Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi melanda perekonomian negara, sehingga pemerintah memerlukan pembiayaan yang cukup tinggi khususnya dalam melunasi hutang luar negeri, berarti diperlukan penerimaan dari sektor pajak yang cukup banyak. Penerimaan pajak atas penghasilan dari artis sinetron masih belum optimal, karena penerapan tarif yang masih rendah dan masih rendahnya kepatuhan para artis sinetron dalam kepemilikan NPWP dan pelaporan pajak penghasilannya, sehin g a pokok permasalahan di sini adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak atas penghasilan artis sinetron, dan bagaimana hambatan-hantbatan untuk mendapatkan penerimaan yang optimal itu dapat dihilangkan.Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang merumuskan kebijakan perpajakan, direksi Production House selaku pemotong pajak atas penghasilan artis sinetron, dan para artis sinetron sebagai penerima penghasilan atas honorarium yang diterima dari Production House selaku pembuat sinetron. Penelitian dokumen dilakukan, atas karya-karya ilmiah, peraturan perpajakan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pelaksana dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak rnaupun peraturan pelaksananya.Supaya sistem pemungutan pajak atas penghasilan dapat mencapai hasil yang dapat membiayai belanja negara harus dibebankan secara adil kepada semua Wajib Pajak. Dan salah satu jenis penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diperoleh karena melakukan kegiatan pribadi, dalam hal ini penghasilan artis sinetron menurut Perpajakan International dikategorikan sebagai employe income atau income from dependent personal service dan income from independent personal service atau profesional income yaitu penghasilan dari pekerjaan bebas.Analisis pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan artis sinetron dihubungkan dengan azas-azas perpajakan yang paling mendasar adalah berdasarkan azas kepastian hukum bagi artis sinetron sangat panting artinya, karena keadilan tanpa kepastian hukum bisa tidak adit dalam penerapannya khususnya dalam hal penerapan Pasal 21 UU PPh bahwa PH sebagai pemotong pajak dapat menerapkan pemotongan pajak atas honorarium kepada pegawai tidak tetap yang bersifat Dependent Personal Service atau penghasilan berdasarkan hubungan kerja dan terhadap pegawal lepas atau Independent Personal Service. Keadilan bagi artis sinetron adalah pada saat pengenaan tarif Pasal 17, dimana artis sinetron Iangsung dipotong PPh Pasal 21 alas honorarium yang diterimanya pada saat setelah menyelesaikan satu episode tanpa dapat membebankan biaya-biaya dalam rangka memperoleh penghasilan seperti pengurangan yang diperoleh bagi pegawai tetap lainnya. Untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak penghasilan atas honorarium artis sinetron maka perlu adanya suatu ketentuan khusus yang mengatur mengenai tarif pemotongan pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PH selaku pemotong pajaknya, agar mudah dalam penerapan dilapangan baik yang dilakukan oleh PH selaku pemotong pajak maupun artis sinetron dalam meningkatkan kepatuhan memiliki NPWP dan melaporkan pajak penghasilannya dalam SPT Pribadinya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak atas penghasilan artis sinetron rnempunyai peranan penting bagi penerimaan nasional, masih ada peraturan pelaksana yang kurang sesuai bagi artis sinetron sebagai pegawal tidak tetap atau karyawan lapis dari sebuah rumah produksi, dan kepatuhan artis sinetron atas kewajiban mempunyai NPWP dan melaporkan pajaknya dengan benar masih sangat rendah.Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak disarankan agar kepatuhan artis sinetron dan Production House sebagai pemotong pajak ditingkatkan melalui sosialisasi, pengawasan dari DJP. Menerapkan peraturan tentang ketentuan PPH pasal 21 dengan kombinasi tarif perkiraan penghasilan netto agar efektif dan efesien dalam pengenaan pajak atas honorarium artis sinetron dan telah mempernitungkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh artis sinetron yang tidak sama dengan pegawai tetap atau pegawai lepas yang melakukan pekerjaan bebas."

"Untuk menggali penerimaan pajak dari sektor usaha jasa konstruksi maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari. Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan. Mengacu pada sasaran pembaharuan sistem perpajakan nasional, maka setiap ketentuan perpajakan harus memperhatikan aspek keadilan serta jaminan atas kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah ketentuan tersebut telah tepat ditinjau dad azas-azas perpajakan yang baik terutama aspek keadilan dalam pembebanan pajak, kepastian hukum, kesederhanaan pemungutan, serta kekuatan dan keabsahan dasar hukum pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode .deskriptif analitis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dan pendapat beberapa pakar perpajakan serta analisis empiris atas kasus-kasus di lapangan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah yang mengenakan PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi kurang mencerminkan azas keadilan, baik keadilan horizontal yang menekankan bahwa semua orang yang mempunyai penghasilan sama harus membayar pajak dalam jumlah sama maupun keadilan vertikal yang mewajibkan pajak yang semakin besar selaras dengan semakin besarnya kemampuan yang bersangkutan untuk membayar pajak. Selain itu terdapat beberapa hal yang menyangkut ketidakpastian termasuk pengertian jasa konstruksi sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah tersebut telah mempunyai landasan hukum yang sah yaitu Undangundang (UU). Yang menjadi permasalahan adalah terlalu luasnya wewenang yang diberikan oleh UU sehingga dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur tarif pajak tersendiri atas segala jenis penghasilan yang berbeda dari ketentuan UU itu sendiri. Hal ini menyimpang dari Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala pajak harus berdasarkan UU. Menerapkan kembali tarif umum yang progresif dan tidak final lebih mencerminkan keadilan. Akuntansi Keuangan sangat memudahkan penetapan penghasilan neto usaha jasa konstruksi sehingga secara teknis pembukuan tidak terdapat masalah. Selanjutnya perlu ditinjau kembali ketentuan dalam UU yang memberi wewenang terlalu besar kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur tersendiri perlakuan PPh atas jenis-jenis penghasilan tertentu."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan lintas batas dari kegiatan keartisan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia dan aplikasi/penerapannya di lapangan serta pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (sebagai otoritas perpajakan di Indonesia) atas penghasilan lintas batas yang diterima oleh para artiste tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang meliputi analisis teoritis, studi literatur dan studi lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan mengenai penghasilan lintas batas yang diterima oleh artiste belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum sepenuhnya fokus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan lintas batas yang diterima oleh Artiste Indonesia yang telah ?Go International? dan pemenuhan kewajiban perpajakan para promotor musik dan/atau agent di Indonesia yang membayarkan penghasilan (fee) kepada artiste luar negeri sehubungan dengan kegiatan pertunjukan konser musik yang dilakukannya di Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the tax treatment of income from cross-border activities of artistry in tax regulations in Indonesia and application/ implementation in the field as well as the supervision carried out by the Directorate General of Taxation (as the taxation authority in Indonesia) on cross-border income received by the artistes. In conducting this research, the method used is qualitative method with descriptive analysis approach which includes theoretical analysis, literature studies and field studies. The results of this study indicate that the tax treatment of cross-border income received by the artiste has not specifically stipulated in the provisions of the taxation laws in Indonesia and supervision carried out by the Directorate General of Taxation has not fully focus on the fulfillment of the obligations of cross-border taxation of income received by the Indonesian Artiste have "Go International" and the fulfillment of tax obligations music promoters and/or agent in Indonesia who pay income (fees) to the foreign artistes in connection with activities that do music concert performances in Indonesia.;"