Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tax as one of revenue of the country has a strategic role in funding the government operation: whether routine or development funding. As for regulator it could be used 1w the government as an accelerator of economic development by giving a conclusive stimulus for effort field.

Tax as an obligation of citizen to the state, which could be forced by law generating, contain in the implementation. The contrary generated in the form of the effort that done by the taxpayer to keep minimizes the tax payment. The contrary of the taxpayer on the tax collection is caused by the nature of the tax that does not have direct impact to the party who spend the cost.

The tax planning is an initial stage of tax management that is integrated part of the strategic management of the entire company. Therefore that will be necessary if the tax planning conducted has the contribution to determine the success of strategic management made by the company.

Income tax-article 21 is one of direct taxes that the third party conducts the collection by deducting the obliged or paid amount. The employer shall account, deduct, and report the amount of the deducted tax.

In this thesis, writer discusses the planning of income tax article 21 that conducted by PT. XYZ. The planning of income tax article 21 conducted is to minimize the tax burden especially corporate income tax as minimum as possible.

The main problem of the research could be formulated as: How PT. XYZ conducting the planning of income tax article 21 so that the main objective of the planning which is to minimize tax burden could be obtained and to avoid the wasting of the company's resources optimally caused by administrative sanction in the form of fine, interests, or the tax increase and criminal sanction.

The objective of this thesis writing was to explain the terms of taxation law affected and to find out whether tax planning could minimize the amount of tax burden that should be paid by PT. XYZ.

Writing method of the thesis is descriptive analyze, which is, by description the existing data then analyzing them to resolve the main problem of the research.

At the end, conclusion and suggestion will be given. Conclusion contains whether the tax planning that conducted by PT. XYZ has already accord to the terms of affecting tax and reach the objective of the planning itself and the suggestions contains a thought contribution from writer for the implementation of tax planning in PT. XYZ to be better and more effective."

"Perumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa fiskus menduga ada kerugian negara akibat transaksi transfer pricing pada PT "X" sehingga kemudian dilakukan koreksi terhadap perhitungan PPh. Badan atas tahun pajak 2000; Upayaupaya apakah yang dilakukan oleh PT "X" dalam menanggapi koreksi fiskus atas sengketa transfer pricing pada tahun pajak 2000 tersebut; Hal-hal apa yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh Pengadilan Pajak terhadap sengketa transfer pricing antara PT "X" selaku Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan menganalisa : (a) Jalannya proses pemeriksaan pajak di PT "X" oleh fiskus, dimana pada akhirnya fiskus berkesimpulan bahwa telah terjadi transfer pricing di PT "X" dengan cara transaksi pembelian barang jadi oleh Wajib Pajak, dimana harga jual produk AQ yang dibeli oleh PT "X" (Wajib Pajak) dari perusahaan afiliasinya itu jauh lebih besar dibandingkan jika Wajib Pajak memproduksinya sendiri; (b) Upaya-upaya yang dilakukan PT "X" dan data serta dokumen apa saja yang dijadikan dasar pembuktian oleh PT "X" dalam upaya membuktikan bahwa dugaan terjadi transfer pricing tersebut tidak benar; (c) Dasar pengambilan keputusan oleh Pengadilan Pajak atas kasus transfer pricing tersebut oleh Pengadilan Pajak.Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, juga dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer.Kesimpulan dari penelitian ini antara lain (a) Proses pemeriksaan pajak di PT "X" oleh fiskus cukup lengkap sehingga akhirnya fiskus berkesimpulan bahwa telah terjadi transfer pricing di PT "X" sebesar Rp 24.891.601.275, (b) PT. "X" berpendapat bahwa sebesar Rp 24.891.601.275 bukan merupakan transfer pricing karena prosentase laba kotor yang dinikmati oleh kedua perusahaan baik PT "X" dengan perusahaan afiliasinya, berada pada kisaran yang sama yaitu antara 32% dan 33%, (c) Dasar pengambilan keputusan atas kasus transfer pricing yang diterapkan oleh Pengadilan Pajak adalah berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Kuasa Hukum pemohon banding serta keterangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terbanding tidak memperhitungkan unsur diskon sebesar Rp 9.895.729.298 dan unsur PPn BM dalam menghitung pembelian barang jadi, sehingga penghitungan pembelian barang jadi menurut Majelis adalah sebesar Rp 304.138.625.152, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif terbanding atas pembelian barang jadi sebesar Rp 24.891.601.275 tidak dapat dipertahankan.

