Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFokus penelitian ini membahas pelaksanaan administrasi pajak hotel pada kelompok motel. Motel yang dalam perkembangannya belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak hotel pada umumnya. Rendahnya kontribusi yang di berikan pada motel disebabkan oleh beberapa hal yaitu, jumlah wajib pajak hotel pada kelompok motel yang jumlahnya hanya 15 buah diseluruh DKI Jakarta, fasilitas motel yang terbatas, pandangan negatif masyarakat tentang motel, letak keberadaan motel yang kurang cocok di DKI Jakarta, kurangnya kebutuhan masyarakat atas motel, sistem pemungutan pajak yang belum computerized dan online serta kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menjelaskan dan menganalisa pelaksanaan administrasi pajak hotel pada kelompok motel. Kedua, untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan dalam proses administrasi pajak hotel pada kelompok motel Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur,penelitian lapangan, dan juga dengan wawancara mendalam. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu, pelaksanaan administrasi pajak hotel pada kelompok motel terdiri dari kegiatan pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak. Masalah-masalah yang dihadapi yaitu, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, adanya wajibpajak yang tidak melaporkan STPD, ada wajib pajak yang tidak kooperatif pada saat diperiksa, kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan dana dalam pemenuhan sistem online.

---

ABSTRACTThis research focus is to examine the implementation of hotel tax administration especially on motel group. In the motel development, motel hasn't significantly give a contribut ion to raise the hotel tax revenue generally. A very low contribution to the motel was cause by several things, first, the limited motel facility, second is a negative perspective from society about motel, third is the placement of motel location that doesn't fit in DKI Jakarta areas, fourth is the lack of society necessity to motel, fifth is collecting tax system that has not been computerized and online, and fifth is the low obedience of tax obligation. Aim of this research is, first, to explain and analyze the implementation of hotel tax administration on motel group. And the second is to explain and analyze problems on hotel tax administration process on motel group. This research use qualitative descriptivemethod and approach. Collecting data process has been done throughthe literature studies, fieldwork, and comprehensive interview. Based on the research purpose, this is a descriptive research. From the result of this research we can make a conclusion that is, the implementation of hotel tax administration on motel group consists of registration activity of tax obligation, tax regulation, tax collecting, and tax investigation. The problems that faced is, a low obedience of tax obligation to register themselves, there?s a tax obligation that not report the local government tax payment letter, there's a taxpayer that not cooperative when checked, lack of human resources and the limited fund on fulfillment online system."

"Seeing the condition of DKI Jakarta province as the capital city of Indonesia, as well as a center of economic trades and business district, has a lot of potential income that base on taxes. Mobile billboard tax is one of the potential local taxes in relation to increasing the need of local taxation revenue. But the imposition of Mobile billboard rent value as the tax base are different with other type of billboard. Mobile billboard was imposed with flat rate, without consider the strategic value and length of road class value which has come to decrease the local tax revenue.Based on the different imposition of tax base, the writer is attracted to make a research. The approach used in this research is qualitative approach. The goal is trying to find out which treatment are suits best for mobile billboard tax base. The research method used is descriptive because the writer tries to give a detail description for mobile billboard tax treatment by considering the strategic value and length of road class value as the variable of mobile billboard tax base which has known as Mobile Billboard Rent Value. The data collection technic used in this research is by reading the literature which focus on the research, observation, and interview. The interview was done with government institution that related to the subject, advertising agencies and tax experts.The conclution of this research shows that mobile billboard tax has a special treatment with flat rate because it is not stay on one location and has a high mobilities. And to increase the local tax revenue, local government could have an improvement by sets the tariff to the highest road classification for mobile billboard that have same route everyday. Otherwise, mobile billboard that has a different route could sets to the average tariff from the road class value."

"Berdasarkan pada data LKPD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, penerimaan pajak reklame di DKI Jakarta tidak berhasil mencapai target khususnya di tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang masih dalam masa pemulihan pandemi. Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang Nilai Sewa Reklame (NSR) juga memiliki andil dalam kegagalan pencapaian target untuk pajak reklame. Peraturan Gubernur tersebut menetapkan bahwa pengenaan NSR menggunakan tarif tunggal. Dengan implikasi lainnya berupa kenaikan atas NSR Non Produk, tetapi penurunan untuk NSR Produk. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana implementasi dari regulasi tersebut beserta faktor penghambat dan pendorongnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Adanya perubahan regulasi ini bertujuan untuk menghilangkan dispute mengenai NSR Produk dan Non Produk yang terjadi di masyarakat pengguna reklame. Analisis terkait implementasi dari regulasi ini berdasarkan pada teori implementasi kebijakan yaitu proses komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selain itu, didapat hasil bahwa tidak ada faktor penghambat secara langsung dalam implementasi kebijakan ini, tetapi sebelum adanya Pergub 12/2023 terdapat Wajib Pajak yang mengajukan surat kepada Bapenda dan PJ Gubernur. Faktor pendorong kebijakan ini adalah dengan pemberian insentif berupa diterbitkannya Pergub 12/2023 serta upaya intensifikasi.

