Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah Perang Dunia II berakhir, hubungan Amerika dan Uni Soviet berubah dari kawan menjadi lawan. Benturan antara dua ideologi berkembang menjadi perlombaan senjata nuklir yang melibatkan kedua negara. Ketika tahun 1969, Soviet berhasil mengimbangi kekuatan nuklir Amerika sehingga timbul upaya untuk mencegah terjadinya perang antara kedua negara. Keran perundingan pun dibuka untuk menjembatani persaingan dua superpower ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menambah khzanah ilmu pengetahuan terutama sejarah militer dan politik internasional. Sumber-sumber yang dipakai adalah sumber buku, artikel dan arsip yang sudah dipublikasikan. Melalui penulisan ini penulis menyimpulkan bahwa perundingan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan karena terbentur konflik kepentingan.

---

After World War II, relationship between United States and Soviet Union changed from friend to foe. The clash of ideology developed into nuclear arms race which is involved this two countries, In 1969, Soviet succeed to balanced United States nuclear power which developed effort to prevent war between them. Diplomacy was opened to bridged the competition between two superpower.

The purpose of this research is to add more knowledge about military history and international politics. This research use sources like books, article, and published archive. Researcher conclude that the arms control was not going in the right track because to many conflict of interest between United States and Soviet Union."

"Indonesia tengah memasuki era baru dalam pemanfaatan energi nuklir sebagai bagian dari strategi nasional untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan. Target nasional Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 menuntut pengurangan signifikan emisi karbon, sehingga mendorong pengembangan teknologi energi bersih, termasuk energi nuklir. Dalam konteks ini, Pusat Riset dan Teknologi Reaktor Nuklir di bawah Organisasi Riset Tenaga Nuklir – BRIN tengah mengembangkan desain Small Modular Reactor (SMR) dan Microreactor sebagai bagian dari reaktor generasi lanjut. Pengembangan reaktor nuklir generasi lanjut menuntut material struktur yang mampu beroperasi pada kondisi ekstrem, khususnya suhu tinggi hingga 1200 °C sesuai kebutuhan reaktor Generasi IV. Kejadian kecelakaan nuklir Fukushima mendorong kebutuhan eksplorasi material baru yang tidak berbasis zirkonium, sehingga menantang para periset material untuk merancang paduan yang lebih andal dan aman. Salah satu kandidat unggulan untuk aplikasi ini adalah paduan Oxide Dispersion Strengthened (ODS) berbasis Fe, yang dikenal memiliki ketahanan termal, iradiasi, oksidasi, serta sifat mekanik yang superior. Paduan ini mengandung partikel oksida nanoskala yang terdispersi merata dalam matriks logam berbasis Fe, membentuk sistem komposit yang tahan terhadap pembengkakan, oksidasi, dan deformasi perayapan. Meskipun ODS feritik unggul dalam ketahanan terhadap pembengkakan akibat iradiasi, sistem austenitik (Fe–Ni–Cr) menawarkan stabilitas fasa dan kekuatan mekanik yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan paduan cor ODS berbasis Fe–Ni–Cr–Y₂O₃ dengan pendekatan sintesis baru (new process) yang menggabungkan metode powder metallurgy (P/M) dan pengecoran (melt casting). Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan metode konvensional, terutama terkait homogenitas dispersi oksida dan skalabilitas produksi. Proses sintesis dilakukan melalui pendekatan new route, yang mencakup tahap pra-pengikatan (pre-linking) serbuk Fe–Y₂O₃, proses ball milling selama 20 jam, sintering pada suhu 900 °C, serta peleburan menggunakan metode arc melting dalam atmosfer argon Variasi penambahan Y₂O₃ dalam rentang 0 hingga 2,0% berat digunakan untuk mempelajari secara komparatif pengaruhnya terhadap struktur mikro dan sifat-sifat material. Karakterisasi material dilakukan menggunakan berbagai metode, termasuk mikroskop optik, SEM, TEM, EDX, XRD, HRPD, pengujian mekanik (UTM), analisis ukuran partikel (PSA), dan pengukuran porositas dengan metode Archimedes. Pengujian ketahanan termal dilakukan menggunakan Simultaneous Thermal Analyzer (STA), sedangkan ketahanan oksidasi dievaluasi dengan menggunakan Magnetic Suspension Balance (MSB). Hasil menunjukkan bahwa metode sintesis yang dikembangkan mampu menghasilkan dispersi partikel oksida nano yang lebih merata dan struktur mikro yang padat serta isotropik. Ketahanan oksidasi meningkat signifikan dengan penambahan ≥1,0% Y₂O₃, ditandai dengan penurunan laju oksidasi dari 0,060 mpy menjadi 0,0112 mpy. Pengujian STA menunjukkan stabilitas termal hingga 1450 °C. Evolusi morfologi butir dari bentuk menyerupai jarum menjadi dendritik memperkuat sifat isotropik. Temuan menarik berupa pola dispersi oksida Y₂O₃ berbentuk “nets-wrap” pada batas butir, yang berbeda dari pola “dots-nail” pada ODS konvensional, diduga memberikan kontribusi pada penguatan antar butir. Penambahan 1,0% berat Y₂O₃ menghasilkan material struktural suhu tinggi yang unggul, dengan titik leleh tinggi, ketahanan oksidasi tinggi, serta sifat mekanik baik pada 900 °C. Komposisi optimal yang direkomendasikan adalah 57Fe–25Ni–17Cr–1Y₂O₃ (dalam % berat). Sistem paduan ini sangat potensial untuk komponen suhu tinggi seperti turbin gas, pipa uap super-panas, steam boiler, sistem penyimpanan energi (liquid battery), serta struktur reaktor generasi IV, khususnya pada heat exchanger dan sistem pendingin teras. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan material struktur reaktor generasi lanjut dan mendukung kemandirian teknologi material logam di Indonesia.

