Ditemukan 4277 dokumen yang sesuai dengan query
S. Maula Sulistiawan
"Seperti kita semua tahu bahwa keberhasilan sebuah proyek penelitian dapat meningkatkan pengetahuan di berbagai bidang seperti kemanusiaan, budaya, masyarakat dan aplikasi baru. Namun di balik keberhasilannya, ada banyak ketidakpastian dan kompleksitas. Berkaitan dengan itu, IFSTTAR melaksanakan dua proyek yang berbeda, seperti: RESTRAIL proyek sebagai proyek Eropa dalam transportasi perkotaan bidang publik yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya kasus bunuh diri dan penebus salah di properti kereta api dan gangguan layanan dan konsekuensi lain peristiwa ini menyebabkan dengan menyediakan kereta api industri dengan analisis dan identifikasi pencegahan yang efektif biaya dan langkah-langkah mitigasi sebagai sistem panduan untuk transportasi kereta api dan proyek ISART sebagai proyek nasional di bidang perkotaan transportasi multimoda bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk kontrol efisien transportasi multimoda sistem. Terkait dengan pengelolaan proyek penelitian laporan ini membahas dua pertanyaan khususnya: Bagaimana mengelola sebuah proyek penelitian dan jenis titik tambahan diperlukan untuk meningkatkan metodologi yang ada dalam manajemen proyek penelitian dicontohkan oleh RESTRAIL dan ISART. Dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini laporan tersebut memberikan saran dengan mengadopsi atau dikombinasikan pengalaman dari negara lain. Ini adalah topik diskusi dalam sebuah laporan selama pelatihan penelitian proyek di IFSTTAR.
As we all know that the successful of a research project can increase knowledge in various fields such as humanity, culture, society and new applications. However behind his success, there are many of uncertainty and complexity. Relating with it, IFSTTAR implementing two of different projects, such as: RESTRAIL project as European project in the field urban public transport aimed to reduce the occurrence of suicides and trespass on railway property and the service disruption and other consequences these events cause by providing the rail industry with an analysis and identification of cost effective prevention and mitigation measures as guidance transport system for railways and ISART project as national project in the field urban transport multimodal aimed to provide assistance to those responsible for the efficient control of systems multimodal transport. Associated with managing a research project this report addresses two questions in particular: How to manage a research project and what kind of additions point are needed to improve an existing methodology in research project management exemplified by RESTRAIL and ISART. In dealing with these questions the report gives a suggestion by adopted or combined the experience from other countries. This is a topic of discussion in a report during research project training in IFSTTAR."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012
T31142
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tri Tjahjono
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1996
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Ali Sunandar
"Trans Sumatera dengan Pendekatan Value Engineering. Perencanaan proyek infrastruktur JTTS menghabiskan investasi sebesar Rp 340 Triliun. Investasi sebesar itu hanya membangun Jalan Tol konvensional yaitu kendaraan golongan 1 sampai 5, seharusnya besarnya investasi tersebut mendapat nilai tambah multi fungsi. Untuk mendapatkan nilai tambah, metode rekayasa nilai (value engineering) mengidentifikasi fungsi-fungsi, menciptakan gagasan kreatif dan inovatif. Pengembangan fungsi dasar dari JTTS sebagai fungsi transportasi golongan 1 sampai 5 diawali dengan pendekatan ranking PDRB dan jumlah penduduk, pengembangan wilayah Sumatera dengan location quotient, ditambah dengan fungsi pariwisata, telekomunikasi fiber optic, integrasi median tol dengan kereta api, integrasi jalur sepeda motor, integrasi dengan pelabuhan sungai, perkebunan karet, integrasi pipa migas serta service dan rest area. Dengan adanya penambahan fungsi tersebut dapat menambah manfaat proyek infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera.
