Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemberitahuan dokumen impor yang dilakukan secara self-assessment perlu dilakukan penelitian kembali oleh pemeriksa dokumen, dikarenakan ada kemungkinan terjadinya kesalahan pemberitahuan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Meskipun demikian, penelitian kembali belum berjalan dengan optimal. Penelitian ini melakukan pendekatan business intelligence untuk menjawab permasalahan tersebut dengan memberikan kemampuan analisis kepada pemeriksa dokumen. Pendekatan tersebut difokuskan pada pengembangan data warehouse dengan metodologi Kimball. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan data warehouse yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dashboard, OLAP, dan data mining untuk melakukan pemodelan pemberitahuan dokumen impor dengan menggunakan algoritme decision tree, support vector machine, dan neural network.

---

ABSTRACTThe customs declaration that carried out by self-assessment needs to be re-examined by the document examiner. There is a possibility that customs declaration have an error to define even on purpose or not. However, the condition of re-examination by document examiners has not run optimally. This study approached business intelligence to answer these problems by providing analysis capabilities to document examiners. The approach was focused on developing a data warehouse with Kimballs methodology. The result of this study is the design of a data warehouse that can be used for the needs of dashboards, OLAP, and data mining to create a model of customs declaration using several algorithms, such as decision tree, support vector machine, and neural network."

"Sistem self assessment untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) memberi kepercayaan importir dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang.Oleh karena itu, data pemberitahuan impor barang dianggap sebagai data yang sebenarnya. Petugas Bea dan Cukai hanya wajib untuk mengawasi, mengoreksi apabila ada kekeliruan atau kecurigaan adanya pemalsuan data sebagai upaya penyelundupan pajak baik secara legal maupun illegal.Bentuk pengawasan petugas dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekuarangan Pernbayaran Bea Masuk, cukai, denda administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM). Jumlah SPKPBM yang terbit 8.46% dari PIB yang dilayani. Terbitnya SPKPBM pada jalur merah karena penetapan nilai pabean sering menjadi keluhan importir. Jumlah keberatan atas SPKPBM sedikit namun menghasilkan penerimaan negara potensial sebesar Rp.23.061.522.138,00. Alasan menggugurkan nilai transaksi dalam PIB serta alasan keberatan atas penetapan nilai pabean menjadi pokok bahasan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menganalisa data dan melaporkannya. Data yang digunakan dalah data sekunder. Data lapangan diperoleh dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok I, dan Kantor Pusat Bea dan Cukai. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer yaitu peraturan perundangan dan sumber hukum sekunder dari SPKPBM, keberatan atas SPKPBM, keputusan atas keberatan SPKPBM."

"Laporan ini bertujuan mengevaluasi tahapan persiapan dokumen untuk kasus sengketa kepabeanan dari PT PWR dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2018. Evaluasi dilakukan berdasarkan pada persyaratan dokumen banding, batas waktu pengajuan banding, dan kecocokan opini. Hasil evaluasi menunjukan PT ANT, selaku kuasa hukum dari PT PWR mampu mendaftarkan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam periode permohonan banding. Serta PT PWR mampu menyediakan seluruh dokumen pendukung untuk permohonan banding terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu permohonan banding yang diajukan PT PWR memiliki kemungkinan kemenangan yang cukup baik dikarenakan seluruh opini yang diajukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak sesuai dengan kondisi barang pokok sengketa. Laporan ini juga memuat evaluasi diri terhadap pengalaman magang di PT ANT.

---

This report is aimed to evaluate the document preparation step of PT PWR's Customs Dispute with Directorate General of Customs and Excise in 2018. Evaluation were performed based on requirements of supporting documents, timeline of appeal application and compatibility of opinion. Result of Evaluation shows that PT ANT, as an attorney of  PT PWR are able to register appeal application within the timeline of appeal to the tax court. PT PWR also able to provide all supporting documents for filing an appeal that is directed towards Directorate General of Customs and Excise. Furthermore, appeal application that is filed by PT PWR has a relatively good probability of winning since all of opinion that proposed by Directorate General of Customs and Excise's are incompatible with the disputed goods' condition. This report is also contains self evaluation on internship experience in PT ANT."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian intern pada kegiatan pemeriksaan fisik barang impor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe A Tanjung Priok berdasarkan komponen pengendalian intern COSO 2015 dan peran tiap lini dalam kerangka pengendalian intern berdasarkan Three Lines Model IIA 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara. Data primer diperolah dari observasi lapangan dan wawancara dengan pegawai Bea Cukai dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan, arsip, dokumen bukti penerapan SPI. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar komponen pengendalian intern COSO 2015 telah diterapkan dalam kegiatan pemeriksaan fisik barang impor di KPU BC Tanjung Priok. Namun, terdapat beberapa komponen yang belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti komitmen terhadap kompetensi dan penegakan akuntabilitas. Pada lini pertama dalam Three Lines Model, tugas dan tanggung jawab telah dipenuhi dengan baik. Namun, terdapat beberapa keterbatasan pada lini kedua dan ketiga terkait analisis risiko dan pengawasan yang belum dilakukan secara menyeluruh.

