Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas implikasi pengenaan kebijakan diferensiasi tarif pajak penghasilan bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan diferensiasi tarif pajak penghasilan tidak didasari teori yang kuat. Hukum materiil dengan hukum formal bercampur karena unsur sanksi yang seharusnya terdapat dalam Undang-undang KUP, terdapat dalam tarif Undang-undang Pajak Penghasilan. Pemberlakuan diferensiasi tarif pajak penghasilan bertentangan dengan prinsip ability to pay. Bagi karyawan yang mempunyai penghasilan yang sama besarnya mendapat perlakuan yang berbeda. Hal ini menimbulkan ketidak adilan horizontal. Hendaknya dalam menaikkan penerimaan negara pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan dengan tidak mengorbankan keadilan bagi masyarakat.

---

The focus of this study is implication of outcome differential tariff income tax policy for employee who don't have Tax Payer Number. This research is qualitative research with descriptive design. The result of this research showed that the goverment policy on Differential tariff income tax didn't have strong theory based. Material law with formal law is mixed because there is penalty element that should have been included in general rule tax law in fact included in income tax law.

The aplication of differential tariff is against with the ability to pay principle. For employee who has same income get different treatment. This situation makes horizontal disequity. In raising country income government should made new policy which don't sacrifice people's equity."

"Tujuan dari didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Dilain pihak salah satu kewajiban perusahaan adalah melaksanakan semua peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Beban pajak merupakan salah satu komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari. Dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perncanaan pajak (Tax Planning).Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahan akan dibantu oleh para karyawan, dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan berupa pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara pihak antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh pasal 25/29 untuk pemberi kerja. Kedua jenis pajak tersebut mempunyai mempunyai hubungan timbal baik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainya. Perencanaan pajak tidak hanya bertujuan semata-mata untuk memimalisasikan beban pajak perusahaan, ketepatan, keakuratan didalam melakukan perhitungan juga merupakan salah satu dari perencanaan pajak penghasilan pasal 21, agar tidak menimbulkan biaya pajak tambahan di kemudian hari. Keakuratan dalam melakukan perhitungan akan berdampak pada SPT Tahunan yang disampaikan oleh perusahaan.Pokok masalah dari tesis ini adalah selalu berusaha mencari peluang-peluang maupun celah-celah yang dapat dimanfaatkan dari perbedaan tarif antara dua jenis pajak yang berbeda. Selain itu juga mencari keakuratan dalam melakukan perhitungan pemotongan pajak agar didapatkan hasil yang akurat agar tidak merugikan baik karyawan dan perusahaan itu sendiri.Penelitian dilakukan pada PT. BII Finance Center dengan mengabil data-data berupa laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit, daftar perhitungan gaji karyawan dan SPT Tahunan baik Pajak Penghasilan Pasal 21. Dari data-data yang didapatkan dilakukan analisis dengan melakukan perhitungan ulang terhadap jmasingmasing jenis pajak untuk mendapatkan biaya pajak yang minimal serta mendapatkan perhitungan pajak yang akurat.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian tunjangan akan menghasilan biaya pajak yang maksimal sedangkan untuk karyawan akan menambah penghasilan dibandingkan dengan pemberian natura. Sedangkan untuk pemberian tunjangan khususnya tunjangan pajak akan mendapatkan biaya pajak yang maksimal bila kondisi perusahaan untung dan tidak banyak karyawan yang berpenghasilan melebihi tarif 30%. Untuk hasil perhitungan pajak penghasilan pengunaan metode bayangan akan menghasilkan perhitungan yang akurat dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai kesimpulan bahwa pemberian tunjangan dapat memperkecil biaya pajak perusahaan dengan kondisi-kondisi tertentu dan tidak bertentangan dengan undangundang.Sebagai saran agar Direktorat Jenderal Pajak segera membuat peraturan pendukung untuk karyawan yang mempunyai penghasilan yang berfluktuatif seiring dengan diterapkanya undang-undang pajak penghasilan yang baru.