---

Indonesia is entering a new era in the utilization of nuclear energy as part of a national strategy to meet sustainable energy demands. The national target of achieving Net Zero Emissions (NZE) by 2060 requires a significant reduction in carbon emissions, thereby driving the development of clean energy technologies, including nuclear energy. In this context, the Center for Nuclear Reactor Research and Technology under the Nuclear Energy Research Organization – BRIN is currently developing designs for Small Modular Reactors (SMRs) and Microreactors as part of advanced reactor systems. The development of advanced nuclear reactors, such as Generation IV reactors, necessitates structural materials capable of operating under extreme conditions, particularly at high temperatures of up to 1200 °C. Furthermore, the Fukushima nuclear accident has highlighted the urgent need to explore alternative structural materials that are not based on zirconium, thereby challenging materials researchers to design alloys that are more reliable and inherently safer under accident conditions. One of the most promising candidates for this application is the Fe-based Oxide Dispersion Strengthened (ODS) alloy, known for its superior thermal, irradiation, oxidation resistance, and mechanical properties. This alloy contains nanoscale oxide particles uniformly dispersed within an Fe-based metallic matrix, forming a composite system resistant to swelling, oxidation, and creep deformation. While ferritic ODS alloys excel in irradiation swelling resistance, austenitic systems (Fe–Ni–Cr) offer higher phase stability and mechanical strength. This study aims to develop cast Fe–Ni–Cr–Y₂O₃ ODS alloys using a novel synthesis (new process) approach that combines powder metallurgy (P/M) and melt casting methods. This approach is designed to overcome limitations of conventional methods, particularly regarding oxide dispersion homogeneity and production scalability. The synthesis process involves a new route comprising pre-linking of Fe–Y₂O₃ powders, ball milling for 20 hours, sintering at 900 °C, and melting using arc melting in an argon atmosphere. Variations in Y₂O₃ content ranging from 0 to 2.0 wt.% were employed to comparatively study their effects on microstructure and material properties. Material characterization was conducted using multiple techniques, including optical microscopy, SEM, TEM, EDX, XRD, HRPD, mechanical testing (UTM), particle size analysis (PSA), and porosity measurement via the Archimedes method. Thermal stability was evaluated by Simultaneous Thermal Analyzer (STA), while oxidation resistance was assessed using Magnetic Suspension Balance (MSB). Results indicate that the developed synthesis method produces a more uniform dispersion of nanoscale oxide particles and a dense, isotropic microstructure. Oxidation resistance significantly improved with the addition of ≥1.0 wt.% Y₂O₃, evidenced by a reduction in oxidation rate from 0.060 mpy to 0.0112 mpy. STA testing demonstrated thermal stability up to 1450 °C. The grain morphology evolved from needle-like to dendritic forms, reinforcing isotropic properties. Notably, the Y₂O₃ oxide dispersion exhibited a “nets-wrap” pattern along grain boundaries, differing from the conventional “dots-nail” pattern of typical ODS alloys, which is believed to contribute to enhanced grain boundary strengthening. The addition of 1.0 wt% Y₂O₃ yields a superior high-temperature structural material with a high melting point, excellent oxidation resistance, and good mechanical properties at 900 °C. The recommended optimal composition is 57Fe–25Ni–17Cr–1Y₂O₃ (wt.%). This alloy system shows high potential for high-temperature components such as gas turbines, superheated steam pipes, steam boilers, energy storage systems (liquid batteries), and Generation IV reactor structures, particularly heat exchangers and core cooling systems. This research provides significant contributions to the development of structural materials for advanced reactors and supports the independence of metal material technology in Indonesia."

