Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan negara dari sektor pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tersebut, sistem pemungutan pajak, administrasi pajak maupun penyempurnaan dan penegakan hukum pajak terus dilakukan. Komitmen untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut diawali dengan reformasi hukum pajak pada tahun 1983 yang merubah sistem pemungutan pajak di Indonesia dari Official Assessment menjadi Self Assessment.Sistem pemungutan pajak Self Assessment memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dilain pihak sistem ini juga membutuhkan penegakan hukum (law enforcement) yang tegas. Salah satu bentuk penegakan hukum tersebut adalah dalam bentuk pemeriksaan yaitu untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak, dan apabila diketahui bahwa wajib pajak masing kurang dalam membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak. Produk surat ketetapan pajak tersebut antara lain Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang menimbulkan kewajiban kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Apabila sampai dengan jatuh tempo wajib pajak tidak membayar kewajibannya tersebut akan menimbulkan utang pajak yang harus dilakukan proses penagihan oleh aparat pajak.Landasan hukum penagihan pajak diatur,dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Penyitaan harts kekayaan penanggung pajak di bank pada dasarnya merupakan upaya hukum untuk memaksa wajib pajak agar membayar utang pajaknya.Penyitaan ini dilakukan dengan pemblokiran rekening bank Penanggung Pajak dengan tujuan akhir memindahbukukan saldo rekening tersebut ke kas negara untuk pembayaran pajak. Melalui pemblokiran tersebut, hasil pencairan tunggakan pajak tergantung dari besar kecilnya saldo rekening yang diblokir. Oleh karena itu sangat dibutuhkan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai (valuasi) investasi PT. Bahana Artha Ventura (BAV) dalam bentuk penyertaan pada PT "X" pada saat divestasi tahun 2002, mengevaluasi efektivitas pencapaian target internal rate of return dari investasi tersebut, serta memberikan saran alternatif strategi divestasi yang dilakukan oleh BAV. PT "X" adalah perusahaan pasangan usaha yang bergerak dalam industri ubin keramik dan berlokasi di Bogor. Data primer maupun sekunder yang diolah dalam penelitian ini berasal dari periode 1997-2001.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen BAV dalam upaya memberikan nilai tambah bagi perusahaan pasangan usahanya serta memilih strategi divestasi yang menguntungkan kedua belah pihak sebagai mitra usaha."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum mengenai penerapan manajemen risiko pada pengelolaan penyertaan modal sementara serta bagaimana penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktiknya di Bank X. Bank X merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Penyertaan modal sementara adalah salah satu metode restrukturisasi kredit yang dilaksanakan dengan cara mengkonversi kredit debitur menjadi penyertaan modal sementara yang harus ditarik kembali oleh bank dalam jangka waktu 5 tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan manajemen risiko pada pengelolaan penyertaan modal sementara setidak-tidaknya harus meliputi pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Dalam prakteknya, Bank X telah menerapkan manajemen risiko pada penyertaan modal sementara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

This thesis explains about the legal provision concerning risk management in temporary equity participation and how commercial banks, in this case Bank X, implements such provision in practice. Bank X is one of the largest commercial bank in Indonesia. Temporary equity participation is one of loan restructuring method executed by converting debtor rsquo s loan into temporary equity participation which shall be withdrawn by the bank within 5 years. The research method used in this research is normative juridical method.

Based on the research conducted by the author, the implementation of risk management in temporary equity participation must at least include active supervision of the directors and board of commissioners adequacy of risk management policies and procedures and establishment of risk limits adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes and risk management information systems and a comprehensive internal control system. In practice, Bank X has applied risk management in temporary capital participation in accordance with applicable law set out by the government."

"Penelitian ini mengevaluasi sengketa pajak yang terjadi pada PT. A. Jumlah pemeriksaan pajak secara konsolidasi sampai dengan proses banding mencapai lebih dari 100 sengketa pajak. Penelitian ini menganalisis penerapan manajemen pajak atas proses sengketa pajak, penerapan manajemen pajak atas materi sengketa pajak terkait jasa manajemen dan penerapan sistem cash pooling PT. A dan rekomendasi perbaikan dalam penerapan manajemen pajak PT. A terhadap sengketa pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengevaluasi manajemen pajak menggunakan teori efektivitas yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah sengketa pajak dalam kurun waktu 2014-2016 disebabkan karena persepsi yang berbeda antara PT. A dengan DJP, kurangnya pemahaman DJP terkait proses bisnis PT. A, dan adanya perbedaan perlakuan menurut standart akuntansi dengan peraturan perpajakan. Manajemen pajak atas sengketa pajak yang dilakukan PT. A sudah cukup efektif. Timbulnya sengketa pajak terkait jasa manajemen dan cash pooling PT. A karena tidak dapat menunjukkan eksistensi dari pemberian jasa manajemen dan biaya bunga cash pooling. Penerapan Advance Pricing Agreement menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan PT. A sebagai langkah preventif terkait isu transfer pricing atas jasa manajemen dan cash pooling tidak menjadi sengketa pajak di tahun pajak berikutnya