---

The problem scopes o f this research Why did indicated the loss which got by this country as a negative impacts from transfer pricing done by PT "X" ?; how much the profit which got by the company as a impact from transfer pricing management to the it's affiliate companies ?; and how the basic o f decision making done by the Tax Courts toward transfer pricing cases between PT "X" as a Tax Subject with Dirjen Pajak.The purpose o f this research are to know how much a disadvantage which got by the counhy as a negative impacts from transfer pricing practices done by PT "X" to know how much the benefit which got by the PT "X" as a impact from transfer pricing managements with the affiliate companies; The basic o f decision making by the Tax Courts toward transfer pricing cases between PT "X" as a Tax Subject and Dirjen Pajak. The type o f research is descriptive and the data collecting techniques is use library studies to get secondary data, and use interview to get primary data.The results o f this research are: (a) there is a transfer pricing activities in PT "X". There is a gap o f tax value between tax stated by the Dirjen pajak with tax which re-counted by the PT "X ", so this country fe lt a loss as a impact o f transfer pricing by the PT "X " is Rp 24.891.601.275, (b) The PT "X" Rp 24.891.601.275 is not transfer pricing, because bruto profit prossentace betweeen PT "X " and affiliate companies arround 32% and 33%, (c) The basic o f decision making is depends on the results o f investigates in courts with the proofs. Then the basic o f decision making are based on the Courts Investigation showed by the Lawyer o f PT "X" and the explanation o f the proof, the courts have conclusion i f Dirjen Pajak uncalculated Rp 9.895.729.298 as discount and PPnBM in calculated buying on finished product, so in calculated buying on finished product by the court Rp 304.138.625.15, and the court o f conclusion is Rp 24.891.601.275 as buying on finished product is not transfer pricing."

"Penerimaan pajak memegang peranan yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri mengalami kenaikan secara terus menerus, bahkan tahun 1999/2000 mencapai 77,61%. Penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Apabila dibandingkan dengan penerimaan dan Pajak Penghasilan (PPh), maka penerimaan dari PPN memang kalah besar, tetapi penerimaan dari PPN mengalami kenaikan terus-menerus bahkan disaat krisis. Sementara itu penerimaan dari PPh mengalami penurunan saat krisis melanda Indonesia.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis Pajak tidak langsung yang dalam pemungutannya melibatkan pihak ketiga sebagai pemungut. Bukti pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah Faktur Pajak. Oleh karena itu, Faktur Pajak merupakan bukti penting dalam mekanisme PPN. Namun, masih dijumpai adanya Faktur Pajak Fiktif dalam sistem perpajakan Indonesia. Tesis ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis perlakuan perpajakan terhadap Faktur pajak Fiktif. Untuk mencapai tujuan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan studi kasus pada PT"X".Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran modus operandi Faktur Pajak Fiktif yang diduga melibatkan PT "X". Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat tanggung jawab renteng artinya pengguna Faktur Pajak ikut bertanggung jawab terhadap keabsahan Faktur Pajak yang diterbitkan penerbit. Hal tersebut menyebabkan baik penerbit maupun pengguna dapat dianggap melakukan tidak pidana perpajakan dan menanggung semua risikonya, jika Faktur Pajak yang ada ternyata bermasalah atau fiktif Hal itulah yang dianggap tidak adil karena ada kemungkinan pengguna merupakan korban dari sindikat Faktur Pajak Fiktif, sehingga yang bersangkutan mengalami dua kali kerugian.Saran yang diberikan adalah menjalin kerjasama yang baik antara KPP pengguna dan KPP penerbit. Selain itu hares dimungkinkan dalam Undang-undang untuk mengarahkan pengamatan, pemeriksaan, dan penyidikan lebih kepada penerbit dan mengetatkan seleksi permohonan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga semua kecurangan dapat dideteksi lebih cepat."

"Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memperkenalkan pembiayaan Sale and Leaseback sebagai salah satu alternatif dalam menyusun strategi pembiayaan investasi baru pada perusahaan properti. Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pembiayaan tersebut dibandingkan pembiayaan konvensional dengan hutang dan ekuitas, maka penulis menggunakan analisa secara kuantitatif dan kualitatif. Analisa kuantitatif mengukur secara finansial melalui perbandingan biaya sumber dana, dengan metode IRR untuk menghitung biaya sumber dana sale and leaseback dan WACC untuk menghitung biaya sumber dana hutang dan ekuitas. Sedangkan analisa kualitatif meninjau pada faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi pemilihan alternatif pembiayaan. Hasil perhitungan dalam skripsi ini menyatakan bahwa biaya sumber dana sale and leaseback lebih mahal dibandingkan dengan biaya sumber dana hutang dan ekuitas dengan kriteria biaya sumber dana ekuitas berdasarkan rata-rata ROE, DPS & growth dan proyeksi IRR proyek investasi barn. Namun lebih murah apabila menggunakan kriteria biaya sumber dana ekuitas berdasarkan IRR industri properti Jakarta. Apabila hanya pertimbangan finansial saja yang digunakan dalam menentukan pembiayaan investasi, maka alternatif pembiayaan hutang dan ekuitas lebih baik digunakan sehubungan dengan kasus pada skripsi ini karena lebih murah. Analisa kualitatif memberikan penjelasan bahwa ada beberapa hal yang menjadi keunggulan pembiayaan sale and leaseback. Salah satu manfaatnya yaitu perusahaan dapat memanfaatkan aset properti yang dimilikinya untuk memperoleh modal kerja yang dapat digunakan untuk investasi pada bisnis properti yang baru. Secara singkat, skripsi ini memberi kesimpulan bahwa dalam memilih pola pembiayaan investasi barn, perusahaan perlu mempertimbangkan banyak hal. Tidak saja secara kuantitatif melainkan juga secara kualitatif, terutama jika hasil perhitungan menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu besar. Sehingga alternatif yang dipilih dapat digunakan secara efektif dan memberikan keuntungan yang optimal bagi perusahaan. Pembiayaan sale and leaseback secara ratarata lebih mahal dibanding pembiayaan hutang dan ekuitas, namun memberikan keuntungan kualitatif dengan tersedianya modal kerja bagi perusahaan."

"Tujuan penelitian mengenai penerapan kebijakan transfer pricing atas transaksi intercompany yang terjadi di PT.X dan masalah yang timbul sehubungan dengan kebijakan transfer pricing tersebut. Analisis difokuskan pada jenis transaksi seperti transfer asset, biaya administrasi dan umum, pinjaman dari pemegang saham dan jasa manajemen. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kulitatif deskriptif. Teknik pengolahan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan melalui wawancara dengan informan yang disertai dengan memperbandingkan data yang ada dari tahun sebelumnya. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan transfer pricing atas transaksi intercompany telah memberikan upaya efisiensi terhadap beban pajak pada PT.X.

---

Purpose of this research is to analyze application of transfer pricing policies of inter-company transactions that occurred in PT.X and problems that arise relate to transfer pricing policy. Analysis focused on types of transaction such as transfer of assets, general administrative expenses, loans from shareholders, and management fee. This research used qualitative descriptive. Data processing techniques through study of literature, field studies perform nterviews with informants, along with existing data to compare from the prior year. This research can be concluded that transfer pricing policy of inter-company transactions have given efficiency efforts of the tax burdens on PT.X."