---

This study aims to analyze the application of internal control in the physical inspection of imported goods at KPU BC Tanjung Priok based on the 2015 COSO internal control components and the role of each line in the internal control framework based on the Three Lines Model IIA 2020. The research method used is descriptive qualitative with data collection through field observations and interviews. Primary data is obtained from field observations and interviews with Customs and Inspectorate General employees of the Ministry of Finance, while secondary data comes from reports, archives, documents of evidence of SPI implementation. The analysis results show that most of the COSO 2015 internal control components have been implemented in the physical inspection of imported goods at KPU BC Tanjung Priok. However, there are several components that have not been fully implemented, such as commitment to competence and enforcement of accountability. In the first line in the Three Lines Model, duties and responsibilities have been fulfilled properly. However, there are some limitations in the second and third lines related to risk analysis and supervision that have not been carried out thoroughly."

"Tujuan penelitian tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : (1) Mengetahui dan menganalisa pengaruh kemampuan pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, terhadap kualitas pelayanan dokumen impor; (2) Mengetahui dan menganalisa pengaruh motivasi kerja pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, terhadap kualitas pelayanan dokumen impor; (3) Mengetahui dan menganalisa hubungan kemampuan pegawai dan motivasi kerja pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta; (4) Mengetahui dan menganalisa pengaruh kemampuan pegawai dan motivasi kerja pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan dokumen impor. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis : (a) sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan kajian ilmu manajemen dalam mengelola Sumber Daya Manusia sehingga dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan di masa mendatang; (b) memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu manajemen yang menyangkut kualitas pelayanan publik. Sedangkan manfaat praktis : (a) Memberi bahan masukan atau pertimbangan bag( Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, dalam meningkatkan kualitas pelayanan dokumen impor; (b) Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta; (c) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, dalam menyelenggarakan pelayanan dokumen impor. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, dengan sampel sebanyak 53 responden dan menggunakan analisis korelasi, regresi, dan analisis lintasan (path analysis). Sesuai dengan batasan ruang lingkup permasalahan yang Penulis sampaikan, penelitian ini dilakukan hanya terhadap lingkungan internal yaitu Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, dan mengabaikan kondisi lingkungan eksternal (pengguna jasa kepabeanan). Sehingga kesimpulan yang Penulis diperoleh hanya berlaku di lingkungan internal saja. Berdasarkan hasil penelitian Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Kemampuan Pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Dokumen Impor. Semakin tinggi kemampuan pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, maka semakin baik kualitas pelayanan dokumen impor yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan. (2) Motivasi Kerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Dokumen Impor. Semakin tinggi motivasi kerja pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, maka semakin baik kualitas pelayanan dokumen impor yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan. (3) Kemampuan Pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, berhubungan secara signifikan dengan Motivasi Kerja. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kemampuan pagawai dengan motivasi kerja pegawai. Kemampuan pegawai yang tinggi diharapkan akan membentuk profesionalitas pegawai demikian pula motivasi kerja pegawai yang tinggi akan sangat mempengaruhi pemberian pelayanan diokumen impor kepada pengguna jasa kepabeanan. (4) Kemampuan Pegawai Dengan Motivasi Kerja Pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, secara bersama¬sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Dokumen Impor. Semakin tinggi kemampuan pegawai dan motivasi kerja pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, maka maka semakin baik kualitas pelayanan dokumen impor yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan. (5) Berdasarkan data analisis lintasan (path analysis), pengaruh langsung clan pengaruh total variabel motivasi kerja pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta Iebih besar daripada variabel Kemampuan Pegawai, sehingga penulis berkesimpulan program pengembangan/ peningkatan motivasi kerja Iebih diprioritaskan disamping program pengembangan kemampuan pegawai, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dokumen impor. Selanjutnya Berdasarkan kesimpulan tersebut. Penulis memberikan saran: (1) Bahwa penelitian yang dilakukan Penulis merupakan kajian awal, yang dilakukan hanya terhadap lingkungan internal yaitu Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta, sehingga perlu disempurnakan, untuk itu perlu dilakukan penelitian Iebih lanjut yaitu terhadap lingkungan eksternal guna memperoleh hasil yang lebih akurat demi kesempurnaan tesis ini. (2) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tipe A Khusus, Tanjung Priok II, Jakarta hendaknya lebih memprioritaskan usaha untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai disamping meningkatkan kemampuan pegawai dalam upaya meningkatkan pelayanan dokumen impor. Peningkatan motivasi kerja pegawai dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara, diantaranya : menyediakan ruangan dan fasilitas kantor yang memadai, memberikan delegasi kewenangan yang lebih besar kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi, menyediakan waktu Iuang untuk mendengarkan keluhan bawahan atas permasalahan tugas yang dihadapi serta mencari jalan keluarnya, mempromosikan pegawai yang dipandang cakap untuk menduduki jabatan tertentu, dan sebagainya."

