Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia merupakan suatu pajak properti yang merupakan pajak objektif , yaitu pengenaannya didasarkan pada nilai objek pajak. Penetapan nilai ini dilakukan oleh fiskus berdasarkan data-data dan teknik tertentu yang tidak dapat terlepas dari unsur subjektif penilai, sehingga sering terjadi nilai yang ditetapkan oleh fiskus tidak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya. Penetapan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak, dan sebaliknya penetapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga diketahui apakah penetapan tersebut telah sama dengan harga pasar wajar, overassessment atau underassessment. Selain itu juga untuk menguji secara empiris apakah penetapan NJOP tersebut sudah mencerminkan aspek keadilan baik keadilan vertikal maupun horizontal. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bogor (KPPBB Bogor) dengan membandingkan antara NJOP yang ditetapkan oleh KPPBB Bogor dengan Nilai Jual (Harga Pasar Wajar) yang data-datanya diperoleh dari Laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Bogor. Dari hasil analisis statistika yang sederhana ternyata bahwa penetapan NJOP di wilayah Bogor cenderung masih underassessment, sehingga penerimaan PBB masih mempunyai potensi untuk ditingkatkan. Berdasarkan ukuran Coefficient of Dispersion (COD) dan Coefficient of Variation (COV), diketahui bahwa terjadi adanya ketidakseragaman rasio penilaian atau gejala ketidakadilan horisontal. Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa di beberapa wilayah telah terjadi ketidakadilan vertikal baik dengan pola regresif maupun progresif. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi KPPBB Bogor untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dapat digunakan baik untuk penerimaan pajak maupun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan keadilan yang lebih baik."

"Jenis-jenis penghasilan tertentu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1984 telah berubah. Semula hanya penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, kemudian menjadi empat macam jenis penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1994. Keberadaan PPh final, sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut, dalam perkembangannya telah memberikan kesederhanaan baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. Namun, pengertian kesederhanaan hanya berkaitan dengan kesederhanaan dalam sistem dan prosedur pembayaran atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga (witholding). Sedangkan kesederhanaan dalam arti undang-undang tidak demikian adanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Pajak Penghasilan, Direktur Peraturan Perpajakan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, dan Wajib Pajak serta penelitian pada praktik yang sesungguhnya, dari segi asas keadilan (equality), PPh final ini sangat tidak adil karena keadilan mensyaratkan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama dan terhadap Wajib Pajak yang berbeda kemampuan ekonomisnya dikenakan pajak yang berbeda setara dengan perbedaan tersebut. Akan tetapi, sebagai upaya untuk mengurangi rasa ketidakadilan, peraturan pemerintah telah memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk tetap memilih menggunakan tarif umum PPh (tarif Pasal 17 UU PPh) jika wajib pajak tidak menggunakan kemudahan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudahan PPh final bagi wajib pajak adalah wajib pajak tidak perlu menggabungkan penghasilan yang telah dikenakan PPh final dengan penghasilan lainnnya, dan juga wajib pajak tidak perlu menghitung berapa keuntungan yang diperolehnya. Akan tetapi, wajib pajak tetap mempunyai kewajiban melaporkannya dalam SPT Tahunan. Sedangkan bagi fiskus, kemudahan ini wujud dalam pelaksanaan dan pengawasannya."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek keadilan, kepastian hukum, dan penerimaan negara dalam penerapan pajak penghasilan final atas penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui studi literatur dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, serta melakukan wawancara dengan praktisi dan akademisi perpajakan juga pejabat dan auditor pajak. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PPh final ini lebih mengutamakan ease of administration, dengan mengabaikan asas equality, baik horizontal equity maupun vertical equity. Dari aspek kepastian hukum, terjadi perbedaan persepsi diantara Wajib Pajak terkait dengan kewenangan peraturan pemerintah, objek pajak, dan saat terutangnya pajak. Terakhir dari aspek penerimaan negara, dengan penerapan PPh final ini maka penerimaan negara menjadi lebih pasti dan predictable.