Planning JTTS Infrastructure project require investment Rp 340 trilion. Investment of the Toll Road just build conventional vehicle classes 1 to 5, the magnitude of the investment should have the value added multi function.. In order to reach a goal to have additional value, using value engineering to identify functions, creating creative and innovative ideas. Developing basic functions of JTTS as transportation functions from level 1 up to 5 begins ranking GDP and total inhabitant, then to the development Sumatera of the location quotient and coupled with additional value of tourism function, fiber-optic telecommunication, toll road median integration with train, motorcycle integration pathway, integration with dryport, rubber plantation, integration oil & gas pipeline, service and rest area. With addition of several functions, it is to have increase the benefits of JTTS Infrastructure project."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014
T42989
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agung Farrel Salinov
"IMT-GT merupakan contoh dari subregionalisme yang dibentuk pada tahun 1993 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Seluruh implementasi blueprint IMT-GT 2007-2021 memfokuskan kepada infrastruktur dan agrikultur. Tahun 2014, pada Pertemuan Menteri IMT-GT ke-20 melahirkan kesepakatan pengembangan 73 proyek dan 11 proyek yang disepakati. Dari 11 proyek, Indonesia mendapat 6 proyek dan Provinsi Riau mendapat 2 proyek, salah satunya adalah proyek Roll on Roll off (RoRo) Dumai-Melaka. Namun, hingga tahun 2022 proyek ini masih belum beroperasi walaupun infrastruktur sudah ada dan masih menunggu status Memorandum of Understanding (MoU) dari pihak Malaysia. Studi ini menganalisis hambatan dalam realisasi proyek tersebut. Penulis menggunakan konsep segitiga pertumbuhan dari Tongzon dan kebijakan proteksionisme dari Abboushi untuk menjelaskan faktor penyebab terhambatnya proyek tersebut. Berdasarkan analisis kualitatif dengan menggunakan data-data skunder dan wawancara, penulis menemukan bahwa infrastruktur yang belum memadai, harmonisasi regulasi yang sulit baik antar negara maupun dalam negara (pusat dan daerah/ antara aktor domestik, termasuk sektor swasta), ketidakjelasan distribusi keuntungan dan proteksionisme menjadi faktor penghambat realisasi proyek tersebut. Dari hasil temuan tersebut penulis berkesimpulan bahwa koordinasi antar aktor baik dilevel nasional maupun dengan negara mitra menjadi kunci keberhasilan dalam kerja sama sub regional (segitiga pertumbuhan).
IMT-GT merupakan contoh dari subregionalisme yang dibentuk pada tahun 1993 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Seluruh implementasi blueprint IMT-GT 2007-2021 memfokuskan kepada infrastruktur dan agrikultur. Tahun 2014, pada Pertemuan Menteri IMT-GT ke-20 melahirkan kesepakatan pengembangan 73 proyek dan 11 proyek yang disepakati. Dari 11 proyek, Indonesia mendapat 6 proyek dan Provinsi Riau mendapat 2 proyek, salah satunya adalah proyek Roll on Roll off (RoRo) Dumai-Melaka. Namun, hingga tahun 2022 proyek ini masih belum beroperasi walaupun infrastruktur sudah ada dan masih menunggu status Memorandum of Understanding (MoU) dari pihak Malaysia. Studi ini menganalisis hambatan dalam realisasi proyek tersebut. Penulis menggunakan konsep segitiga pertumbuhan dari Tongzon dan kebijakan proteksionisme dari Abboushi untuk menjelaskan faktor penyebab terhambatnya proyek tersebut. Berdasarkan analisis kualitatif dengan menggunakan data-data skunder dan wawancara, penulis menemukan bahwa infrastruktur yang belum memadai, harmonisasi regulasi yang sulit baik antar negara maupun dalam negara (pusat dan daerah/ antara aktor domestik, termasuk sektor swasta), ketidakjelasan distribusi keuntungan dan proteksionisme menjadi faktor penghambat realisasi proyek tersebut. Dari hasil temuan tersebut penulis berkesimpulan bahwa koordinasi antar aktor baik dilevel nasional maupun dengan negara mitra menjadi kunci keberhasilan dalam kerja sama sub regional (segitiga pertumbuhan). IMT-GT merupakan contoh dari subregionalisme yang dibentuk pada tahun 1993 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Seluruh implementasi blueprint IMT-GT 2007-2021 memfokuskan kepada infrastruktur dan agrikultur. Tahun 2014, pada Pertemuan Menteri IMT-GT ke-20 melahirkan kesepakatan pengembangan 73 proyek dan 11 proyek yang disepakati. Dari 11 proyek, Indonesia mendapat 6 proyek dan Provinsi Riau mendapat 2 proyek, salah satunya adalah proyek Roll on Roll off (RoRo) Dumai-Melaka. Namun, hingga tahun 2022 proyek ini masih belum beroperasi walaupun infrastruktur sudah ada dan masih menunggu status Memorandum of Understanding (MoU) dari pihak Malaysia. Studi ini menganalisis hambatan dalam realisasi proyek tersebut. Penulis menggunakan konsep segitiga pertumbuhan dari Tongzon dan kebijakan proteksionisme dari Abboushi untuk menjelaskan faktor penyebab terhambatnya proyek tersebut. Berdasarkan analisis kualitatif dengan menggunakan data-data skunder dan wawancara, penulis menemukan bahwa infrastruktur yang belum memadai, harmonisasi regulasi yang sulit baik antar negara maupun dalam negara (pusat dan daerah/ antara aktor domestik, termasuk sektor swasta), ketidakjelasan distribusi keuntungan dan proteksionisme menjadi faktor penghambat realisasi proyek tersebut. Dari hasil temuan tersebut penulis berkesimpulan bahwa koordinasi antar aktor baik dilevel nasional maupun dengan negara mitra menjadi kunci keberhasilan dalam kerja sama sub regional (segitiga pertumbuhan).
