Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan ketentuan kontrak bagi hasil khususnya ketentuan mengenai penggantian biaya operasi dan ketentuan lain yang berpengaruh terhadap investasi pada blok minyak dan gas bumi. Penelitian ini menggambarkan investasi yang berdasarkan kontrak bagi hasil yang berlaku di Indonesia yaitu kontrak bagi hasil block basis, kontrak bagi hasil POD basis, dan kontrak bagi hasil gross split. Dengan adanya perubahan ketentuan kontrak apakah blok minyak dan gas bumi layak dikelola atau dikembalikan kepada pemerintah, bagaimana dampak pada penerimaan pemerintah, serta bagaimana optimalisasi pengelolaan blok minyak dan gas bumi. Sampel penelitian ini adalah kegiatan investasi kontraktor yang merupakan pengelola blok minyak dan gas bumi pada Blok X selama periode kontrak bagi hasil. Kontribusi utama penelitian adalah memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan mengenai investasi pada blok minyak dan gas bumi.

---

This study analyzed the effect of changes in the terms of production sharing contracts in particular provisions concerning the reimbursement of operating and other conditions that affect of the oil and gas investment. This study illustrates investment by all the contract are PSC block basis, PSC POD basis, and PSC gross split. With the change in the contract terms if oil and gas blocks worth a managed or returned to the government, how the impact on government revenues, and how to optimize the management of oil and gas block. Samples were contracting investment activity which is the block of oil and gas in Block X for the PSC period. The main contribution of this research is to provide an understanding for education about the investing in oil and gas blocks."

"Dalam sistem mekanisme pasar yang tidak diintervensi, menerapkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan pada sub sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Indonesia bukanlah sesuatu yang secara sukarela akan dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar, Sub Sektor Migas yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu diatur sedemikian rupa agar berkelanjutan (sustainable) dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dengan menghilangkan eksternalitas biaya pada Sub Sektor Migas melalui internalisasi akan merombak struktur yang disinsentif ini sehingga nantinya akan mendukung Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Indonesia.

---

In a system of market mechanisms that did not intervene, applying Sustainable Development and Environmentally Principle in Oil and Gas Sub-Sector in Indonesia is not something that will voluntarily conducted by Contractor of Cooperation Contract. As a source of respectable state revenues, Oil and Gas Sub-Sector which is a source of non-renewable natural resources, its management should be regulated in such a way as to be sustainable by taking into account the surrounding environment. By eliminating the externality costs of Oil and Gas Sub-Sector through internalization of the disincentives to restructure this so that later will support the Sustainable Development and Environmentally Principle in Indonesia."

"Dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) Industri Hulu Migas terdapat biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) sebagai komponen dalam penghitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor. Terdapat kebijakan pembatasan pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery yang diatur dengan PMK No.258/PMK.011/2011. Demikian, menjadi bahasan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang penetapan batasan biaya remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery dan menjelaskan hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan & studi lapangan dengan wawancara. Hasil penelitian ini adalah latar belakang kebijakan tersebut dibuat adalah pelaksanaan wewenang Menteri Keuangan dalam menetapkan batasan biaya operasi yang dapat dikembalikan berdasarkan PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Demikian, hal tersebut merupakan perwujudan dalam pelaksanaan Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing adalah adanya inkonsistensi peraturan, ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan internal dan hambatan dalam implementasi peraturan oleh instansi terkait.

---

In The Production Sharing Contract (PSC) Upstream Oil and Gas Industry are operating cost can be refunded (cost recovery) as a component in the calculation of profit-sharing between the government and the contractor. There are restrictions on the imposition of the remuneration policy of foreign workers in the regulated cost recovery PMK No.258/PMK.011/2011. Similarly, a discussion in this study. The purpose of this study was to determine the background of the determine restrictions foreign labor remuneration expenses in cost recovery and to determine the obstacle in the imposition of foreign labor remuneration in cost recovery. The research method used is descriptive qualitative research a literature study of data collection technique and field studies with interviews. The result of this study are the background is the implementation of the policy is the authority of the Minister of Finance in setting restrictions operating cost can be returned by PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Similarly, it is a manifestation of implementation of Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Barrier in the imposition of foreign labor remuneration is the inconsistency rules, legal uncertainty, weak internal control and constraints in the implementation of regulations by relevant agencies."

