Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi dalam menerapkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 dan pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan Pajak Hiburan di Kotamadya Jakarta Pusat. Permasalahan tersebut meliputi; pertama realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat tahun /1995/1996 ski tahun 1999/2000 yang mengalami penurunan. Kedua. realisasi penerimaan Pajak Hiburan yang dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, sampai seberapa besar tunggakan Pajak Hiburan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998. Keempat, usaha-usaha apa saja yang dilakukan agar Wajib Pajak Iebih patuh didalam mernenuhi kewajiban pembayaran pajak hiburan. Terakhir, adalah tindakan apa yang dilakukan apabila tunggakan pajak tidak dapat ditagih lagi.Tujuan penelitian dimaksudkan, pertama untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan, yaitu tahun 1995/1996 s/d tahun 1999/2000. Kedua mengetahui sampai sejauh mana realisasi penerimaan Pajak Hiburan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketiga, mengetahui dan mengevaluasi besarnya tunggakan pajak. Keempat, mengetahui sejauh mana usaha-usaha yang ditempuh terhadap Wajib Pajak Hiburan yang menunggak pajaknya. Terakhir, mengevaluasi tindakan apa yang dilakukan apabila tunggakan pajak tidak dapat ditagih lagi.Metode yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan teknik analisisi kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, menggali dari beberapa literatur yang berhubungan erat dengan pajak hiburan dan Peraturan-Peraturan tentang Pajak Hiburan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pejabat Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat dan beberapa Wajib Pajak.Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan selalu memenuhi sasaran. kecuali realisasi penerimaan 1997/1998. Jumlah Wajib Pajak yang menunggak secara keseluruhan hanya 5,4% dimana 8 Wajib Pajak telah tutup. Realisasi penerimaan 1999/2000 lebih besar dibanding rencana penerimaan 1999/2000. Realisasi penerimaan 1999/2000 lebih besar dibanding realisasi penerimaan 1998/1999, Hal ini penerapan Peraturan Daerah Nornor 7 Tahun 1998 cukup efektif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan. Adapun rekomendasi yang diajukan antara lain, sebaiknya Suku Dinas memiliki kewenangan sendiri dalam menangani tunggakan pajak."

"Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Untuk itu harus dibuat suatu sistem pembayaran pajak terutama pajak penghasilan yang dapat menjamin kelancaran dana ke kas negara Cara pembayaran tersebut disebut current payment yang terdiri dari estimated tax dan withholding tax.Estimated Tax merupakan angsuran pajak penghasilan tiap bulan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang diakhir tahun, dimana pembayaran pajak tersebut diiakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.Withholding Tax adalah sistem yang menggunakan pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak terutang. Beberapa tujuan dari sistem ini antara lain; meningkatkan penerimaan pajak, mempercepat penerimaan pajak ke kas negara, mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan mencegah penyelundupan pajak.Dengan melihat beberapa tujuan sistem withholding tax diatas, penulis ingin menguji seberapa besar pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah :a. menganalisis pelaksanaan withholding tax system di KPP Pratama Tanah Abang I dari segi kebaikan dan kelemahan sistem tersebut.b. mengetahui pengaruh withholding tax system terhadap percepatan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.Lokasi penelitian ini di KPP Pratama, Tanah, Abang I, dan metodologi menggunakan metode survey dengan beberapa sumber yaitu kuesioner, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sample diambil secara random/acak yang terdiri dari 119 responden.Pembahasan dalam penelitian ini diutamakan pada analisis sistem withholding tax sebagai variabel bebas, dengan beberapa indikator yaitu ; Pengisian SPT, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT. Setelah sistem tersebut dianalisis, lalu dicari pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu percepatan penerimaan pajak, yang dilihat dari 2 indikator yaitu; sebagai pemotong/pemungut pajak telah memotong/memungut pajak dengan benar, dan sebagai pemotong/pemungut pajak telah menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut secara tepat waktu.Alat analisis yang digunakan adalah program Software Statistical Package For Social Scientist (SPSS) melalui model Regresi Linier Sederhana. Dari pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa:1. Pelaksanaan sistem withholding tax di KPP Pratama Tanah Abang I adalah balk, karena nilai mean sebesar 3,28 diatas nilai rata-rata untuk indikator cukup baik yaitu 2,5.2. Hubungan sistem withholding tax dengan percepatan penerimaan pajak berkorelasi positif 0,442 tetapi tidak terlalu kuat karena nilainya masih dibawah 0,5. Sedangkan pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak sebesar 19,5 %, dan koefisien regresi menunjukkan angka 0,063 yang artinya setiap peningkatan kinerja dari sistem withholding tax sebesar 1% akan mempercepat penerimaan pajak sebesar 0,063%. Namum sebaliknya, jika pelaksanaan sistem withholding tax turun/ tidak baik sebesar 1% maka penerimaan negara akan terhambat sebesar 0,063%.

