Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dalam penerimaan negara ternyata cukup penting. Hal ini terlihat dari sejarah kebijakan cukai di Indonesia yang sudah ada semenjak zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda Cukai etil alkohol diatur dalam Ordonantie Cukai Alkohol Sulingan Stbl. I895 No. 90 dan 92, Kebijakan ini akhirnya tetap berlaku setelah Indonesia merdeka, sampai akhirnya lahir UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang didalamnya juga diatur secara lebih baik tentang cukai etil alkohol tersebut. Permasalahannya adalah walaupun jumlah penerimaan negara dari cukai etil alkohol ini tidak sebesar kontribusi yang diberikan oleh cukai tembakau, namun peningkatan penerimaannya cukup tinggi, hanya saja diakui bahwa peningkatan penerimaan itu belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang muncul adalah sebagaimana sebenarnya proses implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dapat dilakukan dan seberapa besar kontribusinya pada peningkatan penerimaan negara. Secara teoritis pencapaian target penerimaan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol bisa dilakukan apabila implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut bisa berjalan dengan baik. Namun berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa proses implementasi kebijakan tersebut belum bisa berlangsung secara baik. Hal ini terbukti dari beberapa kendala yang ditemui seperti proses komunikasi, sumber daya yang kurang, sikap aparat yang masih belum terlalu positif dan struktur birokrasi yang dipandang belum terlalu mendukung. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa langkah positif dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan cukai etil alkohol tersebut seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan pada level operasional. Kemudian juga sangat perlu diperhatikan persoalan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bentuk birokrasi yang tidak terlalu tersentralisir sehingga dengan demikian tingkat fleksibilitas pelaksanaan tugas akan menjadi tinggi."

"Penelitian ini membahas evaluasi perubahan kebijakan pungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol. Penelitian ini meneliti tentang evaluasi perubahan kebijakan PPnBM dan cukai atas MMEA dengan menggunakan empat kriteria yaitu biaya pemungutan pajak, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, kesederhanaan dan kewajaran penerimaan bagi pemerintah. Pertanyaan penelitian ini yaitu apa yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan atas PPnBM dan cukai atas MMEA dan bagaimana evaluasi perubahan kebijakan pemungutan PPnBM dan Cukai atas MMEA ditinjau dari prinsip pajak ideal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak ada perubahan biaya administrasi atau biaya kepatuhan pajak. Kenaikan tarif cukai atas MMEA membuat beberapa pabrik MMEA tutup dan peningkatan mutu MMEA dari produsen yang berhasil bertahan.. Pengadministrasian pemungutan cukai menjadi lebih sederhana dan dapat memprediksi jumlah penerimaannya.

---

This research discusses the evaluation of of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage. The research is about evaluation of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage by using four criterias which are economy in collection, economic growth and efficiency, simplicity and appropiate government revenue.

The research questions are what is the background of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage and how does the evaluation of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage with good tax policy principle. The study was descriptive qualitative research. This research used qualitative method.

The results of the research are no differences of the administrative cost and the complaince cost after the policy applied. The increase of excise rate cause some factory shut down and increase the quality of ethyl alcohol beverage. Administration of collecting excises are more simple than before. Using specific rate in excise lead to predictable revenues."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai Startegi Pencegahan Penyelundupan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) Golongan C oleh DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Penulis membahas hal tersebut dikarenakan maraknya terjadi penyelundupan di beberapa tahun terakhir ini tanpa adannya pencegahan khusus dalam menangani permasalahan tersebut. Kemudian disini penulis melihat dengan lingkup rational choice theory, tentang bagaimana pelaku melihat keuntungan dari suatu tindakan penyelundupan MMEA Golongan C hingga mempertimbangkan keuntungan ketika melakukan penyelundupan. Dibantu dengan konsep pencegahan situational crime prevention yang dapat digunakan untuk merubah sudut pandang pelaku penyelundupan untuk tidak bisa melihat adannya keuntungan yang didapatkan dari aksi menyelundupakan MMEA. Serta environmental crime yang intinya adalah memberikan dukungan atau mengusulkan pengawasan secara internal dan ekternal yang lebih baik. Sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi tentang strategi pencegahan pada kasus penyelundupan MMEA Golongan C. Seperti rekomendasi bahwa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu meningkatkan sarana dan prasarana strategi pencegahan penyelundupan MMEA Golongan C dengan sistem penjagaan di wilayah perbatasan dan kerja sama dengan berbagai lembaga yang saling terkait."

