Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenerimaan negara bukan pajak merupakan seluruh penerimaan pusat yang bukanberasal dari penerimaan perpajakan. Hal itu, diatur Undang-Undang Nomor 20Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain pajak, penerimaannegara bukan pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaanpenyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Olehkarenanya, diperlukan peningkatan pendapatan Negara dari sektor penerimaanNegara bukan pajak.Permasalahan yang dapat diungkap adalah bagaimanakah aspek hukum dan upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (Tinjauankewenangan BPKP) dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam peningkatanpenerimaan negara tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatifdimaksudkan untuk memahami hukum dipandang hanya sebagai peraturan ataukaidah-kaidah saja. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupayamenggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahantanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.Lokasi penelitian di Jakarta tempat berkedudukan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan, sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yangmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengumpulandata penelitian dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan (data sekunder)yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan cakupan penelitian ini.Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan teori welfare state dalam upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak menunjukkan bahwa upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan BPKP, dapatmeningkatkan penerimaan negara untuk kemanfaatan dan kesejahteraanmasyarakat. Dengan upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yangdilakukan BPKP ini, dapat mengurangi penyalahgunaan pengelolaan penerimaanNegara bukan pajak dan menemukan potensi penerimaan Negara bukan pajak baru.Kendala atas peningkatan penerimaan Negara bukan pajak disebabkan olehperubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-UndangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta lemahnya sistem pengendalian internpemerintah menyebabkan penerimaan Negara dari sektor penerimaan Negarabukan pajak menjadi tidak maksimal sehingga mengurangi manfaat yang dapatditerima masyarakat.

---

AbstractNon-Tax State Revenue is the entire central government revenue which is notoriginating from tax. It is regulated by the Law Number 20 Year 1997 concerningNon-Tax State Revenue. Besides tax, Non-Tax State Revenue also has importantmeaning and role in the financing of state governance and national development.Therefore, the increasing of state revenue from non-tax sector is necessary.The issues that can be exposed are how the legal aspects and efforts of increasingNon-Tax State Revenue by the Finance and Development Supervisory Agency asthe internal auditor of the Indonesian government and what are the matters whichbecome obstacles in increasing Non-Tax State Revenue.This study is a qualitative research with a normative juridical approach which isintended to understand law reviewed only as regulations or principles. Thespecification of descriptive analytical research seeks to describe in detail the socialphenomena which become main issue without making hypotheses and statisticalcalculations.The research took place in Jakarta where the Finance and DevelopmentSupervisory Agency as one of the government?s internal auditor which performsinternal supervision of state financial accountability through audit, review,evaluation, monitoring, and other supervisory activities is located. The collectionof the data is done by documents or literature study (secondary data) which canprovide the information relating to the scope of the study.Based on the welfare state theory, the efforts taken by the Finance andDevelopment Supervisory Agency in increasing Non-Tax State Revenue mayincrease state revenue for the public benefit and welfare. These efforts can alsoreduce the misuse of the Non-Tax State Revenue management and discover otherpotential Non-Tax State Revenue.The constraints of increasing Non-Tax State Revenue are caused by theamendment of the law concerning State Finance, the law concerning the Audit ofthe Management and Accountability of the State Finance, and the law concerningRegional Government and the weakness of the government internal control system.These constraints led to the low optimization of state revenue from the Non-TaxState Revenue, thereby reducing the benefits to be received by the public."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk menguugkapkan masalah pelaksanaan pengawasan APBN pada BPKP ditinjau dari segi yuridis. Sedangkan metodologi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini memerlukan pembiayaan yang besar. Ditambah dengan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta anggaran rutin, membuat angka APBN semakin membengkak. Hal itu memerlukan dana yang cukup besar. Untuk pemanfaatan dana secara optimal, diperlukan pengawasan yang di lingkungan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Keppres Nomor 31 tahun 1983, sebagai peningkatan status dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Peningkatan yang nyata dari perubahan itu adalah kemandirian serta koordinasi pengawasan yang makin baik, dua diantara beberapa syarat berhasilnya pelaksanaan pengawasan. Kemandirian rnenghasilkan obyektifitas, koordinasi menghindari tumpang tindih dan terlewatnya obyek pengawasan. Namun demikian secara relatif banyak temuan tidak dapat diteruskan kepengadilan karena kurangnya unsur hukum. Hal ini disebabkan oleh tekanan pemeriksaan BPKP yang di tujukan pada segi pertanggungjawaban keuangan. Seyogyanya setiap temuan BPKP perlu dilengkapi unsur hukumnya. Untuk itu fungsi hukum perlu lebih di ti ngkatkan peranannya dalam upaya untuk lebih menunjang segi yuridis dari pemeriksaan."

