Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBeberapa tahun belakangan ini peranan pajak sebagai sumber pembiyaan dalam negeri sudah menjadi andalan yang utama. Pajak sudah menjadi salah satu sumber utama untuk mengisi angka-angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan pun harus bekerja keras untuk memenuhi target penerimaan yang sudah ditetapkan setiap tahunnya dalam angka-angka APBN tersebut. Salah satu langkah yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua adalah dengan meningkatkan penagihan terhadap para penanggung pajak yang masih mempunyai utang pajak agar rencana penerimaan pajak bisa tercapai setiap tahunnya.Pembahasan dalam tesis ini dibatasi pada suatu tinjauan pelaksanaan penagihan utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana peranan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua dalam menghimpun penerimaan pajak dari utang-utang pajak yang belum dilunasi oleh para wajib pajak serta kendala-kendalanya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dan empiris. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi bahan-bahan pustaka dan emperis dilakukan wawancara terutama dari pejabat/petugas pajak yang menangani utang-utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua untuk selanjutnya dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif-kualitatif.Berdasarkan hasil pembahasan bahwa penagihan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua dapat membantu pengurangan utang pajak yang masih tertunggak walaupun setiap tahunnya utang pajak terus bertambah. Pelaksanaan penagihan melalui Surat Tegoran, Paksa, Sita dan Lelang masih banyak mengalami hambatan termasuk hambatan pelaksanaan di lapangan dan juga dari sisi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu masih diperlukan adanya pengaturan administrasi perpajakan melalui peraturan perundangundangan yang berlaku agar upaya penagihan pajak dapat lebih efektif dan lancar sehingga utang pajak dapat semakin berkurang setiap tahunnya."

"Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan. Untuk meningkatan penerimaan pajak pada tahun 1983 telah dilakukan pembebanan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana sistem self assessment dapat meningkatkan penerimnaan pajak secara substansial.Si stem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap Wajib pajak dengan baik.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada KPP yaitu Seksi TOP, Seksi PPh Badan, Seksi Penerimaan dan Keberatan, dan Bagian Umum, melalui wawancara dan pengamatan langsung.Penelitian dilaksanakan pada KPP "X" dengan temuan-temuan wajib pajak yang menjadi kewenangan KPP "X", wajib pajak yang memasukkan SPT, jumlah wajib pajak yang di periksa, kreteria wajib pajak yang di periksa, jumlah pemeriksa, hasil pemeriksaan dan penerimaanPembahasan dalam penelitian inibahwa jumlah pemeriksa SPT Wajib Pajak sangat kecil dari SPT Wajib Pajak yang haru di periksa, selisihnya tidak diadakan pemeriksaan bukan karena telah melaksanakan ketentuan perpajakan, tetapi karena tidak tertangani oleh petugas yang jumlah personilnya terbatas. Kreteria Wajib pajak yang di periksa Wajib Pajak yang lebih bayar yang menjadi sasaran utama, sebaiknya pemeriksaan dialihkan ke Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak kreteria khusus.Daripembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang di periksa masih sangat minim, jumlah petugas sangat minim di banding jumlah SPT Wajib Pajak yang hares di periksa, Pemeriksaan sasaran utamanya adalah Wajib Pajak lebih bayar, Prosentase pemeriksa di banding jumlah Wajib Pajak yang perlu di periksa sangat kecil, penerimaan pajak dapat ditingkatkan bila dilakukan pemeriksaan, sedang saran adalah supaya diupayakan jumlah Wajib Pajak yang di periksa lebih banyak, melakukan penambahan jumlah pemeriksa pemeriksa, yang diutamakan yang di periksa adalab Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak criteria khusus.

