Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan mengambil kasus pada pertambangan timah Pulau Bangka. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan pertambangan pada umumnya di Indonesia, pengaturan pertambangan timah di Pulau Bangka pada khususnya dan analisa yuridis terhadap pertambangan timah di Pulau Bangka tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan metode pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yaitu pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak bagi negara dan merupakan aspek yang paling utama yang diperankan negara diantara aspek lainnya. Selain itu dalam pengaturan pertambangan timah Pulau Bangka dari segi penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan tentang penerimaan negara bukan pajak.

---

This thesis discusses the right setting up state control of mining in increasing Non-Tax Revenues and take the case of tin mining on Bangka Island. The subject matter is the regulation of mining in Indonesia, the regulation of the tin mining on Bangka Island in particular and juridicial analysis of the mining of tin in Bangka Island. The research method used is the juridical normative legal research, the method of approach to the literary study.

This study concluded that the form of state involvement in the management of mineral resources, there are three, namely regulation, exploitation and supervision. Aspect of regulation is an absolute right for the country and is the most important aspects of the state played between other aspects. Also in the island of Bangka tin mining regulation in term of state revenues, especially non-tax revenues are no longer in accordance with the provisions of the legislation on state revenues."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penguasaan Negara terhadap pertambangan yang merupakan salah satu hasil kekayaan alam terkandung di wilayah Negara kesatuan Indonesia. Penguasaan yang diberikan terhadap Negara merupakan amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia. Penafsiran terkait penguasaan Negara dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan pertambangan sejauh yang berda dalam wilayah Indonesia. Dalam hal pengaturan dimuat dalam undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara yang kemudian diikuti peraturan-peraturan terkait lainnya yang berada dibawah undang-undang. Kemudian dalam hal pengurusan Negara terlibat sebagai pelaku usaha melalaui perusahaan Negara atau dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya dalam hal pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota Sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam pasal 140 (3) dan 141 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Selanjutnya dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan program Community development, Corporate social responsibility (CSR), Sustainable development, Good Corporate Governace (GCG). Simpulan dari hasil penelitian ini, bahwa ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini ternyata memiliki banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraannya. Diantaranya terkait dengan perizinan yang sering tumpang tindih, kegiatan pertambangan yang illegal, penggelapan pajak oleh para pelaku usaha pertambangan, dan adanya ketentuan terkait divestasi saham bagi asing dalam jangka waktu tertentu. Dari permasalahan tumpang tindih perizinan maka penulis menyarakan agar dilakukan sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang nomor 37 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang pernah berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discus about the governance of nation on mining which has been one of natural wealth contained in the unitary state o Indonesia. The governance given to country is a constitutional mandate of article 33 paragraphs 3 of the 1945 constitution which has been agreed by all Indonesian societies. Interpretations related to control of the State in this case, the government has the authority to manage, administer, and oversee the entire drift mining activities in the region as far as Indonesia. In terms of the regulation contained in Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal which is then followed by other relevant regulations under the legislation. Then in terms of the maintenance of the State involved as entrepreneurs through State company, known as State Owned Enterprises (SOE). Furthermore, in terms of supervision by the Minister, Governor and Regent / Mayor accordance with their respective authorities are set out in article 140 (3) and 141 of Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal. Then in terms of improving the welfare of the community can be actualized with the Community development, corporate social responsibility (CSR), Sustainable development, good corporate Governance (GCG). The conclusions from this research, that the provisions of law applicable at this time have many problems that occur in its implementation. Some of them were related to licensing that often overlap, illegal mining, tax evasion by businesses of mining, and the provisions relating to foreign divestment within a certain timeframe. Overlapping of the licensing issues, the author advised that done as contained in Law No. 37 Year 1967 About Basic Provisions of Mining ever in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ijin pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga membahas tentang investasi sektor pertambangan di Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan ini akan digunakan sebagai bahan masukan untuk dasar melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka mengoptimalkan sektor pertambangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi melibatkan Dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mewajibkan audit lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes the authority possessed by the Provincial Government of Central Borneo in conducting control of management of mining license and environmental by city/regency government. Moreover also discuss of the mining sector investment in Central Borneo. The results of this monitoring will be used as inputs for make improvement in order to optimize the mining sector so can gives maximum contribute for economic growth of Central Borneo. This research uses normative legal studies. The data was collected through literature research and interviews.