---

Based on LKPD data from 2019 to 2023, advertising tax revenues in DKI Jakarta failed to reach the target, especially in 2022 and 2023. This is due to economic conditions which are still recovering from the pandemic. Apart from that, the issuance of DKI Jakarta Governor Regulation Number 24 of 2022 concerning Advertising Rental Value (NSR) also contributed to the failure to achieve the target for advertising tax. The Governor's Regulation stipulates that the imposition of NSR uses a single rate. With other implications in the form of an increase in Non-Product NSR, but a decrease in Product NSR. Therefore, it is important to know how these regulations are implemented along with the inhibiting and encouraging factors. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm and descriptive research type. The data collection techniques used were literature study and in-depth interviews. This regulatory change aims to eliminate disputes regarding Product and Non-Product NSRs that occur in the advertising user community. Analysis related to the implementation of this regulation is based on policy implementation theory, namely communication processes, resources, dispositions and organizational structure. Apart from that, the results showed that there were no direct inhibiting factors in implementing this policy, but before the Governor Regulation 12/2023 there were Taxpayers who submitted letters to Bapenda and the PJ Governor. The driving factor for this policy is the provision of incentives in the form of the issuance of Governor Regulation 12/2023 as well as intensification efforts."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta dan strategi-strategi yang diterapkan untuk mencapai target penerimaan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta ada 8 (delapan) macam, 7 (tujuh) macam adalah faktor-faktor objektif dengan satu faktor paling dominan adalah berdasarkan potensi pajak riil dan 1 (satu) faktor subjektif berupa faktor berdasarkan kepentingan-kepentingan politis aktor-aktor perumus kebijakan. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Pajak Parkir adalah strategi dengan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak melalui penyederhanaan sistem administrasi dan peningkatan mutu fiskus, strategi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi/penyuluhan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan serta strategi koordinasi antar instansi yang terkait dengan pemungutan Pajak Parkir.

---

This research aims to analyze the background factors to set Parking Tax revenue target in DKI Jakarta and implemented strategies to reach that revenue target. This research was conducted by using a qualitative approach with descriptive type and cross sectional study with the literature review and field research as the data collection techniques. That datas was analyzed using qualitative data analysis techniques.

The result of this research shows there are 8 (eight) kinds of factors which became the background of DKI Jakarta Parking Tax revenue target in 2014, 7 (seven) kinds are objective factors with one of the most dominant factor is the real tax potential and 1 (one) is subjective factor based on the political interests of the policy formulator.

The implemented strategies to increase Parking Tax are with strategies to upgrading the services to taxable person through administration system simplification and the enhancement of fiscus quality, strategies to upgrading tax consciousness and voluntary tax compliance of taxable person through socialization, tax billing, tax audit and tax oversight, then strategies about coordination among institutions who related with the parking tax collection."

"Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen untuk menguji kepatuhan wajib pajak (tax compliance) baik formal maupun material, dimana pada dasarnya pada sistem Self Assessment semua Wajib Pajak terbuka untuk diperiksa.Seperti diketahui ruang lingkup pemeriksaan pajak adalah meliputi ; Pemeriksaan Sederhana Kantor dan Lapangan, serta Pemeriksaan Lengkap.Organisasi Pendataan dan Pemeriksan Pajak di Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang untuk selanjutnya disebut Dipenda DKI Jakarta, dilakukan oleh kelompok jabatan struktural di Baiai Dinas, Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.Berdasarkan kondisi yang melatar belakangi tersebut, maka upaya untuk meningkatkan peran-peran unit dibawah organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat dihadapkan pada beberapa permasalahan.Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : Bagaimana persepsi pegawai tentang Efektivitas Organisasi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini dalam menjalankan perannya sebagai unit pemberi layanan pada masyarakat ?Adapun tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan persepsi pegawai tentang Efektivitas Organisasi Pendataan dan Pemeriksaan Pajak di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini dalam menjalankan perannya sebagai unit pemberi layanan kepada masyarakat.Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif yang meliputi ; penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan, studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari buku-buku, literatur-literatur yang bersifat ilmiah, dan bahan referensi serta data dari Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya dengan hasil penelitian ini diharapkan kondisi Organisasi Pendataan dan Pemeriksaan di Dipenda Propinsi DKI Jakarta dapat berjalan efektif, sehingga vlsi dan misi Dipenda dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan."

