Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ditinjau dari kondisi wilayah pemungutannya dan karakteristik pajaknya, Pajak Hiburan (PHi) rnerupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial sebagai sumber PAD Propinsi DKI Jakarta, namun perkembangan penerimaannya relatif belum menunjukan hasil yang menggembirakan, karena jika dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak daerah lainnya yang dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi DKI Jakarta, seperti PKB, BBN-KB, PHR, dan Pajak Reklame, penerimaan Pajak Hiburan menempati urutan yang terakhir dengan trend penerimaan yang cenderung tidak stabil. Kontribusi yang diberikan PHi terhadap PAD selama enam tahun terakhir tercatat rata-rata hanya sebesar 2,35 % dan terhadap penerimaan Pajak Daerah hanya sebesar 2,76 % dengan trend cenderung menurun, hal ini tentunya cukup memprihatinkan karena jika dilihat dari potensi yang ada, penerimaan dari PHi seharusnya mampu memberikan sumbangan yang lebih berarti terhadap PAD Propinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PITT telah dilakukan Dipenda, mulai dari yang umum seperti merubah bentuk susunan organisasi dan tata kerja, menetapkan kembali wilayah kerja Suku Dinas Pendapatan Daerah, menambah SDM baru dan meningkatkan kualitas SDM yang ada, memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, memberlakukan aturan formal Pajak Daerah (Perda No. 4 Tahun 2002 tentang KUPD), mengganti Perda No. 7 Tahun 1996 dengan Perda No. 7 Tahun 1998, dan mempersiapkan Perda yang baru sebagai pengganti Perda No. 7. Tahun 1998 untuk merevisi kebijakan-kebijakan perpajakan di dalamnya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman namun semua usaha itu nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan pengaruhnya terhadap optimalisasi penerimaan PHi di Propinsi DK1 Jakarta, dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang mungkin menjadi penghambat penerimaan pajak hiburan, agar dapat diberikan setitik sumbang saran yang mungkin bermanfaat untuk mengoptimalisasikan penerimaan PHi di Propinsi DKI Jakarta. Landasan teori yang digunakan bertumpu pada tiga subsistem perpajakan yaitu (1) Kebijakan perpajakan, (2) Undang-undang perpajakan, (3) Administrasi perpajakan, ditambah dengan teori-teori lainnya yang relevan terutama yang berkaitan dengan upaya pengoptimalisasian Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analilis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan PHi dari tahun ke tahun dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak, hasil guna dan daya guna yang dibantu dengan analisis migresi dan korelasi menggunakan SPSS versi 10.0, dengan hasil sebagai berikut :1.Masih terdapat kelemahan dalam kebijakan perpajakan yang mengatur tentang pengelompokan objek dan penetapan tarif yang cenderung menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan membuka peluang bagi Wajib Pajak tertentu memilih tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya.2.Pemungutan PHi telah didukung oleh dasar hukum yang kuat yaitu UU No. 34 Tahun 2000 dan Perda No. 7 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya yang proses penetapannya melibatkan peran serta masyarakat dan cukup tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman.3.Pengadministrasian PHi tidaklah rumit namun pelaksanaan pemungutannya belum dapat sepenuhnya menjaga dan memastikan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta belum dapat menjaga dan memastikan tidak adanya objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau tidak dilaporkan kepada fiskus.4.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak menunjukan bahwa kinerja pemungutan PHi belum cukup baik, karena hanya mampu menyerap 17,8 % dari seluruh kemampuan bayar PDRB subsektor jasa hiburan Propinsi DKI Jakarta, dan PDRB subsektor jasa hiburan sendiri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan PHi.5.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur hasil guna menjelaskan bahwa ukuran efektifitas administrasi perpajakan adalah relatif tergantung dari apa yang ingin dicapai, jika menggunakan tolok ukur target, maka pemungutan PHi bisa dikatakan efektif, namun jika menggunakan tolok ukur potensi maka pemungutan PHi tidak efektif. Potensi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap realisasi penerimaan, sedangkan penetapan rencana penerimaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan.6.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur daya guna dibantu dengan indikator-indikator kualitatif lainnya menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan PHi di Propinsi DKI Jakarta cukup efisien."

