Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Organisasi Kesehatan Sedunia menyatakanbahwa pertumbuhan perkotaan menjadi ancaman kesehatan yang paling utama pada abad ke-21. Penduduk yang tinggal di kota proporsi telah meningkat dari 5% menjadi 50% selama dua abad terakhir. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan lebih besar dipengaruhi oleh faktor migrasi. Faktor ini yang akan membentuk ketahanan hidup penduduk agar dapat bersaing di perkotaan.Tetapi, mayoritas penduduk yang pindah ini belum siap menghadapi situasi baru di tempat tujuannya. Mereka yang tidak dapat memasuki pasar kerja di Jakarta akhirnya menjadi satu kelompok masyarakat yang merupakan penduduk berpendapatan rendah yang cenderung mendiami hunian wilayah kumuh (slum area), illegal (squater area), padat dan miskin. Kondisi seperti ini dapat mengancam kesehatan penduduk sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan hasil dari proses pencarian pelayanan kesehatan oleh seseorang maupun kelompok, dalam hal ini adalah keluarga miskin yang tinggal di slum area dan squatter area wilayah Pademangan Barat. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana aksesibiliitas penduduk miskin terhadap sarana pelayana kesehatan di kelurahan Pademangan Barat.

---

World Health Organization states that the urban growth being the main threat of health in 21th century. The proportion of urban society has been increased from 5% until 50% for the second last century. This ugrading is more affected by migration factor. This factor will form the life maintaining of society so that they can be compete in the city. But, this migrating society is dominated by person who is not ready facing the new situation in its purpose place yet. Those who can not enter work market in Jakarta, finally being a community which is low revenue society in slum area, illegal (squater area), crowd and poor.

This condition can threatened the health of society so that the health services which is filled the society preferences is needed. The use of health services is the result of finding process of helath services by someone or community, who are the poor family in slum area and squatter area, Pademangan Barat regency. This research will explain about the accessability of poor society to the health services in Pademangan Barat regency."

"The distribution and allocation of basic health service to poor society were determined as according to amount of poor society existing in puskesmas. The determination followed with rule type of health service without expense per service causing difficulty mounted in puskesmas to determine distribution the expense of per service such as those which as described in Minister of Health Regulation. More than anything else with there is no accurate data in this level of expense set of the the service also complicate to give the service to determine proportion of expense which must be released as according to service which have been given, that answering the demand, insuffiency, or excessive.This research is calculation the expense of primary health care, hospital health care and the health service outside building to poor society in Puskesmas Air Ram Pangkalpinang in 2005 that is to know distribute expense for the basic health service to poor society of health service in society, take care of hospitality and also the health service of outside building.This research is quantitative research by desain in economic evaluation with calculation cost analysis basic health service in 2005 collected from poor society health service data in region work Puskesmas Air Itam Itam Pangkalpinang and from data record of Puskesmas Air Itam, and also the related/relevant data from Public Health Service of Pangkalpinang processed by using Activity-Based Costing with spread sheet program.The result of this research is distribution of the expense the basic health service to poor society in Pangkalpinang with total cost required is equal to Rp. 40.333.820,49 totally budget of equal to Rp. 35.819.000,00 so that there are insuffiency of equal to Rp. 4.514.820,49.Needing the existence calculation of the expense service for all service type, good service which accounted by government routine service, existence of cost standard per service to be able to estimate requirement of the expense of health service in puskesmas and also need the existence of research which of a kind other puskesmas as data comparator and expense of which have been counted/calculated."

"Perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) dari Yayasan ke Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Argumentasi yang muncul diantaranya adalah perubahan bentuk badan hukum akan membawa dampak pada pereneanaan operasional dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dinilai akan menurun dimana akses keluarga miskin akan semakin sulit, karena tarifnya tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSHJ terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan berikut ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Rancangan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan meiihat perbandingan data pelayanan pasien JPK-Gakin RSI-lj Tahun 2004 sampai dengan 2006. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan mentelaah dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Data primer yang diambil dari dokumen/arsip Profil atau Gambaran Umum RSHJ, (2) Data primer dokurnen/arsip RSHJ untuk data Peraturan Daerah Propinsi DK1 Jakarta Nomor 13 Tahun 2004. (3) Data primer dokumen/arsip akte pendirian PT RSHJ No. 71-No. 73 tahun 2004. (4) Data primer dokumen/pedornan Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis JPK-Gakin Tahun 2003 (5) Data primer wawancara mendalam baik dengan pihak manajemen untuk pengarnbilan data perubahan bentuk badan hukum RS Haji Jakarta dan (6) Pihak Sub-Bagian JP3 untuk pengarnbilan data pola pelayanan kesehatan kepada pasien JPK-Gakin, (7) Wawancara dengan pasien JPK-Gakin untuk mengetahui akses pasien JPK-Gakin pada fasilitas pelayanan kesehatan. Data sekunder diambil dari eatatan rekam medik pasien JPK-Gakin yang telah direkapilutasi dalam bentuk laporan kegiatan pelayanan pasien JPK-Gakin RS Haji Jakarta dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2006. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, bentuk badan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas. Tidak terjadi perubahan pada visi-misi, tujuan utama, status dari RSHJ. Tetapi terjadi penibahan struktur organisasi RSHJ. Untuk variabel kriteria pasien,prosedur penerimaan, jenis dan fasilitas pelayanan tidak terjadi perubahan karena bentuk badan hukum RSHJ. Ternyata tidak terdapat kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan perubahan bentuk badan hukum, dimana dapat dilihat dari pola pembiayaan kepada pasien JPK-Gakin oIeh pihak RSHJ dari tahun 2004-2006 meningkat sena dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatan pasien JPK-Gakin tahun 2004-2006 yang meningkat.

---

The Change of Legal Entity from shape of foundation to public company at "Rumah Saldt Haji Jakarta (RSHJ)" create pros and cons. One of the argumentation is the creation of organizational planning and the health care services for poor society. The quality of health care services for poor society is estimated to be decline due to high cost of services.

This research was done to find the impact of the change of legal entity at RSHJ to health care services for poor society. This is an analytical description research, with supported by analytical review for qualitative and quantitative data. Research taken by analytical concept. Quantitative research was done by comparing the data of health services provided to poor society after the year of 2004 and before the year of 2006. Qualitative research was done by interview and reviewing document.

The primary data for this research was taken by many of data : (1) the profile RSHJ document, (2) the data of domestic government "Propinsi DKI Jakarta" No. 13, 2004, (3) document charter esthablisment public company RSHJ No. 71-No. 73 2004, (4) document "Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) 2003" (5) Primary data is for the change of legal entity was taken by interview with the management of RSHJ, ), (6) data for the design of health care services for poor society (JPK-Gakin) was taken by the interview with management of "Jaminan Pihak ke-3 (JP3)" and (7) is primary data to know the access of health care services for JPK-Gakin was taken by the interview from patient of JPK-Gakin. Secondary data is the recapitulation of journal medical print for the patient PK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006.

The result from many variable show : the right legal entity for RSHJ is public company. There is no change's of vision-mission, main goals and status of RSHJ. But there is a change's of organization structure in RSHJ. There is no change's for variable patient criteria, health care service procedures, type and facility of service because of the change of legal organization. For the fee of service there is the change's because of change of legal organization, it was see from RSHJ financing pattern for the patient in the year 2004-2006, in this financing pattern it was the rise of total account from the year 2004 until 2006.1t can see also from the recapitulation of journal medical print for the patient JPK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006."

"Perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) dari Yayasan ke Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Argumentasi yang muncul diantaranya adalah perubahan benluk badan hukum akan membawa dampak pada perencanaan operasional dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dinilai akan menurun dimana akses keluarga miskin akan semakin sulit, karena tarifnya tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSHJ terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan berikut ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Rancangan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan melihat perbandingan data pelayanan pasien JPK-Gakin RSHJ Tahun 2004 sampai dengan 2006. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan mentelaah dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Data primer yang diambil dari dokumen/arsip Profil atau Gambaran Umum RSHJ, (2) Data primer dokumen/arsip RSHJ untuk data Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2004. (3) Data primer dokumen/arsip akte pendirian PT RSHJ No. 71 - No. 73 tahun 2004. (4) Data primer dokumen/pedoman Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis JPK - Gakin Tahun 2003 (5) Data primer wawancara mendalam baik dengan pihak manajemen untuk pengambilan data perubahan bentuk badan hukum RS Haji Jakarta dan (6) Pihak Sub-Bagian JP3 untuk pengambilan data pola pelayanan kesehatan kepada pasien JPK-Gakin, (7) Wawancara dengan pasien JPK-Gakin untuk mengetahui akses pasien JPK-Gakin pada fasilitas pelayanan kesehatan. Data sekunder diambil dari catatan rekam medik pasien JPK-Gakin yang telah direkapilutasi dalam bentuk laporan kegiatan pelayanan pasien JPK-Gakin RS Haji Jakarta dari tanggal 1 Januari 2004 sampai denan 31 Desember 2006. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, bentuk badan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas. Tidak terjadi perubahan pada visi-misi, tujuan utama, status dari RSHJ. Tetapi terjadi perubahan struktur organisasi RSHJ. Untuk variabel kriteria pasien,prosedur penerimaan, jenis dan fasilitas pelayanan tidak texjadi perubahan karena bentuk badan hukum RSHJ. Temyata tidak terdapat kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan perubahan bentuk badan hukum, dimana dapat dilihat dari pola pembiayaan kepada pasien JPK-Gakin oleh pihak RSHJ dari tahun 2004 - 2006 meningkat Serta dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatarl pasien JPK-Gakin tahun 2004 - 2006 yang meningkat.