"Dengan diundangkannya Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta, dituntut untuk meningkatkan kemampuan keuangannya guna membiayai sarana, prasarana perkotaan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dalam kondisi krisis, jelas makin mempersulit posisi Pemerintah DKI Jakarta untuk memenuhi kekurangan kebutuhannya, belum lagi tajamnya persaingan di era liberalisasi. Oleh karena itu,. Pemerintah DKI Jakarta dituntut berpikir dan berwawasan global dalam pemberdayaan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan lokal dan lebih mengkonsolidasikan peningkatan kinerja Pemerintah DKI Jakarta, sehingga mampu meningkatkan competitive advantages, comparative advantages, akuntabilitas serta tranparansi sebagai prasyarat untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk 1). Melihat laju pertumbuhan dan realisasi penerimaan pajak reklame sebagai indikator kinerja pemungutannya, 2) Mengetahui potensi dan upaya pemungutan pajak reklame dengan pendekatan analisis tingkat kepekaan (elastisitas) pajak reklame terhadap perubahan kegiatan ekonomi atau usaha perdagangan dan 3) Merumuskan kebijakan peningkatan pajak reklame melalui Ad-valorem tax. Sebagai hasil penelitian ini diperoleh beberapa temuan, yaitu: 1. Laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak reklame selama tahun anggaran 1991/1992 - 1997/1998 rata-rata 86.83 %, pertumbuhan terbesar terjadi pada 1992/1993 sebesar 356.61 %, sedangkan laju pertumbuhan rata-rata bila dihitung dari 1992/1993 - 1997/1998 sebesar 32.87 %. Terjadi penurunan pada 1998/1999 sebesar - 28.07 % karena adanya krisis ekonomi. Efektifitas penerimaannya menunjukkan hasil melampaui target, yaitu rata-rata 24.75 % dan terjadi penurunan padas 1997/1998 sebesar -11.9 %. Kontribusi pajak reklame pada PAD juga meningkat pada 1991/1992-1996/1997, yaitu mencapai 12 %, sedangkan 1998/1999 terjadi penurunan menjadi 5.29 %. Terhadap APBD juga meningkat kontribusinya dari 1991/1992-1998/1999 mencapai 3.6 %. Elastisitasnya rata-rata terhadap pertubuhan ekonomi pada 1993-1997 sebesar 2.65. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada 1997/1998 sebesar 79.88 %, sedangkan kontribusi reklame terhadap pajak daerah meningkat yaitu mencapai 6.03 %. 2. Pengelolaan pajak reklame di DKI Jakarta terbesar di tingkat propinsi (Balai Dinas) yaitu sebesar 66.32 % dengan nilai total potensi Rp.71.941.218.503,-, pada total luasan 267.272,85 m2, sedangkan 5 Kotamadya (Suku Dinas) hanya 19.33 % dengan luas 70.475,79 m" sedangkan 42 Kecamatan (PDK) hanya 14.35 % dengan luas 63.334,82 m2 . Dengan terbitnya UU No.3411999, pengelolaan reklame nantinya dilimpahkan ke Kotamadya/Kabupaten. 3. Perubahan pengenaan tarif pajak reklame dari Perda DKI Jakarta No.1011989 dengan "Unit Tax" menjadi Perda DKI Jakarta No.811998 dengan "Ad-Valorem lux", sampai saat ini belum dilaksanakan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pendekatan baru sangat elastis terhadap perubahan ekonomi makro dan lebih mudah melakukan penyesuaian tarif yang ditetapkan berdasarkan persen (25 %) dari Nilai Sewa Reklame. Cara lama pengenaan tarifnya didasarkan pada pengenaan lokasi, luas, jenis, ketinggian, dan waktu penyelenggaraan (rupiah per meter persegi). Dari hasil simulasi di Jakarta Selatan diperoleh peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 68.81 % dengan cara baru (Ad-valorem Tax). 4. Upaya penting yang dilakukan untuk peningkatan pajak reklame adalah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIM-R) sebagai upaya pengalihan dari pihak swasta yaitu PT. Bina Citra Sentra Makmur (BCSM). Namun demikian dari hasil analisis ternyata masih diperlukan adanya upaya-upaya untuk membangun atau meningkatkan kinerja organisasi dengan berpedoman pada Inpres Nomor 711999 tentang Akuntabililas Kinerja Instansi Pemerintah, karena hingga saat ini organisasi belum memiliki prosedur dan operasi baku untuk pelayanan pajak reklame."