Development in Indonesia, Malaysia, and Thailand. The entire IMT-GT implementation plan for 2007-2021 focuses on infrastructure and agriculture. In 2014, the 20th IMT-GT Ministerial Meeting spawned an agreement to develop 73 initiatives, and 11 projects were agreed upon. Indonesia received six projects, of which two were allocated to Riau Province, one of which was the Dumai-Melaka Roll on Roll off (RoRo) project. However, until 2022, this project is still not operating, despite the fact that the infrastructure currently exists. Moreover, the Malaysian side has yet to sign a Memorandum of Understanding (MoU). This paper analyzes the barriers to the project's realisation. The author employs Tongzon's growth triangle theory and Abboushi's protectionism policy to explain the circumstances that led to the project's stagnation. Using secondary data and interviews to conduct a qualitative analysis, the authors finds that inadequate infrastructure, problems of regulatory harmonisation both between and within countries (central and regional/between domestic actors, including the private sector), unclear profit distribution, and protectionism became barriers to the project's realisation. The authors concludes that coordination between domestic and regional actors is the key to the success of sub-regional cooperation (growth triangle)."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Hardy Dewanto
"Demi mengejar berbagai kebutuhan infrastruktur negara, penerapan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini telah mengalami peningkatan, diantaranya infrastruktur jenis jalan tol. Akan tetapi, berbagai penelitian terkait dengan hal tersebut masih relatif terbatas, terutama yang dilakukan langsung di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa tingkat kepentingan dari 10 faktor keberhasilan KPBU berbeda yang sudah dirangkum dari berbagai jurnal terkait dari luar negeri dan apakah masing-masing faktor tersebut masih bisa diragukan tingkat kepentingannya di Indonesia berdasarkan kedua hipotesa penelitian ini, khususnya untuk proyek-proyek jalan tol. Dengan itu, penelitian ini akan dilakukan melalui survei penyebaran kuesioner untuk kemudian dilakukan pengujian validitas, pengujian reliabillitas, dan pengujian hipotesa untuk kemudian dianalisa lebih lanjut. Hasilnya menunjukan bahwa mayoritas faktor keberhasilan KPBU tersebut masih dapat diragukan tingkat kepentingannya di Indonesia. Dengan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya masih memiliki perjalanan yang cukup jauh untuk memiliki kondisi yang ideal untuk penerapan KPBU di berbagai proyek jalan tol, relatif terhadap berbagai negara maju lainnya. Melalui penelitian ini, maka sekiranya dapat disarankan beberapa kegiatan sederhana yang bisa dilakukan pihak pemerintah demi meningkatkan jumlah proyek KPBU jalan tol yang akan berujung kepada meningkatnya tingkat keterlibatan swasta pada proyek-proyek tersebut sebagai salah satu langkah menuju negara Indonesia yang lebih maju dan makmur.
