Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang analisis pelaksanaan program ekstensifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi dan difokuskan pada hasil yang dicapai oleh tenaga Pelaksana Seksi Ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet untuk dibandingkan dengan perencanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas program kerja ekstensifikasi yang dilaksanakan dalam memperoleh NPWP baru dan tambahan penerimaan pajak yang dihasilkan, bagaimana potensi Wajib Pajak Orang Pribadi pada wilayah kerja KPP Tebet, serta untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja yang dilaksanakan belum dapat secara efektif memberikan tambahan NPWP baru sesuai yang ditargetkan. Begitu juga terhadap penerimaan pajak yang diperoleh dari tambahan NPWP tersebut ternyata belum dapat dikatakan signifikan bagi KPP Tebet. Potensi WPOP pada wilayah kerja KPP Tebet masih terbilang cukup besar untuk dikembangkan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program secara umum dapat dikategorikan kepada kendala internal dari Seksi Ekstensifikasi dan juga kendala eksternal yang berasal dari instansi lain sebagai rekan kerja maupun dari Wajib Pajak.The focus of this study is about analyzing the implementation of personal Tax Payer Identity extensive issue program and limited to the result achieved by Tax Officer from Jakarta Tebet Tax Office to be compared with its planning. This is a qualitative research with descriptive design. The main problem in this research is about how effective the extensive program done by Tax Officer in order to get new Tax Payer Identity and additional tax revenue as program results, the potential resource of Personal Tax Payer that owned by Tax Payer Office, and also to find the obstacle faced by Tax Officer in the implementation of the program.

The research result show that working program held by Tax Officer can not effectively give additional new Tax Payer ID as its target. Thus to the tax revenue which gained by those additional new Tax Payer ID, in fact haven?t show a significant result for Jakarta Tebet Tax Office. The potential personal tax payer owned by Jakarta Tebet Tax Office is still huge to develop. The obstacles founded in the program implementation generally divided into internal and external which include other government office or Tax Payer itself."

"Skripsi ini membahas tentang analisis pelaksanaan program ekstensifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi dan difokuskan pada hasil yang dicapai oleh tenaga Pelaksana Seksi Ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet untuk dibandingkan dengan perencanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas program kerja ekstensifikasi yang dilaksanakan dalam memperoleh NPWP baru dan tambahan penerimaan pajak yang dihasilkan, bagaimana potensi Wajib Pajak Orang Pribadi pada wilayah kerja KPP Tebet, serta untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja yang dilaksanakan belum dapat secara efektif memberikan tambahan NPWP baru sesuai yang ditargetkan. Begitu juga terhadap penerimaan pajak yang diperoleh dari tambahan NPWP tersebut ternyata belum dapat dikatakan signifikan bagi KPP Tebet. Potensi WPOP pada wilayah kerja KPP Tebet masih terbilang cukup besar untuk dikembangkan. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program secara umum dapat dikategorikan kepada kendala internal dari Seksi Ekstensifikasi dan juga kendala eksternal yang berasal dari instansi lain sebagai rekan kerja maupun dari Wajib Pajak.

---

The focus of this study is about analyzing the implementation of personal Tax Payer Identity extensive issue program and limited to the result achieved by Tax Officer from Jakarta Tebet Tax Office to be compared with its planning. This is a qualitative research with descriptive design. The main problem in this research is about how effective the extensive program done by Tax Officer in order to get new Tax Payer Identity and additional tax revenue as program results, the potential resource of Personal Tax Payer that owned by Tax Payer Office, and also to find the obstacle faced by Tax Officer in the implementation of the program.

The research result show that working program held by Tax Officer can not effectively give additional new Tax Payer ID as its target. Thus to the tax revenue which gained by those additional new Tax Payer ID, in fact haven?t show a significant result for Jakarta Tebet Tax Office. The potential personal tax payer owned by Jakarta Tebet Tax Office is still huge to develop. The obstacles founded in the program implementation generally divided into internal and external which include other government office or Tax Payer itself."

"Contract of Work in management treated as lex spesialist derogates lex generalist against other regulations. This particular regulation may legally null a common regulation if the regulation has a same position, including tax law. if there is taxation in the business agreement, the common applied taxation law cannot be as the ground of tax calculation because they have the same position. The taxation policy, which becomes the ground of Contract Of Work influenced by taxation policy which applied at the time the business agreement is signed. That is why the taxation condition consist in the business agreement is different between the first generation in 1968 until seventh generation in 1999 until now.The lex spesialis derogat lex generalis taxation condition consist in the Contract Of Work, causing problems in taxation especially to KPP PMA III the tax services office which serve the mining sector. KPP PMA lll appeal upon the decision which is not conform with tax payer application. Among others is Withholding Tax Tariff beside PDBR : Loss Remedy and Value Added Tax.For data collection and thesis composition, the research type taken is descriptive analytic with qualitative approach, among others through research study at Tax Services Othce PMA lll and interview with 9 information sources, and literature study using tax web site, internet and others literature.The existence of taxation administration policy which reflect the taxation law principles such as legal certainty, legality principle, hierarchy principle and consistency principle, so a certain regulation will not lie on top on another regulation and will not confused the businessman.Certain taxation policy reformations not only oriented at tax revenue, but also reflect neutrality against all interest of local and central govemment, especially the regions in Indonesia are autonomy regions, so it will not resist the investors to invest in indonesia, particularly in mining sector.Backup jurisprudence is needed in a policy formed in legitimately regulation by the House of Representative and that regulation rellect the synchronization between the interest parties among others Directorate General of Tax with Directorate General of Mining and Energy. So there will be no more taxpayer submit an appeal with the same problems in the field."

"Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dari sektor minyak dan gas cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber alam yang semakin lama semakin terbalas.Dalam system self assessment, salah satu fungsi pemerintah adalah pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang Undangan.Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pasal 29 Undang - Undang No. 10 Tahun 2000. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DIP) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan menegakkan Peraturan Perpajakan (Law Enforcement) melalui pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kecakapan dan pengetahuan fiskus mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperllukan dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan dari Wajib Pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat pengetahuan fiskus mengenai kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi dan masalah-masalah yang dihadapinya serta menjelaskan pengetahuan fiskus mengurai peraturan-peraturan pajak yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptifdan analisis statistik dengan teknik korelasi, dengan sampel sebanyak 36 responden (fiskus) dari 40 responden (fiskus) di dalam populasi.Hipotesis yang diajukan adalah "terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan".Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dari nilai t sebesar 14,152 yang nilainya lebih besar dari nilai t sebesar 2,034 yang berarti Ho ditolak dan H,.diterima. Terdapat korelasi yang sangat kuat antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9247 dan koefisien determinasi 85,51 %."