---

The Change of Legal Entity from shape of foundation to public company at Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) create pros and cons. One of the argumentation is the creation of organizational planning and the health care services for poor society. The quality of health care services for poor society is estimated te be decline due te high cost of services.

This research was done to find the impact of the change of legal entity at RSHJ to health care services for poor society. This is an analytical description research, with supported by analytical review for qualitative and quantitative data. Research taken by analytical concept. Quantitative research was done by comparing the data of health services provided to poor society after the year of 2004 and before the year of 2006. Qualitative research was done by interview and reviewing document.

The primary data for this research was taken by many of data : (1) the profile RSHJ document, (2) the data of domestic government Propinsi DKI Jakarta No. 13, 2004, (3) document charter esthablisment public company RSHJ No. '71 - No. 73 2004, (4) document ?Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK - Gakin) 2003? (5) Primary data is for the change of legal entity was taken by interview with the management of RSHJ, ), (6) data for the design of health care services for poor society (JPK-Gakin) was taken by the interview with management of Jaminan Pihak ke-3 (JP3) and (7) is primary data to know the access of health care services for JPK-Gakin was taken by the interview from patient of JPK-Gakin. Secondary data is the recapitulation of journal medical print for the patient JPK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006.

The result from many variable show : the right legal entity for RSHJ is public company. There is no change's of vision - mission, main goals and status of RSHJ. But there is a change's of organization structure in RSHJ. There is no change's for variable patient criteria, health care service procedures, type and facility of service because of the change of legal organization. For the fee of service there is the change's because of change of legal organization, it was see from RSHJ financing pattem for the patient in the year 2004 - 2006, in this financing pattern it was the rise of total account from the year 2004 until 2006.It can see also from the recapitulation of journal medical print for the patient JPK- Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006."

"Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban, Salah satu hak tersebut yaitu tiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta terjangkau. Sehingga, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk memenuhinya dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan tenaga pelayanan kesehatan (Presiden Republik Indonesia, 2009). Pelayanan kesehatan berfungsi untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Pemerintah pusat mendelegasikan kepada pemerintah daerah dengan membentuk badan berwenang di masing-masing daerah untuk mengurus bidang kesehatan sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 11-29 Januari 2016 dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi profesi apoteker di Suku Dinas Kesehatan, serta memberikan pengalaman bagi calon apoteker dalam menjalankan tugas tersebut.

---

Every Indonesian citizen has rights and obligations, One of these rights is that every citizen is entitled to health services which are safe, quality and affordable. Thus, the central government has an obligation to fulfill it by guidance, supervision and control of facilities and health care personnel (the President of the Republic of Indonesia, 2009). Health care functions to achieve the highest degree of health. The central government delegate to local governments to establish regulatory authorities in each region to take care of the health sector since the introduction of regional autonomy in Indonesia. Dept. of State has the task of carrying out activities in the promotion and development of public health. Therefore, Pharmacist Profession Program Faculty of Pharmacy, University of Indonesia in cooperation with the Dept. of Health West Jakarta Administration held Pharmacists Profession Internship. Internship activity was held on 11 to 29 January 2016, with the aim to provide an overview of the role and function of the pharmacist profession in the Dept. of Health, as well as providing experience for prospective pharmacists to undertake these duties."

