Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung Gandum (Tinjauan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK 011/2012). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung dikarenakan adanya lonjakan volume impor yang berpotensi menimbulkan kerugian untuk industri dalam negeri. Kebijakan ini ditetapkan akibat adanya keterlambatan penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI. Penetapan kebijakan ini membuat industri pakan ternak mengalami kenaikan harga bahan baku, karena bahan baku mereka dominan impor. Industri pakan ternak merupakan industri strategi yang seharusnya dibebaskan dari pengenaan bea masuk dan pajak pertambahan nilai.

---

This research describe about evaluation policy of Provisional Safeguard Measures Duty against Wheat Flour Import (Regulation Overview Finance Minister Number 193/PMK 011/2012). This research is a descriptive qualitative analysis. Imposition of Provisional Safeguard Measures Import Duty against Wheat Flour Import because of a surge in the volume of imports that could potentially cause harm to the domestic industry.

This policy was established due to the delay in the investigation conducted by KPPI. This policy setting makes feedmills industry experiencing price increase of raw materials, due to their dominant raw material import. Feedmills industry is an industrial strategy which should be exempt from the imposition of import duties and value added tax."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dengan menggunakan studi kasus pada produsen tepung terigu X. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan PPN atas penyerahan tepung terigu dilimpahkan kepada konsumen (forward shifting). Hal ini dikarenakan permintaan pasar tepung terigu yang inelastis. Rational choice yang diterapkan produsen tepung terigu X adalah membebankan Pajak Masukan yang dinilai tidak material pada unsur Harga Pokok Penjualan. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT In which is immaterial to COGS. Hal ini dilakukan untuk menekan cost of tax compliance apabila dilakukan restitusi terhadap PPN yang lebih bayar. Tindakan ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi menyebabkan dalam Harga Pokok Penjualan tepung terigu masih mengandung unsur PPN. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dapat dirasakan seluruh mata rantai jalur produksi dan distribusi tepung terigu. Produsen diuntungkan dari segi cash flow, dan tidak terganggunya produktivitas tepung terigu. Dibandingkan jika pemerintah memberikan subsidi berupa tepung terigu yang diimpor langsung dari luar negeri.

---

This research discusses implementation on the policy of the Value Added Tax borned by the government on the delivery of wheat flour and wheat import with case study at the producer of wheat flour X. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The Value Added Tax Imposition of the Wheat Flour submission is charged to consumer (forward shifting). This is because the inelasticity of wheat flour market demand. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT Input which is immaterial to Cost Of Good Sold (COGS). This is done to limit cost of tax compliance if restitution is done overpay VAT. This action is legal according to constitution law, but caused wheat flour Cost Of Good Sold (COGS) still contain VAT. The VAT borned by the goverment incentive policy has a role in every production and distribution chain. Producer is having advantage from cash flow and indisturbance wheat flour productivity. Compare with if the government give insentive in form of wheat flour imported from other country."

"Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor hot rolled coil/plate di Indonesia dari republik rakyat Cina, India, federasi Rusia dan Ukrania"

