Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dari tahun ke tahun, peran pajak sebagai sumber pendapatan negara semakin penting. Hal ini selain karena pendapatan dari minyak dan gas yang semakin menurun, juga untuk mengurangi ketergantungan dari pinjaman luar negeri yang semakin membebani. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, profesionalisme aparat pajak dalam melakukan pelayanan pajak menempati posisi yang sangat penting. Dengan semakin meningkatnya profesionalisme aparat pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Untuk menganalisis profesionalisme aparat pajak terutama dalam pelayanan restitusi PPN serta untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dilakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB). Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner pada seluruh pemeriksa pajak di KPP PMB sebanyak 25 orang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis profesionalisme aparat pajak dalam melakukan pelayanan restitusi PPN, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparat pajak dalam melakukan pelayanan restitusi PPN, dan menganalisis pengaruh profesionalisme aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.Profesionalisme aparat pajak dalam penelitian ini diukur dari indikator yang terukur, yaitu pemahaman aparat pajak terhadap prosedur pelayanan restitusi PPN, Kesesuaian pelaksanaan pelayanan restitusi dengan peraturan yang ada, dan ketepatan waktu pelayanan restitusi PPN. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi profesionalisme aparat pajak adalah tingkat pendidikan dan pengalaman kerja aparat pajak. Sementara kepatuhan wajib pajak diukur dari ketepatan wajib pajak dalam melapor dan membayar kewajiban pajaknya.Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pemeriksa pajak di KPP PMB sudah melakukan pelayanan restitusi PPN secara profesional, baik dari segi pemahaman terhadap prosedur pelayanan, kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan peraturan yang ada, dan dari segi ketepatan waktu pelayanan. Sementara itu, tingkat pendidikan berpengaruh kuat dan positif terhadap profesionalisme aparat pajak dalam pelayanan restitusi PPN. Demikian juga dengan pengalaman kerja yang berpengaruh kuat dan positif terhadap profesionalisme aparat pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa profesionalisme aparat pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.Dari hasil penelitian, penulis menyarankan profesionalisme aparat pajak yang ada dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Faktor pendidikan pemeriksa pajak, baik formal maupun non formal merupakan hal yang sangat panting sehingga perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Selain itu, peningkatan profesionalisme dapat dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana untuk pelayanan perpajakan."