"Pajak daerah merupakan sumber pendanaan negara yang diharapkan mampu berperan secara dominan dalam sistem pembiayaan pembangunan, oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak harus diimbangi dengan pelayanan administrasi dan efisiensi serta optimalisasi kerja pada unit organisasi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pemungutan.Salah satu sumber penerimaan daerah pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang cukup potensial obyek pajak dan jumlah penerimaan daerahnya adalah pajak hiburan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hal ini disebabkan karena wilayah ini adalah salah satu lokasi yang menjadi pusat hiburan dan perdagangan yang besar.Bila dilihat dari potensi yang ada dibandingkan realisasi yang telah tercapai maka dinilai belum mencapai hasil dan target yang seperti diharapkan, sehingga perlu ditemukan masalah dengan melihat kepada sistem perpajakan yang ada yang menyangkut kebijakan perpajakan, Undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan.Penelitian yang telah dilakukan adalah melalui analisis pengelolaan pajak hiburan dengan mempergunakan metode kasus yang bersifat deskriptif yaitu dengan teknik wawancara untuk dapat memperoleh data dan informasi dan dilakukan kegiatan yang mendalam untuk bahan analisis permasalahan yang ada dengan para pejabat dan pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam pengelolaan Pajak Hiburan, juga para Wajib Pajak dan atau penyelenggara hiburan yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) responden.Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan berbagai hal antara lain : belum cukupnya jumlah pegawai yang ada termasuk kualitas pegawai yang tersedia, belum dilaksanakannya secara konsekuen tentang pelimpahan kewenangan pemungutan dari Kantor Dinas kepada Suku Dinas dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai ketentuan yang ada dan kurangnya perhatian Kantor Dinas didalam penyelesaian permasalahan tentang sengketa atau keberatan wajib pajak dan lain-lain yang erat hubungannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak hiburan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kondisi dan/atau keberadaan faktor internal (faktor kekuatan/strengths dan kelemahan/weakness) dan faktor ekstemal (faktor peluang/opportunities dan ancaman/threats), dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta, pada khususnya setelah pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu juga bertujuan untuk merumuskan alternatif strategi dan/atau grand strategy kebijakan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta, yang dapat menjamin penerimaan pajak hiburan yang semakin meningkat dan berkesinambungan (sustainable) di masa-masa mendatang.Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan analisis yang digunakan guna mencapai tujuan penelitian ini adalah: (a) Analisis SWOT, dan (b) Analisis grand strategi. Adapun teori pendukung utama dalam penelitian ini adalah teorimanagemen strategis (strategic management), serta teori-teori lain yang berkaitan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor kekuatan internal (strength) yang melingkupi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta dalam periode setelah pelaksaaan otonomi daerah antara lain; (a) Adanya kebijakan untuk menyusun program pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan secara optimal, (b)Tingkat kesadaran para WP (wajib pajak) pajak hiburan relatif tinggi, (c)Dedikasi pemeriksa pajak hiburan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan relatif diakui. (d) Dukungan surnber dana serta sarana dan prasarana bagi pemeriksa pajak hiburan yang semakin optimal, dan (e) Tingkat kapabilitas program dan pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan yang semakin optimal.Faktor-faktor kelemahan