"Skripsi ini membahas tentang Bioremediasi sebagai salah satu kegiatan dalam Industri Minyak dan Gas Bumi yang masuk ke dalam biaya operasi yang dikembalikan oleh negara yang telah diperjanjikan di dalam Kontrak Bagi Hasil. Munculnya kasus terhadap kegiatan Bioremediasi yang diduga telah merugikan negara telah memberikan dampak negatif di Industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan bioremediasi masuk ke dalam biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh negara. Dengan demikian kasus Bioremediasi yang diduga telah merugikan negara adalah tidak benar apabila benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

This thesis discusses bioremediation as one of the activities in the Oil and Gas Industry that goes into operating costs refunded by the state which has been agreed in the Production Sharing Contract. The emergence of cases against suspected bioremediation activities have cost the country have a negative impact on the oil and gas industry in Indonesia. This study uses descriptive normative explanatory. Results from this study is that the bioremediation activity into the operating costs can be refunded by the state. Thus Bioremediation suspected cases have cost the country is not really true if executed in accordance with applicable regulations."

"Skripsi ini membahas mengenai kesulitan yang hadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada sektor Industri Minyak dan Gas dalam menjalankan investasinya di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar adalah dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai cost recovery di Indonesia. Sejalan dengan disusunnya Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengeluarkan wacana untuk mengganti Kontrak Bagi hasil yang menggunakan sistem cost recovery dengan Konsesi (Royalti). Penelitian ini membuktikan bahwa antara Kontrak Bagi Hasil dengan Royalti sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pandangan bahwa dengan diterapkannya sistem royalti dan pajak untuk menggantikan Kontrak Bagi Hasil hanya untuk menghindari sistem cost recovery dianggap kurang tepat. Kontrak bagi Hasil masih dianggap kontrak kerja sama yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia, namun diperlukan pembenahan untuk menyelesaikan masalah cost recovery agar tidak menimbulkan disinsentif investasi.

---

This thesis discussed the difficulties faced by the Contractor in Oil and Gas Industry sectors in carrying out its investment in Indonesia. One of the biggest obstacles is the implementation of Cost Recovery regulation in Indonesia itself. Pursuant to the revised formulation of the Law of Oil and Gas, Oil and Gas Governance Reform Team issued a statement to replace Production Sharing Contract with Cost Recovery within, with the Royalty and Tax. Author concluded that the Production Sharing Contract and Concession Agreement (Royalties) both have advantages and disadvantages. However, replacing the Production Sharing Contract in order to avoid the cost recovery is not precise. Production Sharing Contract is still considered as the most appropriate contract to be applied in Indonesia, but improvements is still greatly needed in governance regulations to resolve the issue of cost recovery in order not to cause disincentives to invest."

"PT. Asuransi "XYZ" selaku pemberi kerja berusaha membayar pajak dengan benar dan tidak bertentangan dengan UU seita Peraturan lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan perusahaan maka strategi pajak yang tepat saiigat menentukan dan penerapannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penghasilan karyawan merupakan penghasilan yang dipungut melalui pihak ke tiga (dalam hal ini pemberi kerja). Dalam hal ini ada dua pihak yang tersangkut yaitu pekerja atau penerima penghasilan dan perusahaan atau pemberi hasil. Dalam sistem pelunasan melalui pihak ke tiga, PT. Asuransi "XYZ" ditunjuk atau ditugaskan untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan alas penghasilan yang dibayarkan kepada subyek pajak. Masaiah pokok tesis adalah agar efisiensi dalam pembiayaan PI. Asuransi "1XYZ" meningkal, maka pajak atas penghasilan karyawan yang terkena lapisan tarif 10 % dan 15 % ditunjang oleh perusahan dengan metodc gross up, sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Tunjangan pajak yang dibcrikan berdasarkan rumus gross up dapai memperbesar hiaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk mcngurangi hutang pajaknya yang terlalu besar.Penelitian dilakukan terhadap penerapan rumus gross up oleh PT. Asuransi "XYZ" dalam pemberian tunjangan pajak atas penghasilan karyawannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya penggunaan Rumus gross up tersebut salah sehingga pada akhir tahun terjadi PPh. Ps. 21 Kurang bayar/lebih bayar.Scbagai kesimpulan bahwa penerapan rumus gross up yang salah dapat mengganggu arus kas perusahaan. Apabila penerapan rumus gross up benar maka jumlah pajak yang terutang sama dengan pajak yang telah diangsur.Disarankan agar rumus gross up diterapkan secara benar. Penerapan rumus gross up sebaiknya hanya pada karyawan yang terkena lapisan tarif 10% dam 15%."