"Semenjak lahirnya teknologi nuklir serta terungkapnya keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan tenaga atom, negara-negara di seluruh dunia memulai era baru guna memperoleh kemampuan mengembangkan nuklir. Kekhawatiran atas penggunaan teknologi nuklir secara negatif untuk tujuan militer senantiasa mengancam keberadaan serta keamanan umat manusia di seluruh dunia. Guna memberikan keseimbangan atas situasi tersebut maka negara-negara di dunia dengan kedudukannya sebagai masyarakat internasional membentuk suatu konsensus atas adanya sistem serta perangkat peraturan yang berfungsi untuk menggalakkan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai sekaligus juga menjamin adanya kepastian atas perlucutan serta pelarangan produksi dan penyebaran senjata nuklir secara bertahap dan konsisten. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1968 (NPT) yang pada hakekatnya dibentuk untuk mencegah penyebaran serta produksi dari senjata nuklir sekaligus mendukung adanya transfer dari teknologi nuklir untuk tujuan damai namun sarat dengan beberapa kekurangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kelemahan dari NPT yang terdapat dalam pengaturan pasal-pasalnya, terlebih terkait dengan perkembangan transfer teknologi dan material nuklir, disertai dengan tujuan lainnya yakni memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa sifat diskriminatif dari NPT yang berdampak kepada tidak hadirnya hakekat universalitas NPT serta kurangnya komitmen dan konsistensi negara-negara peserta NPT khususnya Nuclear Weapon States (NWS) terkait dengan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal IV dan VI NPT menjadi salah satu kekurangan utama perjanjian ini.

---

Since the dawn of nuclear discovery and the revelation of the benefits of the atom, countries have attempted to acquire nuclear capabilities. However, the military misuse or abuse of the atom has always posed a threat to the existence and safety of humanity. In order to balance the situation, countries as the international community sought to establish a system to encourage the use of nuclear technology for peaceful purposes while simultaneously ensuring the non¬proliferation of nuclear weapons. This thesis specifically addresses some deficiencies of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 (NPT) which is essentially formed to prevent the spread and the production of nuclear weapons and to support the transfer of nuclear technology for peaceful purposes.

This research is a legal study with normative juridical approach and descriptive prescriptive analysis which aim is to illustrate the weakness of the articles of the NPT, especially related to the development of the transfer of material and nuclear technology, along with the solutions or suggestions of the issues. The result of this thesis concludes that the discriminatory nature of the NPT which has an impact on the universality of the NPT, the lack of commitment and consistency of the participating countries, particularly the Nuclear Weapon States (NWS), regarding their obligations set forth in Article IV and VI of the NPT became the major deficiency of this Treaty. "

