Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian Kredit adalah kegiatan yang sering dilakukan antara pengusaha ataubadan usaha dengan bank maupun lembaga pembiayaan non bank untukmembantu pengusaha atau badan usaha untuk melakukan perluasan usaha denganpenambahan modal. Perjanjian Kredit dilakukan dengan prinsip-prinsip perbankandan salah satu di antaranya adalah pemberian jaminan umum maupun jaminankhusus dari si berutang atau debitur kepada yang member jaminan atau kreditur.Jaminan pribadi adalah salah satu jaminan umum yang tidak memiliki hakdidahulukan bagi pemegang jaminan tersebut akan tetapi sering dipersyaratkankepada Pengurus dari sebuah badan hukum Koperasi oleh Lembaga PengelolaanDana Bergulir yang memberikan pembiayaan. Tesis ini membahas akibat hukumdari akta jaminan pribadi yang ditandatangani penjamin pribadi tersebut sebagaikedudukannya sebagai Pengurus yang harus menjaminkan kekayaan pribadinyasementara Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum sehingga kekayaanantara anggota dan badan hukumnya sudah jelas terpisah. Akibat hukumditandatanganinya akta tersebut juga perlu diperhatikan apabila si penjamin sudahtidak lagi menjabat menjadi pengurus sementara akta jaminan pribadi tersebuttidak dilakukan perubahan.

---

AbstractCredit Agreement is an activity that is often made between the employer orbusiness entity with the bank and non bank financial institutions to assistentrepreneurs or enterprises to expand business with the capital increase. Creditagreements made with the principles of banking and one of them is the provisionof general guarantees and specific guarantees of the debt or the debtor to amember or creditor insurance. Personal guarantee is one of the common securitythat has no precedence for holders of rights will be guaranteed but often requiredby the Management Revolving Fund Institute to provide financing. This thesisdiscusses the legal consequences of the deed, signed a personal guarantee thatpersonal guarantor of his position as Executive to pledge his personal assets orall of his belongings while the cooperative is a legal entity so that the wealthamong its members and is clearly separated. The legal consequences of signingthe deed is also worth noting if the guarantor is no longer served but the personalwarranty deed is not done changing."

"ABSTRAKTesis ini membahas masalah debitur KUR pada KUR dengan pola pola Channeling yang bekerjasama dengan Perusahaan Channeling yang memberikan agunan berupa sapi yang merupakan persediaan barang dagangan yang diikat dengan jaminan fidusia. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. KUR dengan pola Channeling yang bekerjasama dengan Perusahaan Channeling, yang mana debitur adalah UMKM yang bergerak dibidang peternakan penggemukan sapi. Debitur KUR akan mendapat berbagai fasilitas kredit dari pemerintah, bank pelaksana dan perusahaan channelling. Perusahaan channeling pada program KUR ini akan menjadi penanggung dari Debitur KUR dan memberikan berbagai fasilitas usaha serta pembinaan baik pembinaan teknis maupun sumber daya manusia. Pada program KUR ini, pemerintah memberikan fasilitas berupa penjaminan kredit sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dilakukan melalui perusahaan penjamin, sedangkan 30% (tiga puluh persen) sisanya ditanggung oleh bank pelaksana. Dalam hal bank pelaksana KUR masih memikul risiko kredit, pada program KUR ini diatasi dengan adanya perusahaan channeling dan agunan dari Debitur KUR. Agunan yang dirasa paling tepat dan tidak memberatkan adalah dengan menjadikan aset usaha debitur yaitu sapi sebagai persediaan barang dagangan sebagai agunan yang diikat dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya agunan dan peran perusahaan channeling membuat bank pelaksana KUR lebih mudah memberikan kredit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the KUR with Channeling pattern which cooperate with Channeling Company, which debitor is UMKM in cattle ranch. KUR’s debitor will get various credit facilities from the government, banks and channeling company. Channeling company in the KUR program will become as KUR’s debitor avalist and provide a variety of business facilities and good technical coaching, inclusing technical coaching and human resources coaching. In the KUR program, the government provides a credit guarantee facility by 70% (seventy percent) were made through the surety company, while 30% (thirty percent) the rest is borne by the executing bank. In terms of executing Bank still bear the credit risk to cover the risk, KUR’s Debitor in this KUR program required to provide collateral. Collateral is deemed most appropriate by making the business assets as collateral. Business asset used as collateral by the KUR’s debitor is cow as merchandise inventory which tied up with fiduciary collateral. This study uses juridical norms approach as research implementation method.. This study concluded that collateral from KUR’s Debitor and role of channeling company gain the trust of executing bank to KUR’s Debitor, then the impact is executing bank KUR will be easier to give credit."