---

The Execution Of Self Assessment System In Relation With Income Tax Collection Of The Body Of Tax Obligation (Study Case At X Tax Services Office)The role of people in development leasing should be keep grown with pushing awareness, understanding and comprehension that the development is right, duty and responsible of the whole of people. The execution of national development should be based on self-ability, mainly if the citizen realizes the participation to pay tax To increase tax collection in year 1983 has been conducted tax reformation with changing tax collection system from official assessment becoming self assessment In this research, the main problem is how self-assessment system can increase tax collection substantially.Self assessment system gives the confidence to Tax Obligation to account deposit and report himself/herself concerning the amount of tax should become debt in accordance with tax regulations. The government in this matters tax officer in accordance with his/her role should conduct construction, research and inspection to tax obligation properly.Research Method used in this thesis is analysis description method, with- data collection technique in from of library and field research to relevant parties in this thesis (fish's) through deep interview.This research is conducted at KPP X" with the finding of tax obligation becoming the authorization of KPP "X", tax obligation fills SPT, number of tax obligation inspector, the result of inspection and collection.The discussion in this research that the number of inspector of SPT tax obligation is very small that SPT tax obligation should be inspected, the different was not conducted inspection not because it has conducted the tax stipulation, but because not handled by the limited number of officer. The criteria of tax obligation inspected more payable obligation tax becoming main target, for more payable tax obligation if it has been inspected for two years respectively, it should be better if changed position to loss tax obligation and tax obligation with specific criteriaFrom the discussion can be concluded that the number of tax obligation inspected was very minim, the number of officers were very minim if it was compared to the number of SPT tax obligation should be inspected was very small, tax income can be increased if it was conducted inspection, while the suggestion is in order to be efford more number of tax obligation inspection, conduct the addition of inspectors number, the main inspected is loss tax obligation and tax obligation with specific criteria."

"Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan menjadi masalah serius di beberapa Negara berkembang. Keberhasilan berjalannya sistem self assessment, sangat terpengaruh oleh tinggi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak Jika suatu tingkat kepatuhan pajak di suatu negara relatif rendah, yang harus dilakukan pertama kali oleh pemerintah adalah mencari tahu mengapa hal tersebut terjadi. Mencari akar permasalahan yang sebenarnya jauh lebih baik daripada menggalakkan penagihan, tetapi tidak mengimbanginya dengan pelayanan yang memuaskan. Pelayanan seharusnya tidak boleh lagi dilakukan "ala kadar"nya karena akan membentuk citra yang kurang baik, yang pada akhimya akan merugikan pemerintah jika image tersebut ternyata membentuk sikap "tax phobia". Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak mendapat Iayanan yang cepat, bersih dan memuaskan. Kualitas pelayanan mempunyai dimensi reliabilitas (Reliability), daya tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance), empati (Empathy) dan bukti fisik (Tangibles). Peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjaga kepuasan Wajib Pajak. Demikian halnya dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor, sebagai kantor pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat tidak terlepas dari masalah pelayanan.Penelitian mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepuasaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diukur dari dirnensidimensi kualitas pelayanan dan untuk mengidentifikasi pengaruh Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Jumlah sampel dalam penelitian ini, berdasarkan rumus Slovin berjumlah 393 orang. Sedangkan jumlah responden yang mengisi dan mengembalikan kuesioner penelitian ini berjumlah 186 orang. Menurut Sekaran, umumnya tingkat pengembalian kuesioner adalah rendah. Tingkat pengembalian sebesar 30 % dapat dipertimbangkan untuk diterima. Di dalam penelitian ini jumlah responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 186 prang (47,33%). Dengan tingkat pengernbalian kuesioner sebesar 47,33% maka jumlah responden dalam penelitian ini dapat diterima. Sedangkan untuk menentukan anggota sampel penulis menggunakan Convenience Sampling.Kepuasan Wajib Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bogor dibentuk oleh kelima dimensi pelayanan yaitu Reliabilitas, Daya Tanggap, Jaminan, Empati dan Bukti Fisik. Dari hasil analisis kepuasan Wajib Pajak diperoleh basil, Pelayanan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor belum memenuhi harapan Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari rata-rata harapan Wajib Pajak lebih besar dari rata-rata yang dirasakan Wajib Pajak untuk kelima dimensi kepuasan. Dari kelima dimensi Kepuasan Wajib Pajak, dimensi Empati mempunyai korelasi terbesar terhadap Kepatuhan Wajib pajak dan dimensi Reliabilitas mempunyai korelasi terkeeil terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian Kepuasan Wajib Pajak secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Low tax compliance is a matter of serious concern in many developing countries. The success of the self assessment system, depend on high and low of consciousness of people to tax. If level of tax compliance in one state is relative low, the first it is done by government is looking for solution why it happens. To looking for of the root problem which the better than incite the pressing a claim but not equal with satisfaction for servicing. The servicing is not done with careless because it will form the bad image, and at the last will inflicted a loss upon the government if the image will form "tax-phobia". The people as the taxpayers reserve the right, quickly service, clear, and satisfied. Dimension of service quality are reliability, responsiveness, assurances, empathy, and tangibles. Raising the service quality must do continuous to keep the taxpayers satisfaction. Thus, in Bogor of Tax Office Service, as the public service office has direct relationship with the taxpayers are not apart from the service problem.