"Dalam penetapan Bea Masuk terdapat enam metode (pasal 15 UUNo.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan), namun tidak jarangDirektorat Jendral Pajak c.q. Kantor Pelayanan Bea dan Cukaimenetapkan tidak berdasarkan hieraki yang ditetapkan olehundang-undang. Kantor Pelayanan dalam menetapkan nilai pabeanselalu menggunakan plafond harga apabila mereka tidak mengertiterhadap barang yang diimpor. Perlakuan tersebut sangatmerugikan importir karena selalu penetapan KPBC lebih tinggidaripada nilai yang dilaporkan dalam PIB oleh importir.Saranayang digunakan oleh KPBC untuk mengoreksi nilai pabean adalahSurat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM)atau yang umumnya disebut Nota Pembetulan. Dengan terbitnyaSPKPBM upaya hukum yang ditempuh oleh wajib pajak secarahierarki adalah upaya keberatan kepada Direktorat Jendral Beadan Cukai dan banding Ke Pengadilan Pajak. Pada tahap keberatanpada umumnya wajib pajak dalam posisi yang lemah, sehinggaupaya banding WP sering tidak diterima kecuali diadakan audit.Akan tetapi dalam upaya Banding tidak jarang WP yangdimenangkan. Namun keberhasilan WP di tingkat banding tidakdisertai kemenangan didalam prakteknya. WP dipersulit untukmengambil Customs Bond serta restitusi. Fiskus menolak untukmemberikan imbalan bunga kepada WP. Upaya hukum yang dapatditempuh WP adalah gugatan baik lewat Perdata maupun PTUN.Tindakan fiskus tidak memenuhi kewajiban membayar imbalan bungadapat digugat lewat jalur perdata, sedangkan tindakanmempersulit dapat ditempuh lewat jalur Peradilan TUN. CustomBond dalam yang digunakan dalam bidang kepabeanan secarayuridis menggunakan konstruksi hukum Penanggungan (Borghtoch)seperti yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata."

"Terdapat indikasi bahwa barang-barang hasil transaksi perdagangan, khususnya dari e-commerce, kerap diberitahukan kepada DJBC dengan nilai yang lebih rendah untuk menghindari pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Sebagai jawaban dari kondisi tersebut untuk meningkatkan kepatuhan importir, DJBC menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 yang di dalamnya mengatur ketentuan selfassessment dan konsekuensi sanksi denda dalam penyelesaian impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem self-assessment dalam penyelesaian impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan berdasarkan asas pemungutan pajak “The Four Maxims”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan penyelenggara pos dan analisis data impor barang kiriman. Berdasarkan hasil evaluasi, meskipun secara umum ketentuan selfassessment di impor barang kiriman telah memenuhi ”The Four Maxims”, namun masih terdapat ruang perbaikan yang bisa dilakukan para stakeholder agar pelaksanaan ketentuan tersebut dapat lebih baik dan optimal. Beberapa perbaikan yang bisa dilakukan adalah dengan membuat profiling pada sistem komputer pelayanan barang kiriman dan melakukan penyesuaian terhadap penghitungan sanksi denda. Selain itu DJBC perlu melakukan diseminasi secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami ketentuan impor barang kiriman.

---

There are indications that consigned goods resulting from trade transactions, particularly from e-commerce, are often declared to the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) with lower values to avoid import duties and taxes. In response to this situation and to enhance importer compliance, DGCE issued the Minister of Finance Regulation Number 96 of 2023, which includes provisions for self-assessment and the imposition of penalty sanctions in the settlement of imported consigned goods from trade transactions. This study aims to evaluate the implementation of the self-assessment system in the settlement of imported consigned goods from trade transactions based on the principles of tax collection known as “The Four Maxims.” The research was conducted using a qualitative research method with a case study approach. Data for the research were obtained from interviews with postal operator and express courier companies with the addition of analysis of imported consigned goods data. Based on the evaluation results, although the self-assessment provisions for imported consigned goods generally adhere to “The Four Maxims,” there remains room for improvement by stakeholders to enhance the effectiveness and to optimalize the implementation of these provisions. Some improvements that can be made include creating profiling in the computer system for consigned goods services and adjusting the calculation of penalty sanctions. Additionally, DGCE needs to conduct continuous dissemination so that the public can better understand the regulations for imported consigned goods. "