Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah terus menggalakkan upaya meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Berbagai peraturan dikeluarkan untuk memperluas obyek pajak serta subyek pajak. Pajak Pertambahan Nilai dewasa ini telah menjangkau sampai ke tingkat pedagang eceran besar. Dengan dikenakannya pajak pertambahan nilai pada pedagang eceran besar, akan mempengaruhi penentuan harga jual produknya. Penulis melakukan analisis bagaimana dampak pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap harga jual produk pada pedagang eceran besar. Studi dilakukan melalui kepustakan " dari berbagai literatur tentang pajak pertambahan nilai dan penetapan harga jual. Disamping itu juga dilakukan studi lapangan pada Divisi Keuangan dan Akuntansi PT. Sarinah (Persero) untuk memperoleh data dan informasi sebagai dasar dalam melakukan analisis. Analisis dilakukan dengan membandingkan harga perolehan pada cost dengan retail pada periode sebelum menjadi PKP, pada masa peralihan dan masa setelah peralihan. Analisis tersebut merupakan analisis per departemen barang yang ada pada PT. Sarinah. Hasil studi menunjukkan adanya kenaikan harga pada barang disertai dengan adanya penurunan margin pada masa peralihan. Kemudian setelah masa peralihan harga mengalami kenaikan lagi diikuti dengan adanya kenaikan margin. Menurut penulis, kenaikan harga barang rata-rata pada suatu saat setelah masa transisi akan sarna dengan tarif pajak pertambahan nilai, "sehingga hal ini akan memberatkan konsumen."

"(I) Dalam struktur keuangan negara, pajak sudah seharusnya menjadi tulang punggung penerimaan negara. Proporsi penerimaan pajak dalam anggaran negara seharusnya lebih tinggi dari proporsi hutang. Untuk hal itu, pemerintah Indonesia melaksanakan reformasi perpajakan semenjak tahun 1983.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang digalakkan sejak reformasi pajak 1983, menggantikan Pajak Penjualan (PPn) 1951. Tujuan utama dari penciptaan pajak pertambahan nilai adalah untuk menyederhanakan dan menghindari perhitungan pajak berganda. Hal ini menjadi perlu sejalan dengan intensitas kegiatan ekonomi yang makin meningkat.Oleh karena itu, skripsi ini akan melihat mekanisme penerapan prosedur Pajak Pertambahan Nilai dengan kekhususan pada pedagang besar. Pedagang besar yang terpilih sebagai obyek penelitian adalah suatu pedagang besar yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa komputer, yang disebut PT X.Salah satu prinsip PPN 1984 adalah yang disebut dengan indirectisubstraction method yang intinya adalah bahwa pajak yang dibayar merupakan selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Oleh karena itu pengusaha terdorong untuk melaporkan kegiatannya dengan benar, karena berkepentingan dengan restitusi atas pajak yang dibayar. Untuk kepentingan tersebut, Faktur Pajak mempunyai peranan yang sangat penting.Dalam kasus PT X, ternyata prinsip tersebut tidak berjalan dengan baik. Dalam melakukan pembelian dari luar negeri (impor), PT X menggunakan jasa perusahaan importir lain atas dasar inden. Tetapi PT X tidak meminta Faktur Pajak, maka pengkreditan pajak tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Sehubungan dengan itu, salah satu saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah agar PT X, dalam transaksinya di masa yang akan datang, meminta Faktur Pajak. Dengan demikian prosedur perpajakan yang diatur dalam UU PPN 1984 dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan pembeli atau pihak lain.Selain hal tersebut di atas, skripsi ini juga akan melihat dampak UU PPN 1984 terhadap penentuan harga jual produk dan jasa yang dijual PT X. Dalam penentuan harga jual secara administrasi dalam Faktur Pajak ada yang sudah termasuk PPN (pajak keluaran) dan ada yang tidak. Sedangkan pajak masukan untuk barang tersebut merupakan perkiraan yang terpisah dari penentuan harga jual karena pajak masukan bukan merupakan unsur harga pokok. Dalam PT X karena tidak terjadi pengkreditan pajak yang sempurna maka pajak masukan merupakan unsur harga pokok sehingga secara langsung mempengaruhi penetapan harga jual.Perhitungan pada skripsi ini menunjukkan bahwa dalam PT X terjadi pajak berganda karena pajak masukan merupakan unsur harga pokok. Jika PT X melakukan perhitungan pajaknya dengan benar, maka harga jual produknya dapat diturunkan yang berimplikasi kepada keadilan bagi pihak pembeli dan peningkatan daya saing usaha bagi perusahaan."

"Tujuan penulisan adalah memberikan suatu gambaran tentang perkembangan Pajak Pertambahan Nilai. Disamping itu memberikan suatu pemahaman tentang dampak daripada perubahan peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai terutama terhadap Pedagang Eceran. Metoda penelitian berupa analisa kualitatif yang berintikan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pedagang Eceran masih banyak menghadapi pemasalahan antara lain : kesiapan administrasi, pengetahuan yang minim atas peraturan maupun ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah berusaha mengatasi permasalahan yang timbul dengan memberikan kemudahan dalam memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pedagang Eceran. Pedagang Eceran masih banyak yang belum mengerti ketentuan baru yang diberlakukan dan masih ada kecenderungan untuk tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak masih berupaya untuk mencari kelemahan daripada peraturan perpajakan yang berlaku, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja. Tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah serta tingkat kepatuhan dalam bidang perpajakan juga masih rendah. Pemerintah perlu menyusun peraturan perpajakan yang bersifat sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga menciptakan suatu kondisi dimana pajak tidak dirasakan sebagai penghambat bagi kegiatan investasi dan perdagangan. Peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum secara jelas untuk menghindari ketidakjelasan dan keragu-raguan serta kesiapan dan keahlian dari aparat perpajakan yang semakin profesional."