In order to pursue various state infrastructure needs, the implementation of the Public Private Partnership (PPP) scheme in Indonesia over the last few decades has increased, including on toll road infrastructures. However, various studies related to this matter are still relatively limited, especially those conducted directly in Indonesia. This study aims to examine the level of importance of 10 different critical success factors (CSFs) of PPP that have been summarized from various related journals from abroad and whether the importance of each of these factors can still be of doubted in Indonesia based on two research hypotheses, especially for toll road projects. With that, this research will be carried out through a questionnaire distribution survey who will then be tested for validity, reliability, and hypothesis testing for further analysis. The results show that the importance of the majority of the success factors for the PPP can still be doubted in Indonesia. With this, it can be concluded that Indonesia actually still has a long way to go to have ideal conditions for implementing PPPs in various toll road projects, relative to other developed countries. Through this research, it is possible to suggest some simple activities that the Indonesian government can do to increase the number of successful PPP toll road projects that will eventually increase the level of private involvement on those projects as one of its steps towards a more advanced and prosperous Indonesia as a whole."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Richard Goenawan
"Saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dicanangkan sejak tahun 2015 masih berjalan. Proyek ini merupakan investasi yang dilakukan berdasarkan kerja sama internasional antara Indonesia dan China. Dalam kerja sama ini, China berinvestasi melalui China Development Bank (CDB) dengan biaya yang diperkirakan mencapai US$4,5 miliar atau sekitar 64 triliun rupiah. Selama proyek ini berjalan, terdapat dua Perpres yang menaunginya, yaitu Perpres No. 107 Tahun 2015 dan Perpres No.93 Tahun 2021. Pada Perpres No. 107 Tahun 2015 dijelaskan bahwa proyek ini berbentuk Business to Business antara Konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia dan China yang pada akhirnya membentuk sistem joint venture. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) tertulis bahwa Pelaksanaan dari proyek ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini ternyata mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun. Pemerintah kembali mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang sebagian besar bersifat kontradiktif dari Perpres sebelumnya. Contohnya, terkait pembiayaan dari proyek ini, Pemerintah memperbolehkan penggunaan Penyertaan Modal Negara, yang salah satunya bersumber dari APBN, dan pemberian jaminan oleh negara. Terkait hal ini, timbul adanya potensi dampak perubahan skema pembiayaan ini terhadap proyek-proyek investasi lain di Indonesia. Terlebih khusus, proyek KCJB dimasukkan menjadi salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No. 3 Tahun 2016 sehingga menurut Perpres ini total PSN mencapai 227 proyek sehingga ditakutkan bahwa kejadian terkait pembiayaan menimpa Proyek Strategis Nasional lainnya, hal ini berpotensi menambah beban negara.
The Jakarta-Bandung Fast Train (KCJB) project, launched in 2015, is still running. This project is an investment based on international cooperation between Indonesia and China. In this cooperation, China invests through the China Development Bank (CDB) with an estimated cost of US$4.5 billion or around 64 trillion rupiahs. As long as this project runs, two Presidential Regulations oversee it: Presidential Decree No. 107 of 2015 and Presidential Decree No. 93 of 2021. Presidential Decree No. 107 of 2015 explained that this project was in the form of a Business Business between a Consortium of Indonesian and Chinese State-Owned Enterprises, which eventually formed a joint venture system. Furthermore, Article 4 paragraph (2) states that the implementation of this project does not use the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and does not receive government guarantees. However, over time, this project turned out to be experiencing cost overrun. The government issued Presidential Decree No. 93 of 2021, most of which are contradictory to the previous Presidential Regulation. For example, regarding the financing of this project, the government allows the use of State Equity Participation, one of which is sourced from the APBN. In this regard, the author feels a potential impact of changing the financing scheme on other investment projects in Indonesia. Specifically, the KCJB project was included as one of the National Strategic Projects (PSN) through Presidential Decree no. 3 of 2016, according to this Presidential Regulation, the total PSN reached 227 projects. The author feels that if an incident related to financing befalls other National Strategy Projects, this will increase the burden on the state."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Perhubungan, 1991
711.78 IND l
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Haureta Nova Aisyah
"Pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan terkendala akan keterbatasan lahan dan dampak negatif pembangunan nya bagi lingkungan seperti kemacetan lalu lintas, sebagai alternatif maka konstruksi terowongan dapat diaplikasikan. Pemrakarsa konstruksi terowongan di Indonesia adalah proyek MRT Jakarta yang diharapkan menjadi solusi alternatif transportasi masyarakat Jakarta. Konstruksi terowongan merupakan lingkup kritis dalam proyek infrastruktur ini karena masalah yang terjadi akan mempengaruhi total durasi dan total biaya proyek. Hal ini terjadi jika lingkup pekerjaan tidak didefinisikan sedetail mungkin dalam bentuk Work Breakdown Structure WBS saat tahapan perencanaan. WBS merupakan komponen penting yang mempengaruhi kesuksesan dari pelaksanaan proyek. Penelitian ini menekankan pada metode pengembangan WBS yang sistematis dan menyeluruh disesuaikan dengan tipe proyek terowongan yang kompleks. Metode penyusunan WBS yang digunakan adalah secara Top Down dengan dengan pendekatan proses untuk pengembangangan nya. Dengan metode top down akan tersusun WBS yang lebih terstruktur dan logis dimana dimulai dengan dekomposisi pada proses pekerjaan konstruksi hingga ke paket pekerjaan terkecil. Selanjutnya WBS yang sudah dikembangkan akan menjadi input utama dalam integrasinya dengan pengontrolan biaya proyek. Hasil dari penelitian ini berupa WBS untuk proyek konstruksi terowongan dan dilengkapi dengan risiko dominan yang terjadi pada proyek.
