Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Oposisi biner adalah metafisika kehadiran. Oposisi biner ini terdapat dalam struktur sehingga memunculkan hierarki. Hierarki ini merupakan sejarah filsafat barat. Oposisi biner memunculkan makna yang stabil dan pasti. Hal inilah yang didekonstruksi oleh Derrida. Dekonstruksi Derrida ini memunculkan konsekuensi tentang makna teks. Metode dekonstruksi digunakan untuk menemukan dan menunjukkan konsekuensi dekonstruksi Derrida itu. Dekonstruksi Derrida terhadap oposisi biner tidak untuk mencari makna, melainkan menciptakan makna yang terkait dengan teks, konteks, intertekstualitas, penafsir, dan permainan bahasa. Derrida menolak oposisi biner dan muncul pluralitas makna.

---

The binary opposition is a metaphysics of presence. This binary opposition can be found in structure that emerge hierarchy. This hierarchy is history of Western philosophy. The binary opposition emerge stable and certain meaning. This case is deconstructed by Derrida. This deconstruction of Derrida emerge the consequence about meaning of text. The method of deconstruction is used to find out and to point out that consequence of Derrida's deconstruction. The deconstruction of Derrida on the binary opposition is not looking for meaning, but it creates meanings that related to text, context, intertextuality, interpreter, and language games. Derrida rejected binary opposition and emerge plurality of meanings."

"Faktor Kompresibilitas Z diperlukan dalam sistem gas yang mengandung CO2 dan H2S agar dapat digunakan oleh praktisi untuk simulasi dan perhitungan desain proses gas. Gas alam dengan kandungan CO2 dan H2S merupakan gas campuran yang sangat tidak ideal. Untuk itu pada penelitian ini dilakukan perhitungan untuk memperoleh faktor kompresibilitas pada gas campuran dengan menggunakan persamaan keadaan Peng-Robinson yang terbukti mempunyai akurasi baik untuk menghitung properties dari hidrokarbon. Perhitungan faktor kompresibilitas Z campuran gas alam dilakukan pada variasi kondisi gas alam yaitu kompisisi kandungan CO2 dan H2S 0 sampai dengan 15 fraksi mol, pada tekanan 6.89 MPa sampai dengan 20.68 MPa dan pada temperatur 305.56 K sampai dengan 444.44 K. Faktor kompresibilitas gas alam yang mengandung CO2 dan H2S dapat diprediksi dengan menggunakan persamaan keadaan Peng-Robinson tanpa parameter interaksi biner BIP dengan deviasi sebesar 3.23 terhadap perhitungan menggunakan REFPROP. Sedangkan faktor kompresibilitas yang diprediksi menggunakan persamaan keadaan Peng-Robinson dengan BIP memperbaiki nilai deviasi menjadi 0.71 . Pemakaian nilai BIP untuk memprediksi faktor kompresibilitas campuran gas alam untuk berbagai kondisi lain juga menunjukkan bahwa nilai BIP tersebut cukup valid dengan REFPROP yang memiliki deviasi rata - rata sebesar 1.12

---

Compressibility factor Z is required in gas systems containing CO2 and H2S to be used by practitioners for simulation and gas process design calculations. Natural gas with CO2 and H2S content is a mixed gas that is not ideal. Therefore, in this study calculations were performed to obtain the compressibility factor in gas mixture by using the Peng Robinson equation which proved to have good accuracy to calculate the properties of hydrocarbons. The calculation of compressibility factor Z of natural gas mixture was carried out on variation of natural gas condition ie CO2 and H2S content composition 0 to 15 mole fraction, at pressure of 6.89 MPa up to 20.68 MPa and at temperature 305.56 K up to 444.44 K. Natural gas compressibility factor containing CO2 and H2S can be predicted by using Peng Robinson equation without binary interaction parameter BIP with deviation of 3.23 against calculation using REFPROP. While the predicted compressibility factor using the Peng Robinson equation with BIP fixes the deviation value to 0.71 The use of BIP values to predict the compressibility factor of natural gas mixtures for various other conditions also indicates that the BIP value is quite valid with REFPROP which has an average deviation of 1.12."