"Sebagai Salah satu sumber pendapatan Daerah, eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di era otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataannya, kontribusi BUMD terhadap PAD masih belum optimal. Bahkan, banyak BUMD di beberapa Daerah yang merugi dan justru menjadi beban Pemerintah Daerah yang bersangkutan.Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sesuai amanat peraturan perundang-undangan, juga terus mengembangkan BUMD, dimana salah satu tujuannya adalah memperoleh keuntungan agar dapat meningkatkan PAD, disamping menyediakan pelayanan yang baik dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu BUMD tersebut adalah PD Pembangunan Sarana Jaya yang pada awalnya bergerak di bidang penyediaan lahan (land banking), yang merupakan kegiatan bisnis hulu sektor properti. Kemudian perusahaan mengembangkan kegiatan usahnya ke arah hilir dengan bisnis intinya seperti penyewaan gedung, pembangunan perumahan, bangunan umum dan kawasan industri berikut prasarana, sarana dan fasilitas Iainnya.Kondisi yang dialami oleh PD Pembangunan Sarana Jaya tidak berbeda jauh dengan kondisi BUMD pada umumnya. Pengembangan dan perencanaan dilakukan tanpa memperhitungkan aspek profesionalisme dan dalam pengelolaan sangat kental nuansa birokratisnya. Beberapa kelemahan yang menonjol pada PD Pernbangunan Sarana Jaya antara lain aspek keuangan yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang rendah, sumberdaya manusia yang tidak memiliki kompetensi bisnis seperti yang diharapkan, produktivitas perusahaan yang kurang menggembirakan, struktur organisasi yang cenderung gemuk sehingga tidak efektif dan efisien, serta pemasaran produk yang tidak digarap dengan baik. Disamping itu, kontrol yang dilakukan Pemda sangat ketat. Padahal mereka belum tentu memiliki intuisi bisnis seperti yang diharapkan.Implikasinya, PD Pembangunan Sarana Jaya sulit memenuhi efisiensi, bergerak secara kreatif dan inovatif, serta sukar mengimbangi dinamika lingkungan eksternal yang berkembang dengan cepat dan sarat dengan persaingan.Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, Serta strategi pemberdayaan yang tepat bagi PD Pembangunan Sarana dalam mengemban fungsi dan perannya sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian Daerah dan sumber PAD.Secara lebih rinci, dalam membahas upaya pemberdayaan perusahaan properti (PD Pembangunan Sarana Jaya) sebagai Salah satu sumber pendapatan Daerah, penulis menggunakan kerangka yang tersusun secara sistematis. Pembahasan dimulai dari visi dan misi perusahaan, permasalahan pokok yang dihadapi pemsahaan dalam mengemban misinya. Kemudian berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal akan diperoleh kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya berdasarkan analisis tersebut penelitian dilanjutkan untuk menganalisis daya tarik industri (industrial attractiveness) dan kekuatan bisnis (business strength) yang akan menghasilkan beberapa faktor kunci sukses (key success factor). Kemudian untuk mengetahui posisi bersaing perusahaan dalam matriks GE, digunakan metode expert choice. Setelah diketahui posisi bersaing perusahaan, maka akan didapat beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Langkah berikutnya adalah merumuskan strategi tingkat perusahaan (corporate Ievel), strategi fungsional (functional level) dan berbagai kebijakan yang mendukung agar strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, fungsi pemasaran, organisasi dan manajemen, produksi merupakan kekuatan bisnis PD Pembangunan Sarana Jaya, dan perusahaan memiliki daya industri yang tinggi. Namun, perusahaan tidak dapat mengeksploitasi kekuatan bisnis dan memanfaatkan peluang bisnis karena intervensi yang dominan dari Pemda (shareholder) dalam mengelola perusahaan. Penulis memformulasikan bebarapa strategi, baik pada tingkat pemsahaan (corporate Ievel) maupun strategi-strategi fungsional (functional level), untuk memberdayakan unit-unit usaha yang terdapat pada PD Pembangunan Sarana Jaya, yaitu strategi bidang pemasaran, strategi bidang keuangan, strategi bidang produksi, strategi pengembangan SDM, strategi pengembangan organisasi.Untuk mendukung berbagai strategi yang telah dirumuskan sebagai upaya pembenahan atas kondisi perusahaan saat ini, penulis menyarankan perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang merupakan petunjuk untuk mengarahkan keputusan-keputusan dan aksi para manajer dan bawahan dalam hal mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa prosedur untuk beroperasi standar (standard operating procedures) yang akan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas manajerial. Disamping itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan BUMD (terutama yang mengatur Bentuk, Badan Hukum, Tujuan dan Misi BUMD) sebagai amanat UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Perlu diciptakan iklim good corporate governance di dalam pengelolaan PD Pembangunan Sarana Jaya, yang ditandai dengan berfungsinya secara efektif organ-organ vital perusahaan seperti RUPS, Komisaris, dan Direksi."

