Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah Perang Dunia II berakhir, hubungan Amerika dan Uni Soviet berubah dari kawan menjadi lawan. Benturan antara dua ideologi berkembang menjadi perlombaan senjata nuklir yang melibatkan kedua negara. Ketika tahun 1969, Soviet berhasil mengimbangi kekuatan nuklir Amerika sehingga timbul upaya untuk mencegah terjadinya perang antara kedua negara. Keran perundingan pun dibuka untuk menjembatani persaingan dua superpower ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menambah khzanah ilmu pengetahuan terutama sejarah militer dan politik internasional. Sumber-sumber yang dipakai adalah sumber buku, artikel dan arsip yang sudah dipublikasikan. Melalui penulisan ini penulis menyimpulkan bahwa perundingan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan karena terbentur konflik kepentingan.

---

After World War II, relationship between United States and Soviet Union changed from friend to foe. The clash of ideology developed into nuclear arms race which is involved this two countries, In 1969, Soviet succeed to balanced United States nuclear power which developed effort to prevent war between them. Diplomacy was opened to bridged the competition between two superpower.

The purpose of this research is to add more knowledge about military history and international politics. This research use sources like books, article, and published archive. Researcher conclude that the arms control was not going in the right track because to many conflict of interest between United States and Soviet Union."

"Semenjak lahirnya teknologi nuklir serta terungkapnya keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan tenaga atom, negara-negara di seluruh dunia memulai era baru guna memperoleh kemampuan mengembangkan nuklir. Kekhawatiran atas penggunaan teknologi nuklir secara negatif untuk tujuan militer senantiasa mengancam keberadaan serta keamanan umat manusia di seluruh dunia. Guna memberikan keseimbangan atas situasi tersebut maka negara-negara di dunia dengan kedudukannya sebagai masyarakat internasional membentuk suatu konsensus atas adanya sistem serta perangkat peraturan yang berfungsi untuk menggalakkan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai sekaligus juga menjamin adanya kepastian atas perlucutan serta pelarangan produksi dan penyebaran senjata nuklir secara bertahap dan konsisten. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1968 (NPT) yang pada hakekatnya dibentuk untuk mencegah penyebaran serta produksi dari senjata nuklir sekaligus mendukung adanya transfer dari teknologi nuklir untuk tujuan damai namun sarat dengan beberapa kekurangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kelemahan dari NPT yang terdapat dalam pengaturan pasal-pasalnya, terlebih terkait dengan perkembangan transfer teknologi dan material nuklir, disertai dengan tujuan lainnya yakni memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa sifat diskriminatif dari NPT yang berdampak kepada tidak hadirnya hakekat universalitas NPT serta kurangnya komitmen dan konsistensi negara-negara peserta NPT khususnya Nuclear Weapon States (NWS) terkait dengan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal IV dan VI NPT menjadi salah satu kekurangan utama perjanjian ini.

---

Since the dawn of nuclear discovery and the revelation of the benefits of the atom, countries have attempted to acquire nuclear capabilities. However, the military misuse or abuse of the atom has always posed a threat to the existence and safety of humanity. In order to balance the situation, countries as the international community sought to establish a system to encourage the use of nuclear technology for peaceful purposes while simultaneously ensuring the non¬proliferation of nuclear weapons. This thesis specifically addresses some deficiencies of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 (NPT) which is essentially formed to prevent the spread and the production of nuclear weapons and to support the transfer of nuclear technology for peaceful purposes.

This research is a legal study with normative juridical approach and descriptive prescriptive analysis which aim is to illustrate the weakness of the articles of the NPT, especially related to the development of the transfer of material and nuclear technology, along with the solutions or suggestions of the issues. The result of this thesis concludes that the discriminatory nature of the NPT which has an impact on the universality of the NPT, the lack of commitment and consistency of the participating countries, particularly the Nuclear Weapon States (NWS), regarding their obligations set forth in Article IV and VI of the NPT became the major deficiency of this Treaty. "