"[ABSTRAKHampir 20 tahun berlalu sejak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang disebabkan oleh adanya jumlah utang luar negeri swasta yang tidak terkontrol. Hal tersebut telah memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah utang luar negeri korporasi non-bank, Bank Indonesia menerbitkan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk mengontrol utang luar negeri melalui penerapan prinsip kehati-hatian, dengan 3 komponennya yakni lindung nilai, likuiditas, dan peringkat utang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, dengan didukung data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, skudner, dan tersier. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai penerapan lindung nilai (hedging) bagi korporasi non-bank di Indonesia melalui Peraturan Bank Indoensia, serta implementasi kebijakan tersebut oleh bank Indonesia dan penerapannya pada PT. X. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT. X wajib melakukan lindung nilai.; HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84ABSTRACTAlmost 20 years have passed since the monetary crisis in 1997-1998 caused bythe uncontrolled amount of private foreign debt. It has provided a valuable lessonfor Indonesia. With the increasing number of foreign debt by the non-bankcorporation, Bank Indonesia issued a number of regulations aimed at controllingthe foreign debt through the application of the prudential principle, with threecomponents namely hedging, liquidity, and debt rating. The method used in thisthesis is juridical-normative, supported by secondary data, which consists ofprimary legal materials, secondary, and tertiary. This thesis will discuss theapplication of hedging for non-bank corporations in Indonesia through BankIndonesia Regulation, as well as the implementation of these policies by BankIndonesia and its application to the PT X. Based on the analysis that has beendone, hedging is required for PT X.; HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84, HALAMAN JUDUL iHALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iiHALAMAN PENGESAHAN iiiKATA PENGANTAR ivHALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR KEPENTINGAN viABSTRAK viiABSTRACT viiiDAFTAR ISI ix Bab 1 Pendahuluan1 1 Latar Belakang 11 2 Pokok Permasalahan 91 3 Tujuan Penelitian 91 4 Definisi Operasional 101 5 Metode Penelitian 121 6 Sistematika Penulisan 13 Bab 2 Tinjauan Umum Prinsip Kehati hatian dan Utang Luar Negeri2 1 Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Perbankan 152 1 1 Fungsi dan Tugas Bank Indonesia 172 1 2 Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Utang Luar Negeri 202 2 Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank ULN 2 2 1 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri ULN 252 2 2 Pengertian Utang Luar Negeri ULN 262 2 3 Perkembangan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank Indonesia 282 2 4 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri ULN 302 3 Prinsip Kehati Hatian Prudential Banking Principle 2 3 1 Pengertian Umum Prinsip Kehati hatian Prudential Principle 332 3 2 Dasar Hukum Prinsip Kehati Hatian Prudential Principle 362 3 3 Penerapan Prinsip Kehati hatian terkait Pinjaman Luar Negeri Korporasi Non Bank 412 3 4 Penerapan Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Perbankan 432 3 5 Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah Debitur 46 Bab 3 Lindung Nilai Hedging Bagi Korporasi Non Bank di Indonesia3 1 Pengaruh Depresiasi Nilai Tukar Terhadap Korporasi 523 2 Penerapan Prinsip Kehati hatian bagi Korporasi Non Bank dalam Utang Luar Negeri 553 3 Transaksi Lindung Nilai Berupa Transaksi Derivatif 623 4 Ketentuan Pelaksanaan Penerapan Lindung Nilai 673 4 1 Aset Valuta Asing 673 4 2 Kewajiban Valuta Asing 713 4 3 Pengecualian Kewajiban 72 Bab 4 Implementasi Kebijakan Lindung Nilai Hedging 4 1 Efektivitas Pelaksanaan PBI tentang Penerapan Prinsip Kehati hatian oleh Bank Indonesia terkait Lindung Nilai Hedging 744 2 Kepatuhan dan Penyampaian Laporan 774 2 1 Kewajiban dan Laporan 774 2 2 Sanksi 81 4 3 Implementasi Penerapan Lindung Nilai Hedging Pada PT X 83 Bab 5 Penutup5 1 Kesimpulan 865 2 Saran 87 DAFTAR PUSTAKA 88DAFTAR TABEL 2 2 Tabel Utang Luar Negeri 1998 2004 284 1 Perkembangan Lindung Nilai Korporasi Non Bank 764 3 Tabel Aset dan Kewajiban Valas PT X 84]"