"Implementasi Kebijakan UU PPN melalui Faktur Pajak berdampak pada Kejahatan PPN berupa pengkreditan Faktur Pajak Bermasalah dalam mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan, sehingga pengawasan multak diperlukan agar tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai. Pengawasan faktur pajak dapat dilakukan, baik secara administratif yakni pengawasan yang tercipta dalam suatu sistem, secara otomatis (build in control), maupun secara represif berupa penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. bentuk-bentuk pengawasan represif berupa pemeriksaan ataupun penyidikan pajak.Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah studi atas pendapat stakeholder's (Aparat Pajak dan Wajib Pajak) tentang : pertama Implementasi UU PPN melalui Faktur Pajak, kedua imptementasi pengawasan administratif Faktur Pajak, dan ketiga implementasi pengawasan represif sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN. Sedangkan kerangka teori yang penulis ajukan adalah teori tentang pembuatan suatu kebijakan, dan implementasi dari kebijakan, serta pemahaman akan konsep Nilai Tambah ( Value Added) yang menjadi dasar pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai serta pengertian akan Faktur Pajak yang merupakan implementasi kebijakan UU PPN.Metodologi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan frekuensi prosentase. Responden Wajib Pajak yang diteliti adalah yang pernah di periksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor, dan dipilih secara purposive, serta semua Aparat Pajak yang bekerja di Seksi PPN Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Sukabumi, Cibinong, Depok Berta Pemeriksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor.Hasil penelitian menunjukkan Sistem Informasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif masih memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar. Pemeriksaan sebagai implementasi pengawasan represif diyakini tidak mampu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang coba dikreditkan oleh para pelaku. Penyidikan pajak sebagai implementasi pengawasan represif merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan bila sanksi administratif tidak mampu menghalangi terjadinya kejahatan PPN. Namun, sanksi administratif yang ada saat ini tidak mampu untuk menghalangi terjadinya kejahatan PPN.Untuk lebih mengoptimalkan Sistem Infornasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif disarankan agar dilakukan protek terhadap system untuk tidak dapat dicopy dan di print out diluar piranti keras yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Pengawasan represif pemeriksaan disarankan agar dilakukan melalui pemeriksaan lengkap untuk marrpu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang ikut dikreditkan. Sanksi administratif yang diberikan sebagai hasil bentuk pengawasan represif pemeriksaan agar dibuat khusus dan diperberat kepada pelaku yang mencoba mengkreditkan Faktur Pajak Bermasalah, berupa Sanksi Kenaikan sebesar 100% dari Nilai Faktur Pajak Bermasalah.Penyidikan sebagai bentuk pengawasan represif membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, oleh karena itu disarankan agar unsur kerugian negara dapat ditempatkan sebagai unsur yang memberatkan, bukan sebagai unsur yang harus dibuktikan. Selain itu, disarankan Pula agar dilakukan penghapusan pasal-pasal yang menghambat proses penyidikan dan menambahkan pasal-pasal yang mempermudah pelaksanaan penyidikan sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara budaya organisasi dan kepuasan kerja dengan komitmen organisasi aparat pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Taman Sari Dua. Budaya organisasi adalah nilai-nilai dan semangat yang mendasar dalam cara mengelola serta mengorganisasikan organisasi, yang diukur dengan menggunakan indikator inisiatif individu toleransi terhadap risiko, integrasi, dukungan manajemen, pengawasan, identifikasi, sistem penghargaan, toleransi terhadap konflik, dan pola komunikasi. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan yang dirasakan oleh oleh seseorang terhadap pekerjaannya yang diukur berdasarkan indikator pekerjaan, penyelia, teman sekerja, promosi, dan gaji. Komitmen organisasi adalah kekuatan yang bersifat relatif dari individu mengenai rasa kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan, dan ketertarikan terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasi.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan korelasional dengan melibatkan 92 sampel (responden) yang diambil secara acak sederhana dari 120 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rho dan uji reliabilitas menggunakan Sprearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rho dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 12. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa budaya organisasi tergolong baik, kepuasan kerja tinggi, dan komitmen organisasi tinggi. Sedangkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki hubungan positff dan signifikan dengan komitmen organisasi. Demikian pula kepuasan kerja juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan komitmen organisasi. Hasil ini memberikan arti bahwa semakin baik budaya orgnaisasi dan semakin tinggi kepuasan kerja maka semakin tinggi komitmen organisasi; sebaliknya semakin buruk budaya organisasi dan semakin rendah kepuasan kerja maka semakin rendah komitmen organisasi aparat pajak.Dengan kondisi seperti itu, budaya organisasi KPP Jakarta Taman Sari Dua perlu dikembangkan dengan cara berusaha mengikuti, menyokong dan rnengimplementasikan nilai-nilai budaya organisai yang terbukti memberikan good will bagi terbangunnya komitmen organisasi serta berusaha meninggalkan nilai-nilai budaya organisasi yang ternata tidak menyokong terbangunnya komitmen organisasi seraya menggantinya dengan nilai-nilai budaya baru yang dipandang lebih menjanjikan terbangunnya komitmen organisasi; kepuasan kerja di kalangan aparat pajak perlu ditingkatkan dengan dua orientasi: kemauan pegawai untuk meningkatkan kepuasan kerjanya dengan cara menempatkan kerja sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemauan manajemen atau otoritas kantor untuk memenuhi aspek-aspek dari kepuasan kerja yang dirasakan pegawai masih kurang.

---

This research was purposed to analyze the relationship between organizational culture and job satisfaction with organizational commitment of tax officers at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Taman Sari Dua. Organizational culture is basic values and motivation in management of organization, which measured with indicators: individual initiative, risk tolerance, integration, management support, supervision, identification, reward system, conflict tolerance, and communication pattern. Job satisfaction is pleasant emotional situation, which felt by someone to his work, which measured with indicator: work, supervisor, coworker, promotion, and salary. Organization commitment interpreted as the relative strength of individual about the feeling trust to organization values, readiness tries seriously to organizational interest, strong desire and purpose to look after his membership in organization. Descriptive and co relational methods were employed and 92 respondents obtained from 120 populations were participated in this study. Valid and reliable questionnaires were used to collect data. Spearman Rho correlation and Spearman Brown formula were used as validity and reliability testing. Obtained data then were analyzed with Spearman Rho correlation and t test assisted with SPSS Ver. 12.

Descriptive analysis results showed that organizational culture could be categorized as good, high job satisfaction and organizational commitment. Hypotheses testing showed that organizational culture had positive and significant correlation with organizational commitment. Job satisfaction also had positive and significant correlation with organizational commitment. This results indicated that the better organizational commitment and job satisfaction, the higher organizational commitment and vice versa.

