Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara-negara dunia ketiga di kawasan Asia dan Afrika umumnya adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia. Karenanya selain pajak terdapat zakat yang berpotensi menjadi sumber penerimaan negara bagi pembiayaan yang berupa income transfer bagi kalangan tidak mampu. Namun sayangnya, potensi besar ini belum tereksplorasi dengan baik, sehingga di banyak negara berpenduduk mayoritas muslim ini, potensi zakat belum menjadi salah satu solusi yang signifikan dalam mengatasi problema kemiskinan. Problem kemiskinan semakin lama semakin menghebat, apalagi setelah dihantam oleh krisis ekonomi yang sampai dengan saat ini Indonesia belum berhasil bangkit sepenuhnya. Akibat dari krisis ekonomi yang sangat nampak adalah semakin bertambah banyaknya golongan penduduk miskin di Indonesia bila dibandingkan sebelum krisis terjadi. Pengentasan kemiskinan selain menjadi tanggung jawab negara juga merupakan kewajiban moral yang harus ditanggung oleh masyarakat terutama masyarakat dengan tingkat perekonomian yang lebih baik. Salah satu peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk membantu mengentaskan kemiskinan, khususnya bagi yang beragama Islam adalah dengan melaksanakan kewajiban agamanya yakni kewajiban membayar zakat.Di Indonesia, Pengelolaan zakat telah diatur lewat UU. No.38 tahun 1999, serta UU. No. 17 tahun 2000, dimana dalam UU tersebut disebutkan bahawa zakat penghasilan yang disetor kepada lembaga amil/badan amil zakat yang telah disahkan oleh negara berhak menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Lain halnya dengan Indonesia yang baru mengakui zakat penghasilan sebagai pengurang PKP, Malaysia telah selangkah lebih maju dengan menerapkan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak. Langkah kontroversial itupun ternyata membuahkan hasil yang begitu mengagumkan, didukung oleh semangat keimanan dan tekad untuk berubah menjadi lebih baik, Malaysia mengelola dana zakat secara profesional, dan hasilnya bisa dilihat sekarang ini dimana dahulu pada tahun 1957, 50% rakyat Malaysia berada di bawah garis kemiskinan, dan sekarang ini kadar kemiskinan berada pada nilai antara 5%-15%. Mempelajari keberhasilan bukanlah pekerjaan mudah. Lebih-lebih yang dipelajari menyangkut kebijakan negara dan kultur birokrasi. Ini pembicaraan integritas, bagaimana Malaysia merangkum visinya dalam praktek nyata tentang amanah, tanggung jawab, komitmen dan profesionalisme."

"Zakat has an important position In Islam. It becomes religion obligation as well as a function for increasing the prosperity of social life. Through zakat, income of people which has more economic's ability is distributed to the people who have a right to earn. As a result, it creates the equal condition of income, wealth, and social justice in society.For Moslem paying zakat is a must. But in Islam, besides zakat, there are another duties in the wealth which have to pay for. One of them is the obligation for paying income tax as a proof of people's obedience to the leaders and the participation in the development. This condition makes the moslem have to suffer double obligation. In order to minimize an obligation Indonesian government carried out the policy which counted zakat as the nett income deduction regarding the income tax. Different with Indonesia, in Malaysia zakat that had been paid by Moslem can deduct tax obligation as a tax credit of individual income tax. One interesting thing from it's difference is, implementation of this policy does not cause decreasing of tax revenue but increase the revenue both zakat and tax instead.This research studied the possibility of zakat policy implementation as a tax credit of individual income tax in Indonesia based on Malaysia's implementation. It tried to describe the comparation between tax and zakat management in Malaysia and Indonesia, some justification of policy implementation in Indonesia, and the obstacle of policy. This research used qualitative approach with descriptive analysis. Besides, this research can be classified into pure and cross sectional research. The data is collected by field research through depth interview with informans and literatures from articles, books, rules, and other sources.The result of this research shows the possibility of implementation this policy in Indonesia with some justifications. First, this policy can support the government's duty to increase citizen prosperity. Second, it can increase zakat and tax revenue. Third, it can dissappear double obligation burden. Although, there are some obstacles that must be faced to implemente this policy, such as structure of zakat collecting organization, the absence of penalty in zakat law, political will of government, self-internal factor, interreligious problem, and other administration problems."

"Terjadinya dualisme peraturan antara Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Pusat ada pada aturan perlakuan zakat di dalam pajak penghasilan. Muncul beberapa pandangan dari wajib pajak terkait terjadinya dualisme peraturan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak orang pribadi di Provinsi Aceh terkait perlakuan zakat sebagai kredit pajak penghasilan berdasarkan peraturan daerah dan untuk menganalisis alasan belum diterapkannya perlakuan zakat sebagai kredit pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi di Provinsi Aceh belum setuju apabila aturan zakat sebagai kredit pajak penghasilan diterapkan.

---

The dualism regulation between the Provincial Government of Aceh and the Central Government is on the rules of zakat treatment in income tax. There are some views of the taxpayer regarding these dualism. This study aims to analyze the perception of individual taxpayers in the Province of Aceh related to the zakat treatment as income tax credit based on local regulations and to analyze the reasons for not applying zakat treatment as income tax credit. This research uses descriptive quantitative method with data collection through questionnaire and in-depth interview. The result of this research is that based on perception of individual taxpayer in Aceh Province is not yet agree if zakat treatment as income tax credit applied."