---

ABSTRACTThis research aims to assess aspects of justice, rule of law, and state revenues in the implementation of the final income tax on income from transfer of property transactions in the form of land and/or buildings. This research uses descriptive qualitative methode, study of books and literature that conducted by studying literature related to the topic of research, and interviews with practitioners and academics, tax officials and tax auditors. Based on the results of the evaluation, the main priority of the implementation of this final income tax is ease of administration by ignoring the principle of equality, both horizontal equity and vertical equities. From the aspect of legal certainty, there is a difference of perception between the taxpayers associated with the authority of government regulations, tax objects, and the time of tax payable. State revenue aspect shows that tax revenues become more defined and predictable by the implementing of the final income tax revenues, although it has not been able to achieve maximum results. , This research aims to assess aspects of justice, rule of law, and state revenues in the implementation of the final income tax on income from transfer of property transactions in the form of land and/or buildings. This research uses descriptive qualitative methode, study of books and literature that conducted by studying literature related to the topic of research, and interviews with practitioners and academics, tax officials and tax auditors. Based on the results of the evaluation, the main priority of the implementation of this final income tax is ease of administration by ignoring the principle of equality, both horizontal equity and vertical equities. From the aspect of legal certainty, there is a difference of perception between the taxpayers associated with the authority of government regulations, tax objects, and the time of tax payable. State revenue aspect shows that tax revenues become more defined and predictable by the implementing of the final income tax revenues, although it has not been able to achieve maximum results. ]"

"Setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan, yang dihitung berdasarkan tarif final yang telah ditentukan dikalikan nilai transaksi sebagai dasar pengenaan pajaknya. Dengan demikian tanpa melihat apakah nilai pengalihan (jual) yang terjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai perolehan (bali), tetap dikenakan pajak dengan tarif final yang telah ditetapkan, artinya yterhadap transaksi yang merugi (tidak mendapat tambahan kemampuan ekonomis), tetap harus terkena Pajak Penghasilan (PPh). Undang-undang Pajak Penghasilan. mengatur 'bahwa pajak dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan), akan tetapi undang-undang itu sendiri mengatur pula bahwa terhadap penghasilan tertentu, yang antara lain adalah penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Memenuhi ketentuan itu, pemerintah mengatur pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan Peraturan Pemerintah, yang berlaku saat ini dengan penerapan tarif final yang dihitung berdasarkan nilai transaksi (tidak dengan nilai tambahan kemampuan ekonomis/keuntungan/penghasilan) dari Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari setiap transaksi pasti akan terkena pajak tanpa harus melihat apakah atas transaksi tersebut diperoleh keuntungan atau diderita kerugian. Asas kepastian hukum sebagai salah satu asas dalam pemungutan pajak yang harus diperhatikan, tidak terpenuhi oleh karena Peraturan Pemerintah yang mengatur hal ini jelas bertentangan dengan isi dari undang-undangnya sendiri, bahkan ketentuan undang-undang ternyata tidak memberi kepastian untuk diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak secara nyata. Selanjutnya jika tidak terjamin terlaksananya asas kepastian hukum, seyogianya terjamin terlaksananya asas keadilan yang tidak kalah pentingnya sebagai salah satu asas dalam pemungutan pajak oleh negara. Pajak memang perlu bagi negara, akan tetapi sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah rakyat harus mendapatkan jaminan untuk memperoleh kepastian hukum serta keadilan. Ketidakadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan itu dengan jelas dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut : (1) dasar pengenaan pajak yang menurut undang-undang seharusnya adalah tambahan kemampuan ekonomis atau penghasilan neto tidak diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan, (2) ukuran yang harus dipakai untuk ?ability-to-pay? adalah seluruh jumlah penghasilan neto (?the global amount of ability-to-pay?) juga tidak diterapkan dalam pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan, (3) bagi semua wajib Pajak, biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk merealisasikan penghasilan yang dikenakan pajak, seharusnya diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan yang dikenakan -pajak, ternyata dalam kenyataannya ?tidak diperkenankan, (4) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mendapat penghasilan dari penjualan hak-hak atas tanah dan atau bangunan seharusnya menurut undang-undang diberikan pengurangan sejumlah penghasilan yang tidal( dikenakan pajak (PTKP), namun dalam sistem yang sekarang diterapkan, tidak diberikan pengurangan semacam itu, (5) menurut Undang-undang Pajak Penghasilan semua Wajib Pajak apapun jenis penghasilan yang diterima, apabila jumlah penghasilannya sama, seharusnya dikenakan pajak dengan tarif pajak yang sama, namun tidak diterapkan atas penghasilan dari transaksi hak-hak atas tanah dan atau bangunan, (6) Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur suatu struktur tarif pajak progresif, sehingga bagi Wajib Pajak yang berpenghasilan lebih tinggi dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi, sehingga terjadi redistribusi penghasilan untuk menciptakan pembagian penghasilan yang lebih adil, (7) besarnya tarif seharusnya digantungkan kepada jumlah total penghasilan neto yang diterima, sedang dalam sistem yang berlaku sekarang, besarnya tarif tetap saja, sehingga juga tidak ada keadilan vertikal."

"Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat merupakan salah satu bentuk aset tanah dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan Gelangggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat ini adalah kondisi fisik aset, tingkat kriminalitas dan kerawanan sosial yang tinggi, biaya operasional yang lebih besar daripada retribusi yang diterima, dan adanya aset gelanggang remaja yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara ilegal. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan aset tanah dan bangunan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat (Ditinjaudari aspek pelaku usaha). Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktoraksesibilitas, kondisi aset, harga sewa, visibilitas dan keamanan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat dalam melakukan aktivitasnya, dan upaya pengembangan pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 76 respoden yang dibedakan atas responden yang telah memanfaatkan dan calon pemanfaat Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat. Wawancara dilakukan terhadap beberapa responden dan pengelola Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1) secara deskriptif diketahui bahwa jenis bidang usaha olahraga merupakan bidang usaha yang dominan dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan salah satunya menjadi sport center di Jakarta Pusat, sedangkan Jumlah anggota/Karyawan yang dimiliki rata-rata berjumlah 30 orang maka usaha ini termasuk jenis usaha kecil dan menengah sehingga perlu mendapat perhatiaan dan pembinaan dari pemerintah; 2) faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat adalah Faktor Kondisi Aset, HargaSewa dan Faktor Keamanan. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat adalah Faktor Kondisi Aset dan Faktor Keamanan; viii Universitas Indonesia 3) Upaya pengembangan pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat meliputi : Pengembangan Kualitas Bangunan, Pengembangan Manajemen,Peningkatan Keamanan dan ketertiban, serta Pengembangan Aktivitas Olah raga, Pendidikan, kesenian dan kebudayaan. Saran dalam Penelitian ini ditujukan kepada Pemerintah DKI Jakarta melalui UPTGelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat; 1). Faktor Kondisi Aset terbukti memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat , untuk itu dalam upaya memperbaiki atau meremajakan kondisi Gelanggang Remaja ini dapat dilakukan dengan melakukan suatu kerjasama dengan pihak ketiga; 2) Faktor Keamanan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat, maka perlu di lakukan upaya meningkatkan keamanan dengan cara; a)Melakukan koordinasipengamanan dengan instansi terkait ;b)Melakukan penertiban secara berkala dan kontiyu;c)Melakukan pengaman secara fisik yaitu dengan melakukan pemagaran, pemasangan patok batas dan sebagainya; d)Melakukan pengamanan secara yuridis yaitu dengan melengkapi dokumen kepemilikan (sertifikasi); 3) Perlu segera menginventarisir kembali aset tanah dan bangunan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat yang belum dimanfaatkan secara optimal;4) Melakukankoordinasi dengan instasi terkait dalam upaya melakukan pembahasan mengenai kemungkinan untuk mengkerjasamakan pengembangan/pemanfaatan Gelanggang Remaja Kotamadya Jakarta Pusat dengan pihak ketiga