"Sepanjang tahun 2006 hingga 2010 Iran didera dengan lima sanksi dari Dewan Keamanan PBB yang disponsori oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Hal ini diakibatkan dari sikap Iran yang terus mengembangkan program nuklirnya tanpa mematuhi resolusi DK PBB dan mengabaikan arahan badan atom internasional (IAEA). Dengan kebijakan luar negerinya, Iran berusaha menjelaskan bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan damai dan sesuai dengan ketentuan Traktak Non-Proliferasi Nuklir (NPT).Menariknya, di tengah deraan sanksi tersebut, dukungan dunia internasional semakin meningkat. Salah satunya terlihat dari penurunan dukungan negara-negara anggota DK-PBB terhadap sanksi Iran. Dengan demikian muncul permasalahan bagaimana kebijakan luar negeri Iran terhadap AS dan pengaruhnya terhadap resolusi DK PBB.Dengan pendekatan kualitatif dan mengadopsi penelitian model studi kasus, penulis menemukan bahwa kebijakan luar negeri Iran secara umum terhadap AS bersifat konfrontatif dan responsif. Iran selalu menentang kebijakan luar negeri AS yang dominatif terhadap kestabilan dalam negeri dan kawasan. Sedangkan secara khusus, Iran memfokuskan diri untuk mengedepankan negoisasi dan diplomasi dalam rangka kerjasama mengembangkan program nuklir ke berbagai negara anggota DK PBB maupun ke negara-negara kawasan.Kebijakan luar negeri Iran ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kepentingan pengembangan energi listrik sebagai antisipasi keterbatasan sumber daya alam lainnya (minyak dan gas), posisi geopolitik dan geostrategis Iran di jantung dunia, ideologi revolusi Islam para penguasanya yang selalu dijaga dan dilestarikan, dominasi ulama dan kelompok konservatif di dalam struktur pemerintahan, dan dukungan mayoritas masyarakat Iran terhadap kebijakan pemerintahan Ahmadinejad yang pro rakyat miskin.Dikarenakan kebijakan luar negeri ini, Iran mendapatkan sanksi secara berturut. Sanksi melalui resolusi DK PBB yang semakin berat. Tercatat dari resolusi dengan sanksi yang hanya sebatas penundaan (no. 1696), pembekuan aset (no. 1737), larangan bantuan keuangan dari negara lain (no. 1747), pembatasan hubungan negara lain terhadap Iran (no. 1803) dan embargo ekonomi dan senjata (no. 1929). Akan tetapi hingga saat ini Iran tetap bertahan untuk terus melakukan pengembangan program nuklirnya.

---

Since 2006 until 2010 Iran has been the subject of five UN sanctions sponsored by the United States and its allies. These sanctions resulted from the Iranian policy to continue their nuclear program despite of UN Security Council?s resolution and international atom agency (IAEA)?s advice. Iran continues to state that their nuclear program is for peace keeping purposes and is in accordance with Nuclear Non-Proliferation Treaty.Interestingly, in this unfortunate blow of sanctions, international support increases. One of them is the decreasing support of member countries of UN Security Council toward the sanctions; this lead to the question on US foreign policy against Iran and their implications on the Security Council resolutions.By using qualitative approach and by adopting case study model of research, the writer assumes that Iranian foreign policy is generally confrontative and responsive. Iran is always against US foreign policy which is dominative to domestic and regional stability. On the other hand, Iran focuses on negotiation and diplomacy to promote cooperation to develop nuclear program with the members of UN Security Council and with neighboring countries in the region.There are several key elements that give shape to Iranian foreign policy; development of electricity alternative energy, in an anticipation of the depletion of other natural resources (oil and gas), Iranian geopolitics and geocenties in the world, preserved Iranian Islamic Revolution ideology, ulama and conservative domination in the administration, and Iranian people?s support of Ahmadinejad administration policy which is in favor of the poor.Iranian foreign policy has led to multiple sanctions. UN Security council releases tougher resolutions day to day. The sanctions range from suspension (no. 1696), freezing of the assets (no. 1737), prohibition on foreign aid (no. 1803), to economic and weaponry embargo (no. 1929). However, Iran survives them and continues to develop its nuclear program."

