Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas biaya kompensasi kegiatan pertambangan di hutan lindung dalam rangka mencari biaya kompensasi optimal karena hilangngnya fungsi ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain ekploratory dan pengembangan. Pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan batubara membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan fungsi ekosistem hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Diperlukan adanya biaya kompensasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi atas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diterapkannya biaya kompensasi terhadap perusahaan pertambangan batubara atas kerusakan ekosistem. Penggunaan biaya kompensasi, prioritas diberikan kepada masyarakat sekitar tambang dan pemulihan (restorasi) ekosistem.

---

This dissertation discusses the compensation cost for mining activity in protected forest for the purpose of seeking the optimal compensation cost due to the loss of the ecosystem function. It is a quantitative research with an exploratory and development design. The utilization of protected forest for coal mining activity will have a consequence on the continuity of its ecosystem function, whose primary function is to protect the life support system. Therefore, it is necessary to have a compensation cost scheme that takes into account the social, economy and ecological aspects of the utilization of protected forest for mining activity.

This research recommends that coal-mining company should be obliged to disburse some compensation cost for the damage they caused to the ecosystem. The community around the mines and the efforts for restoring the ecosystem shall be given the priority to receive the fund collected."

"Kebijakan Clear and Clean pada awalnya bertujuan untuk menata Izin Usaha Pertambangan IUP Mineral dan Batubara dikarenakan permasalahan administrasi dan kewilayahan yang ditemukan dalam proses penerbitan IUP tersebut oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ditemukan permasalahan lainnya dalam proses penerbitan IUP salah satunya adalah tidak lengkapnya dokumen lingkungan sebagai syarat untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Maka, Pemerintah setelah itu mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur bahwa penataan IUP dilakukan dengan mengevaluasi tata cara penerbitan IUP Mineral dan Batubara melalui 5 kriteria aspek, yakni administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial.Hasil dari evaluasi 5 kriteria aspek atas IUP ini yang selanjutnya menghasilkan status dan sertifikat Clear and Clean bagi pemegang IUP yang telah dinyatakan memenuhi 5 kriteria aspek tersebut. Sebagai kebijakan yang bertujuan untuk menata, kebijakan ini di sisi lain juga memaksakan ketaatan/kepatuhan compliance terhadap pemegang IUP untuk menaati/mematuhi 5 kriteria aspek evaluasi tersebut agar IUP nya dapat menjadi IUP Clear and Clean. Skripsi ini membahas mengenai Kebijakan Clear and Clean dengan mengaitkannya sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan melalui pendekatan manajemen lingkungan dan tipologi kebijakannya.

---

The objective of Clear and Clean policy at the beginning is to manage the Mineral and Coal Mining Business License IUP due to the findings of administration and territoriality issues during the IUP issuance process by Provincial Government and or Local City Government based on their authority. However, other issues had also been found afterwards during the IUP issuance process, one of them is the incompletion of environmental documents which is required in order to run a mining business, thus, Government subsequently invoke a Minister of Energy dan Mineral Resources Regulation which regulates that IUP management is conducted by evaluating the IUP issuance procedure through 5 criterias, which are administration, territoriality, technical, environment, and financial.

The evaluation that is conducted on IUP through these 5 criterias hereafter resulting a Clear and Clean status and certificate for the IUP holder which declared the IUP holder has met all the 5 criterias. As a policy that aims to manage, this policy in the other hand is also forcing a compliance towards IUP holder to comply all the 5 evaluation criterias in order to have their IUP as Clear and Clean IUP. This thesis discusses Clear and Clean policy by associating it as an instrument of environmental law compliance through environmental management approach and the typology of its policy."

