Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu keberhasilan kebijakan terletak pada kemampuan meningkatkan penerimaan dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan meningkatkan penerimaan perpajakan. Undang-undang perpajakan sendiri pada dasarnya menyediakan banyak fasilitas dalam bidang perpajakan baik secara eksplisit maupun implisit melalui penelaahan undang-undang Pajak Penghasilan dan Ketentuan Perpajakan lainnya yang menjadikan dasar hukum perpajakan.Perubahan UU PPh No. 17 Tahun 2000 memberikan fasilitas pajak penghasilan yang dapat dilakukan Wajib Pajak dalam rangka perencanaan pajak penghasilan untuk mengurangi biaya pajak dan meningkatkan penghematan pajak dalam rangka memaksimalkan nilai pajak secara keseluruhan. Hal ini diberikan agar dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk mencapai tujuan administratif, keadilan, bersifat program dan pertumbuhan ekonomi.Tujuan penelitian perencanaan Pajak Penghasilan sehubungan dengan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan UU sebagimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 merupakan upaya pemerintah agar Wajib Pajak memahami secara mendalam hakekat perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan itu sendiri. Dimana akhirnya mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan melalui sistem self assessment dalam setiap pemenuhan kewajiban perpajakan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dengan melakukan kegiatan pencarian, pengumpulan, dan pengkajian dari sumber-sumber bacaan yang relevan seperti undang-undang, peuaturan pemerintah, buku, majalah."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi terhadap alasan pemerintah Indonesia melakukanperubahan terhadap kebijakan tax holiday. Selain itu, penelitian ini juga mengkajibiaya-biaya potensial yang timbul sebagai akibat dari diberikannya insentif dalambentuk tax holiday. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menemukan alasan pemerintah merubah kebijakantersebut adalah penyempurnaan legal dan tidak banyak yang memanfaatkan fasilitasini. Selain itu, biaya-biaya yang timbul akibat dari kebijakan tax holiday berupabiaya langsung dan tidak langsung, dan dapat dikelompokan sesuai konsep biayainsentif yang disampaikan Zee, Stotsky dan Ley menjadi biaya penerimaan, biayaalokasi sumber-sumber, biaya penerapan dan kepatuhan, biaya yang berkaitandengan korupsi dan transparensi.

---

ABSTRACTThis research is analyzing government rationales regarding policy changes in taxholiday regulation. Furthermore, this research also studies about potential costs oftax incentive that incurred as a consequence incentives giving in the form of taxholiday. This research uses qualitative approach and based on its purpose iscategorized as descriptive research. Data collection techniques used are literaturesstudy and depth interview. The result shows that government rationales changingthe tax holiday policy are legal improvement and narrow use of the policy. Otherthan that, the costs arise as a result of giving tax holiday are direct and indirect cost.Based on Zee?s, Stotsky?s, and Ley?s concept regarding cost of incentive, those costcan be categorized to revenue cost, resource allocation cost, enforcement andcompliance cost, and cost related with corruption and transparency."

"Tunjangan kinerja daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan. Pemberian tunjangan kinerja daerah ini merupakan salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dalam bentuk pemberian remunerasi kepada para pegawai di lingkungan pemerintahan daerah DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara. Pemberian tunjangan kinerja daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dan CPNS, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS, dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui hambatan-hambatan. Faktor atau dimensi yang penulis analisis karena dianggap akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah, antara lain: petunjuk pelaksanaan, disseminasi kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, persepsi terhadap kebijakan, penanganan permasalahan, manfaat yang diterima oleh target group, perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan, sumber daya, dan komunikasi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, khususnya di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Utara. Obyek penelitian ini adalah para pejabat, pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Utara serta masyarakat di lingkungan kantor Walikota Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara belum sepenuhnya berhasil. Beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah belum tercapai secara maksimal. Perlu ditumbuhkan komitmen yang kuat di antara pihak-pihak yang terkait sehingga tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

---

The performance benefits are given to civil servants who was associated with attendance and performance assessment. This research was done to analyze the performance benefits from implementation of policy in the area of North Jakarta City Administration. The performance benefit provision aims to improve the performance of civil servants, to improve the quality of service to the community, improving the welfare of civil servants, and improve financial management of regional administration. However, the implementation has encountered obstacles. Factors or dimensions of analysis because the authors considered will affect the successful implementation of the policy areas of performance dissemination, understanding the policies, perceptions of policy, the handling problems, the benefit received by the target group, the desired changes from existence of policies, resources, and communication.This research used a qualitative research because the researcher try to understand about the phenomenon of what is experienced by research subjects, such as attitudes, perceptions, motivations, actions, and others in a holistic manner and by the description in the form of words and language in a particular context of the natural and by using various scientific methods. This research was done in North Jakarta City Administration, particularly in North Jakarta Mayor Office environment. Object of this study is the officials, civil servants and prospective public servants in North Jakarta Mayor Office environment and communities in North Jakarta Mayor's office. Based on the research, implementation performance benefit policy in the area of North Jakarta City Administration has not fully succeeded. Some of the goals is not reached its full potential yet. It should be grown on a strong commitment among the relevant parties so that a predetermined policy objectives can be achieved optimally."