"Sepanjang tahun 2006 hingga 2010 Iran didera dengan lima sanksi dari Dewan Keamanan PBB yang disponsori oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Hal ini diakibatkan dari sikap Iran yang terus mengembangkan program nuklirnya tanpa mematuhi resolusi DK PBB dan mengabaikan arahan badan atom internasional (IAEA). Dengan kebijakan luar negerinya, Iran berusaha menjelaskan bahwa program nuklirnya adalah untuk tujuan damai dan sesuai dengan ketentuan Traktak Non-Proliferasi Nuklir (NPT).Menariknya, di tengah deraan sanksi tersebut, dukungan dunia internasional semakin meningkat. Salah satunya terlihat dari penurunan dukungan negara-negara anggota DK-PBB terhadap sanksi Iran. Dengan demikian muncul permasalahan bagaimana kebijakan luar negeri Iran terhadap AS dan pengaruhnya terhadap resolusi DK PBB.Dengan pendekatan kualitatif dan mengadopsi penelitian model studi kasus, penulis menemukan bahwa kebijakan luar negeri Iran secara umum terhadap AS bersifat konfrontatif dan responsif. Iran selalu menentang kebijakan luar negeri AS yang dominatif terhadap kestabilan dalam negeri dan kawasan. Sedangkan secara khusus, Iran memfokuskan diri untuk mengedepankan negoisasi dan diplomasi dalam rangka kerjasama mengembangkan program nuklir ke berbagai negara anggota DK PBB maupun ke negara-negara kawasan.Kebijakan luar negeri Iran ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kepentingan pengembangan energi listrik sebagai antisipasi keterbatasan sumber daya alam lainnya (minyak dan gas), posisi geopolitik dan geostrategis Iran di jantung dunia, ideologi revolusi Islam para penguasanya yang selalu dijaga dan dilestarikan, dominasi ulama dan kelompok konservatif di dalam struktur pemerintahan, dan dukungan mayoritas masyarakat Iran terhadap kebijakan pemerintahan Ahmadinejad yang pro rakyat miskin.Dikarenakan kebijakan luar negeri ini, Iran mendapatkan sanksi secara berturut. Sanksi melalui resolusi DK PBB yang semakin berat. Tercatat dari resolusi dengan sanksi yang hanya sebatas penundaan (no. 1696), pembekuan aset (no. 1737), larangan bantuan keuangan dari negara lain (no. 1747), pembatasan hubungan negara lain terhadap Iran (no. 1803) dan embargo ekonomi dan senjata (no. 1929). Akan tetapi hingga saat ini Iran tetap bertahan untuk terus melakukan pengembangan program nuklirnya.

---

Since 2006 until 2010 Iran has been the subject of five UN sanctions sponsored by the United States and its allies. These sanctions resulted from the Iranian policy to continue their nuclear program despite of UN Security Council?s resolution and international atom agency (IAEA)?s advice. Iran continues to state that their nuclear program is for peace keeping purposes and is in accordance with Nuclear Non-Proliferation Treaty.Interestingly, in this unfortunate blow of sanctions, international support increases. One of them is the decreasing support of member countries of UN Security Council toward the sanctions; this lead to the question on US foreign policy against Iran and their implications on the Security Council resolutions.By using qualitative approach and by adopting case study model of research, the writer assumes that Iranian foreign policy is generally confrontative and responsive. Iran is always against US foreign policy which is dominative to domestic and regional stability. On the other hand, Iran focuses on negotiation and diplomacy to promote cooperation to develop nuclear program with the members of UN Security Council and with neighboring countries in the region.There are several key elements that give shape to Iranian foreign policy; development of electricity alternative energy, in an anticipation of the depletion of other natural resources (oil and gas), Iranian geopolitics and geocenties in the world, preserved Iranian Islamic Revolution ideology, ulama and conservative domination in the administration, and Iranian people?s support of Ahmadinejad administration policy which is in favor of the poor.Iranian foreign policy has led to multiple sanctions. UN Security council releases tougher resolutions day to day. The sanctions range from suspension (no. 1696), freezing of the assets (no. 1737), prohibition on foreign aid (no. 1803), to economic and weaponry embargo (no. 1929). However, Iran survives them and continues to develop its nuclear program."