This research suggests that the Provincial Government of Central Borneo involving related agency in supervise the mining business managed by city/regency government and local government need to be given the authority to require an environmental audit against business and/or certain activity at high risk against environment and/or responsible business and/or activities that demonstrate disobedience against legislation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan Terhadap UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Pertambangan Minerba Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan adanya aturan di dalam ketentuan peralihan UU Pertambangan Minerba yang mewajibkan penyesuaian ketentuan di dalam Kontrak Karya KK terhadap UU Pertambangan Minerba Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran mengenai pengaturan penyesuaian KK serta permasalahan di dalam pelaksanaannya selain juga untuk mengetahui mengenai kepastian hukum terkait pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber daya sekunder yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba masih memiliki sejumlah masalah dan kendala yang berasal dari belum adanya pengaturan yang mengatur secara komprehensif dan tumpang tindih pengaturan sehingga pengaturan yang ada belum menjamin kepastian hukum dalam proses penyesuaian kontrak karya tersebut Dengan demikian pemerintah bersama sama dengan para pemangku kepentingan stakeholders yang terkait perlu segera melengkapi serta memperbaiki pengaturan yang ada pada saat ini demi menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba

---

ABSTRACTThis Research discusses the legal analysis of legal certainty behind the Contract of Works CoW adjustment to Law No 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining Law No 4 2009 This research is conducted due to the clause of transitional provisions in the Law No 4 2009 which requires adjustment of provisions in the CoW to the Law No 4 2009 The purpose of this research is to determine an overview of the framework in CoW adjustment regulations and issues in its implementation as well as to find out about the legal certainty regarding its conduct pertaining to the Law No 4 2009 To that end this research uses juridical normative legal research method by utilizing analyzed secondary source and qualitative data As the result this research showed that the implementation of the adjustment the CoW to the Law No 4 2009 still contains a number of problems and constraints stemming from the lack and overlapping regulations Therefore the regulations has yet to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW Thus the government together with the stakeholders needs to complete and improve existing regulations in order to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW to the Law 4 2009 "

"Penambangan sirtu memiliki karakteristik produksi yang berbeda dengan penambangan mineral logam dan batubara, dimana rencana produksi sangat berkaitan dengan estimasi atau perkiraan pasar yang tidak menentu. Selain itu, jarak buang, jenis truck, jenis material, hingga ukuran vessel memiliki pengaruh terhadap produktivitas tambang. Kajian teknis terkait peralatan penambangan demi mengoptimalisasi kegiatan produksi dan target produksi dilakukan dengan tujuan utama mengevaluasi aspek teknis dan pengaruhnya terhadap kegiatan produksi. Aspek teknis yang dievaluasi adalah ketersediaan dan produktivitas alat berat dibandingkan dengan produktivitas truck (pengangkut material) dan pengaruh karakteristik material sirtu terhadap kebutuhan project. Terdapat kesimpulan bahwa kemampuan produksi rata-rata per jam dari setiap unit excavator yang digunakan dalam kegiatan penambangan lebih besar daripada kapasitas angkut dari armada truck, sehingga target produksi tidak tercapai. Selain itu, terjadi penumpukan antrian pada satu loading point dikarenakan material yang dibutuhkan pembeli dan jadwal antrian kedatangan truck yang kurang tertata dengan baik. Sehingga, dibutuhkan koordinasi lebih lanjut terkait jadwal pengambilan material dengan pembeli, edukasi pembeli terkait material yang dibutuhkan agar sesuai, dan apabila memungkinkan dilakukan perluasan loading point yang padat antrian sesuai dengan kebutuhan proyek.

---

Sandstone mining has different production characteristics than metal mineral and coal mining, where production plans are closely related to uncertain market estimation. In addition, the dumping distance, the truck type, the material type, and the size of the vessel influence mining productivity. Technical studies related to mining equipment to optimize the production activities and targets are carried out with the primary objective of evaluating technical aspects and their impact on production activities. The technical aspects that are evaluated are the availability and productivity of heavy equipment compared to truck productivity (material transporters) and the effect of the characteristics of sandstone materials on the project requirements. There is a conclusion that the average production capacity per hour of each excavator unit used in mining activities is greater than the carrying capacity of the truck fleet, so the production target is not achieved. In addition, there is a build-up of queues at one certain loading point due to the material needed by buyers and an unorganized truck arrival schedule. Thus, further coordination with the buyer is needed regarding the material collection schedule, educating the buyer in choosing the suitable materials, and, if possible, expanding the crowded loading point following project necessity."