"Konversi hutan lindung semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pembangunan nasional yang memanfaatkan lahan hutan untuk kebutuhan energi listrik dari sumber energi yang terbarukan. Kondisi hutan lindung yang memiliki kemiringan lereng 45O dan fungsi hidrologisnya merupakan potensi PLTA yang menjanjikan sehingga banyak pengembang melakukan pembangunan PLTA pada kawasan hutan. Penelitian ini dilakukan pada rencana pembangunan PLTA Tumbuan Mamuju di Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang berfungsi sebagai Kawasan Strategis Konservasi Nasional akan tetapi pada kenyataan dilapangan tutupan lahan pada hutan lindung Kabupaten Mamuju telah beralih fungsi sebagai kebun dan pemukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik fisik, dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten mamuju, mengidentifikasi alih fungsi hutan lindung Kabupaten mamuju, dan menentukan strategi pengendalian alih fungsi hutan lindung Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis skoring dan analisis spasial dengan ArcGIS 10.1 dan Analitycal Hierarchi Proses. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik fisik berupa jenis vegetasi pada wilayah penelitian termasuk hutan sekunder campuran dengan kemiringan lereng di dominasi oleh katagori curam dan jenis tanah didominasi jenis tanah Podsolik, dan intensitas hujan termasuk dalam katagori sangat rendah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan hutan lindung Kabupaten Mamuju sebanyak 91 adalah petani. Identifikasi alih fungsi hutan lindung dengan skor 150 dengan luasan 190 Ha telah dikatagorikan sebagai kawasan non-lindung. Strategi pengendalian alih fungsi hutan lindung berdasarkan judgment dari para responden adalah dengan hutan kemayarakatan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menganalisis kebijakan terkait dengan konversi hutan lindung berbasis partisipasi masyarakat.

---

Conversion of protected forests increasing in line with the growth of national development that utilizes forest land for electricity demand from renewable energy sources. The condition of protected forest that has slope of 45O and its hydrological function is a promising hydropower potential so that many developers undertake hydropower development in forest area. This research was conducted on the construction of PLTA Tumbuan Mamuju in Mamuju District. Mamuju Regency is one of the districts in Indonesia that functions as a National Conservation Strategic Area but in fact the field of land cover in protected forest of Mamuju Regency has changed function as garden and settlement.

The purpose of this research is to know the physical characteristic, and socio economic condition of mamuju Regency, to identify the transfer function of protected forest of mamuju regency, and to determine the strategy of controlling the transfer of protected forest function of Mamuju Regency. The method used is by using scoring analysis and spatial analysis with ArcGIS 10.1 and Analitycal Hierarchi Process.

The result is physical characteristic in the form of vegetation type in research area including mixed secondary forest with slope dominated by steep category and soil type dominated Podsolic soil type, and rain intensity is included in very low category. The socioeconomic condition of the community in protected forest area of Mamuju Regency is 91 is farmers. The identification of the protected forest conversion with a score of 150 with an area of 190 Ha has been categorized as a non protected forest area. The strategy control of protected forest conversion based on the judgment of the respondents is with the social forestry. This research is expected to contribute in analyzing policies related to the protection forests conversion based on community participation."

"Kajian ini merupakan aplikasi riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology yang mengacu kepada dual imperatives dari McKay dan Marshall ( 2001) yaitu research interest dan problem solving interest untuk melakukan penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung. Institusi yang memegang peranan penting dalam governansi pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo adalah Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Adapun pihak lain yang terkait erat dengan pengelolaan hutan lindung adalah pemerintah daerah, masyarakat desa hutan, serta stake holder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dalam prakteknya, governansi dalam pengelolaan hutan lindung banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh perambahan serta perusakan hutan lindung yang mengakibatkan terjadinya deforestasi dan berkurangnya fungsi hutan lindung. Implementasi kebijakan serta koordinasi dalam rangka pengelolaan hutan lindung juga menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penataan ulang governansi, implementasi kebijakan, serta pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan hutan lindung.Hasil kajian menunjukkan bahwa penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan melalui perubahan yang systematically desirable dan culturally feasible di mana partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan konsensus dapat diadopsi sebagai prinsip-prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Implementasi kebijakan menyangkut hutan lindung dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa hutan mengenai fungsi hutan lindung. Komunikasi dan interaksi yang intensif antar institusi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

