Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang timbulan dan komposisi sampah pada Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Ciputat sebagai daerah pemukiman padat penduduk di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan yaitu SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa alternatif pengelolaan sampah skala kawasan yang dapat diterapkan di Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Ciputat untuk mereduksi beban timbulan yang akan dibuang ke TPA. Timbulan sampah yang dihasilkan di Kecamatan Pamulang pada tahun 2011 mencapai 1248,95 m3/hari atau 161,7 ton/hari. Proyeksi timbulan sampah Kecamatan Pamulang pada tahun 2031 mencapai 1610,72 m3/hari atau 208,53 ton/hari, sedangkan timbulan sampah pada Kecamatan Ciputat pada tahun 2011 mencapai 964,66 m3/hari atau 128,65 ton/hari. Proyeksi timbulan sampah Kecamatan Ciputat pada tahun 2031 mencapai 1351,42 m3/hari atau 180,24 ton/hari. Komposisi sampah total pada Kecamatan Pamulang terdiri dari 71,99% sampah organik dan 28,01% sampah anorganik, sebesar 15,74% merupakan sampah yang dapat didaur ulang, sedangkan komposisi sampah total pada Kecamatan Ciputat terdiri dari 68,62% sampah organik dan 31,83% sampah anorganik, sebesar 13,91% merupakan sampah yang dapat didaur ulang.

---

This study discusses about waste generation and waste composition in District Pamulang and District Ciputat as a residential areas in Tangerang Selatan City. The measurement method of waste generation and composition refers to SNI 19-3964-1994. The result of this study is use to design waste management options in District Pamulang and District Ciputat to reduce the amount of waste generation that will be dump in landfill.

The amount of waste generation in District Pamulang at 2011 currently for about 1248,95 m3/day or 161,7 ton/day , projection of waste generation in District Pamulang at 2031 increase until 1610,72 m3/day or 208,53 ton/day, whereas the amount of waste generation in District Ciputat at 2011 currently for about 964,66 m3/day or 128,65 ton/day, projection of waste generation in District Ciputat at 2031 increase until 1351,42 m3/hari or 180,24 ton/day.

The composition of municipal solid waste in District Pamulang consists of 71,99% organic and 28,01% anorganic, include 15,74% from anorganic fraction as a recyclable material. The composition of municipal solid waste in District Ciputat consists of 68,62% organic and 31,38% anorganic, include 13,91% from anorganic fraction as a recyclable material."

"Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, diketahui bahwasanya jumlah sampah yang timbul di Indonesia setiap tahunnya hampir mencapai 30 juta ton. Hal ini diperparah dengan sistem pengelolaan sampah yang masih belum berjalan dengan efektif di Indonesia karena sistem dumping tanpa adanya sistem pengelolaan yang mumpuni menyebabkan menumpuknya sampah di Tempat Pembuangan Akhir serta sumber daya Indonesia yang masih belum mencukupi untuk melakukan pengelolaan sampah secara efektif. Maka dari itu, kemudian Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengolah sampah menjadi energi yang diwujudkan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa. Untuk menjawab permasalahan ini, kemudian Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diwujudkan dengan melakukan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung. Kemudian, penulis menarik kesimpulan bahwasanya keberadaan PLTSa mampu berperan membantu menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia sekaligus menjadi jawaban untuk permasalahan energi, mengingat energi sampah termasuk sebagai energi terbarukan. Peranan tersebut dapat dilihat dari daya serapan PLTSa di Indonesia, yakni 0,6% oleh PLTSa Bantargebang dengan kapasitas 700 kW, 45% oleh PLTSa Surabaya dengan kapasitas 9 MW, dan 152,7% oleh PLTSa Surakarta dengan kapasitas 8 MW. Namun, apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat, perkembangan PLTSa di Indonesia masih tertinggal dari PLTSa di Amerika Serikat. Ketertinggalan dari PLTSa di Indonesia dengan PLTSa di Amerika Serikat dipengaruhi oleh faktor pendanaan dan faktor historis yang membedakan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Agar PLTSa di Indonesia mampu memberikan dampak yang lebih signifikan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan percepatan dalam pembangunan PLTSa di kota-kota lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dan kota lainnya yang memiliki potensi timbulan sampah dalam jumlah besar serta pemrioritasan pengelolaan sampah dalam rencana pembangunan.