---

Fiscal is main resource of state revenue. However, it should be made any tax payment system, income tax which may ensure fund flow to state treasury specially. Such tax payment so called current payment comprising both estimated and withholding taxes. Estimated tax is monthly income tax installment calculated from outstanding tax in the end of year conducted by such tax payer.

Withholding tax is any fiscal system involving third party for cutting and collecting outstanding tax. Some of those objectives among them: to increase tax revenue, accelerate tax revenue to state's treasury, to make easier Tax Payer in paying tax and preventing fiscal's corruption.

Hence, the author would like to test how large such System influence against acceleration of tax revenue. The following are objectives of the research:

a. To analyze the realization of withholding tax system at KPP Pratama Tanah Abang I based on its advantage and disadvantage.

b. To know influence of withholding tax system with state revenue acceleration at fiscal sector specially.

The research location is at KPP Pratarna Tanah Abang I using survey method following some sources those are questioner. documentation study and library study. Sampling is conducted randomly, it is consist of 119 respondents.

The discussion herein is prioritized for analysis of withholding tax system as independent variables with some indicators such as SPT completion, tax payment and SPT reporting. Then, to find out its influence against dependent variable, i.e, tax payment acceleration by two indicators : as fiscal cutter/collector both had conducted such duties correctly and distributed it on time.

The used analysis system is software program of SPSS (Statistical Package for Social Science) by model of Simple Linier Regression. And from them may be drawn conclusion as follows :

1. Realization of withholding tax system at KPP Pratama Tanah Abang I is good, because its mean value is 3.28 above indicator value (2.5) is good significantly.

2. Correlation among withholding tax system and fiscal revenue acceleration is 0.442 (positive) but it is not too strong because its value still below 0.5. Whereas such system influence against tax revenue acceleration is 19.5 % and regression coefficient indicating point 0.063 it means that any increasing of performance from withholding tax system of 1% will accelerate tax revenue of 0.063%. Conversely, if realization of withholding tax system is not good or decline 1%., it will hinder statc?s revenue of 0.063%."

"Land and building tax is about society. In this tax not only about acceptance but include politics and publics issue. Land and building tax is the central tax which the majority allocation acceptance is used to local government for developing their area. The realization of the revenue of land and building tax in 2003-2007 had increased every year. The amount of the tax had always exceeded the target from the central government of DKI Jakarta. This research based on the new paradigm in tax?s theories, that is ?reducing the tax gap: the illusions of pain free deficit reduction?, who is told by Eric Toder. This research is focused on tax?s internal conditions, which determine the tax potential loss. The factors are nonfilling gap, underreporting gap and underpayment gap.

The method which was used in this research was qualitative method that had the character of descriptive research. It was a method that produced descriptive data, gathered from written and oral information from people and observed acts. This approaching instructs to background and individual intactly. This research is expected to know how to calculate estimated tax gap of land and building tax in the city of DKI Jakarta in 2003-2007, how its problems and how its solutions in order to optimalized acceptance potency.

This research concludes that the tax gap factors were statistically significance influence the total acceptance in land and building tax of DKI Jakarta in 2003-2007. The average estimation of land and building tax potency in DKI Jakarta was Rp.1.378.140.734.645,67 but the real acceptance just Rp.1.171.131.102.370,40 (84,95%). There is tax gap in that acceptance which was Rp.207.009.632.275,27 (15,05%) with composition Rp.15.776.913.158,26 (1,14%) for non-filling gap, Rp.181.525.320867,41 (13,17%) for underreporting gap and Rp.9.707.398.249,60 (0,74%) for underpayment gap. This calculation is just estimation number which is observed by research in the society. This acceptance influence other factors of land and building tax in DKI Jakarta.

