Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, sebagai upaya dalam mendapatkan pemasukan bagi Pemerintah Daerah guna membiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.Potensi Retribusi Terminal di Kota Bekasi sangat besar, namun pada kenyataanya realisasi penerimaan Retribusi Terminal dari tahun ke tahun sangat kecil (namun apabila dibandingkan dengan target penerimaan rata-rata mendekati 100%), sehingga kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi juga kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Retribusi Terminal di Kota Bekasi, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan mengetahui proyeksi penerimaan Retribusi Terminal di rasa yang akan datang.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kontribusi Retribusi Terminal terhadap penerimaan retribusi daerah saat ini masih relatif kecil, rata-rata sebesar 4,30% per tahunnya. Pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan Retribusi Terminal berasal dari penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Umum di Dalam Terminal yang mencapai 90,35% dari total penerimaan Retribusi Terminal. Dilihat dari pertumbuhannya sangat bervariasi; namun cenderung menurun. Nilai elastisitas Retribusi Terminal lebih besar dari satu, dan nilai AER yang meningkat pada tahun berikutnya, maka Retribusi Terminal cukup potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Hasil analisis proyeksi untuk lima tahun ke depan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun hal yang perlu diperhatikan pula adalah pertama melihat potensi yang masih sangat besar, maka sebaiknya dalam penetapan target penerimaan Retribusi Terminal harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Kedua, kendala di lapangan cukup berat/serius, antara lain, kondisi terminal yang ada di Bekasi, saat ini jauh dari memadai dan jumlah petugas retribusi masih kurang, baik dalam kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu segera diadakan pembenahan terminal dan peningkatan kuantitas dan kualitas petugas."

"Tesis ini membahas potensi retribusi pasar hewan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus pasar hewan Kota Cilegon dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif retribusi pasar hewan telah diterapkan sejak tahun 2001 dengan tujuan untuk membiayai pemeliharaan fasilitas pasar hewan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Pada kenyataannya realisasi penerimaan retrihusi pasar hewan menurun sehingga pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi belum optimal. Oleh sebab itu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi retrihusi pasar hewan Kota Cilegon dan mengevaluasi penerapannya berdasarkan kriteria penilaian pungutan daerah yang potensial.Hasil dari penelitian ini bahwa retrihusi pasar hewan Kota Cilegon kurang potensial untuk dijadikan salah satu sumber retrihusi daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon.Metode penelitian yang digunakan adalah (1) Analisis potensi pasar hewan. (2) Kriteria penilaian pungutan daerah yaitu kriteria kecukupan dan elastisitas, kriteria keadilan, kriteria kemampuan administrasi, kriteria kesepakatan politik, kriteria non-distorsi ekonomi.Penelitian ini menyarankan bahwa retrihusi pasar hewan yang ada masih dapat ditingkatkan dengan mengadakan perbaikan-perbaikan dari pihak intern (pengelola/petugas) maupun ekstern (pedagang ternak). Selain itu pemerintah daerah dalam menerapkan retrihusi daerah harus memperhatikan potensi dan kriteria penilaian lainnya agar retribusi yang diterapkan agar dapat memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan masyarakatnya.

---

This thesis is targeted mainly to examine the potency of live stock market as one of source for source of local revenue (PAD), case study of live stock market of Cilegon City. The thesis is using both quantitative and qualitative method. Retribution for live stock market concept has been applied since 2001 with aim to finance the maintenance cost for the facilities of live stock market which provided by the city government. However, the retribution income has been decrease which results both operation and maintenance of the market not optimal. Therefore, a research should be done to examine the potency of retribution income from Cilegon live stock market and to evaluate the retribution application system based on the assessment classification of retribution potency for regional income.The result from this research showed that the retribution of live stock market of Cilegon City is not potential to be the source one of Cilegon local government retribution.The research method which employed are: (1) Analysis of live stock market potency (2) Classification assessment used which are: Sufficiency and elasticity criteria, equality criteria, administration capability criteria, policy agreement criteria and ?non-distorsi? economic criteria.The research result advised that the existing live stock market retribution can be increased by repairing the system for both internal (management/government civil service incharge) and external (the live stock merchants). Additionally the local government in employing local retribution system should have concern to the real potency and other classification assessment qualification in order to gain a retribution system which will benefit both the local government and its society."