---

Based on data published by the National Waste Management Information System, it is known that the amount of waste generated in Indonesia every year is almost 30 million tons. This is exacerbated by the waste management system that is still not functioning effectively in Indonesia because the dumping system without a qualified management system causes the accumulation of waste in final disposal sites and Indonesia's resources are still insufficient to carry out effective waste management. Therefore, the Government then established a policy to process waste into energy which was realized by the construction of a Waste Power Plant or PLTSa. To answer this problem, the author then uses a normative juridical research method which is realized by conducting a literature study. This research is descriptive in nature to explain the facts obtained during this research. Then, the authors conclude that the existence of PLTSa can play a role in helping to solve the waste problem in Indonesia as well as being an answer to energy problems, considering that waste energy is included as renewable energy. This role can be seen from the absorption power of PLTSa in Indonesia: 0.6% by PLTSa Bantargebang with a capacity of 700 kW; 45% by PLTSa Surabaya with a capacity of 9 MW; and 152.7% by PLTSa Surakarta with a capacity of 8 MW. However, when compared to the United States, the development of PLTSa in Indonesia is still lagging behind PLTSa in the United States. The lag between PLTSa in Indonesia and PLTSa in the United States is influenced by funding factors and historical factors that distinguish Indonesia from the United States. In order for PLTSa in Indonesia to be able to have a more significant impact, the Government of Indonesia needs to accelerate the development of PLTSa in other cities as mandated by Presidential Regulation Number 35 of 2018 concerning the Acceleration of Construction of Installations for Processing Waste into Electrical Energy Based on Environmentally Friendly Technology and other cities that have the potential to generate large amounts of waste and prioritizes waste management in development plans."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis pembukuan pihak ketiga minus (PFK Minus) pada Satuan Kerja Luar Negeri dan solusi penyelesaiannya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran pembukuan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) Satker Luar Negeri Tahun Anggaran 2010 dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang tersedianya data bukti transaksi keuangan dan pagu anggaran yang tidak mencukupi merupakan faktor utama penyebab PFK Minus. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan mekanisme penganggaran dan revisi anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

---

This thesis aims to analyze overspending budget within Foreign Affairs Overseas Unit and its solution. Methods of data collection is conducted by searching within Financial Management Information System (SIMKEU) in the Fiscal Year of 2010 and the results of the inspection from the authority agencies.

The conclusion of this study is the lack of availability on supporting documents from the financial transactions and the budget shortfall are the main factors that led to overspending budget. The solution is conducted by changing the mechanism of budget formulation and budget revision set out by the Ministry of Finance."

"

Perilaku memilah sampah mahasiswa di kampus UI memiliki urgensi untuk diintervensi. Hasil studi baseline menunjukkan bahwa mahasiswa UI belum memilah sampah dengan tepat dan mengakibatkan proses pengolahan sampah menjadi tidak efisien. Hasil survei dengan kerangka theory of planned behavior juga menunjukkan bahwa prediktor signifikan dari perilaku memilah sampah adalah perceived behavioral control (PBC). Berdasarkan temuan studi baseline, penulis mendesain intervensi literasi pemilahan sampah berbasis video berisi informasi (pengetahuan), yang dikembangkan berdasarkan teori social influence dan social modelling. Intervensi diharapkan meningkatkan PBC mahasiswa sehingga perilaku memilah sampah mahasiswa juga meningkat. Hipotesis penulis adalah pemberian literasi pemilahan sampah berbasis video dapat meningkatkan perilaku memilah sampah mahasiswa UI. Penulis menggunakan desain eksperimental (between-subject) dan membagi partisipan ke dalam dua kelompok (yang mendapat literasi pemilahan sampah vs kontrol) melalui randomisasi. Partisipan merupakan mahasiswa S1 dari berbagai fakultas. Perekrutan partisipan dilakukan dengan dengan menyebarkan poster dan calon partisipan dapat mendaftar melalui aplikasi daring yang dicantumkan. Perilaku memilah sampah diukur dengan mengobservasi apakah partisipan memilah atau tidak memilah sampah yang dihasilkannya selama intervensi. Hasil intervensi menunjukkan literasi pemilahan sampah berbasis video meningkatkan perilaku memilah sampah organik secara signifikan, tetapi tidak dengan sampah anorganik. Intervensi ini dapat direplikasi untuk meningkatkan perilaku memilah sampah di lingkungan kampus.

