Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menguraikan mengenai permasalahan hukum yang timbul dari adanya Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) antara Goal Trading Assets, Ltd. dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban dari Goal Trading Assets, Ltd. selaku kreditur baru terhadap pelunasan utang dari PT. XYZ yang merupakan debitur yang berhutang. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari Goal Trading Assets, Ltd dalam kedudukannya selaku kreditur baru terhadap aset yang dijadikan jaminan utang oleh PT. XYZ dalam kedudukannya selaku debitur, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. apabila terdapat bukti kepemilikan aset yang menjadi jaminan hutang dinyatakan ilang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. untuk mendapatkan pelunasan hutang dari PT. XYZ.Hasil penelitian ini adalah hak yang timbul dari Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) adalah hak tagih atas hutang-hutang dari PT. XYZ, sedangkan kewajiban yang timbul adalah kewajiban dari kreditur baru untuk melakukan pendaftaran Goal Trading Assets, Ltd. sebagai kreditur baru pada dokumen-dokumen bukti kepemilikan aset yang dijadikan jaminan hutang oleh PT. XYZ. Dalam hal terdapat bukti kepemilikan aset yang menjadi jaminan hutang dinyatakan hilang, khususnya sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan hutang maka Goal Trading Assets, Ltd. dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti atas sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan utang. Selain itu, untuk menjamin pelunasan hutang dari PT. XYZ, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. adalah lelang eksekusi atas jaminan hutang dari PT. XYZ.

---

The thesis is described of the legal problem that arises because of The Agreement of Transfer of Receivable (cessie) between Goal Trading Assets, Ltd. with Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) then give to rights and obligations for Goal Trading Assets, Ltd as a new creditor against the debt of PT. XYZ that is a debitor being indebted. The study is done in qualitative by normative research method because of using the secondary data as the data gathering. Issues discussed is about rights and obligations arising from Goal Trading Assets, Ltd. in benefice as a new creditor against assets which were become debt collateral by PT. XYZ in benefice as a debitor, the legal action that can be done by Goal Trading Assets, Ltd. if there are some proof of ownership of the assets was declared missing by Directorate General of State Assets of Finance Minister Regulation of Republic of Indonesia and the legal action that can be done by Goal Trading Assets, Ltd. to get the repayment of debt by PT. XYZ.The result of research is the right which was arisen from The Agreement of Transfer of Receivable (cessie) is the right of prommisory notes of the payable of PT. XYZ, whereas the obligation that arises is the responsibility of a new creditor to register as a new creditor for Goal Trading Assets, Ltd on last documents of the ownership proof assets that used as debt collateral by PT. XYZ. In the event that there is evidence of ownership of assets that became collateral debt was declared missing, especially land rights certificates to guarantee the debt, Goal Trading Assets, Ltd. may apply for issuance of a replacement certificate for the certificate of land rights to be guaranteed the debt. In addition, to ensure the repayment of debt of PT. XYZ, then the remedy can be done by Goal Trading Assets, Ltd. is the execution of the collateral debt auction of PT. XYZ."

"Pengalihan piutang atas nama (cessie) yang dibuat berdasarkan suatu piutang yang masih diperselisihkan keberadaannya akan memicu terjadinya suatu sengketa. Tidak adanya peraturan yang mengharuskan keterlibatan Debitor dalam pelaksanaan cessie, menimbulkan adanya kemungkinan penyalahgunaan fungsi cessie. Cessie dapat digunakan sebagai upaya untuk pemenuhan syarat minimal 2 (dua) Kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU ataupun kepailitan terhadap Debitor. Menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai keabsahan cessie yang dibuat dari piutang yang diperselisihkan, serta peranan Notaris dalam memastikan eksistensi piutang, hingga bagaimana sudut pandang hakim dalam melihat kedudukan cessie. Penelitian doktrinal ini, menggunakan data sekunder yang berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan cessie dan perjanjian. Berdasarkan hasil analisis data secara kualitatif dari data sekunder tersebut, terdapat beberapa temuan, salah satunya adalah masih terdapat perbedaan pendapat dalam lingkungan yudikatif terkait penggunaan cessie dalam suatu permohonan PKPU. Perbedaan ini dapat membuat kepailitan dan permohonan PKPU menjadi alat untuk penagihan utang meskipun utang piutang tersebut masih diperselisihkan eksistensinya. Sehingga seharusnya diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap piutang tersebut. Pembuktian disini berkaitan dengan pemenuhan prestasi dari pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Karena pemenuhan prestasi ini akan menentukan ada atau tidaknya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran terhadap suatu kemungkinan terjadinya pembuatan akta cessie dengan itikad tidak baik oleh Kreditor. Dengan memperhatikan perihal tersebut, dalam membuat akta cessie yang piutangnya berasal dari perikatan bersyarat, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dari seorang Notaris agar akta yang dibuat tidak bermasalah.