"Tesis ini dimotivasi oleh adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan SK No. 397/KMK.01/2004 tanggal 6 September 2004 yang berisi pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor Carbon Black di Indonesia dari India, Thailand, dan Korea Selatan. Pengenaan BMAD berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SK Menteri Keuangan ini. Akan tetapi, keputusan pengenaan BMAD atas impor carbon black ini mendapat kecaman dari industri ban, yang merupakan industri hilir dari produk carbon black tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap nilai impor carbon black di Indonesia dari India, Thailand, dan Korea Selatan serta dampaknya bagi industri hilir dari carbon black tersebut di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu produk dapat dikategorikan melakukan praktik dumping.Model yang digunakan untuk estimasi dalam penelitian ini adalah dengan variabel impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1), besarnya persentase BMAD yang dikenakan kepada ketiga negara tersebut (AD), dan nilai tukar nominal (NER) dengan menggunakan pendekatan analisis data panel. Dalam analisis data panel, pemilihan model estimasi yang efisien dilakukan melalui uji spesifikasi F-test untuk mengetahui adanya efek individu, kemudian uji Hausmann untuk menentukan Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Dalam penelitian ini, ternyata model yang efisien untuk analisis dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor carbon black di Indonesia adalah Fixed Effect Model.Hasil estimasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1) berpengaruh secara positif terhadap impor carbon black, variabel besarnya persentase BMAD yang dikenakan kepada ketiga negara tersebut (AD) ternyata tidak berpengaruh negatif terhadap impor carbon black, dan variabel nilai tukar nominal (NER) berpengaruh secara positif terhadap impor carbon black.Impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1) berpengaruh positif terhadap impor carbon black tahun ini secara signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Variabel nilai tukar dan negara yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap impor carbon black di Indonesia. Variabel AD (besarnya BMAD) ternyata tidak mampu menurunkan impor carbon black di Indonesia, melainkan menyebabkan meningkatnya impor carbon black di Indonesia. Hal ini disebabkan karena supply yang tersedia tidak mampu memenuhi demand yang ada.Setelah dilakukan penelitian, pengenaan BMAD tidak mampu menurunkan nilai impor carbon black di Indonesia. Maka itu, sebaiknya Menteri Keuangan mencabut SK yang dikeluarkan tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor carbon black dari India, Thailand, dan Korea Selatan ke Indonesia. Selain itu, perlunya Pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada dunia usaha untuk mendirikan perusahaan yang memproduksi carbon black di Indonesia. Kemudahan itu dapat berupa pengucuran kredit dengan bunga rendah dan tidak mempersulit dalam pembuatan izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi carbon black."

"Liberalisasi perdagangan memberikan tantangan besar bagi industri ubin keramik di Indonesia yang menghadapi dominasi produk impor dari negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Vietnam. Untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) pada produk ubin keramik yang berlaku sejak tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap berat dan nilai impor ubin keramik, menggunakan data bulanan periode 2014–2024. Metode Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) dalam kerangka model gravitasi diterapkan untuk menghasilkan estimasi yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BMTP secara signifikan menurunkan berat dan nilai impor ubin keramik dari negara-negara pemasok utama. Namun, dampak signifikan tersebut berkurang secara substansial dalam konteks penerapan penurunan tarif sebesar 2% per tahun, sebagaimana diatur dalam kebijakan tarif BMTP untuk produk ubin keramik di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini memberikan kesempatan bagi produsen lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Namun, untuk mendukung efektivitas kebijakan dalam jangka panjang, diperlukan upaya strategis dari pemerintah, termasuk peningkatan efisiensi produksi dan pemberian insentif energi. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan industri keramik domestik dalam menghadapi persaingan global.

---

Trade liberalization presents significant challenges to Indonesia's ceramic tile industry, which faces domination by imported products from countries such as China, India, and Vietnam. To protect the domestic industry, the Indonesian government implemented the Safeguard Duty (BMTP) on ceramic tile products, effective since 2018. This study aims to analyze the impact of the policy on the weight and value of ceramic tile imports using monthly data from the 2014–2024 period. The Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) method within a gravity model framework was employed to produce accurate estimations. The results indicate that the BMTP policy significantly reduced the weight and value of ceramic tile imports from major supplier countries. However, this significant impact diminished substantially in the context of the gradual tariff reduction of 2% per year, as stipulated in Indonesia's BMTP tariff policy for ceramic tiles. Additionally, the policy provided an opportunity for local producers to enhance their production capacity and competitiveness. Nevertheless, the long-term effectiveness of the policy requires strategic efforts from the government, including improvements in production efficiency and the provision of energy incentives. These measures are crucial to ensuring the sustainability of the domestic ceramic industry in the face of increasingly intense global competition."

"Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan pada impor produk paku. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor paku dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya kerugian serius pada industri dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan implementasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sama dengan tahapan pengenaan bea masuk impor normal, yang membedakan hanyalah tambahan pembayaran pajak beserta dokumen yang dibutuhkan dan kendala yang dialami dalam penerapan ini adalah masalah sosialisasi. Pengawasan dalam kebijakan ini dilakukan oleh tiga instansi yaitu DJBC, BKF dan KPPI. Pencapaian yang telah diperoleh adalah menurunnya jumlah impor paku dan industri dalam negeri mampu memulihkan kerugian. Pengenaan BMTP ini akan lebih lengkap jika didampingi dengan kebijakan lain yang mampu membuat industri paku dalam negeri mampu bersaing dengan industri luar negeri.

---

This thesis analyzes the Implementation of The Imposition of Import Duties Safeguard's Policy Against Nails Import Products. This policy is issued as a nail surging imports from abroad, which caused serious losses to the domestic industry. This thesis uses a qualitative approach and the research purpose is descriptive. The result indicates that the implementation stage of the imposition of import duties safeguard is the same as the implementation stage of the imposition of import duties normally. However, the requirement documents are different. Constraints experienced in the implementation are a matter of socialization to the importers. Monitoring is conducted by DJBC, BKF and KPPI. Achievements that have been obtained are the nail import is significantly decreasing and the domestic industry is able to recover the losses. Imposition of BMTP is considered to be more completed if accompanied by the other policies that can make the domestic nails industries are able to compete with foreign industries."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kapal bagi industri pelayaran nasional untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. Pembahasan berdasarkan latar belakang dikeluarkannya kebijakan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah kebutuhan armada angkutan laut saat ini sedang tinggi, kekurangan armada angkutan laut yang belum bisa dipenuhi kebutuhannya oleh industri galangan kapal nasional, dan demi melaksanakan asas cabotage. Kebijakan ini menghadapi beberapa kendala, yaitu kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait; banyaknya kontrak dengan jangka pendek; kurangnya dukungan pada sektor pembiayaan; banyaknya biaya tambahan dalam mengoperasikan kapal; buruknya kualitas pelabuhan di Indonesia; dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.

---

This thesis discusses the policy of tariff reduction on ships for national shipping industry to improve the competitiveness of the national shipping industry. The discussion is based on the background of policy formulation in the tariff on ships and the obstacles in implementing of the policy. This study is a qualitative descriptive research design. The results stated that background given the public policy of tariff reduction on ships are the need for ships is currently high, lack of ships that can not be fulfilled by a national shipbuilding industry, to implement the cabotage principle consistently, and to carry out Presidential Instruction No. 5 Year 2005 about the National Sailing Industry Empowerment and the Law No. 17 Year 2008 about Shipping Industry. The policy of tariff reduction on ships for the shipping industry faces several obstacles, such as short-term contracts, the problems in the financing sector, additional costs in operating the ships, and the problems in the port of Indonesia."

"Nowadays, International trading has become more opened, because the reduction of tariff barrier and non-tariff barrier. This situation made a competition between nation become more complex. Many countries use dumping strategic to win the international competition. Dumping actually is a normal strategic in trading world. It?s become unfair when it causes injury to domestic industry. Because dumping categorize as Unfair Trade Practices, many countries (members of World Trade Organization/WTO) used anti dumping action to deal with unfair trade practices being carried out by their trading partners.

Researcher?s main concern is in imposition of anti dumping duties. To know how anti dumping duties can protect the domestic industries. Researcher also want to analyze the problems on anti dumping actions that levies to some imported goods that causes injury to domestic industries. Whether the decision is to impose or not to impose an anti dumping duty to that imported goods. The researcher used qualitative approach and use descriptive method to analyze this report.

The result of this research showed that anti dumping duties act can protect the domestic industries and make competitive price in domestic market. The problems when anti dumping duty imposed to some product are: complain from the exporting country because the price of the product in domestic market will be more expensive than before. And Complain from the domestic consumers because it makes goods used by the domestic consumers more costly. If the decision is not to imposed the anti dumping duty with the ?national interest? reason it also a problems because there?s no clear guidance on national interest test in Indonesian anti dumping legislation. This is why the people said that ?anti dumping is a double edge sword?. But whatever the merits of anti dumping, Indonesia should continue to take their national interest into account before levying these duties."