"Kabupaten Garut merupakan kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya bahan tambang berupa bahan galian logam (mineral) maupun non logam diantaranya pasir dan batuan andesit. salah satu wilayahnya di Gunung Guntur. Banyak faktor yang mendorong agar penambangan di wilayah tersebut dihentikan, salah satunya faktor lingkungan. Sehingga perlu relokasi ke wilayah lain yang mempunyai potensi bahan tambang untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Relokasi tersebut dilakukan sebagai langkah agar aktivitas penambangan tidak mengganggu wisata pegunungan, kondisi lingkungan alam dan sisi kebijakan yang terkait dengan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata ruang. Hasil pengamatan lapangan, secara geologi lokasi kajian didominasi oleh Lava Guntur (Qhg), Endapan Rempah Lepas Gunung Muda Tak Teruraikan (Qypu), dan Batuan Gunungapi Muda (Qym). Hal yang harus diperhatikan dalam aspek geologi salah satunya pola sebaran sungai, di lokasi. Hasil kegiatan lapangan menunjukan bahwa jenis vegetasi yang banyak ditemui di lokasi adalah tanaman pertanian dan perkebunan, semak belukar dan bambu. Berdasarkan hasil perhitungan sumberdaya terkira Boulder andesit-basal sebesar 13,515,740 MT, dengan perkiraan ketebalan rata-rata andesit-basal diambil dari atas permukaan ke titik terdalam dari penetrasi geolistrik 60 meter, walaupun pada faktanya ketebalan andesit-basal tidak ada ukuran pasti, sehingga CF (Concretion Factor) mempunyai nilai 30 %."

"ABSTRAKReduksi limbah logam berat dalam air telah banyak dilakukan dengan berbagai metoda. Namun metode yang relatif efektif dan efisien menggunakan metode adsorpsi sistem kolom. Rancangan percobaan pada penelitian ini variabel tetap adsorben dari kulit kacang tanah 50 gr, ukuran partikelnya 40 mesh dan volume adsorbat air limbah laboratorium kimia 10 liter, laju alir 7 liter/menit. Variabel bebas waktu adsorpsi 0;5;10;15; 20;30;60;90;120;150;180;210;240 menit dan jenis adsorben: tanpa aktivasi, aktivasi fisik dan aktifasi kimia (H2SO4 1N dan NaOH 1N). Hasil penelitian menunjukan proses adsorpsi logam Pb(II) dipengaruhioleh waktu dan jenis aktivasi. Kapasitas adsorpsi tertinggi untuk tanpa aktivasi 1,947 mg/g, aktivasi fisika 1,774 mg/g, aktivasi dengan H2SO4 2,577 mg/g danaktivasi dengan NaOH 1N 2,893 mg/g pada waktu 210 menit. Persen penyisihan tertinggi untuk tanpa aktivasi 64,98%, aktivasi fisik 59,21 , aktivasi dengan H2SO486,02 dan aktivasi dengan NaOH 1N 96,57% pada waktu 210 menit."

"Masih terdapat polemik yang timbul pasca diperbaharuinya landasan hukum pertambangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara diantaranya perihal perubahan norma kaidah pertambangan yang baik khususnya lingkungan serta kaitan perizinan dengan kaidah pertambangan yang baik. Pendekatan yang dilakukan yakni menggunakan metode yuridis normatif dan hasil dari penelitian yakni berupa preskriptif analitis. Norma kaidah pertambangan yang baik di Indonesia menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 sudah cukup baik, seperti sudah dimasukkannya ketentuan Kaidah Teknik Pertambangan di dalam Pasal 96, yang bilamana merujuk pada Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Kaidah Pertambangan yang Baik meliputi juga di dalamnya Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Perizinan kaitannya dengan kaedah pertambangan yang baik ialah pemohon serta pemegang izin wajib melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik dimana hal tersebut sudah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengusahaanpertambangan di Indonesia

---

There are still polemics that arise after the renewal of the mining legal basis with the issuance of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, including changes to Good Mining Practice, especially regarding the environment and the link between licensing and Good Mining Practice. The approach taken is using a normative juridical methodand the results of the research are in the form of analytical prescriptive. Thenorms of Good Mining Practice in Indonesia according to Law Number 3 of 2020 are quite good, as has been included in the provisions of the Good MiningPractice in Article 96 when referring to Article 3 of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 26 of 2018, the Good Mining Practice also include the following in it the Good Mining Practice. Licensing with Good Mining Practice is that the applicant and the permit holder are required to implement Good Mining Practices which has been explicitly regulated in Law Number 3of 2020. This is important to create legal certainty in mining management andexploitation in Indonesia."