---

Waste sorting behavior among Universitas Indonesia (UI)’s students has the urgency to be intervened. Results of the baseline study showed that UI’s students were not sorting waste properly and caused the waste management to be ineffective. Besides, using the theory of planned behavior as the theoretical framework, the author found that perceived behavioral control (PBC) was the significant predictor of waste sorting behavior. Based on those findings, the author designed an intervention using a video. It contained information (knowledge) about waste sorting which was contructed based on social influence theory and social modeling. It was expected to increase student PBCs and encourage them to perform waste sorting behavior. Hypothesis of this intervention study is waste sorting literacy through video can improve waste sorting behavior of UI’s student. The author used an experimental (between-subject) design and divided the participants into two groups (waste sorting literacy vs. control group) using randomization. Participants were undergraduate students from various faculties. Participant’s recruitment was done by spreading posters and prospective participants registered through an online application. Waste sorting behavior was measured by observing whether participants sorted or not sorted their waste during the intervention. The results of the intervention showed that video-based waste sorting’s literacy significantly increased the accuracy of the waste sorting behavior of organic waste, but not with anorganic waste. This intervention can be adapted to increase waste sorting behavior in university context.

 

"

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia, penulis melakukan penelitian dengan judul sebagaimana tersebut di atas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Gap Score antara Harapan (Expentancy) dan Kenyataan (Perception) para penerima pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh PD Kebersihan Bestari.Penelitian dilaksanakan dengan Teknik Analisis Kuantitatif Multiple-item scale yang dikembangkan dengan Teknik Analisis Kualitatif Untuk memperoleh data primer penulis mengambil 4 Informan dan 200 responden yang terdiri atas kalangan industri dan kalangan non industri di Kota Medan. Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, Studi Kepustakaan, Kuesioner dan Pedoman Wawancara. Penyusunan Kuesioner menggunakan Teknik Skala Likert. Obyek kajian penelitian ini meliputi dimensi Tangible, dimensi Reliability, dimensi Responsiveness, dimensi Assurance dan dimensi Empathy.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian :Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi Tangible menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif -1,672. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi Tangible Keandalan PDK Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden.Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi Reliability menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif - 1,549. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi Reliability keandalan PDK Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden.Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi responsiveness menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif -1,533.Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi responsiveness keandalan PDK Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden.Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi assurance menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif - 1,634. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi assurance keandalan PDK Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden.Perbedaan rata-rata skor harapan dan skor kenyataan dalam pengukuran dimensi empathy menghasilkan gap score secara keseluruhan bernilai negatif - 1,645. Kesimpulan : menurut pengukuran dimensi Empathy keandalan PDK Kebersihan Bestari dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat Kota Medan belum memenuhi harapan rata-rata responden.Berdasarkan pokok-pokok kesimpulan di atas, diperoleh kesimpulan umum bahwa PD Kebersihan Bestari, sebagai salah satu badan usaha Pemerintah Daerah Kota Medan yang bergerak dalam pelayanan publik, kurang berhasil dalam mengembangkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat Kota Medan sehingga penanganan masalah sampah di Kota Medan masih belum memuaskan masyarakat Kota Medan. Secara faktual fenomena ini antara lain terlihat dari sebanyak 3.838 m3 produksi sampah setiap hari, namun sampah yang terangkut setiap hari hanya mencapai 2.360m3. Artinya : manajemen PD Kebersihan Bestari belum mampu memberikan pelayanan kebersihan yang prima kepada masyarakat Kota Medan.Dengan membandingkan kelima dimensi pengukuran kesenjangan tersebut, dapat diketahui bahwa temyata dimensi Tangible merupakan faktor yang paling menonjolkan kesenjangannya. Hasil penelitian ini mengandung-pengertian