Infrastructure development in urban area are restricted by limited land and its negative impact of traffic congestion. Tunnel construction is the alternative to minimize the impact of the infrastructure on the environment by shifted in the cities underground. Tunnel construction is a new project in Indonesia and this construction method adopted in the Jakarta rsquo s MRT Project. Tunnel construction is the critical scope in this project due to its impact for total project cost and duration. Therefore detail description and definition of project scope is highly required in the form of Work Breakdown Structure WBS that shall be implemented at project planning stage. This is proven that WBS is one of the important component that affect the successful of project execution. There are few published studies about the methodologies to develop WBS for tunnel construction. This study emphasizes the development of systematic and comprehensive methods of WBS that can be customized to complex tunnel projects. To address this issue, a WBS development will be applied the top down method with process approach. This method will define a structured and logical WBS by decomposition of tunneling construction process to the smallest work package. The developed WBS will be a main input of integrated budgeting control aspect. "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
T48902
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bahrain Munir
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko pipa bawah laut milik PT. AZ yang terdampak proyek reklamasi kilang PT. XY berlokasi di perairan Jawa Barat. Menggunakan penilaian risiko proteksi pipa bawah laut DNVGL-RP-F107, penelitian memperhatikan Skenario Bahaya Besar yang teridentifikasi, yaitu: kejatuhan jangkar (dropped anchor) dan pengerukan tanah (soil excavation). Objek penelitian difokuskan pada pipa bawah laut berdiameter 12” dari GG A ke OPF (Onshore Processing Facilities) dalam kondisi terkubur dengan tingkat kedalaman 2 meter dari KP 24,6 ke KP 34,713 dekat area Reklamasi kilang seluas 280 Ha. Penelitian menggunakan data sekunder yang melingkupi karakteristik dan properti pipa bawah laut, karakteristik kapal serta jangkar yang melintas, dan aktivitas pengerukan tanah. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif analitik yang mengutamakan indepth-analysis. Hasil penelitian menunjukkan konsekuensi dropped anchor mendapat level kerusakan pipa D1, yang artinya tidak diperlukan tambahan safeguard untuk menurunkan residual risk. Untuk penilaian risiko soil excavation nilai initial risk yang dihasilkan adalah 9 (medium) dengan tingkat kerusakan D3 sehingga direkomendasikan safeguard tambahan untuk menurunkan residual risk menjadi Tolerable (ALARP). Beberapa saran ditambahkan untuk menjamin keselamatan operasi pasca proyek.
