Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), semua barang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perpajakan. Dengan pengenaan PPN tersebut, berbagai kalangan terutama yang berhubungan dengan barang-barang hasil pertanian menyatakan keberatannya dan menolak, karena ditengarai akan meningkatkan harga jual barang-barang hasil pertanian, serta menurunkan daya saing di pasar internasional (ekspor). Tertarik akan pendapat yang menolak tersebut, penyusun mencoba untuk mengetahui secara mendalam mengenai 2 (dua) masalah pokok yang mengemuka, yaitu (1) pengaruh pengenaan PPN terhadap pembentukan harga jual produk pertanian, dan (2) pengaruh pengenaan PPN atas produk pertanian terhadap daya saing dipasaran ekspor.Untuk mendalami masalah pokok tersebut penyusun melakukan penelitian terhadap 117 perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun perdagangan barang-barang hasil pertanian, yaitu dengan cara mengajukan kuesioner. Juga terhadap Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian.Dari analisis, kajian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa (1) faktor utama yang mempengaruhi harga jual barang-barang hasil pertanian adalah kualitas barang. Dengan demikian pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian tidak serta merta menaikkan harga jual sebesar tarif PPN 10%, melainkan apabila seluruh pengusaha sepanjang jalur distribusi sebagai PKP, kenaikan harga yang dibayar oleh konsumen dibawah 10% karena adanya mekanisme pengkreditan PM terhadap PK. Kemudian (2) pengaruh pengenaan PPN terhadap daya saing juga kurang signifikan. Dari data yang diperoleh ditunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi daya saing di pasar internasional adalah kualitas barang hasil pertanian itu sendiri, bukan harga. Bahkan dengan mekaniame PPN, Pajak Masukan yang dikenakan atas pengusaha dapat diminta kembali (restitusi), sehingga dapat menambah cash flow perusahaan.Untuk itu penyusun menyarankan (1) agar para pengusaha yang belum terdaftar sebagai PKP segera mcnjadi PKP. (2) agar pemerintah selalu melakukan sosialisasi atas peraturan-peraturan PPN, termasuk mekanisme serta keuntungan yang diperoleh para pengusaha."

"Laporan magang ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT HNM yang diikutsertakan dalam program Pengampunan Pajak pada tahun 2016. PT HNM merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa manajemen perhotelan. Perlakuan pengampunan PPN akan dianalisa apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dijadikan rujukan ialah UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, PSAK 70 tentang Pengampunan Pajak dan PSAK 25 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Perlakuan atas harta bersih yang timbul dari program Pengampunan Pajak dianggap sebagai saldo laba menurut UU Pengampunan Pajak sedangkan menurut PSAK 70 harus dianggap dalam tambahan modal disetor. Lalu koreksi atas harta dan liabilitas yang timbul dalam pengampunan pajak harus sesuai dengan PSAK 25.

---

This report explains about treatment Value Added Tax (VAT) PT HNM, a hospitality management company, that participated in Tax Amnesty program in 2016. Amnesty treatment on VAT will be checked whether it is comply with the standards. Standards which become references are UU No. 11 2016, PSAK 70 and PSAK 25. Treatment upon additional net asset recognized as retained earning in Tax Regulation but recognized as Additional Paid in Capital in PSAK 70. Then correction for asset and liability that occur in tax amnesty should comply with PSAK 25."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pemberian dukungan sosial, studi kasus terhadap pasien Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) di Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Penelitian yang dilakukan berupaya untuk menggambarkan bagaimana dukungan sosial yang diberikan kepada pasien PTRM. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diberikan kepada pasien berupa dukungan emosional, dukungan finansial, dan juga dukungan informasi dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalankan PTRM serta meningkatkan kualitas hidup dari pasien.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about social support to the patient Methadone Maintanance Program (MMP) in Rumah Sakit Ketergantungan Obat. The research have the objective to describe how social support that given to the MMP patient. In order to explain more about it, this thesis uses qualitative approach with descriptive research design. The research result shows that social support for the patient includes emotional support, financial support, and information support can increase the adherence from the patient during the therapy MMP and also able to increase the patient life quality."