"ABSTRAKDalam rangka pengurangan kemiskinan sebagai bagian daripada pencapaianTujuan Pembangunan Milenium 2015, Indonesia makin memantapkan programpelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Diawali tahun 1998 denganprogram Jaring Pengaman Sosial pasca krisis moneter yang berfokus padapeningkatan supply, fokus program beralih pada sisi demand di tahun 2005.Perkembangan kebijakan pada tahun 2005 yang mengarah pada penerapan sebagianUndang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diiringidengan pendanaan publik yang membesar 12 kali lipat dibandingkan tahun-tahunsebelumnya, mendorong perlunya kajian pelaksanaan program guna mengawalkebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah gambaran dan menemukan modelyang mengandung faktor-faktor paling berkontribusi terhadap utilisasi pelayanankesehatan dalam program jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, guna memberimasukan bagi penyempurnaan kebijakan publik yang peduli kemiskinan. Utilisasipelayanan rumahsakit dipilih sebagai pokok studi, mengingat perannya dalammengatasi penyakit serius yang dibutuhkan namun sulit dijangkau masyarakat miskinbila tidak ada jaminan kesehatan. Desain studi bersifat potong lintang, menggunakandata Susenas 2005, dilengkapi dengan studi kualitatif tentang penatalaksanaanprogram 2005. Lokasi penelitian mencakup 6 kabupaten dan 6 kota di 6 provinsi.Sampel mencakup 32028 penduduk, dengan 20% penduduk termiskin (kuintail satu)berjumlah sekitar 6406 jiwa. Proporsi penduduk miskin yang menggunakan pelayanan rumahsakit masihsekitar 0,4% untuk rawat jalan dan 0,4% untuk rawat inap. Angka tersebut merupakansepertiganya utilisasi rawat jalan dan seperlimanya utilisasi rawat inap pendudukterkaya. Angka berbasis populasi ini jauh lebih rendah dari data berbasis fasilitasyang mencapai sekitar 4,32% RJTL dan 1,66% RITL, yang memperhitungkan jugafrekuensi kunjungan. Penduduk miskin yang memiliki kartu pada pertengahan tahun2005 hanya 17%. Analisis statistik menemukan bahwa faktor~faktor yang berkontribusi padamodel utilisasi rawat jalan rumahsakit oleh penduduk miskin pada tingkat individuadalah faktor terganggu akibat sakit dan pada tingkat rumahtangga adalah faktorpengeluaran rumahtangga untuk non-makanan. Sedangkan pada utilisasi rawat inaprumahsakit oleh penduduk miskin, berperan faktor status kawin, terganggu akibatsakit, kepemilikan kartu, pengeluaran non-makanan dan IPM. Penelitlan ini merekomendasikan perbaikan targeting atau penetapan sasaranpenduduk miskin yang tepat, perluasan sosialisasi pada sasaran penduduk miskinbukan hanya pada level birokrat dan provider, dukungan kelancaran penyaluran dana,pengembangan sistem penanganan keluhan, pemantapan monitoring dan evaluasidengan sistem pemantauan berbasis wilayah, peningkatan partisipasi, tranparansi,akuntabilitas dan peningkatan kepuasan pemakai rumahsakit sebagai indikator mutupelayanan bagi penduduk miskin.

---

AbstractWithin the effort to attain the Millenium Development Goals of 2015,Indonesia has further expanded free medical services to the poor. Started with SocialSafety Net program following the monetary crisis in 1998, the program?s focusdeparted from supply improvement to demand oriented mechanism in 2005. Thepolicy that has moved towards the implementation of National Act No.40 of 2004 onthe National Social Security System, with the I2 times increased funding support ascompared to those of previous years, has driven the improtance of progam assessmentfor the improvement of that pro-poor public policy. This study aims at examining the picture and model development containingcontributing factors to the utilization of health services within the health protectionprogram for the poor; as inputs to the pro-poor policy. The utilization of hospitalservices is selected as focus of this study for its rol in combating serious illness thatis demanded but difficult to reach by the poor if there is no health protection scheme.The study design is cross-sectional, using the 2005 Susenas data with primary datacollection Bom a rapid assessment done of 2005 program implementation. The studysites cover 6 regencies and 6 municipalities in 6 provinces. The sample includes32028 population, with 20% of the poorest quintile amounted to 6406 subjects. The proportion of the poorest that utilize hospital services was 0.4% foroutpatient and 0.4% for inpatient care. These figures are one-third for outpatient andone-fifth for inpatient of the richest quintail. The rates are far lower compared tofacility based data amounted to 4.32% for outpatient and 1.66% for inpatient care,due to the inclusion of frequency measures in them. Only 17% of the poor admittedhealth card in their possesion. Statistical analysis found that factors attributable to the outpatient hospitalutilization model of the poorest at individual level was disability resulted ti°om theillness; and at the household level was non-food expenditure. Contributing factors forinpatient hospital utilization were marital status, disability resulted from the illness,the possession of health card, non-food household expenditure, and the district humandevelopment index. This study recommends prompt targetting of the poor, extended socializationto the beneficiaries, not limited to bureaucrats and providers, the timely support offlow of funding, the proper management of complaints and grievance procedures,improvement in monitoring and evaluation with a stakeholder-friendly local areamonitoring, and enhancement of participation, transparancy and accountability. Lastbut not least, the improvement of health services quality, in particular the satisfactionlevel ofthe health care beneficiaries, as the indicator of program effectiveness.Keywords: health services utilization, hospital, the poor."