---

Cession of a receivable the amount of which is in dispute will trigger the occurrence of a conflict. The absence of regulations requiring the Debtor's involvement in the implementation of a cessie raises the possibility of misuse of the cessie function. Cessie is commonly used as a method to fulfill the requirements to have, at least 2 (two) Creditors in submitting a PKPU or bankruptcy application against the Debtor. It would be interesting to further investigate how the legitimacy of the cessie is established from contested receivables, what function the Notary plays in confirming the existence of the receivables, and how the judge views the position of the cessie. In this doctrinal research, secondary data was used are Notary Law, the Bankruptcy Law, the Civil Code, and regulations relating to cessie and agreements. Based on qualitative analysis results on such secondary data, there are several findings, one of which is that there are still differences of opinion in the judiciary level regarding the use of cessie in a PKPU application. This difference can make a bankruptcy and PKPU application as a mechanism to collect a debt notwithstanding that these debts are still in dispute. Given that, it is necessary to have a further examination on a receivable which come from a success fee of an agreement. Examination herein relates to the fulfillment of obligations of a party who has an obligation to fulfill the same. Because the fulfillment of an obligation shall determine a party to make a payment or not as a success fee. The legal consequences in applying for postponement of debt payment obligations will have legal consequences not only for the Debtor but also for the Creditor. In this study, the author wants to provide an overview of the possibility of making a cessie deed in bad faith by creditors. By considering the above, in drafting a cessie deed whose receivables are come from a success fee of an agreement, a notary must be diligence and carefully."

"Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 UU No.4 Tahun 1996 UUHT , peralihan Hak Tanggungan HT yangdiperoleh berdasarkan cessie wajib didaftarkan oleh kreditur baru Cessionaris kepada Kantor Pertanahansetempat. penelitian ini membahas bagaimana bila Cessionaris tidak mendaftarkan peralihan HT yang diperolehberdasarkan perjanjian cessie yang dibuat dengan kreditur lama. Penelitian ini dilakukan secara kualitatifdengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa kewajiban pendaftaran peralihan HT yang tercantumdalam Pasal 16 ayat 2 UUHT merupakan suatu syarat publikasi bukan syarat konstitutif, dalam hal ini tidakterjadi pendaftaran HT ulang/baru, yang ada adalah pencatatan peralihan HT berdasarkan akta cessie, oleh karenanya yang dinilai adalah keabsahan perbuatan hukum peralihan haknya berdasarkan cessie. Dengandemikian, Cessionaris tetap dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan HT, bilamana debitur wanprestasi.Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusinya, Cessionaris akan mengalami hambatan sebab kedudukannya tidakdiakui oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat 5 UUHT.

---

According to the Article 16 paragraph 2 Law No.4 Year 1996 UUHT , transfer of land of encumbrance LoE obtained through cessie shall be registered by the new creditor Cessionaris to the land registry office. Thisresearch discussed about what if the Cessionaris does not registering the transfer of LoE obtained through cessiemade by the Cessionaris with the previous creditor. The research done in qualitative by normative researchmethod because of using the secondary data as the data compiling.

The result achieved in this research is theobligation to register the transfer of LoE obtained through cessie as stipulated in article 16 paragraph 2 UUHT considered as a publication requirement not a constitutive requirement. In this matter there are no reregistrationof a new LoE, but to record the changing of the transfer of LoE, hence, the valuation is made based on thelegality of cessie. Therefore, the Cessionaris have the right to execute based on the LoE, in the event of default.However, in the exercising of the execution, the Cessionaris will facing difficulties because of its legal standingas a new creditor is not being recognized by the third party as imply in the article 16 paragraph 5 UUHT."

"Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ataupun untuk digunakan sebagai modal dan perkembangan usahanya, maka seseorang tidak akan segan-segan untuk meminjam uang, baik kepada prang perorangan maupun kepada pihak Bank. Pinjam meminjam tersebut lebih dikenal dengan istilah "Hutang Piutang". Oleh karena peminjaman yang dilakukan melalui pihak bank memerlukan prosedur dan persyaratan yang banyak dan lama, kadangkala debitur mencari pinjaman pada prang perorangan yang tidak memerlukan persyaratan dan prosedur yang banyak dan rumit. Dalam hal untuk melindungi kepentingannya, kreditor meminta obyek jaminan dari debitor dan berkehendak untuk mengikatkan debitor dalam suatu perjanjian pengikatan jual bell yang didahului dengan suatu perjanjian hutang piutang. Namun permasalahannya adalah apakah perjanjian tersebut diperkenankan oleh hukum, Apa akibat hukum terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, Tindakan apa yang dapat dilakukan kreditor untuk melindungi kepentingannya terhadap debitor yang melakukan wanprestasi dan Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya bagi kreditor. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang bersumber dari bahan-bahan pustaka dan wawancara dari narasumber yang berkompeten dan terkait dengan penelitian. Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya, debitor dan kreditor bebas melakukan perjanjian apapun asalkan kedua belch pihak sepakat. Walaupun perjanjian tersebut disepakati para pihak, balk debitor maupun kreditor, namun perjanjian itu tidak diperkenankan, sehingga ada akibat hukum terhadap perjanjian tersebut apabila tetap dilakukan. Tindakan yang dapat dilakukan kreditor untuk melindungi kepentingannya terhadap debitor yang melakukan wanprestasi yaitu menuntut pengembalian piutangnya dari debitor dan perlindungan hukum yang seharusnya bagi kreditor yaitu membuat perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya yang kemudian diikuti dengan perjanjian pemberian hak tanggungan sebagai perjanjian tambahannya.

---

In order to fulfill daily life needs, and or to be used as legal capital and development of the business, someone will not be reluctant to borrow money, either to individual people and also to the Bank. The process, consisting of borrowing and lending often renown as the "Debt credit" process. Because of borrowing done through the bank required many procedure and clauses, sometimes debtor looks for loan to individual people who costs them less delicacy in requirements. In his effort to protect himself, creditor will usually requests for a guarantee object from the debtor and continued by making an agreement on a sale-purchase which is preceded with a debt-credit agreement. But the questions are "Does the agreement allowed by law, what is legal consequences to the agreements, what will creditor do to protect himself when debtor doing default and What is exactly protection of law for creditor.

To study the problems, writer applies normatif, research method in conducting this research, which is gain from literature material and in-depth interview with various competent respondents, which are related and reletant to this research. Based on the research method, hence can be taken conclusion that basically, debtor and creditor do any agreement freely, as long as both parties mutually agree to. Although the agreement agreed on the parties, either debtor and creditor, but the agreement like this is not allowed, so that there are legal consequences to that agreement. Creditor to protect himself when debtor doing default is claiming return of the receivables from debtor and Protection of law which ought to for creditor is making agreement of debt-credit relation as main agreement which is followed with agreement of vesting of responsibility freehold asset as the suplemental agreement."

"Perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan berperan besar membantu perekonomian. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik masyarakat sebagai perorangan maupun pengusaha dan/atau perusahaan seringkali meminta dana melalui fasilitas kredit maupun pembiayaan dari bank. Piutang yang timbul dari kegiatan tersebut merupakan suatu tagihan atas nama yang melibatkan dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Kenyataannya pembayaran atau pelunasan kredit tidak selalu lancar. Salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan pengalihan piutang/hak tagih secara cessie kepada pihak ketiga. Namun, cessie tetap harus dilakukan secara bijak. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai cessie di Indonesia, pertanggungjawaban bank terhadap debitur saat cessie diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dan bagaimana akibat hukum pembatalan cessie terhadap bank. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Hasil dari penulisan ini, cessie harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, bank dimungkinkan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum apabila tindakannya menyebabkan kerugian bagi debitur, dan terdapat akibat hukum bagi bank saat cessie dibatalkan seperti kenaikan non-performing loan, mempengaruhi kedudukan pada kelas Bank Umum Kegiatan Usaha, dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank, serta berdampak pula pada nama baik bank di mata masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pengawasan dan peningkatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh bank.