"Guna mengikis permasalahan kemiskinan di Indonesia, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan zakat dan perpajakan sebagai dua sumber penerimaan. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar preferensi Wajib Pajak Orang Pribadi atas penerapan zakat sebagai unsur pengurang pajak dalam sistem Pajak Penghasilan. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data secara mix method yang menghasilkan 106 responden yang didapatkan melalui convenience sampling dan 5 narasumber wawancara mendalam. Adapun lokus dari penelitian adalah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyetujui (~60%) atas penerapan zakat sebagai tax relief, dimana dimensi kepuasan atas pelayanan Lembaga zakat memberikan pengaruh positif yang signifikan sedangkan dimensi motivasi menunjukkan hasil sebaliknya. Meskipun tinggi, realisasi dari penggunaan zakat sebagai tax relief masih terbilang kecil disebabkan beberapa hal, seperti risiko pemeriksaan atas status Lebih Bayar, pengurangan pajak yang dirasa kurang memuaskan, serta pemahaman agama yang berkembang di masyarakat terhadap zakat dan pajak. Upaya perbaikan perlu dilakukan secara bersama, khususnya institusi perpajakan dan zakat sebagai ujung tombak atas pengelolaan dua dana tersebut.

---

In order to eradicate the problem of poverty in Indonesia, the government seeks to integrate zakat and taxation as two sources of revenue. The purpose of this research is to find out how big the preferences of individual taxpayers regarding the application of zakat as a tax deduction element in the income tax system. The researcher used a quantitative approach with mixed method data collection which resulted in 106 respondents who were obtained through convenience sampling and 5 in-depth interviews with informants. The site of this research is DKI Jakarta as the capital city of Indonesia, which is predominantly Muslim. The results of this study indicate that the majority of respondents agree (~ 60%) on the application of zakat as a tax relief, where the dimensions of satisfaction with the services of zakat institutions have a significant positive effect while the dimensions of motivation show the opposite result. Meanwhile, the realization of the use of zakat as a tax relief is still relatively small due to several things, such as the risk of due diligence by tax office to overpayment status, tax deductions that are considered unsatisfactory, and religious understanding in society towards zakat and taxes. Improvement efforts need to be carried out together, especially taxation and zakat institutions as the spearheads of the management of the two funds."

"Adanya dua kewajiban pembayaran pajak dan zakat menimbulkan isu ketidakadilan bagi masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. Namun, hal tersebut dinilai kurang tepat karena di Indonesia pembayaran zakat masih bersifat sukarela dan belum ada mandatory dari negara, walaupun terdapat BAZNAS sebagai salah satu badan pengelola zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Meskipun begitu, seiring berjalannya waktu, kebijakan existing, yaitu zakat sebagai tax deduction masih kurang dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prospek alternatif kebijakan Pajak Penghasilan atas Zakat Profesi dalam perspektif tax relief bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengadopsi paradigma post-positivisme dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif kebijakan zakat sebagai tax credit yang telah diusulkan sejak lama oleh berbagai pihak ini diyakini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi beban masyarakat, khususnya dalam menjalankan kedua kewajibannya, yaitu pajak dan zakat. Dengan begitu, alternatif kebijakan zakat sebagai tax credit diyakini memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan muzakki atau Wajib Zakat maupun Wajib Pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan zakat dan pajak di Indonesia. Namun, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan kedepannya dalam mendukung dan menunjang keberlangsungan penerapan alternatif kebijakan zakat sebagai tax credit. Hal-hal tersebut disebut sebagai prakondisi-prakondisi yang harus diperbaiki dan dipenuhi agar penerapan alternatif kebijakan zakat sebagai tax credit ini dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yaitu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib zakat secara maksimal.

---

The existence of two obligations to pay taxes and zakat raises issues of injustice for Muslim communities, especially in Indonesia. However, this is considered inappropriate because in Indonesia zakat payments are still voluntary and there is no mandate from the state, even though there is BAZNAS as one of the official zakat management institutions established by the government. However, as time goes by, the benefits of the existing policy, namely zakat as a tax deduction, are still lacking. Therefore, the aim of this research is to analyze the prospects for alternative Income Tax on Income Zakat policy from the perspective of tax relief for Individual Taxpayers. This research uses a qualitative approach and adopts a post-positivism paradigm with data collection techniques from literature studies and field studies through in depth interviews. The research results show that the alternative policy of zakat as a tax credit, which has been proposed for a long time by various parties, is believed to be able to have a more significant impact in reducing the burden on society, especially in carrying out its two obligations, namely taxes and zakat. In this way, the alternative policy of zakat as a tax credit is believed to have the potential to increase compliance with muzakki or Zakatpayers and Taxpayers, which in the end can increase zakat and tax revenues in Indonesia. However, there are things that need to be prepared in the future to support the implementation of alternative zakat policies as tax credits. These things are referred to as preconditions that must be corrected and fulfilled so that the implementation of the alternative zakat as a tax credit policy can run effectively and efficiently in achieving the goal of maximally increasing taxpayers and zakatpayers compliance."