"Kebijakan JPKMM merupakan realisasi dari kebijakan PKPS BBM Bidkes tahun 2005. Pada implementasi di daerah banyak sekali ditemukan permasalahanpermasalahan. Salahsatunya di Kota Bogor yang belum mempunyai RSUD. Dengan menggunakan pendekatan sistem peneliti melihat kesesuaian peran dan ketepatan keterlibatan SDM, kesesuaian dan ketepatan pendanaan, kesesuaian dan ketepatan sarana,kesesuaian dan ketepatan kebijakan yang berlaku di Kota Bogor, kesesuaian dan ketepatan penentuan kepersertaan, kesesuaian dan ketepatan PKS, kesesuaian dan ketepatan tata laksana JPKMM, kesesuaian dan ketepatan pengorganisasian, kesesuaian dan ketepatan Monev, serta yang terakhir adalah ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan maskin di RS. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan yai.tu eksekutif, legislatif, Dinas Kesehatan Kota, PT Askes eabang Bogor dan RS.Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah: 1. SDM pelaksana kebijakan JPKMM pada PPK RS sudah sesuai dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan, namun belum tepat karena belum sesuai kesepakatan dan keberatan dari SDM RS karena kompensasi yang kecil dan jumlah yang dilayani auk-up banyak, 2. pendanaan sudah sesuai dengan kebijakan dimana selisih tarif dibebankan kepada APBD kota, namun belum tepat karena belum bisa meneukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, 3. dari segi sarana, PPK RS yang menyelenggarakan JPKMM sudah tepat dan sesuai dari segi kebijakan, kebijakan yang berlaku untuk penyelenggaraan JPKMM sudah sesuai namun belum tepat karena kota Bogor sudah mempunyai kebijakan sendiri untuk penanggulangan kemiskinan didaerahnya, 5. dari segi penentuan kepesertaan sudah sesuai dengan kebijakan namun belum tepat karena belum adanya SK penetapan maskin juga banyaknya penggunaan SKTM yang ternyata bukan maskin, 6. dari segi perjanjian kerjasama (PKS) sudah sesuai namun belum tepat karena ada beberapa provider yang melanggar dengan meresepkan obat-obatan diluar DPHO, 7. dari segi tata laksana belum tepat dan sesuai karena pasien tidak mematuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, pasien dikenakan iur biaya, anak jalanan tidak tercover, 8.dari segi pengorganisasian sudah sesuai pelaksanannya namun belum tepat karena terdapat 2 tim yang menangani hal yang sama dengan sasaran yang sama, 9. Pemantauan dan Exaluasi belum sesuai dan belum tepat karena masih bersifat menunggu bola bukan menjemput bola artinya hanya menunggu laporan-laporan saja. Selain itu evaluasi dengan menggunakan standar pencapaian yang sudah ditetapkan Depkes belum tersosialisasi serta belum dilaksanakan, 10. Pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin dilihat dari kesesuaiannya maka belum sesuai dengan kebijakannya karena pasien ada yang dikenakan iur biaya pelayanan dan that, pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin juga belum tepat karena pasien yang dirawat diruang berkelas menggunakan SKTM untuk mendapatkan keringanan biaya.Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah belum sesuai dan tepat input serta proses dari implementasi kebijakan JPKMM di Kota Bogor pada PPK RS. Saran dan rekomendasi kebijakan yang peneliti coba berikan berdasarkan basil temuan peneliti antara lain ; bagi Dinas Kesehatan yaitu sosialisasi kebijakan, pembuatan kebijakan pembiayaan bertingkat, membuat kebijakan strategis daerah sejalan dengan kebijakan pusat, kebijakan pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan, koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi anjal, rnekanisnie money yang perlu melibatkan berbagai pihak, pengefektifan ambulance dan peningkatan fungsi Puskesmas. Bagi RS yaitu RS perlu andil dalam sosialisasi baik intern maupun ektem RS, membuat kebijakan internal RS untuk pembiayaan bertingkat dan ikut dalam money pelaksanaan program. Bagi PT Askes yaitu melakukan pengkajian ulang terhadap tarif dengan kondisi Kota Bogor dan sosialisasi sampai ketingkat penerima.