This study aims to analyze the risk on subsea pipeline of PT. AZ affected by the PT. XY refinery reclamation project located on West Java Coastal. Using the DNVGL-RP-F107 subsea pipeline protection risk assessment, the study pays attention to the identified Major Accident Event, i.e., dropped anchor and soil excavation. The object of this research is focused on the 12” diameter subsea pipeline from GG A to OPF (Onshore Processing Facilities) with 2 meters burial depth from KP 24.6 to KP 34,713 near the 280 Ha refinery vii Universitas Indonesia reclamation area. This study uses secondary data covering the characteristics and properties of the subsea pipeline, the passage ships/tugboat and deployed anchors, and the soil excavation activity. The approach used is quantitative descriptive analytic which prioritizes in-depth analysis. The results shows that the consequence of dropped anchor is with pipe damage level of D1 which means that no additional safeguard is needed to further reduce the residual risk. On soil excavation risk assessment, the initial risk value generated is 9 (medium) with pipe damage level of D3, therefore some additional safeguards recommended so that the residual risk becoming Tolerable (ALARP). Some additional advises are provided to ensure post-project operational safety."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pulina Nityakanti Pramesi
"Pengembangan transportasi umum yang berkelanjutan penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, terutama di wilayah perkotaan. Di berbagai belahan dunia, perkembangan transportasi publik yang berkelanjutan mulai menjadi perhatian. Sayangnya, pembangunan di Kota Depok belum mendapat perhatian yang serius, terutama dari pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan. Studi ini membahas ketidakmampuan Pemkot Depok dalam menjalankan proses politik yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat membuat pengelolaan transportasi berbasis jalan di Kota Depok tidak berjalan baik. Proyek BRT dan JRC diambil sebagai studi kasus, karena menjadi salah satu upaya Pemkot Depok mengatasi masalah transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan di wilayahnya. Riset ini bertujuan menilai kondisi transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan di Kota Depok, mengevaluasi proses politik lingkungan implementasi konsep Green City dalam proyek BRT dan JRC di Kota Depok, dan mengevaluasi stretegi dalam kebijakan BRT dan JRC menurut konsep Green City di Kota Depok. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, berupa analisis deskriptif studi kebijakan dan analisis deskriptif studi tematik. Hasil riset menunjukkan bahwa Kota Depok saat ini sudah memiliki angkot, BRT, dan JRC sebagai moda transportasi publik berbasis jalan, tetapi ketiganya belum memenuhi indikator sebagai transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan. Proses politik perumusan proyek BRT dan JRC juga belum terjadi sesuai dengan konsep Green City dan politik lingkungan, yaitu melakukan promosi penggunaan transportasi berkelanjutan berbasis jalan. Kebijakan BRT dan JRC yang dilakukan Pemkot Depok sebagai strategi dalam mewujudkan transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Depok. Pemkot Depok gagal dalam melakukan kolaborasi dalam merumuskan kebijakan transportasi berkelanjutan berbasis jalan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan sesuai dengan tahapan menjalin partnership agar masalah dapat dipetakan dengan lebih fokus dan kebijakan transportasi berkelanjutan berbasis jalan dapat tepat sasaran.
The development of sustainable public transportation is important to overcome environmental problems. In various parts of the world, the development of sustainable public transportation has begun to become a concern. Unfortunately, the development in Depok City has not received serious attention, especially from the government as a policy maker. This study discusses the inability of the Depok City Government to carry out a political process that is in favor of the environment and people's welfare, which has resulted in the management of road-based transportation in Depok City not working well. The BRT and JRC projects were taken as case study, because they are one of the Depok City Government's efforts to address the problem of road-based sustainable public transportation in the region. This research aims to assess the condition of road-based sustainable public transportation in Depok City, evaluate the environmental political process of implementing the Green City concept in the BRT and JRC projects in Depok City, and evaluate strategies in BRT and JRC policies according to the Green City concept in Depok City. The method used is a qualitative method, in the form of descriptive learning policy analysis and thematic descriptive learning analysis. The results of the study show that the City of Depok currently has public transportation, BRT, and JRC as road-based public transportation modes, but these three do not meet the indicators of road-based sustainable public transportation. The political process of formulating BRT and JRC projects has also not been carried out in accordance with the concept of Green City and environmental politics, namely promoting the use of road-based sustainable transportation. The benefits of the BRT and JRC policies implemented by the Depok City Government as a strategy in realizing road-based public transportation have not been felt by the people of Depok City. The Depok City Government failed to collaborate in formulating a road-based sustainable transportation policy. Therefore, strategic policies are needed that are in accordance with the stages of building partnerships so that problems can be mapped with more focus and road-based sustainable transportation policies can be right on target."
Jakarta: Sekolah Ilmu lingkungan Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