"Latar Belakang: Sejak tahun 2004 sampai 2010 Badan Litbang Kesehatan mengadakan rangkaian survei harga dan ketersediaan obat. Hasilnya adalah lebih dari 90% obat yang ada di Indonesia harganya masih di atas International Reference Price. Ketersediaan obat di sektor swasta lebih baik dari sektor publik dan masih cukup banyak obat generik & esensial pada fasilitas kesehatan yang ketersediaanya lebih kurang 3 bulan. Tujuan: Studi ini bertujuan untuk mengetahui harga dan ketersediaan obat terkini di rumah sakit, puskesmas dan apotek. Studi dilakukan di enam (6) wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Metode: Studi mengikuti metode baku dari World Health Organization dan Health Action International. Sampel adalah 22 jenis obat esential dan lokasi pengumpunan sampel di rumah sakit, puskesmas dan apotek. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yang tertera pada kuesioner. Analisis data secara statistik deskriptif. Hasil: secara umum harga obat di Indonesia masih lebih tinggi dari International Reference Price dan beberapa diantaranya dapat mencapai > 100 kali. Belum banyak perubahan pola harga obat jika dibandingkan dengan hasil studi tahun 2010 dan 2004. Kesimpulan: Terdapat variasi harga yang cukup lebar antara harga obat antar puskesmas, antar RS pemerintah, yaitu 83,3% vs 80,6% (swasta) vs 57% (puskesmas). Saran: Pemerintah perlu melakukan pengaturan harga obat agar lebih rasional dan terjangkau serta meningkatkan ketersediaan obat di puskesmas. "

"ABSTRAKKebutuhan akan layanan rumah sakit bermutu semakin meningkat seiring membaiknya perekonomian dan derajat kesehatan masyarakat oleh maka dari itu Rumah Sakit Premier Bintaro harus dapat memberikan pelayanan yang berkualitas berorientasi pada tercapainya kepuasan pasien yang akhirnya akan menyebabkan pasien yang loyal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, harga dan kepuasan terhadap loyalitas pasien.Sampel yang di teliti adalah 100 pasien rawat jalan. Analisis data yang digunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik,regresi linear berganda, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian diperoleh bahwa kualitas pelayanan, harga dan kepuasan memiliki pengaruh terhadap loyalitas pasien baik secara parsial maupun simultan. Dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka peningkatan lebih difokuskan dalam hal reliability dan assurance, untuk meningkatkan nilai harga yang ditawarkan maka pengkajian ulang lebih difokuskan keterjangkauan harga serta kesesuaian harga dengan manfaat dan fasilitas dan meningkatan kepuasan pasienlebih difokuskan kepada kenyamanan dan keamanan terhadap pasienagar pasien benar-benar merasa puas danloyal terhadap rumah sakit."

"Laporan magang ini membahas implikasi Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi Jasa Biro Perjalanan PT X Tour Indonesia serta analisis kesesuaian antara praktik perlakuan PPN yang telah dilakukan perusahaan dengan perlakuan PPN menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Analisis yang dilakukan mengacu pada peraturan perpajakan dan teori yang berlaku. Meskipun masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, hasil analisis menunjukkan bahwa praktik perlakuan PPN yang telah dilakukan PT X Tour Indonesia selama ini secara keseluruhan telah sesuai dengan perlakuan PPN menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

---

The report aims to describe the Value Added Tax Implication on PT X Tour Indonesia?s Travel Bureau Services and analysis of correspondence between VAT treatment practices that have been carried out by company to the treatment of VAT under existing tax regulations. Analysis is performed referring to the tax regulations and prevailing theory. Although still found deficiencies in its implementation, the analysis shows that the VAT treatment practices that have been carried out by PT X Tour Indonesia has overall been in accordance with the treatment of VAT according to the applicable tax regulations."