"Tesis ini meneliti pengaruh perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) terhadap penerimaan bagi hasil migas dan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Kontraktor migas sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data simulasi dan membandingkan hasil atas kebijakan pajak tidak langsung tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak langsung setelah Peraturan Pemerintah tersebut akan meningkatkan penerimaan Pemerintah dan meningkatkan jumlah DBH Migas serta memperbaiki distribusi pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan bagi Kontraktor, penerimaan bagi hasil migas mengalami penurunan dan mengurangi cash flow Kontraktor. Untuk menarik investor, Pemerintah perlu memberikan insentif kepada Kontraktor baru atau membuka peluang negosiasi perubahan split bagi hasil migas.

---

The thesis examines the effect of indirect tax policies (value added tax, land tax and local dan duties tax) to oil and gas's profit revenue and revenue sharing on oil and gas contractors before and after the implementation of Government Regulation Number 79/2010. The research focuses on quantitative research by using simulation data and comparing the result to indirect tax policy applied.

The result show that the indirect tax policy after the implementation of regulation will increase government revenue and revenue sharing and also improve revenue distribution between Central and Local governments. Meanwhile contractor will get benefits from decreasing of the amount of their oil and gas sharing revenue and decreasing cashflow. To attract more investors, Indonesian government should give incentives to new contractors or willing to negotiate on profit split of oil and gas."

"Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam untuk kemudian hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, negara dapat menunjuk pihak swasta untuk membantu negara melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam, termasuk diantaranya adalah minyak dan gas bumi. Dari sudut pandang pemerintah, kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat, sementara dari sudut pandang kontraktor, kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi dilakukan sebagai sarana kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. Adapun setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha wajib dikenakan pajak. Dari hasil penelitian penulis ditemukan bahwa kebijakan yang mengatur kegiatan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dengan skema gross split dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Pengelolaan minyak dan gas bumi dalam bentuk kontrak juga tidak memberikan keuntungan yang maksimal untuk pemerintah, sementara kebijakan yang mengatur kontrak bagi hasil juga tidak menarik minat kontraktor. Selain itu, terdapat juga tumpang tindih kewenangan lembaga yang dapat menetapkan besaran pajak penghasilan kontraktor antara SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, dalam tulisan ini disarankan pemerintah mengkaji ulang kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam bentuk kontrak, serta mengkoordinasikan kewenangan-kewenangan lembaga yang beririsan dalam menetapkan pajak penghasilan bagi kontraktor.

---

As an oil producing nation, Indonesia embodied its authority to manage its oil resources through article 33 paragraph 3 of The Republic of Indonesia Constitution 1945. Regarding the article, this means that the state has the authority to manage Indonesian natural resources, directly or indirectly, through other public and or private institutions and the profit of such activity shall be for the benefit of the people. This granted the state to appoint other institution, including a National International Oil Company NOC IOC , to manage the exploration and production of oil, as that particular activity is regarded as a high risk and high capital business. From the state perspectives, the management of oil and gas is an attempt to fulfill the people needs of energy, while in the other hand, from the IOC NOC perspectives, it was an attempt to gain profit as their core business, and every profit gained from a business activity must be taxed. According to this research, the regulation that governed a production sharing contract with the gross split scheme mdash Minstry of Mineral Resources Regulation No. 8 2017 mdash does not have a strong legal basis. In overall, the management of oil and gas through the contract system does not gives a maximum benefit for the state, and does not attract the IOC NOC interest to explore and produce oil and gas in Indonesia. There is also an overlapping jurisdiction to impose the income tax to IOC NOC between the Executive Agency of Oil and Gas and Directorat General of Tax. Therefore, in this thesis, the reviewing of oil and gas management through a contract system and the coordination of agencies that has an overlapping jurisdiction are recommended."