Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"ABSTRAKSejak Pelita ke empat (FV) hingga kini pajak telah menjadi primadona bagi pemasukan negara. Pajak lebih dapat diandalkan dibanding dengan minyak dan gas bumi yang sebelumnya menjadi sumber masukan terbesar. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya, merupakan jenis pajak tidak langsung yang memberikan sumbangan cukup besar kepada kas negara. Namun dari sektor PPN teryata juga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi kas negara dengan adanya manipulasi restitusi PPN. Tujuan dan skripsi ini adalah menggambarkan bagaimana pelaku melakukan tindakan manipulasi restitusi PPN, pola penanganannya oleh DitJen Pajak dan faktorfaktor yang dapat mendukung untuk timbulnya manipulasi restitusi PPN. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode studi dokumen dengan jenis penelitian deskriptif. Data mengenai kasus-kasus manipulasi restitusi diperoleh dari dokumendokumen yang ada di Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Dan tahun 1990 hingga 1994 diperoleh 7 kasus manipulasi restitusi PPN yang telah diberi putusan oleh pengadilan. Dari tujuh kasus manipulasi tersebut teridentifikasi lima modus operandi. Dalam melakukan manipulasi restitusi PPN pelaku melaporkan SPT Masa PPN yang tidak benar dengan dilampirkannya faktur pajak fiktif dan dokumen ekspor yang tidak benar pula. Modus operandi dengan memakai faktur pajak fiktif menimbulkan fenomena baru dengan munculnya perusahaan-perusahaan fiktif yang melakukan jual beli faktur pajak fiktif. Keadaan ini menunjukkan pula adanya jalinan kerjasama di antara pengusaha khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menginginkan restitusi secara tidak sah. Adanya kolusi antara pelaku dan oknum pegawai perpajakan telah menjadi titik rawan dalam manipulasi restitusi PPN. Kebijaksanaan perpajakan yang terlalu berat sebelah atau lebih menguntungkan pengusaha menciptakan kondisi yang tidak menguntungjkan dalam menangani manipulasi restitusi PPN. Rendahnya sanksi terhadap pelaku manipulasi restitusi PPN khususnya pada sanksi administrasi dibanding dengan kerugian yang ditimbulkan tidak memberikan efek penjeraan dan menjadi faktor pendukung untuk timbulnya kembali manipulasi restitusi PPN. Ketidakpastian mengenai pihak mana yang paling berwenang menangani manipulasi ini juga menjadikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan tidak efektif."

"Perubahan sumber dana yang sekarang sangat bergantung pada paJak dalam neger1, harus d1tempuh Pemer1ntah antara la1n karena tak menentunya harga m1nyak dan gas bum1 Mengemban tugas negara men1mbulkan hak memungut paJak pada negara dan kewaJlban membayar paJak pada rakyat SeJak penar1kan paJak d1g1atkan, setelah berlakunya UU No 8 Tahun 1983, PPN terl1hat sangat berperan dalam memasukkan rup1ah ke Kas Negara Sela1n kewaJlban membayar paJak, rakyat khususnya waJlb paJak mempunya1 hak dalam masalah perpaJakan, antara la1n hak mengaJukan permohonan rest1tus1 PPN Rest1tus1 PPN atau pengembal1an keleb1han pembayaran PPN t1mbul karena PaJak Masukan yang telah d1bayar leb1h besar Jumlahnya dar1 PaJak Keluaran dalam masa paJak yang sama Karena mengekspor barang kena paJak d1terapkan tar1p 0%, maka PPN yang d1bayar pada waktu membel1 barang yang akan d1ekspor yang merupakan PaJak Masukan akan leb1h besar seh1ngga menyebabkan keleb1han pembayaran PPN pada pengusaha eksport1r Ketentuan dem1k1an mencerm1nkan subs1d1 pemer1ntah kepada eksport1r Dengan sasaran supaya masyarakat khususnya waJlb paJak semak1n sadar dan t1dak ragu-ragu membayar paJaknya, maka hak waJlb paJak harus d1perhat1kan, termasuk hak waJlb paJak pener1ma pengembal1an keleb1han pembayaran PPN Crest1tus1 PPN) Oleh karena 1tu proses rest1tus1 harus berJalan lancar dan t1dak meny1mpang dar1 peraturan yang telah d1tetapkan"

"Laporan magang ini membahas tentang proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT ABC pada tahun 2010 dan 2011 beserta masalah yang terjadi pada saat proses restitusi PPN tersebut. Analisis dilakukan atas perbedaan yang terjadi pada jumlah restitusi yang diajukan oleh PT ABC dengan jumlah restitusi yang akhirnya diterima oleh pemeriksa. Penyebab adanya perbedaan tersebut dikarenakan buruknya penyimpanan dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan perpajakan, perbedaan yang ditemukan pemeriksa saat konfirmasi faktur pajak pada saat konfirmasi melalui Sistem Informasi Perpajakan dan melalui Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan, reekspor spareparts dan barang jadi karena adanya retur penjualan, penyesuaian harga karena adanya ketidaksesuaian spesifikasi produk, kesalahan dari PKP rekanan terkait dengan data di faktur pajak, sanksi atas kompensasi masa pajak sebelumnya, dan sanksi atas PPN Jasa Luar Negeri.

---

This internship report discusses about the process of Value Added Tax (VAT) refund of PT ABC in 2010 and 2011 along with the problem that occurs in the process of VAT refund. Analyses were performed on the differences that occur in the amount of refund submitted by PT ABC with the amount of refund that was accepted by the tax auditor. The reason of the difference is due to the bad storaging and archiving of documents related to taxation, the differences found by the tax auditor when doing the confirmation of tax invoice through Taxation Information System and through Taxation Office of supplier, the re-export of spare parts and finished goods due to sales returns, the price adjustment because of the incompatibility product specifications, the mistake from the supplier related to the data in the tax invoice, the penalties of compensation in the earlier tax period, and the penalties of Overseas Service VAT."