"ABSTRAKWacana untuk menaikkan tarif royalti batubara untuk pemegang IUP kembali mengemuka seiring dengan peningkatan harga batubara. Kenaikan tariff royalty akan secara langsung meningkatkan PNBP yang berasal dari iuran produksi batubara. Di lain pihak, peningkatan kewajiban royalty yang harus disetor oleh perusahaan pemegang IUP batubara akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu model yang dapat menggambarkan pengaruh tarif royalti batubara terhadap PNBP dan kinerja keuangan perusahaan pemegang IUP batubara. Model yang dibangun dengan pendekatan sistem dinamis dan mensimulasikan variable-variabel yang berpengaruh terhadap besaran royalty yang disetor dan kinerja keuangan perusahaan. Hasil model menunjukkan bahwa peningkatan tarif royalti menjadi 4 untuk batubara low CV, 5 untuk batubara medium CV dan 8 untuk batubara high CV meningkatkan penerimaan PNBP sebesar 20 sedangkan laba perusahaan menurun 9 dibanding pengenaan tariff royalti yang berlaku saat ini. Peningkatan tarif ini lebih baik dibanding dengan skenario pengenaan tambahan royalty apabila terjadi kenaikan harga batubara wind fall sharing

---

ABSTRACTThe discourse to raise the coal royalty rate for IUP holders again surfaced in line with the increase in coal prices. The increase in tariff royalty will directly increase the non tax revenues from coal production contribution. On the other hand, the increase in the obligation of royalty to be paid by coal holders will decrease the company 39 s financial performance. This study aims to build a model that can illustrate the effect of coal royalty rates on non tax revenues and financial performance of coal holders. Model built with dynamic system approach and simulate the variables that affect the amount of paid royalty and financial performance of the company. The model results show that royalty rates increase to 4 for low CV coal, 5 for medium CV coal and 8 for high CV coal increases PNBP revenues by 20 while profit decreases 9 compared to current royalty tariff. This increase in tariffs is better than the royalty imposition scenario in case of rising coal price wind fall sharing "

"ABSTRAKPembangunan merupakan mekanisme yang melibatkan banyak pihak dengan titik tolak acuan dan orientasi yang khas. Hubungan tripolar antara negara, korporasi dan komunitas lokal merupakan salah satu penjelasan dari praktek pembangunan baik pada skala global, nasional maupun lokal. Tiga kekuatan ini bergerak dalam dinamika untukmenunjukkan kompleksitas persoalan pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam dapat mencerminkan dinamika hubungan tripolarini. Negara, korporasi maupun komunitas lokal memiliki posisi kepentingan yang berbeda terhadap pengelolaan sumber daya alam. Negara berurusan dengan regulasi, korporasi berkaitan dengan investasi/modal dengan orientasi pada profit. Sedangkankomunitas lokal berhubungan dengan aspek kedaulatan atas sumber daya dan implikasi positif yang dapat diterima dari mekanisme hubungan ini. Namun, ada ketimpangan hubungan antara ketiga kekuatan ini terutama adanya dominasi korporasi baik terhadap komunitas lokal maupun negara. Seringkali pada akhirnya negara dan korporasi akan membentuk kekuatan tunggal dan mendominasikomunitas lokal.Industri tambang di Manggarai, NTT menjadi salah satu alat analisis untuk melihat dinamika hubungan tripolar ini. Ada pertanyaan penting muncul di sini entahkan hubungan tripolar ini mencukupi untuk menjelaskan konsep pembangunan lokal.Ternyata, proses resistensi lokal dan kehadiran stakeholder utama yaitu Institusi Gereja Katolik memberikan karakter khas pola dan dinamika hubungan tripolar ini. Resistensi membutuhkan stakeholder utama.

---

ABSTRACTThis writing discusses local resistance of mining communities in Manggarai, Flores. Local resistance is an urgent aspect for understanding the role of state (government) and corporate investment in local context. What attention mining community is building social resistance as an answer for state-corporate domination. In Manggarai, Catholic Church take an important part in local resistance. Church become a main subject for starting local resistance with mining community."