---

This study is an application of action research based on the Soft Systems Methodology which refers to the concept dual imperatives, as put forwarded by McKay and Marshall (2001) ? research interest and problem solving interest ? in dealing with restructuring governance for protected forests. According to the Government Regulation No. 72 of 2010, Perum Perhutani is a government institution that should play a crucial important role in the governance of protected forest in the Wonosobo Regency. Other parties having close relations to the governance of protected forests are local governments, villagers living next to the forests, as well as those stakeholders such as non-governmental organizations (NGOS).In practice, the governance of protected forest management does face a lot of problems. These problems are partly caused by encroachment and destruction of protected forests which then lead to deforestation and also reduced functions of the protected forests. In addition to this, policy implementation and coordination within the context of protected forest management also face various problems. Therefore, the main purpose of this research is to investigate governance restructure, policy implementation, as well as the implementation of effective coordination in the management of protected forests.The results show that governance restructure for the protected forest management can be done through systematically desirable and culturally feasible changes in which participation, efficiency and effectiveness, fairness and equality, transparency, accountability, and consensus can be adopted as principles of good governance in the management of protected forests in the Wonosobo Regency, in particular. Maximum efforts associated with protected forest oriented policy implementation can be made by enhancing the nearby villagers?s understanding of the functions of protected forests. At the same time, intensive communication and interaction among related institutions are also essential in order to improve the effectiveness of coordination in the management of protected forests in the Wonosobo Regency."

"Keberlanjutan lingkungan pertambangan menjadi isu utama pertambangan batubara secara terbuka, karena dampak yang ditimbulkannya terhadap nilai jasa lingkungan yaitu terjadinya deplesi sumberdaya alam dan hilangnya jasa lingkungan. Penelitian yang dilakukan di PTBA Tanjung Enim tahun 2011 ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen manfaat dan biaya atas hilang dan pulihnya nilai jasa lingkungan, dan air void tambang untuk menguji model umum extended NPV KLPBB yang dikaji. Penelitian ini merupakan exploratory research dengan model pengembangan extended net present value berdasarkan nilai jasa lingkungan, air void pada tambang batubara. Dengan memasukkan nilai jasa lingkungan, dan air void tambang untuk air baku ke dalam model manfaat dan biaya Munasinghe diperoleh nilai KLPBB (extendedNPVba) sebesar Rp 10.967.124.692.166,- atau 11 triliun rupiah dengan rasio manfaat biaya lebih besar 0,06 yang merupakan manfaat jasa lingkungan air void tambang untuk air baku sehingga dapat memperkecil nilai jasa lingkungan sebesar 6,5 triliun rupiahHasil ini menjawab hipotesis penelitian dimana nilai jasa lingkungan, air void tambang untuk air baku memberi manfaat lingkungan untuk keberlanjutan sumberdaya air, manfaat ekonomi langsung terhadap perusahaan tambang, dan masyarakat. Hasil validasi terhadap model umum extended NPV KLPBB di PT JBG menemukan kesamaan hasil dengan PTBA yaitu sama sama memberikan keberlanjutan bagi KLPBB.

---

Mining environmentally sustainability is a major issue in open coal mining because of its impact on the value of ecosystem services is the depletion of natural resources and the loss of environmental services. Research conducted on the Tanjung Enim PTBA in 2011 aims to identify the components of the benefits and costs of loss and recovery in the value of environmental services, and the mine void water to test the general model extended NPV KLPBB studied. This study is an exploratory research with the development of the model extended net present value based on the value of environmental services, mine voids water in the coal mine. By including the enviromental services value, mining void water as raw water into the extended NPV values ??obtained Munasinghe, the KLPBB value gained is Rp 10,967,124,692.,166 ,-, with higher ratio of cost and benefit as 0.04 as the environmental services value benefit of mining void water as raw water so it can decrease the environmental services value loss until 6.5 trilion rupiah.

These results answer the research hypothesis where the value of environmental services, the mine void water to raw water for the environmental benefits of sustainability of water resources, the direct economic benefits of the mining companies, and communities. The results validate the general model extended NPV KLPBB in PT JBG indicates similarity with PTBA the result is provided the sustainability for KLPBB."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan penerapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam kegiatan pertambangan batubara di Indonesia serta mengetahui dampaknya terhadap investasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, yaitu bahwa IPPKH merupakan sebuah fasilitas untuk menjembatani kepentingan investasi dan kepentingan pelestarian hutan dimana keduanya merupakan kepentingan strategis bagi Negara yang tidak bisa dikesampingkan salah satunya. Namun, IPPKH masih mengalami masalah dalam penerapannya karena beberapa faktor seperti masih banyaknya perusahaan yang tidak atau belum mengajukan IPPKH, perbedaan pemetaan, serta kepastian hukum pengaturan IPPKH. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh faktor dari Pemerintah maupun pihak pengusaha pertambangan itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan potensi terganggunya investasi di bidang pertambangan batubara. Dengan demikian perlu diwujudkan penerapan IPPKH yang efektif sehingga fungsi dan tujuan dari IPPKH untuk mengakomodir kepentingan investasi dan pelestarian hutan dapat terlaksana secara optimal.