internal (weakness) melingkupi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta dalam periode setelah pelaksaaan otonomi antara lain; (a) Jumlah aparatur pemeriksa pajak hiburan belum dapat mencukupi kebutuhan secara optimal, (b) Tingkat profesionalisme aparatur pemeriksa pajak hiburan masih tercatat relatif kurang baik, dan (c) Praktik-praktik tidak bertangung jawab dari oknum aparatur pemeriksa pajak hiburan.Faktor-faktor peluang eksternal (opportunities) yang melingkupi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta dalam periode setelah pelaksaaan otonomi daerah antara lain; (a) Implementasi kebijakan otonomi daerah, (b) Kebijakan dan/atau program reformasi nasional secara menyeluruh, (c) Misi menuju demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan (d) Kebijakan semakin mengoptimalkan penegakan hukum dan anti korupsi secara nasional.Faktor-faktor ancaman eksternal (threats) yang melingkupi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta dalam periode setelah pelaksaaan otonomi daerah antara lain; (a) Konspirasi para pebisnis hiburan tingkat internasional, (b) Berkembangnya bisnis hiburan di daerah lain dan negara lain, dan (c) Kepentingan-kepentingan ekstemal pihak-pihak tertentu.Organisasi pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta dalam era setelah pelaksanaan otonomi daerah, berada dalam kondisi dan/atau posisi ?lemah secara internal" dan berada dalam kondisi dan/atau posisi "kurang efektif apabila memanfaatkan peluang-peluang eksternalnya, untuk digunakan dalam rangka menghidari ancaman ekstemal yang ada". Oleh karena itu pilihan strategi yang dapat dianggap paling ?tepat" dan/atau ?efektif? guna meningkatkan "kinerja" pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah, yang dapat menjamin penerimaan pajak hiburan yang semakin meningkat dan berkesinambungan (sustainable), adalah "strategi SO".Dengan pilihan pada strategi SO tersebut, organisasi pelaksana pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKl Jakarta dapat efektif memanfaatkan ?kekuatan internal" dan ?peluang eksternal" yang dimilikinya, guna membangun peningkatan kinerja pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah, yang dapat menjamin penerimaan pajak hiburan yang semakin meningkat dan berkesinambungan (sustainable). Selain itu dengan pilihan pada strategi SO tersebut, merupakan pilihan yang relatif "murah", karena dengan bekal yang paling sedikit dapat didorong kekuatan yang sudah ada untuk maju (mengandalkan keunggulan komparatif).Dapat disarankan dan/atau direkomendasikan langkah-langkah kongkrit yang dapat dipandang cukup efektif dalam mewujudkan pelaksanaan grand srtategi, guna meningkatkan "kinerja" pemeriksaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah, dan dapat menjamin penerimaan pajak hiburan yang semakin meningkat dan berkesinambungan (sustainable) tersebut, yaitu antara lain: Semakin lebih mengoptimalkan kinerja penyusunan program pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan, kegiatan pembinaan terhadap para WP (wajib pajak) pajak hiburan, dukungan dana serta sarana dan prasaran bagi pemeriksa pemeriksaan pajak hiburan. serta kapabilitas program dan pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan. Kemudian juga meningkatkan kapasitas dedikasi pemeriksa pajak hiburan yang sudah relatif diakui oleh para WP pajak hiburan, dengan tingkat profesionalisme pemeriksa pajak hiburan tersebut yang tinggi.Selain itu juga harus pandai memanfaatkan issue sentral yang berkaitan dengan program reformasi nasional secara menyeluruh, demokratisasi kehidupan berbangsa dan bemegara, serta penegakan hukum dan anti korupsi secara nasional, untuk meningkatkan kinerja pengawasan pajak hiburan dan meminimalkan faktor "gangguan" dari kepentingan-kepentingan eksternal pihak-pihak tertentu.

---

This research is intended to identify conditions and/or existence of the internal factors (the strengths and weaknesses factors) and external factors (the opportunities and threats factors) in implementation of entertainment tax audit in the Province of the Special Area of the Capital City of Jakarta, especially after the enactment of the .regional autonomy. Besides, it is also intended to formulate alternative strategy and/or grand strategy of the entertainment tax audit policy in the Province of DK1 Jakarta, which can ensure increasing and sustainable entertainment tax revenue in the future.

This research uses a descriptive method with qualitative approach. The analysis approaches used to achieve this research are: (a) SWOT Analysis, and (b) Grand Strategy Analysis. While the main supporting theories in this research are strategic management theory, and other related theories.

The results of this research indicates that the internal strength factors which include the audit of entertainment tax activities in the Province of DKI Jakarta during the period after the enactment of regional autonomy among? other are (a) The policy to prepare the entertainment tax audit implementation program in an optimum way, (b) The awareness level of tax payers of the entertainment tax is relatively high, (c) Dedication of the entertainment tax auditor in the implementation of the audit is relatively acknowledged (d) The support of source of fund and facilities for the entertainment tax auditor is more optimum, and (e) The program capability and implementation of the entertainment tax audit program is increasingly optimum.

The weaknesses internal factors include the implementation of the entertainment tax audit in Province of DKI Jakarta during the period after the regional autonomy among others; (a) Number of the entertainment tax audit officials has not fulfilled the needs in an optimum way, (b) The professionalism level of the entertainment tax audit officials is relatively poor, and (c) irresponsible practices of the entertainment tax audit officials.

The external factors (opportunities) which include the entertainment tax audit implementation in the Province of DKI Jakarta during the period of after the enactment of the regional autonomy among others are: (a) The implementation of the regional autonomy, (b) The national policy and/or reformation program as a whole, (c) The mission heading towards democratization of the nation and state life, and (d) The policy to optimize the legal enforcement and national anti corruption movement.

The external factors of threat which include the entertainment tax audit implementation in the Province of DKI Jakarta during the period after the enactment of the regional autonomy among others are: (a) Conspiracy of the entertainment businessmen at the international level, (b) Growing entertainment business in other regions and countries, and (c) Interest of certain external interest.

The organization of the entertainment tax audit implementation in the Province of DKI Jakarta during the era of regional autonomy enactment, is in a condition and/or position which is "internally weak" and "not effective in taking advantage of external opportunities, to be used to avoid the existing external threat". Therefore, the strategic choice which can be considered as the most "appropriate" and/or "effective" to increase the "performance" of entertainment tax audit in the Province of DKI Jakarta after the enactment of regional autonomy, to ensure the increasing and sustainable entertainment tax revenue is the "SO Strategy".

With the such SO Strategy, the organization, of entertainment tax audit implementation in the Province of DKr Jakarta can effectively take advantage of the "internal. strengths" and "external opportunities" it faced to increase the performance of the entertainment tax audit in the Province of DKI Jakarta after the enactment of the regional autonomy, which ensure increasing and sustainable entertainment tax revenue. Besides, the SO Strategy choice is a relatively "inexpensive" choice, because with least provision the existing strength can be pushed to go forward (by relying on the comparative advantage).

It can be suggested and/or recommended concrete steps which can be considered as fairly effective in realizing the grand strategy, to increase the "performance" of entertainment tax audit implementation in the Province of DKI Jakarta after the enactment of the regional autonomy, and can ensure an increasing and sustainable entertainment tax revenue, namely among others:

Optimizing the performance of entertainment tax audit implementation program preparation, supervision activities towards the entertainment tax payers. support of fund and facilities for entertainment tax auditor and program capability and implementation of entertainment tax audit. Then also by increasing the dedication capacity of the entertainment tax auditors which is relatively acknowledged by the entertainment tax payers, by increasingly higher professionalism of the entertainment tax auditors.

Besides, it has to be smart in taking advantage of the central issues related to the national reformation as a whole, democratization of the nation and state life, law enforcement and national anti corruption movement, to increase the performance of entertainment tax supervision and minimize the "disturbance" factors from certain external interests."

"Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang cukup potensial dan memainkan peranan penting dalam memberikan penambahan penerimaan bagi pemerintah daerah. Namun, bila dilihat dari sisi penerimaan, sumbangan ataupun kontribusi yang diberikan oleh pajak hiburan menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pada tahun 2003 yang hanya memberikan kontribusi sebesar 8,58 % dari total penerimaan pajak daerah di tingkat Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur.Berangkat dari permasalahan inilah, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemungutan pajak hiburan dan tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur.Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menyajikan data perkembangan penerimaan pajak hiburan yang diukur dengan menggunakan rumus TPI (Tax Performance Index) untuk mengetahui berapa besar tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan, dan melakukan analisis pemungutan pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur.Dari hasil perhitungan tingkat efektivitas dan penelitian mengenai pemungutan pajak hiburan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur, menunjukkan bahwa :1. Dari sisi kemampuan pemungutan pajak, pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait seperti Dinas Pariwisata masih kurang, Law Enforcement dari Dinas Pendapatan Daerah masih lemah dan sumber daya manusia yang ada ternyata kurang mendukung efektifitas pemungutan pajak hiburan, kondisi ini terlihat dari kurang efektifnya hasil pemeriksaan dari wajib pajak yang dikelola oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur.2. Hasil pengukuran rata-rata tingkat efektivitas selama lima tahun (1999/2000-2003) berdasarkan target pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Timur sudah efektif, yaitu mencapai 104,16%, namun target yang ditetapkan masih di bawah potensi yang rill.Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar penentuan target penerimaan seharusnya dilakukan berdasarkan data potensi yang riil dan selalu diperbaharui secara berkala, perlu adanya penambahan jumlah staf untuk melaksanakan pemungutan pajak khususnya aparat pemeriksa pajak, perlu dibuat Surat Keputusan bersama dalam meningkatkan koordinasi dengan unit terkait, dan peningkatan Law Enforcement berupa penerapan sanksi hukum secara konsisten baik sanksi administrasi maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dari hasil penelitian ini semoga dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan secara optimal.xiii + 105 halaman + 6 tabel + 8 gambar + 1 lampiranDaftar Pustaka : 53 buku + 4 artikel/karya ilmiah + 6 peraturan perundang-undangan + 4 Perda dan Peraturan pelaksanaannya. (1951-2002)