This research has goals to description the level of taxpayers satisfaction will be able to pay their obligation is measured from service quality dimension and identification influence of taxpayers satisfaction on services to taxpayers compliance,

The total of samples in this research based on Slovin formula is 393 respondents. But, the totals of respondents who fill and return the questionnaires are 186 respondents. Base on Sekaran's opinion that the return rate of questionnaires is typically low. A 30% of response rate is considered to accept. In this research the total of respondents who return the questionnaires are 186 (47,33%), so the total of respondents in this research can be accepted. While to determine of samples, the researcher used the convenience sampling.

Taxpayers satisfaction in Bogor of Tax Office Service is composed from fives dimension of services which are reliability, responsiveness, assurances, empathy, and Tangibles. As result of analysis from taxpayer?s satisfaction, the servicing in Bogor of Tax Office Services has not got good services to taxpayers. This is shown by average taxpayers expectation is more than average taxpayers perceived for the fifth services dimension. From fifth dimension of services, the empathy dimension has greater correlation to taxpayer?s compliance and the reliability dimension has smallest correlation to taxpayer?s compliance. So, taxpayer?s satisfaction has influence very significant to taxpayer?s compliance."

"Peranan pajak dalam pembangunan nasional menjadi semakin penting akhirakhir ini. Terutama dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, maka faktor penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari pajak menjadi sumber penerimaan utama. Untuk itu perlu didorong penerimaan pajak yang lebih besar. Tidak kalah pentingnya adalah mengurangi jumlah tunggakan pajak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi besarnya tunggakan pajak. Dalam penelitian ini dicoba 3 (tiga) faktor yang diperkirakan mempengaruhi besarnya tunggakan pajak, yaitu : pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan perilaku wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara langsung kepada pihak yang terkait yaitu Wajib Pajak, pemeriksa pajak, dan jurusita pajak. Jumlah populasi untuk pemeriksa pajak sebanyak 205 orang, untuk jurusita pajak sebanyak 12 orang dan untuk Wajib Pajak adalah sebanyak 400 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah sample untuk pemeriksa pajak sebanyak 36 orang, untuk jurusita pajak sebanyak 9 orang dan jumlah untuk Wajib Pajak adalah sebanyak 31 Wajib Pajak. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sampling sederhana (simple random sampling) karena untuk responden Wajib Pajak dilakukan secara acak mengingat banyaknya Wajib Pajak/Penunggak Pajak yang sudah tidak dapat ditemukan alamatnya lagi. Dari data primer yang diperoleh dari responden dan data intern Kantor Pelayanan Pajak wilayah Medan dan sekitarnya, maka keseluruhan data yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis penilaian ketiga macam responden terhadap beberapa variabel yang terkait dengan masing-masing responden yang didukung dengan analisis tabel. Sedangkan analisis kuantitatif yang dilakukan dengan model korelasi (hubungan) dan regresi linier berganda (pengaruh) serta pengujian signifikansi korelasi dan regresi tersebut. Pengolahan data dengan menggunakan program komputer Excel dan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi secara signifikan pada tingkat a = 5% adalah fator perilaku Wajib Pajak dan penagihan pajak, sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan pada tingkat a = 10%. Sehingga dengan demikian hipotesis terbukti. Dilihat dari hubungan antara faktor perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan besarnya tunggakan pajak, dapat diperoleh hasil bahwa terjadi hubungan yang erat dan negatif antara ketiga faktor tersebut dengan besarnya tunggakan pajak. Dengan demikian hipotesis terbukti. Jika dilihat pengaruh dari keseluruhan faktor perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama menentukan 81% dari jumlah tunggakan pajak.Karena adanya hubungan yang erat dengan arah yang berlawanan antara perilaku Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan besamya tunggakan pajak, maka perlu kiranya diperhatikan ketiga faktor tersebut. Penilaian para Wajib Pajak terhadap pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berhubungan erat dengan besarnya tunggakan pajak, oleh karena itu perlu upaya untuk memperbaiki pemeriksaan pajak dan penagihan pajak agar penilaian Wajib Pajak menjadi Iebih baik sehingga dapat menurunkan jumlah tunggakan Wajib Pajak."

