Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTKegiatan menulis adalah sebuah hal yang kian berkembang, juga di Indonesia. Perkmbangan ini terlihat dari banyaknya peningkatan jumlah penulis dan penjualan buku di Indonesia. Hal ini adalah hal yang positif karenamenulis juga dapat meningkatkan minat baca yang akan berdampak pada peningkatan literasi bangsa Indonesia. Namun bebeberapa waktu kebelakang, hal ini cukup tercoreng dengan adanya protes yang dilakukan oleh penulis yang menganggap bahwa pemerintah kurang memperhatikan hal ini, terkhususnya dikarenakan pengenaan pajak yang dianggap terlalu besar. Pajak penghasilan yang dikenakan oleh penulis dianggap tidak memperhatikan banyak aspek dan penghasilan royalti yang dianggap relatif kecil akan makin kecil karena dikenakan pajak yang dianggap cukup besar. Puncaknya adalah saat penulis terkenal, Tere Liye,menarik beberapa bukunya yang siap terbit dari dua penerbit dikarenakan ia kecewa dengan kebijakan atas pemungutan pajaknya dan menganggap pemerintah tidak adil. Hal ini juga ditanggapi serius oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menilai perlu dikajinya peraturan terkait pemajakan atas penghasilan royalti penulis sehingga dunia literasiIndonesia yang sedang naik tidak tercoreng karena hal ini. Adanya perbandingan terhadap negara lain juga diperlukan untuk menjadi benchmarkpemerintah dalam memberikan kebijakan domestik terkait pemungutan pajak atas penghasilan royalti penulis tersebut.

---

ABSTRACTWriting activity is a thing that is growing, apply also in Indonesia. Where seen the increasing number of authors and book sales in Indonesia. This is a positive thing where writing can also increase reading interest which will impact on the increase of Indonesian nation literacy. But some time backward, this is quite tarnished by the protests made by the author who considers that the government is less attention to this, especially due to the taxation that is considered too large. Income tax imposed by the author is considered not to pay attention to many aspects and royalty income that is considered relatively small will be smaller because of taxes that are considered large enough. The highlight is when the famous author, Tere Liye pulled some of his books ready to publish from two publishers because he was disappointed with the policy on tax collection and considered the government unfair. This was also taken seriously by Finance Minister Sri Mulyani. She considered the need to review regulations related to taxation royalty income writers so that the world of literacy Indonesia is rising not tarnished because of this. The comparison of other countries is also needed to become a government benchmark in providing domestic policies related to tax collection on the author 39 s royalties. "

"Maraknya isu penghindaran pajak melalui praktek transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional membuat Indonesia ikut menghindari hal tersebut dengan mengatur praktek transfer pricing dalam Per-32/PJ.2011. PT ABC sebagai salah satu perusahaan multinasional yang bersengketa dalam hal Pajak Masukan atas biaya royalti ?know-how? dan trademark dicurigai Pihak DJP melakukan penghindaran pajak atas biaya royalti intangible property tersebut. Sengketa ini disebabkan oleh adanya perbedaan argumen antara PT ABC dan Pihak DJP terakait penafsiran peraturan yang berhubungan dengan biaya royalti intangible property tersebut baik peraturan domestic maupun internasional.

---

A lot of tax avoidance issues through transfer pricing practices of multinational company make Indonesia taking a part to avoid that case with regulating the practice of transfer pricing in Per-32/PJ/2011. PT ABC as one of the multinational company that has a dispute about the input tax over royalty fees on ?know-how? and trademark that suspected by DJP do the tax evasion on the royalty fees of intangible property. This dispute caused by the differences argument between PT ABC and DJP about the interpretation of domestic and uinternational regulations related to the royalty fees of intangible property"

"Sistem perpajakan hendaknya didasari oleh azas-azas perpajakan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Azas-azas perpajakan yang disarankan para ahli antara lain equity, convenience, certainty dan economy. Dari azas-azas tersebut yang sering menjadi persoalan adalah azas keadilan karena keadilan sendiri mengandung pertentangan, dalam arti adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain.Begitu juga halnya dengan pelaksanaan pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan Multilevel Marketing (MLM). Sampai saat ini masih banyak perbedaan pandangan antara wajib pajak dalam hal ini perusahaan dan distributor yang melakukan kegiatan Multilevel Marketing dengan Direktorat Perpajakan. Perbedaan pandangan menyangkut rasa keadilan yang menurut Wajib Pajak tidak ada karena pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan bruto, padahal ada biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan MLM.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif artinya penelitian ini tidak menghubungkan variabel satu dengan variabel lain, hanya memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang diajukan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan Multilevel Marketing, Pejabat Direktorat PPh Direktorat Jenderal Pajak dan kuesioner bagi distributor yang melakukan kegiatan Multilevel Marketing.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh distributor Multilevel Marketing memenuhi hakekat ekonomi untuk dikenakan pajak Penghasilan Pasal 21. Mekanisme yang digunakan dalam memungut pajak adalah melalui perusahaan Multilevel Marketing yang paling mengetahui bagaimana jaringan bisnis distributor beserta groupnya. Ketentuan Perpajakan yang mengatur pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari kegiatan Multilevel Marketing telah memberikan kepastian hukum.Saran yang bisa diberikan setelah dilakukan analisis adalah memberikan pengurangan berupa biaya jabatan kepada distributor MLM dan mengintensifkan pemungutan PPh badan bagi Perusahaan MLM dan bagi distributor yang sudah mencapai PTKP tetapi belum memiliki NPWP agar diefektifkan dengan menghimbau agar memiliki NPWP atau secara Jabatan."