Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian tentang Analisis Administrasi Perpajakan Atas Pajak-Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan Pajak Daerah. Pelaksanaan administrasi perpajakan dilihat dari aspek tugas pokok dan fungsi dari instansi yang bertanggung jawab, aspek sumber daya manusia, serta kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak.Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis administrasi perpajakan atas Pajak-Pajak Daerah, mempergunakan metode studi kasus (case study) yang bersifat deskriptif, dengan mempergunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan sebagian besar data yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap seluruh pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam proses administrasi perpajakan.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor belum berjalan sebagaimana diharapkan, seperti dapat dilihat dari hasil analisis sebagai berikut :1. Tidak adanya penjabaran tugas pada masing-masing Seksi dan Sub-Seksi, kurangnya koordinasi antar Seksi-seksi, serta masih terdapat unit-unit yang pengaturannya belum jelas.2. Kuantitas dan kualitas personil yang ada masih dirasakan kurang. Secara kuantitas kekurangan personil adalah sebanyak 11 orang. Secara kualitas kekurangan personil adalah yang berbasis pendidikan formal akuntansi dan pajak serta pendidikan/pelatihan teknis bidang keuangan/pendapatan daerah.3. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.Dari hasil penelitian disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor :1. Membuat penjabaran tugas masing-masing Seksi dan Sub-Seksi, meningkatkan koordinasi antar Seksi-seksi, serta membuat pengaturan yang jelas atas kewenangan Unit Penyuluhan dan Cabang Dinas.2. Mengusahakan penambahan personil secara bertahap untuk menutupi kekurangan yang ada dan meningkatkan kualitas personil yang ada dengan mengikutsertakan pada pendidikan formal akuntansi dan pajak, serta pendidikan/pelatihan teknis bidang keuangan/pendapatan daerah.3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang datanya berkaitan dengan Pajak Daerah dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.

---

"

"Pasal 1 Angka 14 Peraturan Daerah Kota Depok No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Oleh karena itu, rumah kos dengan jumlah kamar kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar akan dikenai pajak hotel. Aturan yang ada belum sepenuhnya menerapkan asas keadilan, khususnya mengenai pengaturan minimal jumlah kamar yang ditentukan. Padahal diterapkannya asas keadilan sebagai asas pemungutan pajak sangat penting karena berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua masalah pokok, yaitu bagaimana pemungutan pajak hotel kategori rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kota Depok ditinjau dari asas keadilan (equality) dan penegakan hukum terhadap pajak hotel kategori rumah kos di Kota Depok. Atas hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemungutan pajak hotel kategori rumah kos memiliki beberapa kekurangan dan ketidaksesuaian dengan asas keadilan. Penegakan hukum terhadap pajak hotel kategori rumah kos di Kota Depok belum dapat berjalan dengan baik karena masih terdapat hambatan dalam menegakkan hukum atas pajak hotel kategori rumah kos. Saran Penulis diperlukan evaluasi atas pemungutan pajak yang sudah diselenggarakan, perbaikan regulasi atas kekurangan yang ada pada aturan, perbaikan teknis penyelenggaraan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos, penguatan penegakan hukum atas aturan yang ada.

---

Article 1 Number 14 of Depok Regional Regulation No. 7 of 2017 concerning Local Taxes stated that hotel tax is tax on service provided by the hotel. Meanwhile, the hotel is a facility for lodging/accommodation providers including other related services at a fee, which includes motels, lodges, tourism huts, tourism guesthouses, guesthouse, lodging houses and the like, as well as boarding houses with more than 10 (ten) rooms. Therefore, the boarding house with the number of rooms cost more than 10 (ten) rooms will be charged hotel tax. The existing rules have not fully implemented the principle of justice, especially regarding the minimum arrangement of the specified number of rooms. In fact, the principle of justice as a tax-withholding principle is crucial because it affects the effectiveness of tax voting. Research using normative juridical method of research and research is done to answer two basic problems, which is how hotel tax collection in the boarding house based on Depok Regional Regulation No. 7 of 2017 concerning Local Taxes in Depok City is reviewed from equality and law enforcement on hotel tax in the boarding house in Depok City. Over the results of the research that has been done, it can be concluded that the hotel tax poll category of home categories has some shortcomings and inconsistency with the principle of justice. Law enforcement against hotel tax in the boarding house in Depok City has not been able to run properly as there is still a barrier in enforcing the law over the hotel tax of in the boarding house. The author's suggestion is required evaluation of the tax collection that has been held, the regulatory improvements to the deficiencies in the rules, technical improvement of the collection of hotel tax collection in the boarding house, strengthening law enforcement on the rules."

"This research focuses on four questions and purposes. namely; (a) the great of contribution of the local original income (PAD) to the Local Budget (APBD): (b) the great of contribution of the local taxes to the Local Original Income (PAD): (c) variation of collecting different kinds of local taxes on any district in Depok City. And (d) the factors having impact on such variation. The research in Depok City in the consideration of the City statute has just been given in the beginning of the effective of the Law No 22 of 1999 concerning Local Government and the Law No. 25 of 1999 on the Finance Balance between the Central Government and Local Government.This research is a qualitative research using data in five years period, from 200'D until 2004. The data variations are limited on 2004. The secondary data has been obtained through document studies such as local budget, annual report. Local regulations and local monograph. The research results show that the contribution of local original income (PAD) to the local budget is still small. in this case means that Depok City is depending on central government's grant to carry out its services and society's development.The other finding shows that the contribution of the local original income (PAD) resembles the contribution of the local original income (PAD). This case means that public service is unable to be fully carried out yet as expected by the Law No. 22 of 1999 on Local Government.Beside that it is found the variation of income on different tax among districts as the impact of the variation of the district potential and condition of human resources working at the Office of Local Income. Based on the research results, it is recommended that it is necessary to make intensification rather than extensification to the collection of local taxes and conduct a research on the performance of human resources working at the Office of Local Income in Depok City."