bahwa penyediaan sarana dan prasarana fisik, jumlah personil dan teknis pelayanan kebersihan sangat tidak memadai untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan antara harapan masyarakat Kota Medan terhadap kualitas pelayanan kebersihan dengan kenyataan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh PD Kebersihan Bestari menjadi kongkrit, kelemahannya terletak pads dimensi Tangible.Dan hasil perhitungan perbandingan gap score pada kelima dimensi yang diukur diketahui bahwa gap score terendah terjadi pads dimensi Responsiveness. Hal ini bisa terjadi karena sifat dan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh PD Kebersihan Bestari tidak terlalu menuntut konsentrasi teknis seperti halnya pelayanan bank dan sebagainya. Namun demikian, hasil pengukuran tetap membuktikan bahwa kesungguhan untuk memahami berbagai keluhan dan atau keinginan masyarakat merupakan salah satu faktor yang turut menentukan citra pelayanan.Di samping itu, dapat diketahui juga bahwa nilai kepentingan rata-rata terbesar terjadi pada dimensi Tangible, baik pada posisi harapan maupun pada posisi kenyataan."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur disparitas di Provinsi Sumatera Utara dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu (time series) periode 1987 - 2008. Untuk perhitungan disparitas digunakan Indeks Williamson. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas di Provinsi Sumatera Utara digunakan model persamaan regresi berganda dengan bantuan software Eviews 4.00. Model regresi yang digunakan adalah model linear dengan variabel bebas yaitu Inflasi (digunakan pendekatan dengan tingkat inflasi), peranan perdagangan diukur melalui rasio net ekspor terhadap PDRB, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian.Dari hasil perhitungan tingkat kesenjangan antar daerah didapatkan hasil bahwa perkembangan disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara berfluktuatif, pada tahun 1988 Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,567 dan turun menjadi 0,426 pada tahun 1998 pada krisis ekonomi global. Pada tahun berikutnya tahun 2005 akibat adanya shock dari luar yaitu kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM membuat Indeks Williamson meningkat menjadi 0,436. Selanjutnya Indeks Williamson semakin meningkat pada tahun berikutnya sampai pada angka 0,485 pada tahun 2008.Sedangkan untuk mengetahui dampak kesenjangan dan variabel lain terhadap indeks Williamson digunakan model regresi berganda sebagai berikut: CVwt = β0 + β1 INF + β2 TRA + β3 EXP + β4 URB + ε Hasil estimasi didapatkan bahwa variabel berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperkirakan dipengaruhi oleh perdagangan yang diwakili oleh net ekspor terhadap PDRB. Sedangkan tingkat inflasi, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja non pertanian tidak mempengaruhi tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan peningkatan net ekspor di sektor pertanian dan industri.

---

This study aimed to determine and measure the disparities in the province of North Sumatra and know the factors that influence the level of disparity in the province of North Sumatra. The data used are secondary to the time series data in the period 1987 to 2008. Index used for calculation of disparity Williamson. Meanwhile, to determine the relationship between the factors that influence the level of disparity in the province of North Sumatra used model of multiple regression equations with the help of software Eviews 4:00. Regression model used is a linear model with independent variables of inflation (the approach used for inflation), the role of trade is measured by the ratio of net exports to GDP, the contribution of government expenditure to GDP and the growth rate of nonfarm employment.From the calculation of the level of regional disparities showed that growth of income disparity that occurred in North Sumatra province fluctuated, in 1988, North Sumatra Williamson Index of 0.567 and decreased to 0.426 in 1998 on the global economic crisis. In the following year in 2005 due to the shock from the outside of the central government policy to increase fuel prices make Williamson's index increased to 0.436. Furthermore, Williamson index increased in the following year until the number 0.485 in 2008.Meanwhile, to determine the impact of inequality and other variables on the index Williamson used multiple regression model as follows: CVwt = β0 + β1 INF + β2 TRA + β3 EXP + β4 URB + ε The estimation results obtained that the variables based on multiple and share government expenditure to GDP. While the rate of inflation, and the growth rate of non-agricultural labor force does not affect the level of income disparity in the province of North Sumatra. The results of these studies have implications for policies aimed at increasing economic growth include an increase in net exports of agriculture and industry sectors."