"Bank dan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah di Indonesia, baru diakomodir dan diberikan keleluasaan secara legal dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Berkenaan dengan kepentingan perpajakan, sampai saat ini belum ada peraturan maupun ketentuan perpajakan yang mengatur secara spesifik mengenai transaksi keuangan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pendekatan yang diambil untuk pengenaan pajak atas transaksi keuangan syariah sampai dengan saat ini masih mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini mengingat belum ada aturan perpajakan yang baru.Perdebatan mengenai perpajakan dalam kontrak keuangan syariah umumnya terjadi karena secara esensial kontrak keuangan syariah memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan kontrak dan skema produk keuangan bank konvensional. Produk perbankan syariah secara umum menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa/jasa. Hal ini disebabkan dalam sistem ekonomi Islam, pengenaan bunga pada pemberian pinjaman uang tidak diperkenankan, sehingga dalam aktivitas penyediaan jasa pembiayaan digunakan instrumen nisbah bagi hasil, marjin/keuntungan jual beli dan upah sewa.Tesis ini bertujuan untuk meneliti dan membahas produk dan jasa yang dijalankan oleh perbankan syariah dan aspek perpajakannya di Indonesia kemudian dibandingkan dengan Malaysia yang merupakan pelopor perbankan syariah di Asia Tenggara dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan membandingkan kondisi perbankan syariah di Indonesia dengan di Malaysia diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi terciptanya fair treatment ketentuan perpajakan atas produk dan jasa perbankan syariah dengan produk dan jasa perbankan konvensional sehingga disintermediasi pada lembaga keuangan dapat diminimalkan. Jika equal treatment dapat diwujudkan dan transaksi yang dijalankan oleh perbankan syariah tidak dikenakan pajak berganda maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia serta dapat menarik minat investor asing, khususnya negara-negara dari Timur Tengah, untuk berinvestasi di Indonesia yang pada akhirnya akan menambah penerimaan negara.

---

Bank and finance institutions based on shariah in Indonesia have just been accomodated and provided facility legally by Law Number 7 Year 1992 concerning Banking which is a letter ammended by Law Number 10 Year 1998 concerning Amendment to Law Number 7 Year 1992. For the tax puspose, up to now there is no special tax regulation which regulate financial transaction conducted by shariah banking. The approach which is selected to tax treatment on shariah financial transactions up to now referring on the existing tax regulation because of no new tax regulation.Debate about taxation of shariah financial contracts commonly happen because essensially shariah financial contracts have the fundamental differences compared with financial product scheme of conventional bank. Product of shariah banking generally adopted profit and loss sharing principle, sales and purchase, lease/service. This is cause by the Islamic economic system, which is interest is not allowed for loan therefore activity for financing is use based on profit and loss sharing ratio, margin/gain of sales and lease fee.The aim of thesis is to research and discuss product and service which is conducted by shariah banking and its tax aspect in Indonesia which is a letter compared with Malaysia recognize us the first mover of shariah banking in South-East Asia furthermore the research use qualitative descriptive method. Having compared the condition of shariah banking in Indonesia and in Malaysia is expected as the feedback for the realization of fair tax treatment on product and service of shariah banking with the conventional banking ones therefore distortion in banking industry could be avoidable. If equal tax treatment could be realized and then the financial transaction conducted by shariah banking should not be tax twiced so this is expected to stimulus the growth and the development of shariah banking in Indonesia and also to attrack the foreign investor, specially middle east countries, for investment in Indonesia leading to increase of the state revenue."

"Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli dengan tidak dihadiri salah satu pihak berdasarkan blanko akta yang telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena tidak sesuai dengan objek yang sebenarnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk menyusun dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta autentik berkenaan dengan tanah, namun dalam praktik seringkali pelaksanaan tugas jabatan PPAT tidak mengutamakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Karena itu permasalahan yang hendak dianalisis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli yang tidak ditandatangani dihadapan PPAT dan tidak sesuai dengan harga objek yang sebenarnya; dan, berkenaan dengan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah melakukan tindakan melawan hukum dalam pembuatan akta jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu menelaah permasalahan berdasarkan asas hukum dan hukum positif tertulis maupun tidak tertulis yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang cacat hukum atau tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Kemudian Pejabat Pembuat Akta Tanah juga harus selalu menjalankan prinsip kehati-hatian, salah satunya yaitu dengan melakukan pembacaan akta sebelum dilakukan penandatanganan, dengan begitu dapat dipastikan apa yang tertulis dalam akta telah sesuai dengan kehendak dan kesepakatan dari para penghadap.

---

This study discusses the consequences of Land Deed Officials who made a sale and purchase deed without the presence of one party based on the deed blank that had been prepared by the Land Deed Official and does not match the real object. Land Deed Official are general officials appointed by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial of the Republic of Indonesia to prepare and be responsible for making authentic deeds regarding land and properties, but in practice often the implementation of Land Deed Official's duties does not prioritize good services for the community. Therefore the problem to be analyzed in this thesis are about the validity of the sale and purchase deeds that are not signed before the Land Deed Official and are not in accordance with the actual price of the object; and, regarding the responsibility of the Acting Authority for Drafting Land that has taken unlawful acts (tort) in making the sale and purchase deed. The research method used in this study is juridical-normative which is examining the problem based on the principles of law and written and unwritten laws related to this research. The research method used in this study is juridical-normative namely to study topics based on the principles of law and positive law. The results of the study obtained stated that the Land Drafting Officials who could meet the requirements or did not meet the requirements approved in Article 1320 of Burgerlijk Wetboek could be requested to be canceled by the Judge. Therefore Land Deed Officials must also make precautionary principles, one of which is by reading the deed before signing so that what is written in the deed is in accordance with the wishes and agreements of the parties."

"ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan usahajasa konstruksi yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Penelitian yangmenggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluistudi pustaka dan wawancara mendalam ini, bertujuan untuk menganalisisperlakuan perpajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang bersumber daridalam negeri jika ditinjau dari asas equity, serta menganalisis perlakuanperpajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi yang bersumber dari luar negerijika tinjau dari asas equality. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pengenaanpajak atas penghasilan usaha jasa konstruksi dalam negeri sesuai dengan prinsipschedular tidak mencerminkan prinsip kesanggupan membayar bagi Wajib Pajakkarena tarif yang melebihi kewajaran. Di sisi lain, Perlakuan perpajakan ataspenghasilan usaha jasa konstruksi yang bersumber dari luar negeri tidak mencerminkanasas equality jika dipandang dari sisi jenis penghasilan. Seharusnya diperlakukan equaldengan penghasilan usaha jasa konstruksi dalam negeri, yaitu dengan penerapan tarifskedular dari penghasilan bruto. Sehingga beban pajak antara penghasilan usaha jasakonstruksi luar negeri sebanding dengan penghasilan usaha jasa konstruksi dalam negeri.

---

ABSTRACT The research conveys about the tax treatment of construction service incomefrom internal and external resources. This research that used qualitative approachby study literature and in-depth interviews for data collection, is aimed to analyzethe tax treatment of construction service income from internal resources based onequity principle, and analyze the tax treatment of construction service incomefrom external resources based on equality principle. The results of this researchshowed that the tax imposition in construction service income from Indonesia inaccordance with the schedular principle is not reflect “the ability to pay” oftaxpayer, because of over rate. On the other hand, the tax treatment ofconstruction service income from external resources is not reflect on equalityprinciple. The tax treatment of construction service income from internal andexternal resources should be equal, by the treatment of schedular rates from grossincome. So that the tax burden between construction service income from internaland external resources are proportional."

"Tugas akhir ini membahas mengenai Uji Serial. Uji keacakan ini didasarkan pada pola m-bit dalam semua blok-blok overlapping berukuran m-bit dalam keseluruhan barisan biner berukuran n-bit yang akan diuji. Akan digunakan statistik uji dari frekuensi pola (i1, i2, ?, im) dalam suatu circular string. Distribusi statistik uji tersebut di bawah H0: Barisan yang diuji ialah acak, diperoleh dengan melakukan transformasi dan diagonalisasi secara ortogonal sehingga konvergensinya berdistribusi Chi-Square. Selain itu, dalam tugas akhir ini juga diberikan ilustrasi dalam menguji keacakan barisan bilangan biner dengan menggunakan Uji Serial.

---

This skripsi discusses about Serial Test. This randomness test is based on m-bit patterns in overlapping blocks across the entire n-bit sequence. The statistical test from frequency of all possible patterns (i1, i2, ?, im) in circular string will be used in this test. Distribution of that statistical test under H0: the sequence being tested is a random sequence, is obtained by tranformation and orthogonal diagonalization so it converges to Chi-Square distribution. This paper also gives illustration about how to test the randomness of bit sequence using Serial Test."

"Tugas akhir ini membahas mengenai penentuan distribusi dari banyaknya 'hit' kerandoman barisan bilangan biner pada metode Overlapping Template Mathcing Test. Metode ini merupakan suatu metode yang terfokus pada sering atau tidaknya muncul 'pola' acak pada tiap blok barisan bilangan biner dengan menggunakan suatu template. Penentuan distribusi ini dimulai dengan menggunakan distribusi Compound Poisson , lebih khusus lagi menggunakan distribusi Geometric Poisson. Lebih lanjut lagi digunakan transformasi Confluent Hypergeometric Function (Kummer's Function). Selain itu, dalam tugas akhir ini juga diberikan ilustrasi dalam menguji kerandoman barisan bilangan biner dengan menggunakan metode Overlapping Template Mathcing Test.

---

This paper discusses about determining distribution number of hit of bit sequence randomness in Overlapping Template Matching Test. This method focusses on how often the pattern appears in each blok of bit sequence by using a template. This determining distribution starts by using Compound Poisson distribution, specifically by using Geometric Poisson distribution. Moreover, Confluent Hypergeometric Function is used as transformation's method. Besides, this paper also gives illustration about how to test the randomness of bit sequence using Overlapping Template Matching Test."