"Tesis ini membahas tentang penjaminan kredit UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Penjaminan kredit ini diberikan kepada UMKM yang layak secara usaha (feasible), tetapi tidak memenuhi syarat untuk mengakses kredit/atau pembiayaan ke bank (nonbankable). Pelaksanaan program KUR ini melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, perusahaan penjamin, dan perbankan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan program KUR dalam konteks hukum perjanjian? Kedua, apakah kebijakan penjaminan kredit UMKM melalui program KUR sudah mencerminkan tanggung jawab negara? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya serta untuk menilai programprogram yang dijalankan.Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan pemerintah selaku wakil negara dalam konteks kontrak bisnis termasuk dalam tindakan hukum publik. Di sisi lain, tindakan pemerintah tersebut termasuk dalam konteks hukum perdata. Dalam kedudukan pemerintah selaku subjek hukum perdata maka statusnya sama dengan subjek hukum perdata lainnya, dia bisa kehilangan imunitas publiknya sehingga dalam berperkara dia dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan sebagaimana halnya dengan anggota masyarakat biasa. Selanjutnya, pengeluaran negara yang dibebankan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan imbal jasa penjaminan (IJP) tersebut telah menimbulkan transformasi hukum secara yuridis dari keuangan negara sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Risiko fiskal akan terjadi apabila kebutuhan dana IJP meningkat dan penambahan PMN pada badan usaha milik negara (BUMN) penjamin tidak mencukupi sehingga mengakibatkan adanya penambahan alokasi dana yang lebih besar dari APBN. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat, status risiko fiskal merupakan konsekuensi hukum yang mempunyai nilai tanggung jawab negara, mengingat bobot risiko fiskal yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

---

This thesis discusses MSMEs credit guarantee through the micro credit program (KUR). This loan guarantee is awarded to viable MSMEs businesses (feasible) but they are not qualified to access credit/financing from banks (nonbankable). The implementation of the micro credit program involves three parties, namely the government, corporate underwriters, and banking. Based on this background, the formulation of the problem in this study are as follows (i) how is the KUR program implementation in the context of contract law? (ii) is the MSMEs credit guarantee policy already reflected the state's responsibility? To answer these problems the author uses normative legal research methods and this research is descriptive and evaluative, which is a study that is intended to provide data about human as precisely as possible, circumstances, and other symptoms and to assess the implemented programs.

Results of this study is that the position of the government as the representative of the state in the context of business contracts included in the public legal action. On the other hand, the government's actions, including in the context of civil law. The status of government's position as the subject of civil law is equal with other subjects, it could lose immunity in litigating public so that it can be sued in a court as well as common people. Furthermore, public expenditure charged to the budget of income and expenditure (budget) in the form of state capital participation (PMN) and underwriting compensation (IJP) cause the transformation of the juridical laws from the state finances as public finance to privat finance of other legal entity. Fiscal risk would occur if the IJP increased funding requirements and the addition of PMN in guarantor state-owned enterprises (SOEs) are not sufficient so that resulting in the addition of a greater allocation of funds from the state budget. Under the provisions of the legislation of social welfare, fiscal risk status is a consequence of the law of state responsibility which has value, given the weighting of fiscal risk that promotes the interests and welfare of the community."