"ABSTRACTPenggunaan bahan-bahan tambang, material, dan teknologi nuklir adalah inalienable right dalam rangka penerapan Permanent Sovereignty pada konteks pemanfaatan tenaga nuklir. Convention on Nuclear Safety CNS tahun 1994 menjadi l rsquo;accord-cadre bagi pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkitan tenaga listrik yang mengharuskan pemanfaatannya dijamin dengan hukum domestik yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip keselamatan di CNS dapat hidup dan mengatur aktivitas pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkitan listrik domestik melalui kaidah-kaidah hukum positif dalam sebuah kerangka hukum nuklir municipal. Selama ini, sulit untuk menentukan ukuran pelanggaran kaidah hukum CNS karena tidak adanya elemen-elemen kontekstual yang disepakati oleh para sarjana hukum selain aspek teknis. Hal tersebut berusaha dijawab dengan memaparkan best practice pada hukum di beberapa negara, dan dengan pendekatan problem-based, salah satunya dalam hal kecelakaan. Dalam penelitian ini, kecelakaan PLTN Fukushima tahun 2011 lalu dianalisis secara mendalam dan hasilnya didapatkan bahwa terdapat ketaatan parsial Jepang dengan simpulan akhir tidak ada indikasi atas niat pelanggaran yang berakibat kelalaian. Namun lebih kepada kurangnya kesadaran pemerintah Jepang terhadap kultur keselamatan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembuktian bahwa energi nuklir merupakan opsi yang sangat efesien dan terpercaya apabila keselamatannya terjamin. Selain itu, penelitian ini dapat pula menjadi rujukan untuk memperbaiki hukum dan kebijakan terkait yang masih dirasa kurang tepat, serta menyugestikan reformasi hukum keselamatan nuklir nasional agar sesuai dengan standar keselamatan nuklir internasional yang berlaku. Kata Kunci: Kedaulatan, Energi Nuklir, Hak Berdaulat Tenaga Nuklir, PSNR, Hak Aktivitas Berbahaya, Pembangunan Berkelanjutan, Prinsip Keseimbangan Antar-Generasi, PLTN, Keselamatan nuklir, Hukum Keselamatan Nuklir Internasional, Convention on Nuclear Safety 1994, Kasus Fukushima 2011, Badan Pengawas Nuklir.

---

ABSTRACTThe usage of nuclear ores, materials, and technologies is an inalianable right in respect with the application of the Permanent Sovereignty doctrine on the context of atomic energy utilization. The 1994 Convention on Nuclear Safety CNS is the l rsquo accord cadre for nuclear energy utilization, in casu nuclear power plants NPPs , which needs to be guaranteed by a satisfying domestic law. This research aims to explain how the CNS rsquo s safety principles shall prevail and rule the utilization of nuclear power activities for NPPs through positive laws in a municipal nuclear law. It has been strenuous attempt to measure the violations towards the CNS rsquo safety principles since there is no agreement amongst the legal scholars on contextual elements but the technical elements. To solve such problem, this research will explain the states rsquo legal best practice over the world, and by problem based solving, such as accident. This research further analyze on the 2011 Fukushima NPP accident, and it is proven that there is a partial compliance by Japan. It can be concluded that Japan has no intention to breach any law which later relevant with the imprudence . However, the omission was caused by lack of Japan government rsquo s concern on safety culture. This research may proper to be used as a scientific proof that nuclear energy is an efficient and reliable option if only the safety has been settled. Notwithstanding, this research also may be used as a reference to enhance the lack of high safety priority on the laws and policies, and to reform the national nuclear safety law in accordance to the international legal standards. Keywords Sovereignty, Nuclear Energy, Sovereign Right over Natural Resources, PSNR, Right to Conduct a Dangerous Activity, Sustainable Development, Intergenerational Equity Principle, NPP, Nuclear Safety, International Nuclear Safety Law, 1994 Convention on Nuclear Safety, 2011 Fukushima Case, Regulatory Bodies. "

