Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Hotel dan Restoran adalah suatu jenis pungutan pajak yang dikenakan atas pembayaran pelayanan di Hotel dan Restoran. Pajak ini pemungutannya menganut sistem self assessment. Sebagai konsekuensi logis atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Untuk pajak yang masih kurang dibayar akan diikuti dengan tindakan penagihan.Tujuan diadakan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan tindakan penagihan aktif melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 terhadap tunggakan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapataan Daerah DKI Jakarta.Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian Kepustakaan (library research) dengan analisa data menggunakan metode diskriptif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk penerapa pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomnor 19 Tahun 2000 terhadap tunggakan Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda DKI Jakarta ,perlu dibuatkan dasar hukum Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa yang mengacu pada ketentuan pelaksanaan di Direktorat Jenderal Pajak berupa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakata dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta."

"Tesis ini membahas mengenai efektifitas upaya penagihan pajak terutang kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang dilakukan secara paksa yaitu melalui pelaksanaan tindakan pencegahan dan penyanderaan, dalam rangka peningkatan penerimaan Negara. Tujuan utama dilakukannya pencegahan dan penyanderaan bukan sebagai hukuman melainkan agar wajib pajak atau penanggung pajak segara membayar utang pajaknya sehingga tunggakan pajak dapat dicairkan. Namun sasaran utama yang ingin dicapai dari pelaksanaan pencegahan dan penyanderaan adalah timbulnya efek jera, yang memberikan pengaruh pada meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

---

This thesis will focus and explain the effectiveness of tax debt claim to the taxpayer, tax-dodger and tax guarantor with compulsion which held through prevention and hostage in order to increase State Income. Main purpose of prevention and hostage are not as a punishment. These was held to force the taxpayer, tax-dodger and tax guarantor pay the tax debt and tax arrears can be paid. Yet, main target/purpose of prevention and hostage are making scare affect and give effect of increasing of the taxpayer, tax-dodger and tax guarantor obedience to pay tax. As a result, it will affect to the increasing of state income."

"Tesis ini membahas mengenai efektifitas upaya penagihan pajak terutang kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang dilakukan secara paksa yaitu melalui pelaksanaan tindakan pencegahan dan penyanderaan, dalam rangka peningkatan penerimaan Negara. Tujuan utama dilakukannya pencegahan dan penyanderaan bukan sebagai hukuman melainkan agar wajib pajak atau penanggung pajak segara membayar utang pajaknya sehingga tunggakan pajak dapat dicairkan. Namun sasaran utama yang ingin dicapai dari pelaksanaan pencegahan dan penyanderaan adalah timbulnya efek jera, yang memberikan pengaruh pada meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

---

This thesis will focus and explain the effectiveness of tax debt claim to the taxpayer, tax-dodger and tax guarantor with compulsion which held through prevention and hostage in order to increase State Income. Main purpose of prevention and hostage are not as a punishment. These was held to force the taxpayer, tax-dodger and tax guarantor pay the tax debt and tax arrears can be paid. Yet, main target/purpose of prevention and hostage are making scare affect and give effect of increasing of the taxpayer, tax-dodger and tax guarantor obedience to pay tax. As a result, it will affect to the increasing of state income."

"Tesis ini membahas mengenai hak Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan yang diterbitkan DJP sesuai dengan Pasal 25 KUP. Tetapi ayat (7) UU KUP 16/2000 mengatakan, keberatan tidak menghentikan proses penagihan. Persoalan timbul ketika sedang dalam proses keberatan, kemudian ditagih secara paksa, barang-barang milik WP disita, pemblokiran rekening bank milik WP, pencegahan ke luar negeri, penyanderaan dan pelelangan atas barang yang telah disita sebelumnya, ternyata kemudian dalam proses keberatan atau banding WP dinyatakan benar. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal ini telah sesuai dengan asas keadilan dan telah memberikan asas kepastian hukum bagi WP. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitan eksplanatoris, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 25 ayat (7) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi WP.

---

This thesis discusses the right of Taxpayers (WP) to object to an assessment issued by the DJP in accordance with Article 25 KUP. But paragraph (7) of the Act KUP 16/2000 says, mind does not stop the billing process. Problems arise when the object is in the process, then billed by force, belongings confiscated, blocking of bank accounts, abroad prevention, hostage taking and auctions for goods that have been seized earlier, was then in the process of objection or appeal is substantiated Taxpayer. Because of this background, the subject matter of this thesis is whether this article in accordance with the principles of equality and the certainty has given hope to WP. The issues discussed by using the typology of explanatory research, using research literature and supplemented with information from relevant sources, resulting in a conclusion that turns Article 25 paragraph (7) of Law no. 16 Year 2000 on General Provisions and Tax Procedures (KUP) does not reflect the principles of equality and the principle of certainty for WP."