---

Poverty Health Insurance policy have been a realization of PKPS BBM for health sektor in 2005. A lot problem arise during implementation of this policy in counties, for example is Bogor, this county' has different characteristics than others one of them is RSUD inexistence. This issue intrigued me to continue with examination. Systematical approach is being used here to find out role suitability and correct of human resource involvement, appropiation and correct funding, means suitability, policy suitability and exactness, appropriate and correct listing, appropiate and correct cooperative MOU, appropiation and correctness of JPPMM implementation, appropiate and correct organizing, appropiate and correct monitoring and evaluation. Qualitative methode is used for the examination since depth information quality is needed executive, legislative, Health institution county, PT ASKES and hospital are soueces of the information.

Result of the exeamnnation are; 1. The accuracy of human resource involved in this program was right, but not correct cause services different with MOU, 2. Funding accuracy of this program in Kota Bogor was suits with the policy, where price difference was put into APBD, but it was not adequate enough to cover all poor people, 3. For means side, PPK RS which operates JPKMM already suits and appropriate, 4. On the policy side, Kota Bogor has agood policy to operate JPKMM, but they also has their own policy in poverty prevention, 5. From the listing methode, Kota Bogor has an appropiate methode that suits the policy but not yet correct, since there has not been any SK Walikota for determining poor people, and also alot of people who used SKTM which actually not poor, 6. From the MOU side, PT Askes with RS has MOU making process that suits policy, but not yet effective, since many provider neglects the MOU when giving prescription with unlisted drugs, 7.From the procedural implementation side, it is not accurate and effective yet, since there are SKTM holder who actually not meet the qualification, and traps not covered within this program, 8. From the organizational side, it is already suitable with the implementation, but not yet effective since there are 2 teams wich has same theme and object, 9. Monitoring and evaluation is not yet effective and accurate, site there are no pro active movement, only waiting for reports. Ministrary of Health, evaluation standard not yet been socialized and applied, ICI. PPK RS for poor people not appropriate yet with the policy, since there are patients who have to pay for service and drugs, there also people who hospitalized in higher room standard, using SKTM to reduce bills.

The summary for this research is that in Kota Bogor, the process and implementation of JPKMM policy in PPK RS was not suitable and correct on input. Recommended for Djpas Kesehatan Kota are socialization of policy, make a level funding policy, make sjnergization policy, continue poverty prevention policies in ogor city, coorccirgtion with other sector for anak jalanan, mechanism of monj wing and evaluation for involved other sector, ambulance effectiveness, and effectiveness puskesmas fungtion. Recommended for hospital are doing socialization in internal and eksternal hospital, make internal policy for level funding and partisipatif for monitoring and evaluating program. For PT Askes are analisys funding policy adjustment depend on county coundition and doing socialization through people who accept program."

"Profesi perawatan kini mengalami banyak perubahan. Jika dulu hanya menjalankan perintah dokter, sekarang ingin diberi wewenang memutuskan berdasarkan ilmu keperawatan dan bekerja sama dengan dokter untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien. Paradigma mereka terhadap perawatan mengalami perubahan. Dikeluarkannya Undang-undang tentang praktik keperawatan, paling tidak, sudah ada pengakuan betapa pentingnya peran perawat untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut ketentuan Kansas Supreme Court Amerika Serikat pada tahun 1964 disebutkan, fungsi utama seorang perawat adalah mengobservasi dan mencatat gejala dan reaksi diagnosa. Perawat tidak diperkenankan memberi kesimpulan hasil diagnosa atau perawatan penyakit pada pasien. Fungsi perawat kemudian berubah sekitar tahun 1985, dengan adanya pengakuan bahwa perawat bukan hanya menjadi petugas kesehatan yang pasif, tetapi penyedia jasa perawatan kesehatan yang desisif dan asertif. Namun perubahan pandangan tentang keperawatan di Indonesia ternyata belum terlihat jelas. Di banyak rumah sakit, perawat tampaknya masih diperlakukan dan mendapat tugas dan wewenang seperti sebelumnya, atau melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Bagaimana para petugas (pelaku pelayanan) melihat paradigma kemitraan dan kemandirian dalam melaksanakan tugas kesehariannya dan bagaimana petugas pelayanan kesehatan menanggapi paradigma tersebut, menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Setting penelitian dilakukan di Puskesmas Pancoran Mas, Kota Depok. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran kondisi senyatanya layanan kesehatan, berikut perkembangan kebijakan yang berlaku di dalamnya. Selain itu juga menyajikan tanggapan dan pengamatan perilaku petugas pelayanan kesehatan terhadap isu paradigma baru yang menuntut kesejajaran dengan petugas medis lainnya. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah tentang kebijakan pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu layanannya. Secara metodologis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan juga dilakukan pengamatan terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata isu paradigma masih berada pada batas wacana dan ada pada level elit, jenjang pemerintahan yang paling atas, tidak pernah sampai pada level terbawah, yaitu pada tingkat pelaksana. Tuntutan perubahan paradigma masih jauh dari jangkauan. Jika praktik keperawatan dilihat sebagai praktik profesi, maka seharusnya ada otoritas atau kewenangan. Ada kejelasan batasan, siapa melakukan apa. Perawat diberi kesempatan untuk mengambil keputusan secara mandiri didukung oleh pengetahuan dan pengalaman di bidang keperawatan. Sulitnya merubah paradigma tampaknya terkait dengan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, terutama kesalahan dalam menginterpretasi yang dijalani.

---

Nursing as a profession is now having major changes. Years ago, they worked as per doctor?s order but now they are having authority to make decision as per their profession and in coordination with the doctor for best of the patients. The nursing are having a new paradigm of their profession. As the issuance of the Act of nursing, at least, it gives acknowledgment to the importance of the role of nursing for community health services. As per Kansas Supreme Court United States of America 1964, the main function of a nurse is to observe and to record symptoms and reaction on diagnoses. A nurse is not authorized to give conclusion on the result of diagnoses or treatment of a patient. The function had been changed in 1985 with acknowledgement that a nurse is not a passive medical staff but also a medical staff who is assertive and decisive. In Indonesia, this new paradigm is not yet clear. At the hospitals, the nurses are taking the roles and work as the old version or conducting the work not related to medical services. The way the nurse perceives the partnership and independency on their daily work and the response to this new paradigm are the questions of this study as conducted in Pancoran Mas Community Health Services (Puskesmas) ? Depok City. The study describes the actual condition of the health services including the progress on the policy itself. Also, it describes responses and observation of the health services activity on this new paradigm that invites partnership with other service providers. The purpose of this study is to give inputs for the Government in the issue of community health services and the efforts to improve its quality. The study applies a qualitative approach in its methodology through in-depth interview, literature review and observation on the subject. The result indicates that the issue of this new paradigm is a discourse and only applied by the elite level or by the top level of government. It is unfortunately never been applied by the ground-level or by the health practitioners. The demand to implement the new paradigm is still something in the sky or unreachable. If the issue of nursing is implemented as a profession then it should give authority, transparent and has a clear work description on who does what. A nurse has authority to independently make a decision as per their knowledge and experience on nursing. Difficulties on changing the paradigm seem to relate with the gaps between hopes and reality, especially the interpretation on the work the nurse is doing."

"Anak usia sekolah merupakan kelompok usia yang kritis karena rentan terhadap masalah kesehatan. Penjaringan kesehatan adalah salah satu program UKS/M untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan siswa, mendukung tercapainya kondisi fisik dan mental yang baik agar potensi belajar dan prestasi optimal. Pengelolaan data hasil pemeriksaan penjaringan kesehatan siswa SD di Puskesmas I Denpasar Barat masih manual sehingga penulis berkeinginan membuat rancangan sistem informasi kegiatan penjaringan Kesehatan siswa Sekolah Dasar di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Barat kota Denpasar. Metode penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu mendata kebutuhan pengguna, menyusun prototype, mengevaluasi prototype, membuat aplikasi serta mengevaluasi efektifitas penggunaan dan kepuasan. Hasil evaluasi penggunaan aplikasi berbasis web untuk menjaring data kesehatan anak sekolah di lingkungan Puskesmas I Denpasar Barat Kota Denpasar dinilai menggunakan kuesioner dengan hasil 100% responden setuju dengan efektifitas aplikasi serta >75% responden menyatakan puas dan sangat puas dengan aplikasi tersebut. Saran pada penelitian ini adalah Puskesmas I Denpasar Barat dapat menggunakan aplikasi pada kegiatan penjaringan siswa Sekolah Dasar. Sistem ini dapat disosialisasikan kepada instansi terkait sehingga menjadi model yang dikembangkan untuk wilayah yang lebih luas, dikembangkan untuk siswa pada jenjang yang lebih tinggi serta dapat terintegrasi dengan aplikasi sejenis untuk memperoleh data yang komprehensif.