"ABSTRAKGuna menunjang kelancaran tugas-tugas umum Pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan, Pemerintah Reptiblik Indonesia secara terus menerus mengupayakan meningkatkan mutu pengawasan di bidang pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, baik Anggaran Rutin maupun Angaran Pembangunan. Untuk itu, Pemerintah membentuk BPKP dengan Kepusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berperan sebagai Badan Pengawasan Intern Pemerintah, dan secara struktural BPKP mempunyai kedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas-tugas pokok BPKP adalah merencanakan program kerja pengawasan dan melaksanakan program program pengawasan terhadap kebijaksanaan pengawasan yang telah digariskan oleh Wakil Presiden, dengan berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan Instruksi, Preeiden Nomor 15 Tahun 1983. Dimana salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa secara operasional, taknis pelaksanaan pengawasan yang akan di terapkan oleh BPKP harus dikonsultasikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawas Pembangunan. Sedangkan setiap laporan hasil-hasil pengawasan BPKP kepada Presiden harus melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan. Secara struktural, kedudukan BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun dalam prakteknya segala tindakan-tindakan yang akan diambil oleh BPKP harus dikonsultasikan kepada Menteri Negara PAN dan Menko Ekuin/Wasbang sehingga secara psikologis eksistensi BPKP selaku Pengawasan Intern Pemerintah adalah lemah karena harus melalui pihak ketiga."

"Tujuan penelitian : untuk menganalisa sejauh mana peranan BPKP dalam mengaudit 'kelayakan' usulan-usulan pengadaan barang dan jasa Pemerintah khususnya yang bernilai di atas Rp 3 milyar dan peranannya dalam melakukan penyempurnaan atas ketentuan yang berlaku. Metode Penelitian 1.) riset lapangan dimana penulis langsung ikut membantu mengaudit usulan-usulan pengadaan barang dan jasa Pemerintah; 2) riset kepustakaan. Hasil Penelitian jumlah usulan pengadaan barang dan jasa Pemerintah selama 5 (lima) tahun anggaran (1988/89 sid 1992/93) adalah 3675 usulan. Berdasarkan hasil audit Tim BPKP, 1777 usulan (48,35%) merupakan pendapat disetujui sesuai usulan, 1336 usulan (36,35%) merupakan pendapat disetujui dengan catatan, 545 usulan (14,83%) merupakan pendapat dikembalikan, dan 17 usulan (0,47%) adalah pendapat ditolak. Dari pendapat yang disetujui dengan catatan, 4 (empat) dari 11 (sebelas) jenis catatan yang sering menj adi penyebab penyimpangan ketentuan adalah kewajaran harga (27,5%), perencanaan/koordinasi (17,5%), persyaratan kontrak (12,8%) dan valuta asing (11,3%). Sedangkan unsur~unsur penyebab usulan dikembalikan adalah masalah kewajaran harga (38,53%) dan ketentuan yang berlaku (61,47%). Ketentuan pengadaan yang ada ternyata tidak dapat memecahkan masalah-masalah pengadaan yang bervariasi. BPKP sangat berperan dalam melakukan penyempurnaan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Kesimpulan : peranan Tim BPKP dirasakan sangat pen ting dan bermanfaa t dalam mengaudit 'kelayakan' usulan-usulan pengadaan barang dan jasa, karena 1898 (1336 + 545 + 17) usulan (51,65%) dari total usulan, merupakan usulan-usulan ketentuan-ketentuan yang yang tidak berlaku. BPKP memenuhi sangat berperan dalam melakukan penyempurnaan atas ketentuan pengadaan barang dan jasa. Saran : pengawasan intern yang masih lemah dalam proses pengadaan barang dan jasa harus lebih ditingkatkan."

"Kerugian negara masih memiliki perbedaan pengertian tergantung pada paradigma hukum yang dipakai. Meskipun begitu, konsep kerugian negara telah dipakai dalam kehidupan hukum di Indonesia, salah satunya pada kasus penggunaan jaringan 3G milik PT Indosat oleh PT IM2 yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sementara pihak melihat bahwa BPKP tidak memiliki kewenangan sama sekali terkait kerugian negara. BPKP sendiri tetap kukuh bahwa yang bersangkutan memiliki kewenangan terkait kerugian negara. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan lainnya terkait tugas dan wewenang BPKP dalam menilai kerugian negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sesungguhnya BPKP tak berwenang menilai kerugian negara, namun berwenang melakukan audit investigatif dan audit perhitungan kerugian negara sebagai bantuan kedinasan kepada institusi lain yang berwenang yang melakukan permintaan bantuan kedinasan.

