Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan masyarakat yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus untuk menghindari pembayaran pajak. Sehubungan dengan usaha Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak non minyak, maka perlawanan aktif WP Badan terhadap pajak penghasilan merupakan masalah yang penting diperhatikan mengingat pajak penghasilan Badan merupakan jenis pajak yang dapat menghasilkan penerimaan dana yang besar bagi negara. Sifat-sifat tertentu pada beberapa variabel di da1am perundang-undangan (peraturan) perpajakan dapat berpengaruh pada terjadinya perlawanan aktif WP. Badan atas pajak penghasilan. Beberapa variabel tersebut ada1ah struktur tarif, ketentuan pembebasan dan keringanan, ketentuan pengurangan, ketentuan wewenang fiskus, dan sanksi-sanksi hukum terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itulah penyusunan skripsi ini bertujuan untuk meneliti sampai sejauh mana perundang-undangan PPh dapat mengurangi gejala perlawanan aktif WP Badan dibandingkan dengan perundang-undangan PPs. Dari hasil penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis-komperatif yang didasari metode pengumpulan data secara studi kepustakaan ditambah studi lapangan, dapat diketahui bahwa pada umumnya sifat kelima variabel yang berpengaruh pada terjadinya perlawanan aktif dalam perundang-undangan PPh dapat mengurangi perlawanan aktif WP Badan jika dibandingkan dengan perundang-undangan PPs. Namun demikian pada variabel struktur tarif, ketentuan pembebasan dan ketentuan pengurangari dalam perundang-undangan PPh masih ada beberapa hal yang dapat merangsang terjadinya perlawanan aktif WP Badan. Untuk itu penulis menyarankan agar rangsangan yang masih ada dari perundang-undangan PPh dapat dikurangi dengan cara penyempurnaan perundang-undangan (yuridis) dan penyempurnaan penyelenggaraan pemungutan pajaknya (administratif)."

"Hadirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan perubahan baru bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak badan. Salah satu perubahan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah pemberian fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pengurangan tarif tersebut dikarenakan adanya perubahan tarif pada Pasal 17 yaitu tarif umum PPh bagi Wajib Pajak badan. Kebijakan tersebut sangat menarik, karena fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan peredaran bruto. Peredaran bruto yang dimiliki oleh sebuah UMKM dapat mempengaruhi pajak yang terhutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengurangan tarif PPh badan melalui Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditinjau dari sisi keadilan pemungutan pajak. Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep fasilitas atau insentif pajak dan konsep keadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan kuantitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dihasilkan kesimpulan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tidak mencerminkan keadilan baik dari segi keadilan horizontal maupun keadilan vertikal. Dalam mencapai suatu keadilan sebaiknya perumus kebijakan memberikan batasan fasilitas tersebut berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dan bukan peredaran bruto.

---

The presence of Tax Laws No. 36/2008 is a new change for taxpayers, especially company taxpayers. One of the changes in the law is the reduction policy of taxon-revenue of micro-small-intermediate company taxpayer. The reduction is given due to the change of rate in the Article 17, which is general tax-on-revenue rate of company taxpayers. The policy is so interesting because the facility given to taxpayer is based on bruto circulation. Bruto circulation of a micro-smallintermediate company can influence the tax liability. This research aims to analyze the reduction policy of tax-on-revenue of micro-small-intermediate company taxpayer through Article 31E of Tax Laws No.36/2008 observed from equity principle in taxation. The main concepts used in this research are concept of facility or tax incentive and concept of equity principles. Research method used in quantitive approach with qualitative data analysis. Qualitative data is obtained from literature study and in-depth interview. The result is that the policy issued by the government through Article 31E in Tax Laws No.36/2008 does not reflect equity, both from horizontal and vertical equity principle. In achieving equity, the policy maker should give limitations of the facility, based on taxable revenue instead of bruto circulation."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi terhadap alasan pemerintah Indonesia melakukanperubahan terhadap kebijakan tax holiday. Selain itu, penelitian ini juga mengkajibiaya-biaya potensial yang timbul sebagai akibat dari diberikannya insentif dalambentuk tax holiday. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menemukan alasan pemerintah merubah kebijakantersebut adalah penyempurnaan legal dan tidak banyak yang memanfaatkan fasilitasini. Selain itu, biaya-biaya yang timbul akibat dari kebijakan tax holiday berupabiaya langsung dan tidak langsung, dan dapat dikelompokan sesuai konsep biayainsentif yang disampaikan Zee, Stotsky dan Ley menjadi biaya penerimaan, biayaalokasi sumber-sumber, biaya penerapan dan kepatuhan, biaya yang berkaitandengan korupsi dan transparensi.

---

ABSTRACTThis research is analyzing government rationales regarding policy changes in taxholiday regulation. Furthermore, this research also studies about potential costs oftax incentive that incurred as a consequence incentives giving in the form of taxholiday. This research uses qualitative approach and based on its purpose iscategorized as descriptive research. Data collection techniques used are literaturesstudy and depth interview. The result shows that government rationales changingthe tax holiday policy are legal improvement and narrow use of the policy. Otherthan that, the costs arise as a result of giving tax holiday are direct and indirect cost.Based on Zee?s, Stotsky?s, and Ley?s concept regarding cost of incentive, those costcan be categorized to revenue cost, resource allocation cost, enforcement andcompliance cost, and cost related with corruption and transparency."

"Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan. Untuk meningkatan penerimaan pajak pada tahun 1983 telah dilakukan pembebanan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana sistem self assessment dapat meningkatkan penerimnaan pajak secara substansial.Si stem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap Wajib pajak dengan baik.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada KPP yaitu Seksi TOP, Seksi PPh Badan, Seksi Penerimaan dan Keberatan, dan Bagian Umum, melalui wawancara dan pengamatan langsung.Penelitian dilaksanakan pada KPP "X" dengan temuan-temuan wajib pajak yang menjadi kewenangan KPP "X", wajib pajak yang memasukkan SPT, jumlah wajib pajak yang di periksa, kreteria wajib pajak yang di periksa, jumlah pemeriksa, hasil pemeriksaan dan penerimaanPembahasan dalam penelitian inibahwa jumlah pemeriksa SPT Wajib Pajak sangat kecil dari SPT Wajib Pajak yang haru di periksa, selisihnya tidak diadakan pemeriksaan bukan karena telah melaksanakan ketentuan perpajakan, tetapi karena tidak tertangani oleh petugas yang jumlah personilnya terbatas. Kreteria Wajib pajak yang di periksa Wajib Pajak yang lebih bayar yang menjadi sasaran utama, sebaiknya pemeriksaan dialihkan ke Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak kreteria khusus.Daripembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang di periksa masih sangat minim, jumlah petugas sangat minim di banding jumlah SPT Wajib Pajak yang hares di periksa, Pemeriksaan sasaran utamanya adalah Wajib Pajak lebih bayar, Prosentase pemeriksa di banding jumlah Wajib Pajak yang perlu di periksa sangat kecil, penerimaan pajak dapat ditingkatkan bila dilakukan pemeriksaan, sedang saran adalah supaya diupayakan jumlah Wajib Pajak yang di periksa lebih banyak, melakukan penambahan jumlah pemeriksa pemeriksa, yang diutamakan yang di periksa adalab Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak criteria khusus.

---

The Execution Of Self Assessment System In Relation With Income Tax Collection Of The Body Of Tax Obligation (Study Case At X Tax Services Office)The role of people in development leasing should be keep grown with pushing awareness, understanding and comprehension that the development is right, duty and responsible of the whole of people. The execution of national development should be based on self-ability, mainly if the citizen realizes the participation to pay tax To increase tax collection in year 1983 has been conducted tax reformation with changing tax collection system from official assessment becoming self assessment In this research, the main problem is how self-assessment system can increase tax collection substantially.Self assessment system gives the confidence to Tax Obligation to account deposit and report himself/herself concerning the amount of tax should become debt in accordance with tax regulations. The government in this matters tax officer in accordance with his/her role should conduct construction, research and inspection to tax obligation properly.Research Method used in this thesis is analysis description method, with- data collection technique in from of library and field research to relevant parties in this thesis (fish's) through deep interview.This research is conducted at KPP X" with the finding of tax obligation becoming the authorization of KPP "X", tax obligation fills SPT, number of tax obligation inspector, the result of inspection and collection.The discussion in this research that the number of inspector of SPT tax obligation is very small that SPT tax obligation should be inspected, the different was not conducted inspection not because it has conducted the tax stipulation, but because not handled by the limited number of officer. The criteria of tax obligation inspected more payable obligation tax becoming main target, for more payable tax obligation if it has been inspected for two years respectively, it should be better if changed position to loss tax obligation and tax obligation with specific criteriaFrom the discussion can be concluded that the number of tax obligation inspected was very minim, the number of officers were very minim if it was compared to the number of SPT tax obligation should be inspected was very small, tax income can be increased if it was conducted inspection, while the suggestion is in order to be efford more number of tax obligation inspection, conduct the addition of inspectors number, the main inspected is loss tax obligation and tax obligation with specific criteria."

"Dalam rangka menggali penerimaan pajak, Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan yang mengenakan Pajak Penghasilan final atas penghasilan tertentu, antara lain : bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Namun kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan-penghasilan tersebut tetap harus mengacu pada prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah kebijakan pengenaan Pajak sudah memenuhi prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis melalui studi kepustakaan yang membandingkan antara pendapat beberapa pakar mengenai prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik dengan ketentuan Pajak Penghasilan final Undang-undang Pajak Penghasilan. Penilaian analisis tersebut mempergunakan Model System yang menilai suatu kebijakan dengan membandingkan input, process dan output kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari hasil penelitian analitis diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan Pajak Penghasilan final kurang mencerminkan prinsip keadilan, baik keadilan vertikal maupun horizontal, karena jumlah pajak yang dibayar oleh wajib tidak mencerminkan dengan kemampuan membayar wajib pajak tersebut. Ditinjau dari prinsip netralitas pajak, ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip netralitas karena adanya perlakuan pemajakan yang tidak sama antara satu jenis penghasilan dengan jenis penghasilan lainnya meskipun jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh sama. Penerapan kembali ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dan sifat pembayaran tidak final lebih mencerminkan keadilan baik vertikal maupun horizontal karena jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan wajib pajak (penghasilan netto) dan juga diterapkannya tarif progresif. Disamping itu, perlu ditinjau kembali kewenangan pemerintah yang luas yang mengenakan pajak tersendiri diluar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan."