Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini hendak menggambarkan dan melihat pelaksanaan dari Administrasi Pajak dalam menunjang rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Administrasi Pajak dilihat dari Instansi yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985. tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu Instansi yang melaksanakannya adalah Kantor Inspeksi Ipeda/PBB Jakarta Selatan. Adapun Administrasi Pajak tersebut didalamnya termasuk tata cara pemungutan pajak dan tata cara pembayaran oleh wajib pajak serta penatausahaannya oleh petugas-petugas pajak. Hasil penelitian meunjukkan. bahwa administrasi pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah. Hasil pemungutari pajak dapat dikatakan cukup memadai, jika dilihat dari sarana pendukung yang ada, baik pegawai, dana serta sana lainnya. Dalam Administrasi Pajak yang mengupayakan efisiensi pemungutan pajak, ternyata belum memuaskan hasilnya, walaupun secara undang-undang telah dilaksanakan dengan baik. Cara pemungutan pajak oleh administrasi dapat dikatakan terlalu panjang prosedurnya, sehingga menyulitkan dalam penatausahaan hasil pungutan pajaknya. Hal ini menyebabkan tidak dapat menunjang rencana penerimaan pajak yang ditetapkan sebelumnya. Untuk itu perlu kiranya penyederhanaan dari Administrasi Pajak secara umum."

"Dilihat dari peranannya terhadap struktur keuangan pemerintah daerah, meski angkanya bervariasi antar daerah, secara umum dapat dikatakan bahwa sumbangan penerimaan yang berasal dari PBB cukup signifikan dalam menopang keuangan pemerintah daerah, khususnya untuk daerah kabupaten/kota.Oleh karena itu daerah termasuk Pemerintah DKI Jakarta sangat berkepentingan dengan penerimaan PBB. Namun, dalam pengelolaannya hingga saat ini masih terindikasi kuat adanya berbagai permasalahan yang menjadikan kinerja penerimaan PBB di DKI Jakarta masih rendah. Salah satu indikator permasalahan penting yang memberikan kontribusi besar terhadap timbulnya permasalahan dalam pengelolaan PBB adalah dalam hal sistem pembayaran PBB yang dilakukan oleh masyarakat Wajib Pajak (WP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas sistem pembayaran PBB, menganalisis berbagai komponen penting yang terdapat dalam sistem pembayaran PBB, dan memformulasikan berbagai upaya pembenahan sistem pembayaran PBB di DKI Jakaria. Cara pengambilan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yaitu masyarakat wajib pajak yang datang langsung ke KPPBB di wilayah DKI Jakarta untuk mengurus masalah pajaknya, dan bersedia mengisi kuesioner yang telah disiapkan.Berdasarkan batasan tersebut, penelitian ini menggunakan data sampel masing-masing untuk masyarakat wajib pajak dan pemungut adalah 495 dan 352 data.Berdasarkan hasil analisis tentang sistem pembayaran PBB di wilayah DKI Jakarta, serta susunan peringkat pembenahan komponen pelayanan PBB, dapat disimpulkan bahwa :1. Berdasarkan hasil uji statistik atas uji tanda jumlah positif dan negatif atas responden pemungut dan masyarakat wajib pajak, diketahui bahwa probabilitas masing-masing responden adalah kurang dari 1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua responden pemungut maupun masyarakat wajib pajak secara nyata memahami semua aspek kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran PBB.2. Empat Komponen pelayanan yang berpengaruh terhadap pelayanan PBB adalah tata cara pembayaran PBB, tata cara penyampaian SPPT, waktu penyampaian SPPT, waktu persiapan atau masa pembehtahuan/pengumuman. Dengan demikian keempat komponen pelayanan PBB tersebut perlu mendapat prioritas dalam upaya pembenahan manajemen pelayanan PBB.3. Pemungut dan masyarakat wajib pajak di wilayah DKI Jakarta menghendaki sistem pembayaran PBB yang praktis, cepat dan aman, yang dapat dilakukan antara lain dengan cara:a. penyempurnaan sistem pembayaran PBB secara Onlineb. mengembangkan sistem pembayaran PBB secara Online, seperti pembayaran PBB melalui ATM, mobile banking maupun internet, sehingga WP dapat dengan mudah melakukan kewajiban pembayaran PBBnya."

"Penelitian ini membahas tentang analisis pemungutan PBB, khusus di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilatarbelakangi dengan jumlah pokok ketetapan PBB yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan target penerimaan PBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sama, adanya SPPT bermasalah seperti ganda, tidak dikenal, dan tidak diketahui, serta prosentase realisasi penerimaan PBB belum mencapai angka target. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penetapan dan penagihan SPPT PBB serta apa kendala dan bagaimana upaya dalam penetapan dan penagihan SPPT PBB. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan.

Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah Implementasi Penetapan dan Penagihan SPPT PBB yang dilaksanakan antara lain dengan penetapan SPPT PBB dan target penerimaan PBB dan  pelaksanaan penagihan SPPT PBB untuk merealisasikan target penerimaan PBB, beserta kendala dan  upaya mengenai Penetapan serta Penagihan PBB di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saran dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan PBB yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemda DKI disarankan untuk melakukan pemutakhiran data secara langsung dan berkesinambungan serta koordinasi dan pendampingan pemungutan PBB oleh Dirjen Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

---

This study discusses the analysis of tax property collection, specifically in the Kelurahan pasar minggu District South Jakarta caused by the principal provisions of the property tax established by the government revenue target set by the city administration is not the same, the existence of such problematic SPPT, not known SPPT, and unknown SPPT, as well as the percentage of actual revenues haven’t reached the property tax target. The question in this research is how the establishment and implementation of billing SPPT and what constraints and how the efforts in setting and billing SPPT. The method used in this research is descriptive qualitative approach to data collection techniques based on literature studies and field studies.

            The results and findings of this study is SPPT determination and Billing Implementation  established such as by setting SPPT of property tax and its goals, and the implementation of  SPPT billing to realize its goals, along with the constraints and the efforts of the establishment and Billing of property tax in kelurahan pasar minggu district South Jakarta . Suggestions from this study is the implementation of the tax property collection to be carried out entirely by the Government of DKI recommended for updating the data directly and continuously and polling coordination and assistance to the tax service office by the Government."

"Tesis ini membahas progresivitas Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang lebih dikenal oleh dunia sebagai pajak properti dan sumber daya alam di Indonesia, khususnya bagi Wajib Pajak yang mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas rumah tempat tinggalnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah PBB progresif terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak di Jakarta Selatan. Selain itu, penelitian ini juga ingin menjelaskan apakah rasio beban PBB terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak mempengaruhi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar PBB dan apakah tindakan yang dilakukan Wajib Pajak di Jakarta Selatan bila memiliki masalah ketidakmampuan membayar PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier berganda, dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner yang dibagikan pada 100 responden Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Selatan dengan sampling berdasarkan tingkat penghasilan Wajib Pajak. Dari analisis regresi diketahui bahwa terdapat korelasi positif antara beban PBB dengan kekayaan bersih sebesar 0,667 dan korelasi negatif dengan penghasilan bersih sebesar -0,021 namun tidak terdapat korelasi yang kuat antara rasio beban PBB terhadap kekayaan dan penghasilan bersih dengan ketidakmampuan Wajib Pajak untuk membayar. Walaupun demikian, angka Wajib Pajak yang mengeluhkan ketidakmampuan membayar PBB cukup tinggi (60% dari total responden) dan secara nyata terdapat kesenjangan pendapatan antar Wajib Pajak yang bertempat tinggal di lokasi dengan nilai properti tinggi. Masih banyaknya Wajib Pajak yang ingin melakukan permohonan pengurangan PBB namun tidak mengerti mekanismenya yaitu sebesar 18 orang (30%) dari 60 orang jumlah responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar menunjukkan masih kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah sebagai pihak yang akan mengemban kewenangan memungut PBB Pedesaan dan Perkotaan dapat membuat program pembatasan pajak yang menanggapi masalah ketidakmampuan membayar Wajib Pajak, menyiapkan integrasi data dan administrasi untuk mendukung sistem perpajakan tersebut serta memperluas sosialisasi dan pendidikan pajak bagi masyarakat khususnya program keringanan pajak bagi Wajib Pajak berpenghasilan rendah.

---

The focus of this study is the progresivity of Indonesian Land and Building Tax (PBB), mostly worldwidely known as Indonesian property and natural resource tax, especially for home residential taxpayer who deals with increasing property value. The purpose of this study is to explain whether PBB is progresive based on taxpayer?s economic ability in Jakarta Selatan. This study is also meant to explain whether the PBB ratio of taxpayer?s economic ability affects their inability to pay the tax in Jakarta selatan and how they reaction about their inability to pay. The research method applies multiple linier regression by collecting questionnaires from 100 residential taxpayer?s in Jakarta Selatan with sampling based on stratified taxpayer's income. From the analysis, it is known that there is a positive correlation between PBB with net wealth at 0,667 and negative correlation with net income at -0,021, but there is no strong correlation bertween PBB ratio of net asset and net income with taxpayer?s inability to pay the tax. However, the number of taxpayer complaining about their inability to pay PBB is high enough (60% from total respondens) and clearly there is a huge income gap between residential in the area with high value property. A huge percentage of taxpayer who don't understand the mechanismof PBB reduction (30% or 18 respondense from 60 respondens who has problem with their inability to pay PBB) indicates that there is still lack of public hearing and education about tax policy in society. The researcher suggests that local authorithy who will have the right to collect PBB in rural and urban areas (PBB Pedesaan dan Perkotaan) should create tax limitation program which address the problems of taxpayer's inability to pay, prepare the integration of data and administration to support the system and intensify public hearing and education to the society, especially the tax limitation program for low-income taxpayers."

"Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dengan menggunakan hipotesis Ho. Faktor perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan BPHTB KP PBB Kabupaten Tangerang. HA - Faktor perilaku wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan BPHTB KP PBB Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam pelaksanaan self assessment BPHTB dan unluk mengetahui dampak faklor perilaku Wajib Pajak dalam pelaksanaan self assessment terhadap penerimaan BPHTB KP PBB Kabupaten Tangerang.Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kuantitatif, dimana untuk membuktikan hipotesis pertama, dilakukan uji beda dua sampel berpasangan Wilcoxon. Sedangkan untuk membuktikan hipotesis terlebih dulu dicari informasi mengenai faktor-faktor perilaku Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan self assessment BPHTB melalui survei/kuesioner terhadap terhadap sejumlah responden perumahan yang melakukan transaksi pada periods: tahun 2004. Responden dipilih berdasarkan besarnya BPHTB yang dilaporkan. Pengisian kuisioner dilakukan dengan cara mengirim formulir/isian kuesioner ke alamat responden melalui pos surat dan atau dengan cara mendatangi langsung responden. Setelah diperoleh hasil kuesioner tersebut, dilakuan uji validitas dan uji reliabilitas item pertanyaan, sehingga diperoleh variabel-variabel yang benar-benar teruji. Selanjutnya baru dilakukan analisis faktor dan regresi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan BPHTB.Dari hasil analisis deskriptif terlihat bahwa perilaku Wajib Pajak cenderung subyektif dikarenakan faktor keengganan responden untuk mendapatkan masalah, yang akhirya berujung pada timbulnya sanksi atau denda. Hal ini dudukung dengan hasil pengujian reliabilitas yang menyatakan bahwa hanya terdapat 6 variabel saja yang dapat dikatakan handal mewakili perilaku self assessment Wajib Pajak. Dari hasil perhitungan nilai koefisien KMO dan Bartlett, nilai MSA, dan uji validasi menunjukkan bahwa keenam variabel tersebut telah stabil dan membentuk suatu faktor yang diberi nama KEPATUHAN yang merupakan ujud kepatuhan Wajib Pajak, dalam hal pelaporan BPHTB yang sesuai clengan nilai transaksi, dan penghindaran masalah yang mungkin timbul dan berdarnpak dengan dikenakannya sanksi /denda. Dampak perilaku Wajib Pajak dalam pelaksanaan self assessment terhadap penerimaan BPHTB Kabupaten Tangerang adalah sebesar 50,6% yang artinya bahwa penerimaan BPHTB Kabupaten Tangerang, sebesar 50,6% dipengaruhi oleh perilaku Wajib Pajak, sedangkan sebesar 49,4% dipengaruhi oleh faktor lain.Dari hasil analisis terhadap perilaku Wajib Pajak, terlihat bahwa unsur subyektivitas Wajib Pajak, yaitu keengganan dalam menghadapi masalah perpajakan, khususnya BPHTB, yang berujung pada dikenakannya sanksi/denda muncul sebagai variabel yang mewakili perilaku Wajib Pajak. Subyektivitas tersebut dapat dikurangi dengan cara peningkatan sosialisasi menenai pengertian dan pemahaman masalah perpajakan, khususnya BPHTB. Peran petugas Pajak yang berhubungan Iangsung dengan permasalahan ini perlu ditingkatkan, selain pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan BPHTB seperti PPAT dan Developer. Mungkin saja, dari 49,4% faktor lain.

---

This research is done at Tangerang Regency Government. By using Ho hypothesis - factor of tax payer attitudes does not infiuence significantly towards BPHTB acceptance of KP PBB at Tangerang Regency. HA - factor of tax payer attitudes does influence significantly towards BPHTB acceptance of KP PBB at Tangerang Regency. The aim of this research are to know; flow are the attitudes of tax payer in doing self assessment BPHTB and what are the impact of tax payer attitude in doing self assessment towards BPTHB acceptance of KP PBB at Tangerang Regency.

The analysis method used is descriptive-quantitative analysis, it means that to prove the first hypothesis, it is necessary to do Wilcoxon test of ditlerence of two double sample Whereas to prove the hypothesis needs to be founded information earlier about the factor of tax payer attitude in doing self assessment BPHTB trough survey or questionnaire towards several housing respondent which docs transaction in 2004 period. The respondent chosen is based on its high of BPHTB reported. The fulfill of questionnaire is done by delivering questionnaire tbrm to respondent address trough letter post and by inviting directly respondent. After getting the result ofquestionnaire, it is needed validity test and reliability test of question item So that it will be got valid variables. Alier that it can be done analysis of factor and regression to know its influence towards BPHTB acceptance.

The result of this research shows that there is significant difference between target and reality of BPHTB acceptance. It may be deviance of tax payer attitude to avoid BPHTB proved. The factor causing of tax payer changing consist of 1 factor namely Obeyment Factor. It is combination from six variables of tax payer attitude namely PROBLEM, SANCTION, TRANSACTION, FINE, ACCURATE, and VALUE. By using regression analysis, it is got R coefficient value as 0,034, it means that the influence of tax payer attitude towards acceptance of its BPHTB is very small. This case supported from its significant value > 0,05, it means that it happens rejection towards HA dan Hg acceptance- Ho acceptance has meaning that tax payer attitude does not influence Significantly towards its BPHTB acceptance. If coefficient of its regression neglected, so we can articulate the similarity of its regression become every tax payer attitude changing as 1, it will rise BPHTB acceptance at Tangerang Regency as Rp. 438.62O,- whereas the constanta of this equivalence is Rp. 9.148.220,-, it means that BPHTB acceptance at Tangerang Regency, without influence of tax payer attitude factor is as fix as Rp. 9.148.220,-."