"ABSTRAKSampah merupakan permasalahan yang tak kunjung selesai sampai hari ini di Indonesia, khususnya di kota-kota pendukung ibukota seperti pada Kota Tangerang Selatan. Kecamatan Serpong, Serpong Utara, dan Setu merupakan bagian dari Kota Tangerang Selatan yang memiliki karakteristik khusus yaitu sebagai daerah industri di Tangerang Selatan. Pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan baru mencapai 23% di tahun 2011. Sementara timbulan sampah akan meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, dan komposisi sampah mengalami perubahan setiap tahun akibat adanya perubahan pada pola hidup dan tingkat ekonomi masyarakat. Paradigma pengelolaan sampah yang ada masih konvensional sehingga jumlah timbulan yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir masih cukup besar. Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang memiliki timbulan sampah cukup besar yaitu sebesar 3.919 m3/hari pada tahun 2010.Penelitian ini mengukur timbulan dan komposisi sampah di Kecamatan Serpong, Serpong Utara, dan Setu meliputi perumahan, pertokoan, industri, pasar, perkantoran dan sekolah. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menjadi dasar usulan desain pengelolaan persampahan. Untuk memperoleh data kuantitatif tersebut perlu dilakukan studi timbulan dan komposisi sampah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengambilan dan pengukuran sampel (sampling) pada masing-masing sumber sampah. Untuk merencanakan sistem persampahan dibutuhkan data timbulan sampah pada 20 tahun mendatang maka dilakukan proyeksi timbulan sampah pada tahun 2031 di Kecamatan Serpong, Serpong Utara, dan Setu adalah 305,11 ton/hari, 193,38 ton/hari dan 251,47 ton/hari atau 3597 m3/hari, 1747,22 m3/hari, dan 3623,74 m3/hari. Sehingga didapatkan kebutuhan sarana pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pembuangan akhir. Adapun proses pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah pemilahan, daur ulang, dan komposting.

---

ABSTRACTSolid waste is an unstoppable problem in Indonesia, especially in suburban city such as Kota Tangerang Selatan. Serpong, Serpong Utara and Setu Sub-District is part of South Tangerang city that has special characteristic as the industrial area in Tangerang Selatan. Waste services that was performed by the Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan has only reached 23% in 2011. While waste generation will increase by the increasing of population. Moreover, waste composition changes each year due to lifestyle and the change of economic levels in society. There is only conventional waste management paradigm so the amount of generation coming into the final disposal is still quite large. Tangerang Selatan is a city that has a pretty big waste that is equal to 3919 m3/day in 2010.This study measures the generation and composition of waste in the Serpong, Serpong Utara and Setu Sub-District include housing, shops, industries, markets, offices and schools. This study is a quantitative and for basis design of the proposed solid waste management. To obtain quantitative data, it is necessary to study the generation and waste composition in advance by means of sample collection and measurement (sampling) on each source of waste. To plan for solid waste systems, requires data on the 20-year solid waste carried out projections of future waste generation in the year 2031 in Serpong, Serpong Utara and Setu Sub- District is 305,11 tons/day, 193,38 tons/day and 251,47 tons/day or 3597 m3/day, 1747,22 m3/day, and 3623,74 m3/day. So we get the means storage, collection, transportation, processing, and final disposal needs. The treatment process at the Integrated Waste Sites (TPST) is the sorting, recycling, and composting."

"Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendekatan fungsi produksi, misalnya Akai, Nishimura, dan Sakata (2004). Fungsi produksi sendiri akan dipengaruhi oleh sumbangan faktor produksi utamanya, yaitu modal dan tenaga kerja. Realisasi belanja modal pemcrintah diasumsikan sebagai investasi pemerintah yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh belanja modal pemerintah dan faktor-faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal. Pengamatan dilakukan terhadap 316 kabupaten/kota yang memiliki data Icngkap dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam peneiitian ini. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang clidukung dengan pendekatan kualitatifi Regrcsi data menggunakan metodc kwadrat tcrkecil atau Ordinary Leasr Squares (OLS) dengan alat bantu program Eviews 4.1. Parameter yang diestimasi kemudian diuji dengan lcriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik. Hasil regresi mcnunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah pusat dan realisasi belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap PDRB. Namun demikian, pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah tcrnyata lebih besar dari pada realisasi belanja modal pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pcmerintah daerah lebih efisien dalam mengalokasikan belanja modal dibandingkan dengan pcmerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah yang realisasi dana bagi hasilnya di alas rata- rata memiliki pcngaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota lebih besar dari pengaruh rcalisasi belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan. Di sisi lain, tenaga kerja memiliki pengaruh yang relatifbesar dan dominan terhadap PDRB.

---

The economic growth could be observed through production iimction approach, as an example, Akai, Nishimura, and Sakata (2004). Production function itself influenced by contribution of the main production factor, those are capital and labor. The realization of government capital spending assumed as government investment that would stronger the local economy growth by inviting more input for the production process. The objectives of this research are to overview the impact of government capital spending and other factors to the local economy growth in the decentralization era.

The observation involved 316 cities/regions which have comprehensive data on research variables, as needed. Research analysis would have quantitative approach which supported by qualitative approach. Data regression using Ordinary Least Square (OLS) is executed by Eviews 4. l. The estimated parameter then tested by economic criteria, statistic criteria, and econometric criteria.

The result of regression indicates that the central govemment capital spending and local government capital spending has relatively small impact to GDRP. Nevertheless, in fact the realization on local govemment capital spending has bigger impact then the central government capital spending. It indicates that the local government is more efficient in allocate the capital spending compare then the central government.

Mean while, for the local government which realized their revenue sharing fund above average, the local government capital spending has bigger impact to GDRP, then the central government capital spending as a whole. In other side, labor has relatively bigger and dominant impact to GDRP."

"Penyederhanaan anggaran terkait Penyatuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020-2021 merupakan perubahan besar dalam sistem penganggaran secara internal yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset di Indonesia. Tujuan kebijakan ini untuk melakukan reformasi penganggaran dalam perbaikan manajemen riset, merubah paradigma yang dulu berbicara cost dirubah menjadi investasi dalam arti mewujudkan efek dari riset untuk kemaslahatan masyarakat, dan riset sebagai evidence based untuk mengambil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dari kebijakan penyederhanaan anggaran. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dengan beberapa indikator dan kriteria evaluasi yang dikembangkan William Dunn untuk menilai suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan gambaran keberhasilan kebijakan dan kendala yang dihadapi sehingga memberikan dampak baik secara internal dan eksternal.

---

XThe simplification of the budget related to the Unification of the Budget Implementation Entry List (DIPA) for the 2020-2021 Fiscal Year is a major change in the internal budgeting system carried out by a research institute in Indonesia. The purpose of this policy is to carry out budgetary reforms in improving research management, changing the paradigm that used to talk about costs to being changed to investment in the sense of realizing the effects of research for the benefit of society, and research as evidence based for making policies. This study aims to evaluate policies to determine the effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy of the budget simplification policy. The method in this study uses a post positivism. Data collection techniques used through in-depth interviews and literature studies. With several indicators and evaluation criteria developed by William Dunn to assess a policy. The results of this study show a picture of the success of the policy and the obstacles it faces so that it has an impact both internally and externally."