"Pemerintah telah mencanangkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan program KUR, pemerintah telah bekerja sama dengan perbankan dalam program penyaluran KUR untuk mempermudah akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kepada layanan kredit dari perbankan dengan adanya skema dana penjaminan yang disediakan oleh pemerintah melalui perusahaan penjamin.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil di kabupaten Pati, dan untuk mengkaji dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap kesempatan kerja pada usaha mikro dan kecil di kabupaten Pati.Untuk mengetahui dampak dari program KUR dilakukan perhitungan dampak dengan membandingkan antara kelompok aksi dengan kelompok kontrol dan juga dengan uji statistik Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon, yang selanjutnya dijelaskan atau dideskripsikan keberhasilan program KUR tersebut. Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden dengan menggunakan model logit, sehingga akan diperoleh gambaran dan informasi penting serta umpan balik terhadap kebijakan dan implementasi program KUR tersebut.Hasil penelitian menyarankan bahwa Program KUR layak dipertahankan karena keberadaan program bantuan permodalan berupa program KUR tersebut memberikan dampak positif dan masyarakat merasakan manfaatnya dalam membantu masalah permodalan dan meningkatkan pendapatan serta kesempatan kerja., akan tetapi perlu dilakukan evaluasi program dengan beberapa perbaikan sehingga dapat memberikan tambahan modal untuk usaha produktif sebagaimana tujuan diluncurkannya program KUR.

---

The Government has launched KUR (Credit for Businesses) program to stimulate economic growth. In this program, the Government has been working closely with banks to facilitate micro, small and medium enterprises (SME) to access credit from banks with the guarantee fund schemes provided by the government through a guarantor company.

The aim of this study is to examine the impact of the KUR program to micro and small enterprises income and to assess the impact of KUR program to micro and small enterprises employment opportunities in Pati region.

To determine the impact of KUR be calculated by comparing the impact of the action group and the control group with statistical test Wilcoxon signed-rank test, which is further illustrated or described the success of the KUR program. Meanwhile, to measure the respondents' satisfaction with using the logit model, so that would be obtained overview and important information and feedback on the policy and implementation of the KUR program.

The results of the study suggest that the KUR program is worth kept because KUR as capital fund program had a positive impact and the people feel the benefits of this program by helping capital problem and increased income and employment opportunities. However, this program must be evaluated with some improvements so as the objectives of KUR program, it can provide additional capital for productive business."

"ABSTRAKDisertasi ini secara khusus akan menelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran dana oleh lembaga perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perbankan, oleh karena perangkat hukum merupakan prasyarat dan prakondisi yang akan mendukung pemberdayaan pengusaha golongan usaha kecil. Penelaahan tersebut mencakup dasar kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan khusus bagi usaha kecil, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyaluran Kredit Usaha Kecil termasuk jenis-jenis Kredit Usaha Kecil dan kendala yang ada dalam penyalurannya, lembaga jaminan dalam pemberian kredit untuk Usaha Kecil., bunga kredit bank konvensional atau imbalan/bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah serta kebijaksanaan pengembangan Usaha Kecil di beberapa negara lain. Dengan kata lain ingin ditelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran kredit perbankan.Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-eksploratif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain. Di samping itu dilakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan (bidang hukum dan bidang lainnya) meliputi kepustakaan bahan-bahan Indonesia dan bahan-bahan kepustakaan dari negara lain, antara lain dari Amerika Serikat, Jepang, dan Bangladesh."

"Disertasi ini secara khusus akan menelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran dana oleh lembaga perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perbankan, oleh karena perangkat hukum merupakan prasyarat dan prakondisi yang akan mendukung pemberdayaan pengusaha golongan usaha kecil. Penelaahan tersebut mencakup dasar kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan khusus bagi usaha kecil, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyaluran Kredit Usaha Kecil termasuk jenis-jenis Kredit Usaha Kecil dan kendala yang ada dalam penyalurannya, lembaga jaminan dalam pemberian kredit untuk Usaha Kecil., bunga kredit bank konvensional atau imbalan/bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah serta kebijaksanaan pengembangan Usaha Kecil di beberapa negara lain. Dengan kata lain ingin ditelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran kredit perbankan.Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-eksploratif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain. Di samping itu dilakukan penelitian bahan-bahan kepustakaan (bidang hukum dan bidang lainnya) meliputi kepustakaan bahan-bahan Indonesia dan bahan-bahan kepustakaan dari negara lain, antara lain dari Amerika Serikat, Jepang, dan Bangladesh."

"Melalui pembaruan hukum, dapat diharapkan terwujudnya sistem perkoperasian yang modern di Indonesia. Sistem perkoperasian modern yang terutama dilihat penulis sangat penting meliputi minimal dua unsur yaitu, mengenai eksistensi koperasi sebagai badan hukum yang benar-benar sempurna dan eksistensi koperasi sebagai organisasi usaha yang professional. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan masalah utama perkoperasian dari aspek hukum."