---

This research aims to determine the concept, purpose, regulations, and implementation of Borrow-to-Use Permit For Forest Area (IPPKH) on coal mining activities in Indonesia, as well as the impact on investment climate. This research is a normative legal research using secondary data, such as legislations, books, and interviews with experts. From this research, it can be concluded that IPPKH is a permit to facilitate the interests of forest protection and investment which both of them have strategic importance to Indonesiaand none of them can be ruled out. However, IPPKH still experiencing problems in its implementation because of several factors such as; many companies don?t obtain IPPKH, differences in mapping, and legal certainty of IPPKH regulations. These problems are caused by factors from the Government and the mining investors itself. This condition poses a potential disruption of investment climate in coal mining. Thus, IPPKH needs an effective implementation so that the function and the purpose of IPPKH to accommodate the interests of investment and forest protection can be implemented optimally."

"Batubara merupakan salah satu sumber energi terpenting selain bahan bakar minyak. Selain digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, batubara banyak digunakan di berbagai sektor industri. Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Penambangan batubara berpotensi menimbulkan masalah keselamatan kerja yang akan mengganggu produksi tambang. Hal ini terjadi karena debu yang terdapat di area penambangan saat cuaca terik. Kondisi ini dapat mengganggu jarak pandang dan memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Untuk mengurangi kadar debu di area penambangan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyiraman jalan tambang menggunakan water truck. Sebagai kontraktor pertambangan yang bertugas untuk mengelola segala kegiatan dalam memproduksi batubara, selain biaya produksi juga terdapat biaya operasional yang harus dikeluarkan, termasuk biaya transportasi di dalamnya. Saat ini, biaya transportasi kendaraan maupun alat berat yang harus dikeluarkan perusahaan cukup besar, terutama pada biaya transportasi kendaraan maupun alat berat dengan kategori kendaraan atau alat berat support. Water truck termasuk ke dalam kendaraan support dalam pertambangan. Untuk dapat meminimalkan biaya water truck, perlu diketahui jumlah kebutuhan water truck yang tepat. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan water truck yang optimal melalui model yang dibangun dan penjadwalan water truck. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Integer Linear Programming dan model dikembangkan dengan perangkat lunak LINGO 11.0. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah kebutuhan water truck yang optimal pada perusahaan yaitu sebanyak 6 unit water truck dengan penurunan biaya sebesar 34,72.

---

Coal is one of the most important sources of energy besides gasoline. Beside being used to generate electricity in power plant, coal is widely used in various industrial sectors. Indonesia is one of the largest coal producing and exporting countries in the world. Coal mining has the potential to cause safety problems that will disrupt mine production. It can happen because of the dust found in the mining area during blistering weather. This condition can disturb visibility and increase the likelihood of work accident. Utilizing a water truck to water down the road is one of the solution to reduce the dust in the mining area. As a mining contractor that tasked to manage all activities in producing coal, aside from production costs there are also operational costs to be incurred, including transportation costs.

Currently, the cost of transportating vehicles and heavy equipment that must be issued by the company is quite large, especially in transportation costs of vehicles or heavy equipment in support category. Water truck belongs to the support vehicle in mining. To minimize the cost of water trucks, it must be determined the amount of water truck needed. Therefore, this research is conducted to find out the optimum amount of water truck needed through the model built and water truck scheduling. The method used in this research is Integer Linear Programming and the model developed with LINGO 11.0 software. The result of this research is the amount of water truck needed, that is 6 units of water truck and reducing cost by 34.72."

