakan liar. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut (yang dalam hal ini adalah UU Kehutanan dan UU P3H), masih kerap ditemukan kejanggalan atas konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi, yang mana hal tersebut dapat membawa pengaruh terhadap praktik dan penerapannya terutama di muka pengadilan, bahkan masih ada peraturan yang tidak dapat membedakan antara konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi, padahal landasan dari kedua konsep tersebut adalah suatu hal yang benar-benar berbeda. Melalui analisis kritis terhadap putusan pengadilan, skripsi ini menyoroti bagaimana implementasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi dalam hal korporasi dan pengurusnya sama-sama dipidana atas suatu kasus yang terjadi di dalam satu lingkup korporasi.Dari analisis putusan pengadilan tersebut, skripsi ini mendapati bahwa penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi oleh aparat hukum yang tidak hati-hati mengakibatkan timbulnya tendensi double punishment atau bahkan ne bis in idem. Lebih jauh lagi, terkait hal tersebut skripsi ini juga membahas mengenai konstruksi penyertaan antara korporasi dan pengurus korporasi dalam melakukan suatu tindak pidana korporasi. Hasil yang di dapatkan melalui analisis tersebut membuat ketentuan yang mengatur mengenai pemidanaan pengurus korporasi menjadi hal yang sangat diperlukan dalam peraturan perundang- undangan Indonesia. Terakhir, skripsi ini turut mengkritik penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap entitas non-badan hukum, yang merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan mengingat entitas non-badan hukum bukanlah suatu subjek hukum.

---

This thesis analyses the implementation of corporate criminal liability and directors criminal liability concept that accommodated in certain Indonesian laws, specifically those that regulate illegal logging. There are some irregularities found in those provisions (i.e. the Forestry Law and P3H Law) regarding corporate criminal liability and directors criminal liability concept. These irregularities can affect the concept application and court decision. Theres even a provision that fail to distinguish between corporate criminal liability and directors criminal liability, even though its clear that the basis of these two concepts is something that is completely different.Through the analysis of court decisions, this thesis highlights how the corporate criminal liability and directors criminal liability concept are implemented in a case where the corporation and the director are both convicted for the same offense. From the analysis, this thesis found that uncareful implementation of those two concepts resulting in an emergence of double punishment, or even ne bis in idem. Still regarding those matters, this thesis also discusses the construction of complicity between corporation and its director in committing a corporate crime. This analysis makes the provisions for the punishment of corporate executives a very necessary thing in the Indonesian legislation. Lastly, this writing also criticizes the application of corporate criminal liability concept to non-legal entities, which is something that should be questioned considering that non-legal entities are not a legal subject."