---

As one of the source acceptance of area, entertainment amusement lease is one of the potential enough area lease and play role important in giving addition of acceptance for local government. But, if/when seen from acceptance side, contribution and or contribution given by entertainment amusement lease show less seething with excitement result. This matter seen from acceptance realization in the year 2003 which only giving contribution equal to 9,74 % from totalizing acceptance of area lease in Sub-Service storey; level Earnings Of Area Municipality of Jakarta East.

Leaving of problems this is, hence conducted by research with aim to know ability of entertainment amusement imposition and storey; level of effectiveness entertainment amusement imposition in Sub-Service Earnings of Area Municipality of East Jakarta.

In this research, method the used is descriptive method of analysis presented data growth of acceptance of measured entertainment amusement lease by using formula of TPI ( Tax Performance Index) to know how big storey; level of effectiveness entertainment amusement imposition, and analyze entertainment amusement imposition in Sub-Service Earnings Of Area Municipality of East Jakarta.

From result of is calculation effectiveness storey; level and research concerning entertainment amusement imposition at Sub-Service Earnings of Area Municipality of Jakarta East, please show that (1.) From side ability of imposition, execution of coordination with related unit like on duty Tourism still less, Enforcement from On duty Earnings of Area still weaken and existing human resource in the reality less support entertainment amusement imposition effectiveness, condition of this seen from less effective of him result of inspection of taxpayer managed by Sub-Service Earnings of Area Municipality of Jakarta East, (2.) Result of measurement of mean mount effectiveness during five year ( 1999 / 2000-2003) pursuant to entertainment amusement lease goals in Sub-Service Earnings of Area of Jakarta East have effective, which is reaching 104,16%, but specified goals still below/under real potency.

Pursuant to conclusion, hence suggested that by determination of acceptance goals ought to be conducted pursuant to real potency data and is always innovated periodically, need the existence of addition of staves amount to execute imposition specially government officer examiners of lease, require to be made by Decree with in improving coordination with relevant unit, and make-up of Law Enforcement in the form of applying of sanction punish good consistently administration sanction and crime prescribed by the regulations. From this research result hopefully can give input for Sub-Service Earnings of Area Municipality of Jakarta East to improve acceptance of entertainment amusement lease in an optimal fashion."

"Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi yang cukup besar di Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2010-2011, konser musik menjadi fenomena ditengah-tengah masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang secara self assessment pada konser musik, membuat pemeriksaan menjadi komponen penting didalam pencapaian target pajak hiburan dan menghindari kebocoran pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam melaksanakan pemeriksaan pajak hiburan pada konser musik karena berdasarkan data, masih banyak ditemukan kesalahan oleh pemeriksa pajak.

---

Entertainment Tax is one type of Regional Taxes which has a great potencial in the Province of DKI Jakarta. In 2010-2011, music concert has become a new social phenomenon for most people in the province of DKI Jakarta. Self assessment system in the implementation of the Entertainment Tax collection for a music concert makes inspection become an important element for attainment entertainment tax target and avoiding entertainment tax abuses.This research is a descriptive research design that using qualititative approach with qualitative data collection method.The result of this research conclude The Inspection entertainment tax in music concert by Dinas Pelayanan Pajak Daerah Province of DKI Jakarta has not run effectively refer to theres some errors by the inspector."