"Skripsi ini membahas kebijakan pelekatan pita cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol Buatan Dalam Negeri. Penelitian ini meneliti adanya perubahan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari pembayaran cukai ke pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menimbulkan kendala bagi pelaku usaha. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pita cukai mempermudah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal mengawasi Minuman Mengandung Etil Alkohol buatan dalam negeri beredar di masyarakat karena adanya instrumen pita cukai. akan tetapi masih banyak yang harus diperbaiki seperti kendala waktu untuk pemesanan pita cukai sampai cara pelekatan pita cukai pada produk Minuman Mengandung Etil Alkohol dan dokumen cukai yang terlalu banyak yang dirasakan oleh pelaku usaha. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai sebaiknya melakukan evaluasi penyempurnaan dalam hal waktu untuk pemesanan pita cukai dan perbaikan bentuk fisik pita cukai agar mudah dilekatkan.

---

This thesis discusses the Analysis of Policy Agglutinating Stamp Excise of Esen Drink Ethyl Alcohol in Internal Country. the research is changes System from excise payment to Agglutinate stamp excise by the Directorate Customs and Excise. This Policy raises a contra from the business in its implementation. The study was a descriptive qualitative research. The results of this study indicate that the implementation of stamp excise is easy of control ethyl alcohol beverage circulated inhabitants but there was still much to be improved as time constraints for booking bands until the excise tax stamp means agglutinating to products Ethyl Alcohol Beverage and documents that are too much. From this research, the authors give advice to the Directorate General of Customs should evaluate improvements in terms of time to order the stamp excise and repair the physical shape to be easily attached to the stamp tax."

"Kebijakan cukai terhadap hasil tembakau merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan tersebut berupa pengenaan tarif cukai bagi setiap hasil tembakau berdasarkan harga jual ecerannya. Pemerintah memberlakukan kebijakan cukai terhadap hasil tembakau dalam upaya mencapai target penerimaan negara dalam suatu periode tertentu. Kebijakan ini ditempuh mengingat potensi produksi dan konsumsi hasil tembakau memberikan peluang yang besar untuk dijadikan salah satu penerimaan negara dari sektor pajak. Produk hasil tembakau yang menghasilkan sumbangan penerimaan negara yang besar diantaranya adalah sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret putih mesin (5PM). Produk tersebut dihasilkan aleh pabrik rokok yang memiliki skala produksi yang berbeda-beda yaitu skala besar, menengah dan kecil. Dalam merumuskan kebijakan cukai hasil tembakau harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu tarif, harga jual eceran dan produksi hasil tembakau. Tujuan kebijakan pemerintah dibidang cukai khususnya hasil tembakau adalah menjamin keamanan penerimaan cukai hasil tembakau, mengontrol dan membatasi tingkat konsumsi hasil tembakau, menciptakan keadilan, iklim berusaha yang sehat dan membina seluruh pabrik hasil tembakau. Untuk itu tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang timbul akibat penetapan tarif cukai dan harga jual eceran minimum berdasarkan jenis hasil tembakau dan skala produksi industri rokok. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai terhadap konsumsi rokok SKI, SKM dan SPM, untuk mengetahui apakah pengaruh diantara variabel harga dan pendapatan terhadap konsumsi rokok SKT, SKM, dan SPM memiliki sensitivitas yang sama, untuk mengetahui pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi rokok SKT, SKM, dan SPM. Pengujian dilakukan dengan menggabungkan data time series dan data antar komoditi (cross section) atau dengan metode Pooled data. Sebelum dilakukan pengujian,terlebih dahulu dilakukan pemilihan model persamaan yang terbaik disertai pengembangan model dengan struktur fixed effect dan seemingly Unrelated Regression (SUR). Hasil pengujian diperoleh bahwa terdapat perbedaan pengaruh atau efek variabel bebas dari tiap-tiap individu jenis rokok terhadap permintaan rokok. Pola masyarakat daiam mengkonsurnsi rokok dipengaruhi oleh variabel harga rokok dan pendapatan. Dari hasil pengujian juga diperoleh permintaan rokok SKT, SKM, dan SPM bersifat inelastis. Oleh karena itu mengingat potensi penerimaan negara dari cukai rokok cukup besar maka kebijakan pemerintah dalam penetapan tarif cukai harus benar-benar mernperhatikan aspek perubahan pola konsumsi rokok bagi masyarakat serta keberlangsungan produksi rokok."