Based on this condition, organizational commitment of KPP Jakarta Taman Sari Dua needs developing by following, supporting, and implementing organizational culture values which had been proven in giving goodwill for the development of organizational commitment and also by leaving organizational culture values which did not give supports for organizational commitment development, and by replacing them using new values which are seen more promising for the improvement of organizational commitment; job satisfaction among tax officers also needs increasing by implementing two orientations: willingness to work can be positioned as a form of worshiping God and willingness of management or authority for fulfilling job satisfaction aspects which were valued by employees as still not in a good condition."

"ABSTRACTVAT refund is one of a Taxpayer right to be requested to the Tax Authority. However the VAT and can not automatically be received by the taxpayer. There are many requirements and edures to be followed up by them. Since there are many delinquencies in the application of VAT Refund by the Taxpayer on August 2006 the Director General of Taxes issued the new y concerning the procedures for requesting the VAT Refund. The procedures for the VAT application in accordance with the new policy is more strict to avoid any government loss by the VAT refund.In the Taxpayer side, the new policy must be faced wisely by arranging od tax planning in order to obtain their VAT Refund. A good tax planning can minimize rrections made by the Tax Authority in the process of the VAT Refund application and maximize the benefit for the Taxpayer"

"ABSTRAKSkripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan untuk penelitian/pengembangan ilmu Hukum (Perdata) khususnya di bidang Hukum Perjanjian Pemborongan.Dalam memecahkan masalah transportasi di masa mendatang tidaklah mudah bila tidak dibarengi dengan terobosan-terobosan berupa penelitian-penelitian di sektor perhubungan dan untuk menunjang keberhasilan penelitian tersebut disediakanlah dana dari pemerintah yang setiap tahun tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP).Pelaksanaan penelitian tersebut membutuhkan kualifikasi pengetahuan dan teknologi tinggi sedangkan tenaga di Departemen sendiri belum mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya; oleh karenanya faktor inilah yang mendorong pekerjaan penelitian diborongkan kepada para konsultan yang mempunyai kualifikasi yang dimaksud.Dengan diterapkannya metode penelitian maka dapatlah diungkap aturan-aturan mana yang harus digunakan oleh proyek Penelitian Umum dalam menjalankan kegiatannya baik dalam bidang administrasi maupun dalam melaksanakan pemborongan pekerjaan penelitian kepada pemborong.Secara umum proyek penelitian umum tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Departemen Perhubungan. Namun dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan kepada konsultan. Proyek mempunyai otorita sendiri dan dilandasi oleh Hukum Perjanjian yang bersifat perdata.Untuk masalah-masalah lain disesuaikan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur sendiri oleh Pemimpin Proyek sebagai wakil dari Departemen Perhubungan dan para Konsultan yang telah mendapat borongan pekerjaan penelitian."

"Penyelenggaraan telekomunikasi adalah wewenang tunggal pemerintah, sebagai konsekuensi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, undang-undang membuka kemungkinan untuk diadakan kerja sama dengan badan lain (pihak swasta). Demikian juga, penyelenggaraan warung telekomunikasi diadakan dengan me1alui kerja sama, yaitu dengan. Perjanjian Kerja Sama (KS). PKS menimbulkan masalah hukum, karena pihak swasta berada dalam posisi yang sangat lemah. Posisi yang lemah ini di sebabkan karena PKS. dibuat secara baku dan karena pihak yang dihadapi adalah P.T. TELKOM sebagai pemegang tunggal wewenang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia."

"Skripsi ini menganalisis prinsip kerja sama antara ibu dan anak. Tujuannya adalah mengetahui pematuhan dan pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dalam interaksi ibu dan anak, serta mendeskripsikan alat bahasa yang digunakan ibu dalam mempertahankan prinsip kerja sama. Dari penelitian ini diperoleh beberapa pematuhan dan pelanggaran yang terjadi dalam sebuah percakapan antara ibu dan anak. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah pematuhan lebih banyak dilakukan oleh anak. Pelanggaran pada prinsip kerja sama juga paling sering dilakukan oleh anak. Hal ini karena tuturan anak sering keluar dari topik yang sedang dibicarakan sehingga membuat anak melanggar maksim relevansi. Tiap pergantian topik ditandai dengan pelanggaran terhadap maksim relevansi. Ibu lebih banyak menggunakan kata demonstrativa untuk mempertahankan prinsip kerja sama.

---

This Script analyze about the principle of corporation in interactio n between mother and children. The purpose is to know about obedient and infraction to corporation principle in interaction between mother and children, and also to describe the language_s tool which used for the mother in defending corporation principle. From this research acquire some obedient and infraction which happened in a conversation between mother and children. The infraction in corporation principle also often did by the children. This problem happened because the children announcement often out of the topic which been talking, so it makes the children violate the maxim of relevant. Every changes of the topic sign with the maxim of relevant violation. Mother uses more demonstrative word to defending corporation principle."