"

Tindakan penagihan pajak merupakan alat untuk memaksa Wajib Pajak membayar utang pajaknya, namun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan tindakan penagihan pajak seperti penyitaan harta dan pelelangan dalam perkara pailit karena hal tersebut tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tindakan penagihan pajak berdasarkan successful tax debt management guna meminimalkan tidak tertagihnya utang pajak. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dilakukan pada Subdirektorat Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak A, Kantor Pelayanan Pajak B, dan Kantor Pelayanan Pajak C. Pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penagihan Wajib Pajak Pailit disusun secara terkoordinasi dan melibatkan beberapa fungsi administrasi yang berkaitan dengan penagihan pajak. Penagihan pajak terhadap Wajib Pajak Pailit tidak memerlukan pendekatan persuasif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum melakukan tindakan penagihan dengan upaya paksa telah terstandardisasi. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan seperangkat alat penegakan hukum yang terdiri dari sita, cegah, dan sandera dengan tujuan agar Wajib Pajak Pailit melunasi utang pajaknya. Penilaian terhadap apakah utang Wajib Pajak Pailit tidak ekonomis untuk ditagih dilakukan berdasarkan pedoman yang mencakup berbagai faktor. Kendala penagihan pajak terhadap Wajib Pajak Pailit adalah sulit untuk menjual aset Wajib Pajak Pailit.

---

Tax collection action is a tool to force taxpayers to pay their tax debts, but the Directorate General of Taxes can not execute tax collection action such as seizure of assets and auctions in a bankrupt case because Bankruptcy Law prohibits it. This study aims to evaluate tax collection actions based on successful tax debt management to minimise uncollectible tax debts. This study uses the case study method conducted at the SubDirectorate of Collection, A Tax Office, B Tax Office, and C Tax Office. Data collection through interviews. The results of this study show that the Tax Collection strategy for Bankrupt Taxpayer is developed in a coordinated and involves several administration functions related to tax collection. In the context of tax debt collection within bankruptcy proceedings, the necessity of persuasive communication with bankrupt taxpayers is deemed nonessential. Standardized procedures are in place within the Directorate General of Taxes prior to resorting to law enforcement measures for debt collection from bankrupt taxpayers. These measures encompass a spectrum of enforcement tactics, including asset confiscation, imposition of travel restrictions (exit bans), and, in extreme circumstances, detainment. The Directorate General of Taxes assesses various criteria to determine the viability of collecting debts from bankrupt taxpayers. The obstacle to collecting tax from bankrupt taxpayers is that it is difficult to sell the bankrupt taxpayers' assets.

"