---

State's loss still has different definitions depending on the used legal paradigm. However, the concept of state's loss has been used in the legal world in Indonesia, in which one of them in the case of the usage of PT Indosats 3G network by PT IM2 which involved Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Certain parties think that BPKP has no authority whatsoever regarding states loss. BPKP remains adamant that it has authority regarding states loss. The mode of the research is the juridical normative approach with descriptive analytical typology, in order to get the picture of, to find legal facts, and to systematically observe the Laws of Indonesia and other laws concerning the authority of BPKP to determine states loss. The result of the study would be BPKP has no authority to determine states loss, although BPKP still can conduct investigative audit and states loss calculation audit in the name of bureaucratic support to the authoritative institution that request the bureaucratic support."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penggunaan aplikasi Sadewa yang berfungsi untuk mengakomodir penyebaran informasi dan penugasan pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi Sadewa adalah aplikasi persuratan dan disposisi berbasis mobile yang dibuat karena tingginya mobilitas pegawai BPKP sebagai auditor internal pemerintah Indonesia. Aplikasi Sadewa wajib digunakan oleh seluruh pegawai BPKP. Namun pada kenyataannya, dalam tiga tahun terakhir pengguna aktif aplikasi ini hanya 19,79% dari total keseluruhan pegawai, jumlah pengguna turnout sebesar 54,83%, dan hanya 31,81% surat yang ditindak lanjut pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan kurangnya penerimaan terhadap aplikasi Sadewa yang pada akhirnya berpengaruh terhadap transformasi digital yang sedang dilakukan di BPKP. Oleh karena itu, fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan pengguna terhadap penggunaan aplikasi Sadewa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dari aplikasi Sadewa dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Penelitian ini dibangun menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) digabung dengan variabel mobile self efficacy dan mobile factor ubiquity. Responden dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi Sadewa yang telah menggunakan fitur-fitur selain fitur login. Sebanyak 185 data dari responden yang dikumpulkan secara daring menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan PLS-SEM. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang signifikan berpengaruh langsung terhadap penerimaan aplikasi Sadewa adalah facilitating condition, habit, dan behavioral intention. Sedangkan faktor-faktor signifikan yang berpengaruh tidak langsung adalah mobile self efficacy, mobile factor ubiquity, performance expectancy, effort expectancy, dan hedonic motivation. Berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan tersebut, kemudian disusun rekomendasi bagi BPKP dengan harapan agar membantu meningkatkan penerimaan aplikasi Sadewa. Hasil pada penelitian ini juga dapat digunakan pada instansi pemerintah lainnya dikarenakan prosedur persuratan yang kurang lebih sama antara setiap instansi pemerintah.

---

This research is motivated by the low use of the Sadewa application which functions to accommodate the dissemination of information and the assignment of employees at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The Sadewa application is a mobile-based mailing and disposition application created due to the high mobility of BPKP employees as the Indonesian government's internal auditors. The Sadewa application must be used by all BPKP employees. However, in reality, in the last three years, active users of this application were only 19.79% of the total employees, the number of users turning out was 54.83%, and only 31.81% of letters were followed up in 2022. This shows a lack of acceptance of the Sadewa application which ultimately affects the digital transformation that is being carried out at BPKP. Therefore, the focus of this research is to analyze user acceptance of the use of the Sadewa application. The purpose of this research is to determine the factors that influence the acceptance of the Sadewa application and provide recommendations based on the results of the research. This research was built using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) model combined with mobile self-efficacy and mobile factor ubiquity variables. Respondents from this research are users of the Sadewa application who have used features other than the login feature. A total of 185 data from respondents were collected online using a questionnaire and processed using PLS-SEM. The results of this research found that the factors that had a direct influence on the acceptance of the Sadewa application were facilitating conditions, habits, and behavioral intentions. While the factors that have an indirect effect are mobile self efficacy, mobile factor ubiquity, performance expectancy, effort expectancy, and hedonic motivation. From these factors, recommendations were made for the BPKP in the hope that they would help increase the acceptance of Sadewa's applications. The results of this study can also be used in other government agencies because the correspondence procedures are more or less similar between each government agency."