Therefore, this research concluded that the tax?s internal and external conditions was very influence in optimalization land and building tax potency by the tax gap management. The researcher recommended that government should used tax potency and acceptance realization in order to optimalized acceptance potency. And renewing the tax payer?s data and the object of this tax and do the sanction execution expressly for people who impinge the taxation regulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"ABSTRACT

The Indonesia government has implemented tax reform for three times that is in 1983, in 1994 and in 2000 which is conducted by Directorate General Taxes (DGT). One of the goals of these reforms is to generate or to increase the taxes revenue. This case is interesting to be examined because these taxes relate to finance public services. Considered to the goal of the taxation reforms, this paper focuses on two questions. The first question is whether the three tax reform in 1983, 1994, and 2000 have positive significant impacts to the national tax revenue. And the second is whether the gross domestic product (GDP) and the reform itself have significant impacts to tax revenue.

By using the time series data and applying the ordinary least square (OLS) method, the author gets the parameters for each variables (GDP, Dummy, and GDP*Dummy). The data used in this research are GDP and tax reform as a dummy variable (0 = before reform; 1 = after reform). As mentioned above, the tax reform have been conducted three times which is in 1983, in 1994, and in 2001 and each reform uses different time series data, from 1978 to 1994, from 1984 to 2000, from 1995 to 2008 respectively. In this research also make use of the stationary test to all data. The equation model make sure that there is no multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation and then applying the ttest and F-test to the models. All these works are calculated by using Eviews 4.1 package.

The outcome of the research show us that after the first tax reform in 1983, the tax revenue has increased from every GDP raised compare to that of before tax reform in 1983. Though as a discretionary factor, the reform policy has not yet succeeded to raise the tax revenue. Unexpectedly, the tax reforms in 1994 and 2000 have not increased the tax revenue from every GDP raised, but as discretionary factors, they have succeeded to drive up the tax revenue.

---

ABSTRAKIndonesia telah melakukan tiga kali reformasi perpajakan, yaitu tahun 1983, 1994 dan 2000. Reformasi yang telah dilakukan oleh DJP dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak menjadi sangat menarik untuk dianalisis, sehingga dalam penelitian ini akan dibahas apakah reformasi perpajakan tahun 1983, 1994 dan 2000 berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak nasional? Dan apakah variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan reformasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak? Data yang digunakan adalah data times series atau runtut waktu.Reformasi perpajakan 1983 data yang digunakan tahun 1978 s.d. 1994, reformasi perpajakan 1994 data yang digunakan tahun 1984 s.d. 2000 dan sedangkan reformasi perpajakan 2000 data yang digunakan tahun 1995 s.d. 2008. Data tersebut meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), dan Reformasi Perpajakan sebagai dummy variable dimana nilai 0 sebelum reformasi perpajakan dan nilai 1 setelah reformasi perpajakan.Proses analisis yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 4.1 metode OLS (Ordinary Least Square) akan menghasilkan parameter (koefisien regresi) dari masing-masing variabel PDB, variabel dummy dan PDB*Dummy dimana parameter tersebut menunjukan hubungan antara variabel tersebut dengan variabel penerimaan pajak. Dalam penelitian ini dilakukan uji stationeritas terhadap semua data yang digunakan. Model regresinya telah terbebas dari gangguan klasik yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi selanjutnya dilakukan uji signifikansi regresi yang menggunakan uji t dan uji F.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan temuan-temuan yaitu reformasi perpajakan 1983 mampu meningkatkan penerimaan pajak dari setiap kenaikan nilai PDB dibandingkan sebelum reformasi. Namun kebijakan reformasi sebagai faktor diskresioneri belum mampu meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi perpajakan 1994 dan 2000 belum mampu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak setiap kenaikan nilai PDB. Pemungutan pajak yang dilakukan masih belum optimal dan efisien. Sedangkan kebijakan reformasi sebagai faktor diskresioneri mampu meningkatkan penerimaan pajak."