Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 65258 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Herniwati
"ABSTRAK
Disertasi ini menguraikan tentang perubahan identitas Cina Padang dari Revolusi sampai Reformasi. Pendekatan etnisitas Barth dan identitas Wang Gungwu digunakan untuk melihat perubahan identitas etnis Cina Padang dari rezim yang berkuasa. Kajian ini menemukan bahwa etnis Cina ikut berperan ketika Indonesia menjadi negara yang baru, meskipun dalam waktu yang bersamaan etnis Cina juga menjadi bagian dari orang Minangkabau saat terjadi pergolakan PRRI. Pada saat ini identitas ke-Minangan dan ke-Cinaan terlihat kuat di dalam diri Cina Padang. Ketika terjadi perubahan rezim dengan kontrol negara yang kuat pada masa pemerintahan Orde Baru, Cina Padang tetap aktif merepresentasikan diri mereka melalui aktivitas sosial dan budaya, meskipun hanya untuk kalangan sendiri. Kesempatan untuk tetap bisa beraktivitas tidak terlepas dari keberadaan perkumpulan sosial, budaya, dan kematian Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh serta politik lokal Padang dan karakteristis masyarakat Minangkabau yang terbuka sehingga memberikan ruang kepada etnis Cina untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Tekanan dan kontrol negara berdampak terhadap tingginya loyalitas dan solidaritas sesama kelompok etnis Cina. Fenomena lain ditemukan setelah Reformasi bergulir, di mana saat politik lokal dan politik negara memberikan kesempatan besar bagi etnis Cina untuk merepresentasikan budaya dan adat istiadat mereka, malah sebaliknya terjadi perubahan struktur dan tatanan sosial

ABSTRACT
This dissertation analyses the changes in Padang Chinese identity from revolution to reformasi. Using Barth?s approach to ethnicity and Wang Gungwu?s approach to identity, it looks at changes in Padang Chinese ethnic identity through the governing regimes. The study finds that ethnic Chinese played a role in Indonesia becoming a new country, despite simultaneously being part of Minangkabau society at the time of the PRRI separatist movement. Nowadays, Minang and Chinese identities are clearly strong in the Padang Chinese. With the regime change and strong state control under the New Order government, the Padang Chinese remained active in representing themselves through social and cultural activities, if only within their own circles. The Himpunan Tjinta Teman and Himpunan Bersatu Teguh organisations were integral in providing opportunities to remain active through social and cultural gatherings, and funerals, as were local politics in Padang and the open characteristics of Minangkabau society, all of which allowed room for the ethnic Chinese to develop. State pressure and control resulted in high levels of loyalty and solidarity among ethnic Chinese. Another phenomenon became apparent after Reformasi; when local and state politics provided enormous opportunities for ethnic Chinese to represent their culture and traditions, what actually transpired were structural changes in their social order as a result of competition and internal conflicts between commercial associations (kongsi)."
Depok: 2011
D1316
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Heng, Liang
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989
951 HEN r
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
[, Pustaka Utama Grafiti ], 1989
951 L 182 ax
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
G. M. Sudarta
Jakarta: Kompas, 2000
361.24 Sud r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
G. M. Sudarta
Jakarta: Kompas, 2000
361.24 SUD r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sudono Syueb
Yogyakarta: Laksbang mediatama, 2008
342.09 SUD d;342.09 SUD d (1)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
"Menjelang dan sesudah tanggal 1 Januari 2001, hari pencanangan otonomi daerah dan desa di seluruh Indonesia, semua surat kabar dan majalah memberi perhatian banyak pada peraturan-peraturan serta pelaksanaannya di daerah. Dari pihak Pemerintah dinyatakan, bahwa sudah cukup banyak peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah diterbitkan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi masalah-masalah yang akan menghambat. Meskipun pihak Pemerintah mengetahui bahwa tahap awal dari pelaksanaan otonomi itu akan mengalami banyak hambatan dan masalah, namun sebagai Pemerintah tidak ada pilihan lain daripada menyatakan pada masyarakat, bahwa semua usaha sudah dijalankan untuk menjamin kelancaran politik baru ini. Tetapi dari para pengamat dan calon pelaku otonomi didengar suara yang minta perhatian atas gejolak-gejolak administrasi, politis, dan sosial karena belum kelihatan jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dijelas ada di depan mata mereka."
JSI 5 (2001)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Agus Widjojo
"National security, military and civil relations, and business activities of the Indonesian Armed Forces; collection of articles."
Jakarta: Imparsial, 2005
323.4 DIN
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Nabila Febriza Mirza
"Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Akan tetapi tujuan dari perkawinan tidak selalu terlaksana sehingga mengakibatkan perceraian. Perceraian berdampak pada harta kekayaan masingmasing suami istri, harta kekayaan yang didapat dari hasil pencaharian suami istri dalam perkawinan akan menjadi harta bersama (harta suarang). Pembagian harta bersama akibat perceraian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, adalah ditentukan menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pada masyarakat Adat Minangkabau, apabila terjadi perceraian maka harta kekayaan perkawinan yang akan dibagi antara suami istri adalah hanya harta bersama (harta suarang) saja. Harta bawaan (harta pusaka tinggi) akan dikembalikan kepada masing-masing pihak. Dalam putusan Pengadilan Agama Padang No. 0288/Pdt.G/2013/PA.pdg, harta pusaka tinggi milik istri dibagi 2 (dua) bagian untuk pihak penggugat dan tergugat (suami dan istri). Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembagian harta perkawinan akibat perceraian pada masyarakat Minangkabau adalah dibagi dua sama bagiannya antara suami istri, (1/2) bagian untuk suami dan (1/2) bagian untuk istri. Dan penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta perkawinan akibat perceraian Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 0288/Pdt.G/2013/PA.pdg, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Adat, yaitu Majelis hakim memutuskan tanah yang menjadi harta bawaan (harta pusaka) tetap menjadi milik pihak yang memiliki, sedangkan bangunan (rumah) yang berada di atas tanah tersebut menjadi harta bersama (suarang) sehingga harus dibagi 2 (dua) antara suami istri (penggugat dan Tergugat).

Marriage is represent tying born the mind between a man and a woman as husband dan wife with an eye to form the happy family, however the target do not always executed so that cause the divorce. Divorce impact on wealth their husband and wife, treasure obtained from the work of husband and wife in marriage will be the property together (harta suarang). The division of property with a result of divorce act according to act No. 1 in 1974 is determined according to the law of each, namely religious law, legal customs and other legal. In the Minangkabau, if the event of divorce and wealth to be divided between husband and wife is only property together (harta suarang). The estate of origin (the estate of inheritance high) will be returned to each party. In a verdict religious courts Padang No. 0288/Pdt.G/2013/PA.pdg ,the estate of inheritance high belonging to the wife split into two parts for parties to plaintiff and defendant (husband and wife). The research method used is the juridical normative, and the data used are secondary data. The result of research shows that the division of property due the divorce of marriage in Minangkabau is divided into two parts to the husband half and half for wife. And dispute resolution against the estate of the division of property divorce marriage due to an analysis of judical decisions religions No. 0288/Pdt.G/2013/PA.pdg had been in accordance with the act No. 1 in 1974 to license and customary law namely the judge decided the ground that becomes fixed treasure origin (estate of inheritance high) still the parties who have and and building that was sitting on the ground is property together so that it should be split into two between husband and wife."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44397
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>