"Untuk menggenjot penerimaan cukai sebagai upaya untuk mencapai tanget penerimaan cukai yang diamanatkan oleh APBN, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menfokuskan pada kebijakan cukai hasil tembakau. Kebljakan cukai hasil tembakau terdiri dari dua variabel yaitu variabel tarif cukai dan variabel harga jual eceran yang secara bersama-sama menjadi variabel Beban Cukai.Namun demikian pemerintah juga harus cermat dalam menerapkan kebijakan cukai hasil tembakau jangan sampai penurunan produksi yang diakibatkan oleh kenaikan beban cukai justru akan menurunkan juga penerimaan cukai secara keseluruhan.Penulis ingin menganalisa apakah kebijakan cukai hasil ternbakau yang mengenakan tarif cukai SKT, SKM, dan SKT tersebut berpengaruh terhadap penurunan produksi hasii tembakau jenis Sigaret Putih Mesin. Jangan sampai kebijakan menaikkan tarif cukai justru akan menurunkan penerimaan cukai terutama dari rokok jenis SPM karena bagaimanapun juga penerimaan cukai masih dibutuhkan oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan negara.Tujuan dari penelitian ini adalah:1. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai terhadap harga rokok.2. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai SPM terhadap produksi Sigaret Putih Mesin (SPM).3. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai SKM terhadap produksi Sigaret Putih Mesin (SPM).4. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai SKT terhadap produksi Sigaret Putih Mesin (SPM)."

"Penelitian ini ingin mengetahui apakah pengaruh struktur tarif cukai spesifik, selain besaran tarif cukai dan sistem cukai yang digunakan, dapat mengurangi konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara. Lebih jauh lagi, penulis ingin mengetahui apakah pengaruh simplifikasi (penyederhanaan) struktur tarif lebih besar dalam meningkatkan harga rokok, mengurangi konsumsi rokok, serta meningkatkan penerimaan negara dibandingkan pengaruh kenaikan tarif biasa. Beberapa model estimasi terhadap data unbalanced dan subbalanced panel yaitu random effect maximum likelihood estimator (MLE) dan model PCSE (panel corrected standard error) digunakan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simplifikasi struktur tarif cukai spesifik memiliki pengaruh yang lebih besar dalam meningkatkan harga rokok, mengurangi konsumsi, dan meningkatkan penerimaan, dibandingkan pengaruh akibat kenaikan tarif biasa. Pengaruh simplifikasi struktur tarif paling besar terjadi pada jenis hasil tembakau dari pengusaha besar (Golongan I) dan produk rokok Sigaret Putih Mesin (SPM). Selain itu ditemukan juga bahwa kenaikan cukai tidak seluruhnya ditransfer ke konsumen melainkan sebagian ditanggung produsen.

---

This thesis estimates the impact of specific excise rate structure on cigarette consumption and government revenue. In addition to that, this study compares the impact of retructuring cigarette specific excise on cigarette price, consumption and government revenue, with the impact of regularly increase on the excise rate. Several estimation models using unbalanced and subbalanced panel data, random effect MLE and PCSEs, are used to estimate the impact.

The results indicate that restructuring cigarette specific excise rate has a greater impact than regular increased excise rate on raising cigarette prices, reducing consumption, and increasing government revenue. The greatest impact can be seen in cigarette produced by large companies and Sigaret Putih Mesin-type of cigarette. The result also suggests that cigarette excise taxes are under-shifted to consumers and producers bear some of the tax burden."