"ABSTRAKSIRetribusi adalah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyediaan/pemasokan jasa/pelayanan publik kepada masyarakat. Manfaat dari pengenaan retribusi terhadap komoditas yang disediakan oleh pemorintah Daerah tersebut antara lain ; merupakan salah satu penerimaan bagi daerah guna perluasan kapasitas pelayanan yang dipasok oleh Pemerintah Daerah. mewujudkan rasa keadilan. menjamin pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara efisien dan mencegah pemborosan dan mengurangi defisit Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).Dari beberapa jenis penerimaan retribusi daerah yang ada, salah satimya adalah retribusi pasar. Dengan adanya penerimaan ini diharapkan dapat memberkan manfaat sebagaimana tersebut di atas. Manfaat tersebut akan dapat dicapai apabila penerimaan retribusi pasar ini minimal dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai operasional/pemungutan retribusi pasar itu sendiri.Untuk mengetahui dan memperkirakan penerimaan retribusi pasar seperti yang diharapkan, maka perlu diketahui besarnya potensi dan kapasitas dari penerimaan retribusi pasar yang ada. Sehingga dengan demikian dapat ditetapkan target penerimaan retribusi pasar yang disesuaikan dengan potensi dan kapasitas penerimaan retribusi pasar yang ada atau sesuai dengan tingkat pemanfaatan tempat usaha (kios dan !os) oleli pedagang.Menegenai pelaksanaan pengelolaan pasar daa rertibusinya agar dapat dilakukan dengan efaktif dan efisien, maka perlu ditentukan/dicari alternatif pengelolaan pasar dan retribusinya yang tentunya memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah. Ada tiga pilihan/alternatif yang diajukan dalam Pengelolaan pasar dan retribusinya yaitu ; tetap mempertahan Dinas Pasar tetapi tidak melakukan rasionalisasi terhadap personil/pegawai, tetap Dinas Pasar tetapi dengan melakuakaii rasionalisasi terhadap personil/pegawai, dan Pengelolaan pasar digabung dengan Badan Pengelolan Keuangan dan kekayaan daerali (BPKKD).Untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif tersebut di atas, agar lebih menjamin untuk dilaksanakan ditentukan dengan membandingkan antara lain; jumlah personil/pegawai pengelola pasar, biaya operasional yang dikeliiarkan untuk pemungutan retribusi dan revisi terhadap tarif retribusi pasar yang diperlukan. Sehingga alternatif yang paling baik yang dipilih dan dapat menjamin untuk dilaksanakan din dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Daerah."

"Urban public authorities in developing countries have come under increasing financial pressures during the last decade. Bogor, for example, is now facing a rapidly growing demand of services, suspected as a result of continuing rapid urban population growth. How ever, as most areas do, their capacity to supply services as well as to undertake the necessary infrastructure development is severely constrained by a shortage of fiscal resources such as user charges.

Bogor is a city which had local revenue in 2007 about Rp. 79,681,810,774,00. It is means Bogor has capability to fund the development in their region. In 2007, Bogor?s revenue from user charges at bus station is about Rp. 3.087.468.000,00. That amount of money is come from the contribution of three bus station, which are Baranagsiang Bus Station, Bubulak Bus Station, and Merdeka Bus Station. Baranangsiang which is the largest bus station in Bogor, giving the largest contribution among the other bus stations, for local own revenues about Rp. 1.786.700.000,00 at 2007.

On February 14 th, 2008 the Local Legislative (DPRD), sudden inspect without announcement first to Terminal Baranangsiang. The groups found that Baranangsiang bus station is a mess, the infrastructure in there like stores, toilet, and roads are not in the proper condition. To compound the problem, they suggest to the Local Revenue Administration (Dispenda) and Traffic and Public Vehicles Institution (DLLAJ) should coordinating, in order to build a new infrastructure requirements and also need to allocate substantially more resources to maintenance, renovation, and replacement of older, deteriorating equipment.

In order to examining the problem, the ?Principles of Revenue Administration? theory by James Mc Master and ?User Charges? theory by Ronald C. Fischer are chosen to be theories in this research. How ever, in order to get a clear overview from the subject, a quantitative approach is used to define the problems in colecting charges and managing revenue from user charges especialy in Baranangsiang Bus Station and how to rebuilt or maintan the infrastructure.

In non-urban bus transport, serious problems over bus stations arise from government intervention in provision and use of bus stations which are not required by passengers nor operators. Indeed it appears in some cases that the main purpose of the bus station is to raise user charges rather than to serve passengers. DLLAJ is the institution which is responsible to control the traffic in and around Baranangsiang Bus Station. To raise revenue from user charges at bust station is their side job, sometimes in implementation it becomes blur.

In the future, coordination between local institution such as DLLAJ, Dipenda, and UPTD Terminal is a must. On the other hand, the voluntary of people who consume the benefits from Baranangsiang Bus Station have to fulfill their obligation by paying charges. The existence of Baranangsiang is not only the Bogor local authorities responsible, but either also the community.

Finally, Bogor local government realize how much important that infrastructure at Baranangsiang Bus Station to be renovate. On June 2008, the local authorities expend Rp. 2.000.000.000,00 to renew emplacement at Baranangsiang Bus Station."

"Penelitian ini membahas mengenai alternatif-alternatif strategi peningkatan retribusi terminal di Kota Sukabumi pasca penghapusan retribusi terminal tipe A dengan menggunakan analisis SWOT melalui empat instrumen yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Permasalahan yang terjadi bahwa Kota Sukabumi kehilangan sebagian potensi penerimaan retribusi terminal akibat penghapusan retribusi terminal pada terminal tipe A. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat enam alternatif strategi bagi Pemerintah Kota Sukabumi yang dapat digunakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal pasca penghapusan retribusi terminal tipe A antara lain seperti penyesuaian tarif dan optimalisasi lahan dan sdm.