"Invoice method merupakan metode penghitungan PPN yang didasarkan pada faktur pajak. Dalam invoice method PPN dihitung dari selisih faktur pajak keluaran yang diterbitkan ketika melakukan penjualan dengan faktur pajak masukan yang diperoleh ketika melakukan pembelian.Berdasarkan teori perpajakan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pengusaha kena pajak dapat didorong dengan adanya prosedur administrasi perpajakan yang sederhana. Faktur pajak merupakan beban bagi pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (complience cost), sehingga perlu kesederhanaan administrasi yang dapat memudahkan pengusaha kena pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun upaya penyederhanaan administrasi faktur pajak perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai karena faktur pajak merupakan pengaman dalam penerapan invoice method pada PPN.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah administrasi faktur pajak dalam penerapan invoice method pada PPN telah terdapat kesederhanaan yang memudahkan pengusaha kena pajak dan telah terdapat pengawasan dalam pemungutan PPN. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesederhanaan dan pengawasan dalam administrasi faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya.Penelitian dilakukan di wilayah KPP Jakarta Tanjung Priok dengan melakukan survai melalui kuesioner untuk mengetahui sikap atau pendapat pengusaha kena pajak mengenai pelaksanaan administrasi faktur pajak. Selain itu untuk lebih memahami permasalahan menyangkut administrasi faktur pajak dan kepatuhan pengusaha kena pajak dilakukan wawancara mendalam dengan petugas pajak di KPP Jakarta Tanjung Priok. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan deskriptif maupun analisis kuantitatif dengan statistik.Hasil analisis menunjukkan administrasi faktur pajak dalam rangka penerapan invoice method pada PPN, telah terdapat kesederhanaan administrasi yang memudahkan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan telah terdapat pengawasan yang memadai dari segi pengawasan preventif maupun represif. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan kepatuhan pengusaha kena pajak dipengaruhi oleh kesederhanaan dan pengawasan administrasi faktur pajak. Semakin sederhana administrasi faktur pajak yang memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dan disertai dengan pengawasan yang baik dalam administrasi faktur pajak maka pengusaha kena pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan ketentuan PPN.Berdasarkan penelitian ini disarankan beberapa penyederhanaan administrasi faktur pajak masih perlu dilakukan, diantaranya menyangkut pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa yang sama hendaknya dapat dikreditkan pada masa berikutnya tidak dibatasi tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak. Untuk kepentingan pengawasan, pembatasan jangka waktu pengkreditan pajak masukan memang masih perlu dilakukan, namun sebaiknya diperpanjang menjadi tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam pemungutan PPN sebaiknya segera dibuat pengaturan mengenai pengembalian (return) PPN atas penyerahan jasa yang tidak sepenuhnya dilakukan sedangkan PPN sudah dipungut sepenuhnya sebab sementara ini Pasal 5A Undang Undang No, 18 Tahun 2000 hanya mengatur mekanisme penerbitan nota retur dalam hal pengembalian barang kena pajak. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan terutama menyangkut diperkenankannya faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan untuk diperlakukan sebagai faktur pajak standar mengingat masih banyaknya keraguan di kalangan pengusaha kena pajak mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut.x + 126 halaman + 4 lampiran + 4 tabel + 1 gambarDaftar Pustaka : 41 buku, 8 peraturan, 8 artikel lainnya (tahun 1982 s.d 2004)"

"Salah satu upaya untuk mengefektifkan peranan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintahan adalah memperluas subjek pajak - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga tingkat pedagang eceran. Untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) dalam memenuhi kewajiban PPN-nya, maka dikeluarkan ketentuan Nilai Lain sebagai Daftar Pengenaan Pajak (DPP). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut pertama : apakah terdapat keseragaman pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, kedua : apakah telah memberikan kemudahan administrasi pajak, ketiga : apakah telah memenuhi asas keadilan pajak, keempat apakah terdapat pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif. Kerangka teori yang penulis ajukan adalah prinsip-prinsip perpajakan yang ideal yaitu bahwa sistem perpajakan yang ideal harus memenuhi prinsip kepastian hukum yang tercermin dalam keseragaman pemahaman, kemudahan administrasi pajak, azas-azas keadilan pajak serta sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Disamping melakukan studi literatur (library research), penulis juga melakukan penelitian lapangan (field research) berupa unit analisis persepsi dan pengalaman aparatur pajak maupun wajib pajak (pedagang eceran) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Menteng dengan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa, diantara wajib pajak maupun aparatur pajak tidak memiliki persepsi yang seragam terhadap pokok peraturan perundang-undangan perpajakan, belum sepenuhnya memberikan kemudahan dalam administrasi pajak bagi wajib pajak maupun instansi pajak, responden aparatur pajak menyatakan bahwa tarif deemed 10% x 20% x DPP sudah cukup wajar dan adil sebaliknya responden wajib pajak menyatakan belum sepenuhnya/belum adil dan seharusnya lebih rendah, sistem pengawasan dan pemeriksaan yang ada ternyata belum efektif, masih terdapat beberapa kendala dan perlu ditingkatkan. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengenaan PPN terhadap PKP PE dengan menggunakan Nilai Lain sebagai DPP, disarankan untuk dilakukan peninjauan kembali seluruh ketentuan perpajakan yang terkait, dilakukan penyeragaman pemahaman antara wajib pajak maupun aparatur pajak, dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk memberikan kemudahan administrasi pajak, dilakukan penelitian lebih lanjut tentang besarnya tarif deemed yang wajar dan dilakukan penyuluhan yang intensif dan terencana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga tercipta keadilan (persaingan yang sehat) diantara wajib pajak."