Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba mengkaji "Perlakuan Perpajakan terhadap Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan Permasalahannya", yaitu suatu kajian terhadap peraturan-peraturan yang ruang ling kupnya mengatur tentang perlakuan perpajakan terhadap kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi yang tercakup dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan beserta peraturan petunjuk pelaksanaannya dan Surat Edaran-Surat Edaran Dirjen Pajak, terutama di bidang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.Tujuan penulisan tesis ini ingin mengetahui dan menguraikan perlakuan perpajakan khususnya dibidang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta permasalahannya atas sewa guna usaha dengan hak opsi atau Financial Lease, termasuk bila terjadi pemutusan kontrak lebih cepat atau early Metode penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini berdasarkan pada deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data bersifat teoritis dan kajian literatur serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan hasil penelitian bentuk full integration systemdan expert survey ditemukan beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada pada materi Surat Keputusan Menteri Keuangan beserta petunjuk pelaksanaannya. Khususnya terhadap kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi serta di bidang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Diharapkan ketidaksesuaian ini agar segera disempurnakan atau diganti dengan peraturan setingkat lebih rendah dari Undang-Undang, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), agar lebih berbobot sebagai landasan hukum bagi kegiatan sewa guna usaha.Pada kondisi/keadaan pemutusan perjanjian sewa guna usaha lebih cepat/pendek atau early termination, dalam surat edaran Dirjen Pajak dan PP belum mengatur secara tegas sejak kapan lessor harus melakukan penyusutan bila terjadi default dari lessee.Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sewa guna usaha dengan hak opsi dalam hal tidak terdapat hubungan istimewa, dimana lessee diharuskan membayar kembali sebagian PPN masukan yang telah dikriditkan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak. Hal ini hanya berlaku untuk default dari lessee dalam financial lease dengan cara sales type lease. Tetapi pada transaksi sales and lease back, jika barang modal yang dijual lease kepada lessor berupa Barang Karla Pajak (BKP) maka seharusnya lessee memungut PPN terhadap lessor pada saat terjadi transaksi penjualan."

"The creation of uncollected loan allowance decided by subjective factors bases on condition of each bank client and projection of economic condition.Subjective things bases on level of risk management conservatism at each banks in giving credit. First, make a classification of credits, and current credits, special mention credits, non current credits, uncertain credits, and not running credits. Second, kind of collateral is deducted from credit point. Third, appraisal thatCollateral to take credit.Central Bank Directors Decree Number. 31/148/KEP/DIR datedNovember 12, 1998 mentioned a preparation for facing loss risk from fund investment determines performance of a bank. Preventing loss risk upon uncollected loan, a bank should create an uncollected loan allowance. For taxation determination, the creation of uncollected loan allowance is a deduction of taxable income so it can reduce income tax payment. The tax planning with choosing thebest from several alternatives in the creation of uncollected loan allowance is allowed by tax rules, and then it may reduce tax payment which means economizing on tax.The opportunity for maximizing the creation of uncollected loan allowance, is born from the creation of uncollected loan allowance that is asymmetrical. Thus according to Central Bank only certain guarantee which can become a base in creating an allowance and collateral appraisal is not bank duty. With high creditstandard and without collateral appraisal, taxpayer can maximize the creation of uncollected loan allowance expense and reduce tax payment."

"Tesis ini mengambarkan mengenai perlakuan akuntansi dan perpajakan atas piutang tidak tertagih pada perusahaan pembiayaan konsumen (consumer finance). Perumusan masalah dalam tesis ini adalah mengenai aspek akuntansi dan perpajakan yang terkait dengan piutang tidak tertagih dalam hal pencadangan piutangnya, penghapusan piutang tidak tertagih, pelunasan kembali piutang yang telah dihapuskan, serta sita jaminan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal pencadangan piutang tidak tertagih, antara aspek akuntansi dan perpajakan terdapat perbedaan yang mencolok dimana secara akuntansi perusahaan melakukan pencadangan atas piutang tidak tertagihnya, namun secara perpajakan tidak diperkenankan sehingga terdapat beda sementara (temporary different). Dalam hai penghapusan piutang tidak tertagih terdapat juga perbedaan metode penghapusan sehingga hal ini juga mengakibatkan beda sementara (temporary different). Sedangkan apabila perusahaan menerima pelunasan atas piutang nasabah, baik secara akuntansi maupun perpajakan telah terdapat peraturan yang jelas yang mengakomodir transaksi tersebut Dalam hal sita jaminan yang dilakukan perusahaan atas agunan yang digunakan sebagai jaminan pada saat perikatan, dapat dilakukan apabila terdapat bukti positif dari pihak hukum/terkait, dan proses sita jaminan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak (perusahaan pembiayaan dan nasabah).

---

This thesis explain about accounting and tax aspect of bad debt in consumer finance company. Main problem of this thesis is how to reserve the bad debt, write off the bad debt, repayment the bad debt, and confiscate the guarantee. The method in this thesis is a literature study and based on Financial Accounting Standard and Tax Rule in Indonesia. For bad debt, the accounting and tax aspect have a different treatment. In accounting aspect, consumer finance company can reserve their customer debt, but in tax aspect the consumer finance company can’t reserve the customer bad debt, so this different make a temporary different In a write off the debt there are any different write off method and it can caused temporary different. If the consumer finance company get the repayment of bad debt from their customer, in accounting and tax aspect have a fixed rule about that transaction. For confiscate the guarantee, consumer finance company just can do that if any positive evidence from legal party, and the confiscate process is accepted by a consumer finance company and their customer."

"Tesis ini membahas mengenai Kedudukan seorang Personal Guarantor yang bertindak sebagai penjamin terhadap perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Hal ini dilatarbelakangi bahwa banyak pihak yang secara sukarela dimintakan sebagai penjamin namun pada saat pihak yang dijaminkan wanprestasi, kewajibannya berpindah kepada Personal Guarantor. Dalam upaya untuk mengetahui kedudukan Personal Guarantor sebagi penjamin pihak ketiga terhadap perjanjian sewa guna usaha, maka metode penelitian ini bersifat preskriptif analitis dan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kedudukan Personal Guarantor yang telah melepaskan hak istimewa adalah sejajar dengan debitur yang wanprestasi.

---

This thesis discusses the rating of a Personal Guarantor acting as a guarantor of the lease agreement with the option. It is emphasized that many of those who voluntarily sought as guarantor, but by the time the secured party in default, obligations transferred to the Personal Guarantor. In an effort to determine the position of the Personal Guarantor as guarantor for third parties to the lease agreement, the research method is analytical and prescriptive approach used is a normative juridical. Based on the research, the authors obtained the answers to the problems that exist, that the position of Personal Guarantee has rescued privilege is in line with borrowers who are in default."