---

This study evaluates the tax disputes that occurred at PT. A. The number of consolidated tax audits up to the appeal process reached more than 100 tax disputes. This study analyzes the application of tax management to the tax dispute process, the application of tax management to the subject matter of tax disputes related to management services and the application of the cash pooling system of PT. A and recommendations for improvement in the implementation of PT. A against tax disputes. The difference between this research and previous research is evaluating tax management using effectiveness theory which has not been done in previous studies. The results showed that the increase in the number of tax disputes in the 2014-2016 period was due to different perceptions between PT. A with DGT, lack of understanding of DGT regarding PT business processes. A, and there are differences in treatment according to accounting standards and tax regulations. Tax management of tax disputes conducted by PT. A is quite effective. The emergence of tax disputes related to management services and cash pooling of PT. A because it cannot show the existence of the provision of management services and cash pooling interest costs. The application of Advance Pricing Agreement is an alternative that PT. A as a preventive measure related to transfer pricing issues for management services and cash pooling not to become a tax dispute in the following tax year."

"ABSTRAKUsaha Modal Ventura di Indonesia masih relatif baru. Perkembangannyabaru terasa sekitar tahun 1995 ketika beberapa perusahaan Modal VenturaDaerah mulai bermunculan. Bermula dari sebuah gagasan bagaimanameningkatkan dan menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan jiwawiraswasta pengusaha nasional kecil dan menengah, akhirnya munculsebuah keputusan berupa lembaga keuangan Modal Ventura. Pada tahun1973 Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mendirikan PT. BPUI(PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) yang selanjutnya mendirikanPT.BAV (PT.Bahafla Artha Ventura) yang merupakan cikal bakal usahaModal Ventura di Indonesia. Namun mengingat pembinaan yang bersifatterpusat dirasakan berat dan tidak efektif, maka PT.BAV mendirikanPMVD (Perusahaan Modal Ventura Daerah) agar dapat tercapai sasaranyang lebih merata di seluruh Indonesia.Beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia memperoleh bantuan pinjamanlunak sebesar 21 milyar Yen (Rp 460 Milyar) dan JEXIM (The ExportImport Bank of Japan) yang ditujukan untuk membantu meningkatkanindustni kecil/menengah termasuk koperasi di Indonesia. MelaluiPT.BAV, dana JEXIM tersebut disalurkan pemenintah untuk disebarkankepada PMVD di seluruh Indonesia yang kemudian menyalurkannyakepada PPU yang dianggap layak untuk dibiayai dan menjadi mitrausahanya.Tanpa mengabaikan kontribusi perbankan dengan produk KUK-nya,kelompok Jimbaran, Badan Koordinasi Pelaksana Kemitraan UsahaNasional atau perusahaan-perusahaan publik, maka peran lembagapembiayaan Modal Ventura semakin mendapat perhatian. Apalagi yangtidak cuma menyalurkan bantuan permodalan melainkan mampu pulamelengkapinya dengan aktivitas pembinaan.tJsaha Modal Ventura merupakan kegiatan pembiayaan daam bentukpenyertaan modal kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untukjangka waktu tertentu. Usaha ini rnemiliki resiko yang tinggi karena tidakada jaminan bahwa investasinya akan kembali. Oleh karena itu diperlukananalisa yang mendalam terhadap calon PPU sebelum mengambilkeputusan dalam pendanaan. Banyak metode yang bisa digunakan dalammengambil keputusan. Ada yang sekedar melal?ui akal sehat belaka(Common Sense), melalui konsensus, atau keputusan yang ditetapkanoleh pimpinan dalam suatu organisasi.Thomas Saaty, seorang ahli matematika memperkenalkan suatu metodedalam mengarnbil keputusan yang dikenal dengan Analytical HierarchyProcess (AHP). Metode ini bisa diaplikasikan sebagai dasar pengambilankeputusan dalam menganalisa permohonan pendanaan calon PPU.Ditengah keinginan pemerintah untuk memberi peluang lebih kepadapengusaha kecil/menengah maka diawal perkembangannya, perusahaanModal Ventura memperoleh peran sebagai lembaga yang dititipipemerintah untuk mengangkat pengusaha kecil/menengah sekaligusmemikul peran sebagai sebuah perusahaan yang harus menjalankan bisnisdan menclapatkan keuntungan."