---

This research discuss about the alternatives strategy to improve bus station rsquo s user charges after the deletion of type A bus station user charges with SWOT analysis through four instrument, includes strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Problem occured that Sukabumi City has lost some of its potential revenue of bus station rsquo s user charges due to the deletion of type A bus station user charges. This research classified as qualitative with descriptive design.

The results showed that based on SWOT analysis, there are six alternative strategies for Sukabumi City that can be used in improving bus station rsquo s user charges revenue after the deletion of type A bus station user charges."

"Penelitian ini membahas pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis latar belakang pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori administrasi pendapatan daerah yang dikemukakan McMaster, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilatarbelakangi oleh dorongan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam antisipasi bencana kebakaran dan kontribusi penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran bagi PAD Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta antara lain kurangnya kesadaran dari pemilik/pengelola gedung akan pentingnya proteksi kebakaran, kurangnya jumlah sumber daya manusia, sarana yang belum memadai, serta prosedur pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

The focus of this study is to analyze the management of fire protection?s inspection charge in DKI Jakarta Province. Recently, fire disaster is becoming one of urban?s serious problem. This is related with rapid increase of urban population. The synergy system between local government and population nearby is needed to overcome this problem and upgrade fire protection?s inspection service that could be financed from fire protection?s inspection charge.The purpose of this study are to analyze the background of fire protection?s inspection charge, the management of fire protection?s inspection in DKI Jakarta Province based on theory of local tax and charge management by Mc.Master, and also analyze set of problems on fire protection?s inspection charge management.The research?s approach is the quantitative approach, the method data?s collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.The result of this study suggest that there are two arguments of fire protection?s inspection charge. First, providing an encouragement to residents to anticipate fire disaster and second, the need for contributions to DKI Jakarta?s province local own revenue. The management system is not accordance with enforce government rule. The problems on fire protection?s inspection charge are careless of fire protection system, lack of human resources, limited amount of facilities, and also different procedure of payment which is not accordance with government rule."

"Tujuan penelitian ini adalah menghitung potensi penerimaan dan efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru Jakarta Utara Tahun 2008. Variabel-variabel yang digunakan meliputi data produksi ikan, data harga lelang, harga pedoman ikan, dan besarnya tarif retribusi.Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari instansi pemerintah terkait. Adapun data primer dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur (tidak ada kuesioner) terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan ikan.Total potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.095.011.248,03, terdiri dari potensi penerimaan retribusi ikan dari laut Rp 465.000.694,53 dan potensi penerimaan retribusi ikan dari darat sebesar Rp 630,010,553.50. Kontribusi potensi penerimaan retribusi ikan dari darat adalah 57,53%, lebih besar dibandingkan kontribusi ikan dari laut yaitu 42,47%.Efektivitas pemungutan retribusi di TPI Muara Baru adalah sebesar 37,60%, dan merupakan hasil rata-rata efektivitas pemungutan retribusi ikan dari laut sebesar 76,38% dan ikan dari darat sebesar 8,98%. Efektivitas pemungutan retribusi pada tahun 2008 adalah kurang karena masih terdapat 62,40% potensi penerimaan retribusi yang belum berhasil dipungut.Rata-rata total produktivitas realisasi penerimaan retribusi di TPI Muara Baru tahun 2008 sebesar Rp 42.000,01 per ton yang berasal dari ikan dari laut sebesar Rp 72.480,70 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 11.519,32 per ton. Adapun total produktivitas potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan adalah sebesar Rp 40.968,02 per ton yang merupakan rata-rata atas produktivitas ikan dari laut sebesar Rp 69.897,20 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 12.038,84 per ton.

---

The goal of this study is to calculate the revenue potency and the collecting effectivity of fish auction retribution at Muara Baru Fish Auction Place (FAP) North of Jakarta in 2008. Variables of the study are produce of fish data, auction price of fish, fixing price of fish, and amount of retribution tariff.The research design is descriptive research used primary and secondary data. The secondary data is compiled from government related institution and the primary data is collecting from no structure interview (no questioner) to people who related with fish auction.Total of potency of the fish auction retribution revenue at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 1.095.011.248,03, divided by the auction retribution revenue of fish from the sea is amount Rp 465.000.694,53 and the auction retribution revenue of fish from the land is amount Rp 630,010,553.50. The contribution of the retribution revenue potency of fish from the land is bigger than fish from the sea (57,53% : 42,47%).The effectivity of retribution collecting at Muara Baru FAP is 37,60% and it?s average of the effectivity of retribution collecting fish from the sea is 76,38% and fish from the land is 8,98%. The effectivity of retribution collecting in 2008 is low because there is still 62,40% of the revenue potency of retribution that haven?t collecting.The average of total productivity of the retribution revenue realization at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 42.000,01 per ton, supported by fish from the sea is amount 72.480,70 per ton and fish from the land is amount Rp 11.519,32 per ton. Total productivity of the retribution revenue potention is amount Rp 40.968,02 per ton, the average productivity that supported by fish from the sea is amount Rp 69.897,20 per ton and fish from the land is amount Rp 12.038,84 per ton."