"ABSTRACTPenggunaan bahan-bahan tambang, material, dan teknologi nuklir adalah inalienable right dalam rangka penerapan Permanent Sovereignty pada konteks pemanfaatan tenaga nuklir. Convention on Nuclear Safety CNS tahun 1994 menjadi l rsquo;accord-cadre bagi pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkitan tenaga listrik yang mengharuskan pemanfaatannya dijamin dengan hukum domestik yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip keselamatan di CNS dapat hidup dan mengatur aktivitas pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkitan listrik domestik melalui kaidah-kaidah hukum positif dalam sebuah kerangka hukum nuklir municipal. Selama ini, sulit untuk menentukan ukuran pelanggaran kaidah hukum CNS karena tidak adanya elemen-elemen kontekstual yang disepakati oleh para sarjana hukum selain aspek teknis. Hal tersebut berusaha dijawab dengan memaparkan best practice pada hukum di beberapa negara, dan dengan pendekatan problem-based, salah satunya dalam hal kecelakaan. Dalam penelitian ini, kecelakaan PLTN Fukushima tahun 2011 lalu dianalisis secara mendalam dan hasilnya didapatkan bahwa terdapat ketaatan parsial Jepang dengan simpulan akhir tidak ada indikasi atas niat pelanggaran yang berakibat kelalaian. Namun lebih kepada kurangnya kesadaran pemerintah Jepang terhadap kultur keselamatan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembuktian bahwa energi nuklir merupakan opsi yang sangat efesien dan terpercaya apabila keselamatannya terjamin. Selain itu, penelitian ini dapat pula menjadi rujukan untuk memperbaiki hukum dan kebijakan terkait yang masih dirasa kurang tepat, serta menyugestikan reformasi hukum keselamatan nuklir nasional agar sesuai dengan standar keselamatan nuklir internasional yang berlaku. Kata Kunci: Kedaulatan, Energi Nuklir, Hak Berdaulat Tenaga Nuklir, PSNR, Hak Aktivitas Berbahaya, Pembangunan Berkelanjutan, Prinsip Keseimbangan Antar-Generasi, PLTN, Keselamatan nuklir, Hukum Keselamatan Nuklir Internasional, Convention on Nuclear Safety 1994, Kasus Fukushima 2011, Badan Pengawas Nuklir.

---

ABSTRACTThe usage of nuclear ores, materials, and technologies is an inalianable right in respect with the application of the Permanent Sovereignty doctrine on the context of atomic energy utilization. The 1994 Convention on Nuclear Safety CNS is the l rsquo accord cadre for nuclear energy utilization, in casu nuclear power plants NPPs , which needs to be guaranteed by a satisfying domestic law. This research aims to explain how the CNS rsquo s safety principles shall prevail and rule the utilization of nuclear power activities for NPPs through positive laws in a municipal nuclear law. It has been strenuous attempt to measure the violations towards the CNS rsquo safety principles since there is no agreement amongst the legal scholars on contextual elements but the technical elements. To solve such problem, this research will explain the states rsquo legal best practice over the world, and by problem based solving, such as accident. This research further analyze on the 2011 Fukushima NPP accident, and it is proven that there is a partial compliance by Japan. It can be concluded that Japan has no intention to breach any law which later relevant with the imprudence . However, the omission was caused by lack of Japan government rsquo s concern on safety culture. This research may proper to be used as a scientific proof that nuclear energy is an efficient and reliable option if only the safety has been settled. Notwithstanding, this research also may be used as a reference to enhance the lack of high safety priority on the laws and policies, and to reform the national nuclear safety law in accordance to the international legal standards. Keywords Sovereignty, Nuclear Energy, Sovereign Right over Natural Resources, PSNR, Right to Conduct a Dangerous Activity, Sustainable Development, Intergenerational Equity Principle, NPP, Nuclear Safety, International Nuclear Safety Law, 1994 Convention on Nuclear Safety, 2011 Fukushima Case, Regulatory Bodies. "

"Plutonium (Pu) and minor actinedes (MA) recycling in standard BWR with equilibrium burnup model has been studied..."