---

The development of banking world is growing rapidly and plays a major role in helping the economy. In order to fulfill needs, the public as individuals, entrepreneurs, and/or companies often ask for funds through credit or financing facilities from bank. Accounts receivable arising from these activities represent claims on behalf of two parties, namely creditors and debtors. In reality, payments or credit repayments are not always smooth. One way of settling non-performing loan is by transferring accounts receivable/collection rights by cession to a third party. However, cession still has to be done wisely. This paper discusses how the regulation regarding cession in Indonesia, the accountability of bank to debtor when cession is classified as a tort, and what are the legal consequences of cession's cancellation for bank. This research uses juridical-normative method, with literature study accompanied by interviews. As a result of this research, cession must be implemented in accordance with statutory regulations, bank may have conducted a tort if it caused harm to debtor, and there were significant impacts for bank when cession was canceled, such as increasing non-performing loan, affecting bank’s position in the class of commercial banks business activities, affecting bank’s health level, also had an impact on the reputation of bank in public’s eyes. Therefore, there is a need for increasing supervision for bank and increasing the implementation of prudential banking principle."

"ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelaksanaan piutang secara cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG tentang perkara pengalihan piutang secara cessie. Permasalahan dari penelitian adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam jabatannya dan akibat hukum pengalihan piutang secara cessie terhadap jaminan hak tanggungan berdasarkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelusuran data sekunder melalui studi kepustakaan, sedangkan pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari notaris dapat dilakukan dengan menerapkan asas-asas formil dalam pelaksanaan jabatannya, dan atas pengalihan piutang secara cessie ternyata tidak mengakibatkan berakhirnya suatu hak tanggungan sebagai bagian dari jaminan dalam suatu perjanjian kredit. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan agar akta yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ketika terjadi suatu permasalahan hukum. Begitupun yang berlaku dalam hal pengalihan piutang secara cessie dimana notaris dalam jabatannya harus bertanggungjawab memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal ini adalah kreditur. Selain hal itu, atas pengalihan piutang secara cessie tentunya berakibat juga terhadap jaminan hak tanggungan, dimana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection of creditors for the implementation of the transfer of receivables in a cessie manner and the effect on guarantee of mortgage rights based on Decision of the West Java high court number 126/PDT/2018/PT BDG concerning the case of transfer of receivables by cessie. The problem of the research is the form of notary liability in his position and the legal consequences of the transfer of receivables in a cessie to the guarantee of mortgage rights based on the decision. The research method used is normative juridical by searching secondary data through literature study, while the analytical approach is done qualitatively with descriptive analytical type. The result showed that the form of liability of a notary can be carried out by applying formal principles in the implementation of his position, and the transfer of accounts receivable by cessie did not inflict in the termination of a mortgage as part of collateral in a credit agreement. Notaries in carrying out their duties must be guided by the law of notary office, professional code of ethics and other laws and regulations. It is intended that the deed he makes can be justified for and has the strength of proof which is perfect when a legal problem occurs. The same applies in the case of transfer of receivables by cessie, where the notary in his position must be responsible for providing legal protection for the parties, in this case is the creditor. In addition to that, the transfer of receivables by cessie also affects the guarantee of mortgage rights, where it has been regulated in the provisions of mortgage law."

"Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat dari dilakukannya pengalihan piutang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap dipailitkannya suatu subyek hukum melalui studi kasus kepailitan suatu perusahaan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks tentang permohonan pailit yang diajukan Greenfinch Premier Fund terhadap PT Henrison Iriana. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan pendapat dari Majelis Hakim yang menangani kasus ini mengenai akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat pengalihan piutang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif. 

---

This research paper discusses about the transfer of receivables (cessie) and the consequences if Article 613 of Civil Codes as the provision of the transfer of receivables (cessie) in Indonesia is not fulfilled and it`s result to the bankcrupty of a law subject. The research focuses on a case study about the bankcruptcy of a company, which is a Decision No. sdfsdfs02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks about a Bankcruptcy Petition against Henrison Iriana Company that has been submitted by Greenfinch Premier Fund. There are arguments between the judges concerning the provision of the transfer of receivables (cessie). This research uses the qualitative-juridical normative method."