Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Zakat has an important position In Islam. It becomes religion obligation as well as a function for increasing the prosperity of social life. Through zakat, income of people which has more economic's ability is distributed to the people who have a right to earn. As a result, it creates the equal condition of income, wealth, and social justice in society.For Moslem paying zakat is a must. But in Islam, besides zakat, there are another duties in the wealth which have to pay for. One of them is the obligation for paying income tax as a proof of people's obedience to the leaders and the participation in the development. This condition makes the moslem have to suffer double obligation. In order to minimize an obligation Indonesian government carried out the policy which counted zakat as the nett income deduction regarding the income tax. Different with Indonesia, in Malaysia zakat that had been paid by Moslem can deduct tax obligation as a tax credit of individual income tax. One interesting thing from it's difference is, implementation of this policy does not cause decreasing of tax revenue but increase the revenue both zakat and tax instead.This research studied the possibility of zakat policy implementation as a tax credit of individual income tax in Indonesia based on Malaysia's implementation. It tried to describe the comparation between tax and zakat management in Malaysia and Indonesia, some justification of policy implementation in Indonesia, and the obstacle of policy. This research used qualitative approach with descriptive analysis. Besides, this research can be classified into pure and cross sectional research. The data is collected by field research through depth interview with informans and literatures from articles, books, rules, and other sources.The result of this research shows the possibility of implementation this policy in Indonesia with some justifications. First, this policy can support the government's duty to increase citizen prosperity. Second, it can increase zakat and tax revenue. Third, it can dissappear double obligation burden. Although, there are some obstacles that must be faced to implemente this policy, such as structure of zakat collecting organization, the absence of penalty in zakat law, political will of government, self-internal factor, interreligious problem, and other administration problems."

"Dalam kaitannya dengan kredit bermasalah , masih terdapat perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan perbankan yang menyangkut pengakuan pendapatan bunga kredit bermasalah , pencadangan piutang ragu - ragu dan penghapusan piutang macet . Permasalahan yang ditemui adalah:(1) apakah yang menjadi dasar timbulnya perbedaan antara ketentuan perbankan dengan ketentuan perpajakan mengenai kredit bermasalah , (2) apakah antara ketentuan perbankan dan ketentuan perpajakan mengenai kredit bermasalah tersebut sudah memperhatikan fungsi dan falsafah yang mendasari kegiatan masing - masing pihak yang terkait ? , (3) apakah dengan dilaksanakannya kebijaksanaan pemerintah tanggal 21 Januari 1998 tentang Program Reformasi dan Restrukturisasi Ekonomi dan Keuangan dapat meminimalisir perbedaan antara ketentuan perbankan dengan ketentuan perpajakan mengenai kredit bermasalah tersebut ?Dari hasil penelitian nampak bahwa ketentuan - ketentuan yang mengatur kegiatan perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakal adalah dengan semangat prudential banking ,sehingga sifat konservatisme sangat menonjol dalam praktik akuntansi perbankan. Sedangkan ketentuan perpajakan lebih melihat kepada reality (keadaan nyata) dengan meneliti secara seksama tiap elemen pengurang basis pengenaan pajak. Mengingat ketentuan pajak merupakan produk legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat , maka apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan pajak dengan praktik atau standar akuntansi yang berlaku umum, Undang - undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktik atau kelaziman akuntansi.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai akibat adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan perbankan mengenai kredit bermasalah tersebut , perhitungan pajak penghasilan bagi perbankan akan menjadi semakin besar sehubungan dengan koreksi positif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas laba - rugi bank.Disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan ketentuan yang mengatur penerapan Cash basis atau Accrual basis yang tidak taat azas mengingat dalam praktik dunia bisnis berlaku sistem hybrid (campuran) antara Cash basis dan Accrual basis . Disamping itu Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mengakomodir pembentukan cadangan piutang ragu - ragu atas setiap investasi yang mengandung risiko , tidak saja terhadap usaha perbankan , tetapi juga usaha lainnya seperti asuransi , reksadana dan sekuritas."