"ABSTRAKIndustri pertambangan batubara di Indonesia semakin meningkat sejalan denganmeningkatnya kebutuhan manusia akan energi. Industri pertambanganmenghasilkan limbah oli bekas yang jumlahnya cukup besar yang memilikipotensi untuk dimanfaatkan sebagai subsitusi solar dalam pembuatan ANFOnamun banyak pelaku industri pertambangan yang belum memanfaatkan limbaholi bekasnya karena belum mengetahui proses, manfaat lingkungan, ekonomi dansosialnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pemanfaatan limbah olibekas dalam pembuatan ANFO serta menganalisis manfaat lingkungan, ekonomidan sosialnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yaitusurvei, wawancara mendalam dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwakegiatan pemanfaatan oli bekas sejak tahun 2012-2015 dapat mengurangi limbaholi bekas sebesar 3.585.233,33 liter, menghemat bahan bakar fosil sebesar3.887.602,41 liter dan memberikan keuntungan ekonomi bagi industri dalam halefisiensi biaya sebesar Rp. 38.876.024.096 dengan nilai NPV>0 dan B/C Ratio33,51 serta meningkatkan pengetahuan dan perilaku pekerja dalam halpengelolaan limbah. Kegiatan ini mendukung pembangunan berkelanjutan sektorpertambangan

---

ABSTRACTCoal mining industry in Indonesia is increasing in line with the growing humanneed for energy. The mining industry generates large amount of used oil that haspotential to be used as a fuel mixture auxiliary blasting (ANFO) but there are stillmany perpetrators of the mining industry that have not been utilizing their usedoil because not knowing the process, environmental, economic and social benefitsof used oil utilization. This research aims to analyze process, environmental,economic and social benefits of used oil utilization. This research was carried outby applying quantitative and qualitative methods by undertaking survey, in-depthinterviews and questionnaires. The results present that used oil utilization from2012 until 2015 has environmental benefits that can reduce 3,585,233.33 liters ofused oil, saving on fossil fuels 3,887,602.41 liters and provides economic benefitsin terms of operational cost efficiency Rp. 38,876,024,096 with NPV>0 and B/Cratio 33.51 and improved the knowledge and behavior of workers in terms ofwaste management. Used oil utilization activities supporting sustainabledevelopment of the mining sector"

"Penelitian ini dilaksanakan dikarenakan adanya permasalahan tidak dipatuhinya baku mutu pH air asam tambang oleh PT. X. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi kinerja pengelolaan air asam tambang PT. X di Kalimantan Tengah, pengukuran kualitas air keluaran tambang dengan uji Storet, dan wawancara mendalam kepada masyarakat pemanfaat perairan. Hasil penelitian ini menunjukkan komponen pembentuk air asam tambang berupa batuan Potentially Acid Forming PAF diketahui sebesar 50 terdapat pada tambang PT. X dan sudah dikelola dengan baik melalui meminimasi sumber air asam tambang dengan penanganan bahan PAF atau Non Acid Forming NAF secara selektif, pengendalian migrasi air asam tambang, dan pengolahan air asam tambang. Kualitas air keluaran tambang pada titik pantau SP-HJ-03 termasuk dalam status kualitas air A atau dalam kondisi baik sekali, sedangkan kualitas air keluaran tambang pada titik pantau SP-HJ-04 termasuk dalam status kualitas air B atau dalam kondisi baik. Gatal-gatal yang diderita pada 44 responden hanya 3 keluhan yang tercatat secara resmi di Puskesmas Desa Tumbang Bauh , diduga bukan diakibatkan oleh air keluaran tambang PT. X.

---

This research conducted due to the problem of non compliance of water quality standard pH of acid mine drainage by PT. X. This research conducted by using performance evaluation approach of acid mine drainage management of PT. X in Central Kalimantan, measuring the quality of mine water effluent by Storet test, and in depth interviews to the water users around the mine site. The results showed that the acid mine drainage components is Potentially Acid Forming PAF rocks was found 50 in the PT. X and is well managed by minimizing acid mine water sources by selectively handling of PAF or Non Acid Forming NAF materials, controlling acid mine drainage migration, and acid mine drainage treatment. The water quality effluent of SP HJ 03 monitoring point is A status meaning that the water quality is in excellent condition and compliaded with the water quality standards, while the water quality effluent of SP HJ 04 monitoring point is B status which means the water quality is in good condition and in the category of mild contamination. Skin health issues of 44 respondents only 3 of complaints are officially recorded at Tumbang Bauh Village Health Center possibly not caused by acid mine water of PT. X."