"Leasing merupakan suatu alternatif sistem pembiayaan yang banyak digunakan saat ini. Leasing memang memiliki banyak persamaan dengan sewa-menyewa, namun ada ciri tertentu dari leasing yang tidak dimiliki oleh sewa-menyewa Ciri tersebut adalah adanya hak opsi yang dimiliki oleh lessee di akhir periode lease untuk memperpanjang kontrak atau membeli aktiva yang di-lease serta adanya kesepakatan nilai sisa aktiva antara lessee dan lessor di akhir periode lease. Perbedaan lain yang juga penting untuk membedakan lease dan sewa-menyewa adalah bahwa lease biasanya dilakukan untuk barang-barang yang memiliki nilai produktif atau barang modal sedangkan sewa-menyewa dapat dilakukan terhadap barang produktif dan konsumtif Dalam skripsi ini, alternatif leasing yang telah digunakan PT Garuda Indonesia dibandingkan alternatif pembelian. Untuk pembelian ini diasumsikan Garuda akan meminjam dana sebesar yang dibutuhkannya untuk membeli pesawat-pesawat tersebut dari konsorsium beberapa bank dengan jangka waktu pengembalian 10 tahun dan tingkat bunga 9% per tahun dan pembayaran cicilan pinjaman berikut bunganya akan dilakukan dengan sistem anuitas setiap 6 bulan. Perbandingan ini dilakukan dengan melihat rasio-rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan, dengan investasi dan Earning per Share (EPS). Dari laporan keuangan yang diperoleh dari PT Garuda Indonesia cq bagian akuntansi, dihitung rasio profitabilitas untuk alternatif lease yang telah digunakan Garuda. Kemudian berdasarkan laporan keuangan aktual tersebut disusun laporan keuangan hipotetis yaitu bila Garuda menggunakan alternatif bell. Dan laporan keuangan hipotetis ini kemudian dihitung juga rasio profitabilitasnya. Analisa ini dilakukan pada 8 pesawat Boeing 737-300 yang di-lease Garuda dari International Lease and Finance Corporation (ILFC). Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa alternatif lease memberikan dampak yang relatif baik terhadap rasio-rasio yang menggunakan net income dalam perhitungannya. Sedangkan pembelian menunjukkan rasio profitabilita yang lebih baik dengan gross dan operating income dalam perhitunganya. Hal ini disebabkan karena sekalipun gross dan operating income yang dihasilkan alternatif bell lebih time namun net income-nya menurun karena timbulnya biaya bunga yang cukup tinggi ditambah kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan nilai kewajiban akibat perubahan nilai tukar."

"Thin Capitalization adalah kecenderungan wajib pajak untuk menggunakan instrumen hutang dari modal investasi tambahan atau pembiayaan untuk perusahaan sebagai bagian dari perencanaan pajak (perencanaan pajak) itu. Bunga atas hutang (biaya bunga) dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak, sedangkan bunga atas modal (dividen) tidak dikurangkan dari penghasilan kena pajak (beban non-deductible). Sehubungan dengan masalah ini, beberapa negara secara tegas membatasi praktik tipis-kapitalisasi dalam regulasi dan sistem perpajakan. Indonesia adalah sebuah negara yang berpartisipasi termasuk membatasi, tapi peraturan belum ditegakkan secara efektif. Sehubungan dengan thin capitalization, koreksi fiskal merupakan langkah penting. Penulis merekomendasikan agar Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan baru mengenai rasio antara hutang dan ekuitas (DER), mengingat potensi besar tipispraktek kapitalisasi dilakukan oleh perusahaan multinasional.

---

Thin capitalization is the tendency of taxpayers to use debt instruments of the capital in additional investment or financing for his company as part of tax planning (tax planning) it. Interest on debt (interest expense) can be offset against taxable income, while interest on capital (dividends) are not deductible from taxable income (non-deductible expense).

In connection with this problem, some countries expressly restrict the practice of thin-capitalization in the regulation and taxation system. Indonesia is a country participating including restricting, but regulations have not been effectively enforced. In relation to the thin capitalization, fiscal correction is an important step to determine the actual income of the taxpayer who has a special relationship.

The author recommends that the Minister of Finance to issue a new regulation regarding the ratio between debt and equity (DER), considering the large potential of thin-capitalization practices done by multinationals."