---

Central Jakarta Youth Center is one of the fixed assets owned by the Provincial Government of the Special Region of the capital city of Jakarta.The problem that arises in the management of land and building asset of Central Jakarta Youth Center are the physical condition of the asset, high crimes and social vulnerability, high operating cost compared to the revenue from retribution, and the condition of the youth center which is illegally controlled and taken advantage by other parties. This research discusses the factors which affect the utilization of land and building of Central Jakarta Youth Center (viewed by the business actors). Those factors areacceptability, assets condition, rent, feasibility and security. The purpose of this research is to identify the factors which affect the utilization of Central Jakarta Youth Center in performing its activities, and development strategy for its utilization. This research is a quantitative one, and data collection is done by distributing questioners to 76 respondents which are divided into people that have used or users and potential users of the Central Jakarta Youth Center. The interview is done towards several respondents and manager of Central Jakarta Youth Center. Based on results of analysisand discussion it can be concluded that 1) descriptively we can identify that the dominant types of sport and have large potential to be developed into sport center in Central Jakarta, while in terms of the number of personnel which is 30 person this business is asmall and medium one that needs the guidance and supervision from the government; 2) the factors related to the utilization of Central Jakarta Youth Center are the assets conditions, the rent and security. While the factors affect the utilization of land andbuilding assets of the Youth Center are assets condition and security factor; 3) Building quality development strategy, Management Development, order and security and sport activities development, education, art and culture. Suggestions in this research for the Jakarta municipal; 1) The assets condition obviouslyaffect the utilization of Central Jakarta Youth Center, therefore, in an effort to improve and revitalize this Youth Center condition, cooperation with third parties can be done; 2) The security factor has significant influence in utilization of Central Jakarta YouthCenter, therefore efforts must be done a) by coordinating the security with related agencies; b) periodic and continues action must be done; c) physical security by building fence, land border marker, etc. d) legal security, namely by preparing the ownershipdocument (certification); 3) It must take the land and building inventory again for the Central Jakarta Youth Center that has not been used in optimum way; 4) It must perform coordination with related agencies in an effort to discuss regarding the possibility ofcooperation for the development/ utilization of the Central Jakarta Youth Center with the third parties. "

"ABSTRAKPencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor akan menurunkan kualitas udara. Keadaan ini terjadi di kota Jakarta dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sehingga memperburuk kualitas udara. Karbon monoksida (CO) merupakan salah satu dari polutan beracun yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor di kota-kota besar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah dampak negatif dari pencemaran udara tersebut adalah mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meskipun demikian, saat ini informasi data spasial tata ruang yang terpadu antar organisasi terkait dalam menentukan lokasi RTH belum tersedia. Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu model simulasi dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menentukan lokasi RTH berdasarkan aspek pencemaran udara dengan menggunakan parameter karbon monoksida (CO) di Provinsi DKI Jakarta. Hasil akhir dari penelitian ini adalah memberikan informasi spasial dalam bentuk peta yang informatif tentang RTH, serta terungkapnya daerah-daerah prioritas pengembangan RTH berdasarkan aspek pencemaran karbon monoksida (CO) di Provinsi DKI Jakarta."

"Obyek Pajak yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan bersifat "Global Taxation" yaitu sistem pengenaan pajak atas penghasilan dengan cara menjumlahkan semua jenis tambahan kemampuan ekonomis dimanapun didapat, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kemudian atas jumlah seluruh penghasilan tersebut diterapkan suatu struktur tarif progresif yang berlaku atas semua Wajib Pajak. Penghasilan yang diperoleh dari bunga yang berasal dari deposito/ tabungan, merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang merupakan obyek pajak. Namun dalam pelaksanaannya, atas penghasilan itu dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah dengan tarif flat dan bersifat final, kecuali yang diperoleh oleh Wajib Pajak Bank. Dengan demikian menimbulkan permasalahan yaitu apakah pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas bunga deposito dan tabungan yang diperoleh Wajib Pajak selain Bank sudah sesuai dengan azas keadilan, dan bagaimana akibatnya terhadap Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak yang bersangkutan. Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan tersebut telah tepat ditinjau dari azas keadilan, dan apakah akibatnya terhadap penghasilan kena pajak serta pajak penghasilan yang seharusnya terutang apabila tidak diberlakukan ketentuan tersebut. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analitis, dengan tehnik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait. Dari hasil pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan tidak memenuhi azas keadilan, baik keadilan horisontal maupun vertikal. Selain itu ketentuan final mempunyai akibat terhadap penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan yang seharusnya terhutang. Menerapkan kembali tarif umum yang progresif dan tidak final lebih mencerminkan keadilan. Selanjutnya perlu ditinjau kembali ketentuan dalam Undang-undang yang memberi wewenang terlalu besar kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur sendiri perlakuan PPh atas jenis-jenis penghasilan tertentu."