---

The aim of building a company is to gain optimal profit by minimalist all sorts of expenses. In other term, one of the company obligation is to apply all kinds of tax regulation by its term. Tax burden is one the expenses which is needed to be spent by the company, therefore goal management is needed to avoid loss in the future. For both interest are accomplished, one of ways is by making tax planning.Performing the business company is helped by employees, which they will get income in form of salary payment, honorarium, extra allowance and any other payment. Those kind of relationship will cost tax burden which is income tax article 21/26 for employee and income tax article 25/29 for employer. Both of tax have reciprocal relationship which influence both sides. Tax planning is not only minimalist the company tax burden. Precisions, accuracy in calculating is also one of way to plan income tax article 21 to avoid any extra taxes in the future. Accuracy in calculating will have impact on annual tax return held by the company.The issues of the thesis to find opportunities and ways/loophole which can be used from the differences of amount on two kinds of taxes. Also to find accuracy in calculating the different withholding taxes in order to get accurate result that wont inflict a financial loss both to employees nor the company it self.The research was done on PT. BII Finance Center by taking data in form of audited company financial report, list of the employee salary calculation and annual tax return article 21. The research on the data?s was done by recalculating on each kind of taxes to gain the minimal tax burden an to have the accurate calculation.The result on The research indicates that the allowance will produce max tax burden as the employee gain more income compared with base salary. At high profits conditions on the company and less by employee with income more than 30% fee allowance especially tax allowance gain maximum tax fee. Income tax calculation using the running method will produce accurate calculation compared with legal condition.As the conclusion that allowance will reduce the company tax fee with certain condition and in the term by the law. And as a suggestion Direktorat Jendral Pajak to form supported legislations of employee with fluctuate income along with the new income tax regulation."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor ekonomi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Skripsi ini meneliti tentang hambatan dan implikasi beban pajak yang terjadi atas adanya perubahan ketentuan pajak penghasilan pada PT X sebagai Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Penelitian ini menggunakan teori global taxation, schedular taxation, presumptive taxation, dan asas pemungutan pajak. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi PT X terdiri atas adanya benturan ketentuan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan hambatan dalam memahami ketentuan peraturan pelaksana dan menerapkan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. Implikasi beban pajak yang terjadi atas adanya perubahan ketentuan pajak penghasilan pada PT X menjadi lebih kecil dan tidak memenuhi asas keadilan horizontal.

---

Micro, Small and Medium Enterprises sector are being occupied by mostly Indonesian people. This research discusses the obstacles and tax burden implication in the changes of income tax regulation at PT X as corporate taxpayers who have gross turnover that does not exceed 4,8 billion. This research uses a global and schedular taxation, presumptive taxation, and the principle of taxation theory. This research uses qualitative method by studying of literature and in-depth interviews. The results of this research are the obstacles of changes in income tax regulation which faced by PT X are consisted of inappropriate regulation between PP No. 46/2013 and UU No. 36/2008 and obstacles of understanding and implementing the regulation of PP No. 46/2013. Moreover, the impacts of changes in income tax regulation at PT X are consisted of the smaller tax payable which does not comply the principle of horizontal equity."

"Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri sangatlah penting. Oleh karena itu, di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa penerimaan negara terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara, termasuk sumber penerimaan yang berasal dari pajak dan sumber lainnya, dengan memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan nasional oleh masyarakat dan dunia usaha.Berdasarkan pola pikir tersebut di atas, pemerintah telah melakukan banyak upaya baik melalui usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk dapat meningkatkan penerimaan negara berupa pajak serta melakukan pembenahan peraturan dan perangkat perpajakan yang ada. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberlakukan peraturan-peraturan perpajakan yang bersifat khusus, di antaranya adalah pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tingkat tarif tertentu yang besarnya tarif berbeda-beda tergantung pada jenis objek Pajak Penghasilannya.Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPh Final atas transaksi penjualan efek di bursa efek terhadap perlakuan biaya dan pajak penghasilan pada perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas, penulis melakukan penelitian terhadap PT. X Securities.Selain melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku bacaan, peraturan-peraturan perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan PT. X Securities, terutama yang berkaitan dengan praktek akuntansi dan perpajakan pada perusahaan.Sebagai salah satu kesimpulan dari tesis ini adalah pengenaan PPh Final atas transaksi penjualan saham mempengaruhi pengakuan biaya yang dapat dibebankan menurut aturan fiskal, yang selanjutnya akan mempengaruhi penghitungan pajak penghasilan suatu perusahaan perantara pedagang efek, yang penghasilannya terdiri dari dua unsur, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final."