---

School-aged children are a critical age group because they are vulnerable to health problems. Health screening is one of the UKS/M programs to maintain and improve student health, supporting the achievement of good physical and mental conditions for optimal learning potential and achievement. Data management of health screening examination results for elementary school students at West Denpasar Community Health Center I is still manual, so the author wishes to design an information system for health screening activities for elementary school students in the work area of West Denpasar Community Health Center I, Denpasar city. This research method consists of several stages, namely recording user needs, compiling a prototype, evaluating the prototype, creating an application, and evaluating the effectiveness of use and satisfaction. The results of the evaluation of the use of a web-based application to collect health data for school children in the West Denpasar Community Health Center in Denpasar City were assessed using a questionnaire with the results of 100% of respondents agreeing with the effectiveness of the application and >75% of respondents stating they were satisfied and very satisfied with the application. The suggestion in this research is that West Denpasar Community Health Center can use the application in elementary school student screening activities. This system can be socialized to relevant agencies so that it becomes a model developed for a wider area, developed for students at a higher level, and can be integrated with similar applications to obtain comprehensive data."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas oleh keluarga miskin sasaran Program JPS-BK, faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan puskesmas, dan proporsi keluarga miskin menurut kriteria BKKBN di Kecamatan Pulau Pinang.Rancangan penelitian ini adalah cross sectional untuk melihat hubungan pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi sakit, kualitas pelayanan, sikap petugas, jarak, sarana transportasi, biaya transport, dan peran tim desa dengan pemanfaatan puskesmas. Sebagai responden adalah keluarga miskin sasaran Program JPS-BK di Kecamatan Pulau Pinang, berjumlah 150 orang yang dipilih secara acak sederhana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, persepsi sakit, sikap petugas, jarak, biaya transport, dan peran tim desa berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Sementara faktor pendidikan, sikap, kualitas pelayanan, dan sarana transportasi tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas.Dari keenam faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas, ternyata peran tim desa dan persepsi sakit yang paling erat hubungannya dengan pemanfaatan puskesmas dengan OR masing-masing adalah 37,7233 (CI: 6,6872-212,8022) dan 18,4792 (CI: 3,8929-87,7181) Proporsi keluarga miskin sesuai dengan kriteria BKKBN yang menjadi sasaran Program JPS-BK adalah 78,7%, sedangkan sisanya sebanyak 21,3% bukan sasaran Program JPS-BK.Agar pemanfaatan puskesmas lebih baik lagi pada masa yang akan datang, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada sasaran dengan melibatkan peran tim desa, meningkatkan pelayanan puskesmas melalui perbaikan perilaku petugas, dan pembinaan intensif dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan sektor terkait.

---

Utilization of Health Care in Public Health Center by The Poor as the Target of Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Pulau Pinang Sub District, District of Lahat, the Year 2000This research aimed to describe the utilization of basic health service of public health center (PHC) by the poor as the target of Social Protection Sector Development Program (SPSDP) in Pulau Pinang Sub District as well as to look for the factors which related to utilization of PHC, and proportion of the poor family by BKKBN's criteria.

The design of this research was a cross sectional approach. Analysis was conducted to see the association between education, knowledge, attitude, perception about illness, quality of service, provider behavior, distance, means of transportation, transportation costs, role of village team, with utilization of PHC. The respondents were poor families as the target of SPSDP in Pulau Pinang Sub District, selected by using a simple random sampling technique. Total sample were 150 poor families.

The study revealed that knowledge, perception about illness, provider behavior, distance, transportation costs, and the role of village team were related to utilization of PHC. However education, attitude, quality of service and means of transportation factors were did not associate to utilization. The role of village team and perception about illness were the major factors that related with the utilization of PHC, with the odds ratio were 37,7233 (CI: 8,1395 - 936,2452) and 18,4792 (CI: 4,1593 - 157,4266).

This research recommends that in order to increase the utilization of PHC for the next time through socialization about SPSDP. The planners should socialize the program involving the village team, increase the quality of service with improve provider behavior and monitor intensively from District Health Department and cross-sector."