"ABSTRAKRencana pembangunan PLTN di Indonesia merupakan isu publik yang menarik untuk diperdebatkan, terutama setelah bencana tsunami yang melanda Jepang yang memicu terjadinya kecelakaan reaktor nuklir di Fukushima. Di satu sisi, PLTN merupakan solusi untuk mengatasi krisis energi listrik di Indonesia, tetapi di sisi lain faktor keselamatan dan kesiapan sumberdaya manusia pengelola PLTN menyebabkan timbulnya penolakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap PLTN dan seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut. Untuk mempelajari hal tersebut digunakan model logit dengan penerimaan terhadap PLTN sebagai variabel dependen.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari dari data hasil survey yang dilakukan oleh BATAN pada tahun 2011 terhadap 255 responden yang berusia di atas 17 tahun yang tersebar di tiga wilayah, yaitu Jepara, Serang, dan Pontianak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan SDM dalam menguasai iptek nuklir dan tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh positif pada penerimaan masyarakat terhadap PLTN. Sedangkan kepuasan masyarakat terhadap pasokan listrik dari PLN dan pekerjaan responden sebagai pedagang berpengaruh negatif pada penerimaan masyarakat terhadap PLTN. Sementara itu, pemahaman masyarakat mengenai manfaat energi nuklir dan pentingnya penggunaan energi alternatif tidak berpegaruh pada penerimaan masyarakat terhadap PLTN. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fenomena NIMBY bukan merupakan dasar penolakan masyarakat terhadap PLTN.

---

ABSTRACTGovernment’s plan to construct the first nuclear power plant in Indonesia has become a debatable public issue, particularly after tsunami disaster in Japan which caused nuclear accident in Fukushima nuclear power plant. Nuclear power plant is considered as the most feasible solution for electricity crisis in Indonesia, but on the other hand its safety aspect and the availability of qualified human resources to run and manage nuclear power plant have caused many resistances. The purpose of this study is to investigate the factors affecting public acceptance on nuclear power plant and to measure how big the impact is. This study employs a logit model using public acceptance on nuclear power plant as its dependent variable, using a secondary data which is taken from survey which is conducted by BATAN in 2011 to 255 respondents which are older than 17 years old over three areas, i.e. Jepara, Serang, and Pontianak.This study has several findings. First, public trust on human resources capability on nuclear science and technology and the education level of the respondent has a positive impact on public acceptance on nuclear power plant. Second, the satisfaction level of respondent on electricity service provided by PLN and respondent’s occupation as businessman has a negative impact on public acceptance on nuclear power plant. Third, respondent’s perception regarding the benefit of nuclear energy and the needs of alternative energy have no effect on public acceptance on nuclear power plant. Finally, NIMBY fenomena has no correlation with negative public acceptance on nuclear power plant."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Sosialisasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dilaksanakan mulai pada tahun 2010 di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan daerah yang menjadi lokasi calon tapak PLTN. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism, dan menggunakan metode pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif, melalui survei kepada masyarakat, wawancara kepada pelaksana program serta studi terhadap dokumen dan literatur yang terkait. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program sosialisasi PLTN di Kabupaten Bangka Barat belum efektif karena tingkat partisipasi, tingkat pemahaman dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap PLTN masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang diinginkan. Kondisi ini disebabkan faktor internal yaitu rendahnya intensitas kegiatan sosialisasi, dan faktor eksternal seperti peristiwa kecelakaaan PLTN di Fukushima Daichi, aktivitas dari LSM yang kontra terhadap PLTN, serta sikap pemerintah pusat yang sampai saat ini belum memutuskan kapan PLTN mulai dibangun. Penelitian ini menyarankan agar pelaksana program mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bersikap responsif pada isu negatif terkait PLTN yang beredar di masyarakat serta mendorong pemerintah pusat membentuk Tim Nasional Persiapan dan Perencanaan Pembangunan PLTN yang bertugas menyiapkan seluruh aspek pembangunan PLTN termasuk kegiatan sosialisasi.

---

This study aimed to evaluate the effectiveness of Nuclear Power Plant (NPP) Socialization Program which started in 2010 in West Bangka Regency which is a prospective nuclear power plant site. This study used a post-positivism approach and combines quantitative and qualitative research methods, and data collected in this study using a survey to the community, as well as the program implementer interviews and also study the documents and related literature.

The results of this study concluded that the socialization program in West Bangka Regency NPP has not been effective because of the level of participation, the level of understanding and the level of public acceptance of NPP is lower than the desired target. This condition is caused by internal factors, namely the low intensity of socialization activities, and external factors such as the accidents at the Fukushima Daichi NPP, the activities of NGOs cons of nuclear power plants, as well as the policy of the central government has yet to decide when the construction of NPP begun.

This study suggested that the program managers should intensify dissemination activities, to be responsive to the negative issues related to NPP in the community and also encourage the central government formed a National Team for Preparation and Planning NPP which is in charge of setting up all aspects related to nuclear power plant construction, including socialization."