Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang peran hukum dalam melestarikan batik Jawa sebagai ekspresi budaya tradisional dan memberi jaminan hukum bagi batik dalam ekonomi kreatif untuk mencegah tindakan apropriasi terhadap batik. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan-normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlindungan hukum terhadap batik dapat dilakukan dengan menggunakan indikasi geografis atau Batikmark karena sifatnya yang tidak terbatas oleh waktu, memberi tanda orisinalitas batik, tidak membatasi kreativitas masyarakat budaya, dan dapat digunakan secara komunal.

---

The focus of this study is to analyse the role of legal protection in safeguarding Javanese batik as traditional cultural expression in creative economics setting against the act of apropriation. This study is a normative-literature research using secondary data. The conclusion of this study propose the use of geographical indications and Batikmark as a mean of legal protection for batik because both are not limited by time, signify the originality of batik, do not limit the creativity of batik, and can be used communally."

"Masyarakat, dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, melakukan transaksi konsumen yakni jual-beli barang dan/atau jasa. Kemajuan teknologi yang pesat dan telah menjangkau masyarakat luas pada umumnya di kota-kota besar sangat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pelaksanaan trasaksi konsumen. Selain itu, kesibukan masyarakat kota sehingga membuat mereka hanya memliki waktu yang tidak banyak untuk melaksanakan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidupnya, juga menjadi latar belakang bagi pelaku usaha untuk menciptakan suatu metode penjualan yang dianggap sangat efisien dan praktis baik bagi konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. Awal tahun 1993 mulai banyak bermunculan perusahaan mail order yang menjalankan usahanya melalui media televisi yakni dalam tayangan infomersial. Proses pelaksanaan transaksi menggunakan banyak fasilitas seperti telepon dan ATM maupun kartu kredit. Konsumen dan pelaku usaha tidak pernah bertemu, setelah konsumen membayar harga barang yang diinginkan, kemudian barang pesanannya tersebut di kirimkan. Bagi konsumen, transaksi seperti ini menempatkan mereka pada posisi yang sangat lemah, sebab mereka belum pernah melihat barang yang diinginkannya, waktu perolehan barang pesanan tidak jelas, dan masih banyak lagi. Selama ini konsumen yang dirugikan dalam transaksi konsumen mail order mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sejak tanggal 20 April 2000 berlakulah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan transaksi konsumen. Dalam skripsi ini penulis hendak mencoba membahas dan menemukan penjelasan mengenai aspek hukum perdata dalam transaksi konsumen mail order melalui tayangan infomersial dan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku."

"Merek dalam suatu usaha bisnis itu tidak hanya sekedaridentifikasi atau lambang pemilik bisnis itu semata tetapijuga sudah merupakan strategi bisnis sang pemilik bisnisitu. Bila merek telah menjadi bagian dari strategi bisnismaka dalam upaya memenangkan persaingan bisnis perlu puladiperhatikan perlindungan hukumnya. Pada tingkatinternasional, perlindungan merek mulai ada dengan lahirnya"The Paris Convention For Protection Of IndustrialProperty" di Paris tahun 1883. Salah satu tujuan KonvensiParis adalah untuk sedapat mungkin mencapai unifikasi dibidang perundang-undangan merek, dengan harapan agartercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagangyang mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruhdunia. Di Indonesia, perlindungan Merek diatur di dalam UUNomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Akan tetapi, UU yangdiharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepadamasyarakat ini ternyata memiliki kelemahan terutama dalamhal pendaftaran dimana Indonesia menganut sistemkonstitutif. Kekurangan dari sistim ini adalah pihak yangmendaftarkan pertama kali adalah satu-satunya yang berhakatas suatu merek. Hal ini menyebabkan dapat saja seseorangatau badan hukum telah mendaftarkan terlebih dahulu atassuatu merek yang sama ataupun hampir sama dengan merekpihak lain yang telah luas pemakaiannya tapi belum sempatmendaftarkannya. Dengan adanya kekurangan tersebut, makapotensi sengketa dan penyalahgunaan hak atas merek akansemakin besar dan dapat menimbulkan keraguan terhadapkepastian hukum di bidang perlindungan merek. Dalam hal inipenghapusan terhadap pendaftaran yang termasuk dalampelanggaran merek merupakan bagian dari perlindungan merek.Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini dibuat untukmengetahui ketentuan penghapusan merek sebagai bagian dariperlindungan merek asing di Indonesia; serta untukmengetahui bagaimana perlindungan merek tersebutdiimplementasikan dalam penyelesaian kasus-kasus Merekdimana salah satu pihak yang bersengketa adalah orangataupun badan hukum asing di Pengadilan Niaga Jakarta.Melalui metode penelitian normatif, maka diharapkan dapatdiperoleh suatu perspektif baru dan pemahaman yang lebihmendalam mengenai penghapusan sebagai bagian dariperlindungan merek asing."