Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik sesuai ketentuan dalam UU KIP. Namun batasan ruang lingkup Badan Publik masih belum jelas dan multitafsir. Salah satu syarat sebagai Badan Publik yaitu mengacu pada sumber pendanaannya yang didapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai status anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN, contohnya PT. Bank Negara Indonesia Syariah PT. BNI Syariah sebagai anak perusahaan PT. Bank Negara Indonesia PT. BNI dan kewajibannya dalam menyediakan Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, ruang lingkup Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, BUMN/BUMD, dan partai politik. Adapun status anak perusahaan BUMN dalam UU KIP adalah bukan merupakan Badan Publik. Hal ini karena terjadi transformasi status hukum keuangan negara, dimana dana dari negara yang dijadikan penyertaan modal pada BUMN bertransformasi menjadi modal negara pada BUMN, dan selanjutnya menjadi kekayaan BUMN tersebut. Keuangan negara yang merupakan keuangan publik bertransformasi menjadi keuangan BUMN yang merupakan keuangan privat. Saat BUMN membentuk anak perusahaan, maka modal anak perusahaan BUMN adalah bersumber dari keuangan privat, bukan APBN. Modal anak perusahaan BUMN sama sekali tidak memiliki unsur APBN di dalamnya.

---

ABSTRACTLaw No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure Undang undang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP regulates that Public Entity shall provide Public Information as stipulated under UU KIP. However, the scope of Public Entity remains unclear and multi interpretive. One of the requirements as a Public Entity refers to the source of funding obtained through the State Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN the Regional Budget Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, community donation, local and or international donation. The subsidiary of State Owned Enterprise Badan Usaha Milik Negara BUMN, for example PT. Bank Negara Indonesia Syariah PT. BNI Syariah as the subsidiary of PT. Bank Negara Indonesia PT. BNI and its obligation providing Public Information shall be examined further. This research is using a juridical normative approach. Based on the research, the scope of Public Entity is the executive, legislative, and judicative entity, other entity which functions and core duties related to the administration of the state which the partial or entire funds sourced from APBN and or APBD, non governmental organization which the partial or entire funds sourced from APBN and or APBD, community donation, local and or international donation, BUMN Regional Government Enterprise, and political party. Thus, the status of the subsidiary of BUMN under UU KIP is not Public Entity. This is because the transformation of the legal status of state finance, in which the funding from the state invested as capital participation in BUMN is transformed into state capital, and further become the assets of BUMN. The state finance, which is be a public finance, transformed into BUMN finance that considered as private finance. When a BUMN established a subsidiary, the funding is sourced from private not the APBN. The capital of the subsidiary of BUMN absolutely has no elements of APBN in it."

"Transformasi digital pada fasilitas layanan kesehatan merupakan hal krusial seiring dengan pertambahan kompleksitas layanan. Implementasi enterprise architecture dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan transformasi tersebut dengan menyelaraskan strategi organisasi dan kebutuhan teknologi infomasi. Namun demikian, mengimplementasikan enterprise architecture bukan pekerjaan yang mudah bagi pihak fasilitas layanan kesehatan yang kompetensi utamanya adalah pelayanan medis. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor pendorong, tantangan, dan strategi optimal untuk implementasi enterprise architecture pada fasilitas layanan kesehatan. Penelurusan literatur sistematis, multiple case study, dan teknik perhitungan fuzzy AHP-TOPSIS digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Terdapat enam belas informan dari sebelas fasilitas layanan kesehatan terdiri dari rumah sakit tipe A, B, C, dan D yang dilibatkan pada multiple case study. Hasil studi kualitatif tersebut kemudian dilakukan pembobotan menggunakan teknik fuzzy AHP-TOPSIS. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat enam faktor pendorong, lima kategori tantangan, delapan belas tantangan, dan sepuluh strategi implementasi untuk menghadapi tantangan implementasi enterprise architecture pada fasilitas layanan kesehatan di Indonesia.

---

Digital transformation for healthcare provider is crucial due to the accelerating complexity of the services. Enterprise architecture can be an option to support the transformation by aligning organization strategy and information technology resource. However, enterprise architecture implementation might be challenging for healthcare providers which mainly focus on the medical service. This study attempts to identify driving factors, challenges, and optimal strategies for overcoming enterprise architecture implementation challenge in healthcare. Systematic literature review, qualitative multiple case study, and fuzzy AHP-TOPSIS technique are used to answer the research questions. Sixteen interviewees from eleven healthcare providers that consist of four types of hospital class are involved in the multiple case study. The qualitative result then prioritized using fuzzy AHP-TOPSIS approach. This study discovered six driving factors, eighteen challenges divided into five categories, and ten optimal implementation strategy to overcome the implementation challenges of enterprise architecture in Indonesia’s healthcare sector.

"

"Pada era persaingan ekonomi yang semakin tajam, menjadi tuntutan utama bagi setiap pelaku ekonomi termasuk BUMD sebagai pelaku ekonomi di Daerah untuk meningkatkan kinerjanya, agar mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sudah terlebih dahulu kuat dalam berbagai aspek; aspek permodalan, kemampuan pemasaran, kualitas SDM, dan faktor-faktor lainnya.Meskipun peran BUMD sangat strategis yaitu sebagai unsur penyumbang PADS, namun dalam kenyataannya peran tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagai contoh, Perusahaan Daerah Jawa Barat peranannya masih sangat kecil, terlihat dari kecilnya sumbangan terhadap PADS dan APBD Jawa Barat. Pada tahun 1990/1991 sumbangan BUMD hanya sebesar 0,2% terhadap realisasi Penerimaan Daerah Otonom Jawa Barat, atau 0,0% terhadap PADS. Pada tahun 1991/1992 sumbangan SUMO hanya meningkat menjadi 0,4% dari Penerimaan Daerah Otonom atau 1,9% dari PADS.Memperhatikan kenyataan tersebut, adalah sangat penting untuk melakukan pembenahan dalam upaya peningkatan kinerja Perusahaan. Sebagai langkah awal perlu dilakukan berbagai pengkajian, untuk kemudian mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaikinya. Berangkat dari latar belakang itulah, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja Perusahaan Daerah Jawa Barat untuk kemudian memberikan rumusan alternatif bagi upaya peningkatannya.Teridentifikasi 4 (empat) permasalahan pokok yang diperkirakan menyebabkan rendahnya kinerja BUMD Jawa Barat, yaitu permodalan yang relatif kecil dan kurang produktif, kualitas SDM yang rendah, organisasi perusahaan yang kurang mendukung terhadap upaya peningkatan kinerja perusahaan, serta keragaman jenis usaha, pemasaran dan jenis produk yang tidak.berkembang.Penelitian menggunakan Metode Eksploratif, dengan Analisis Komparatif antar perusahaan dari-tahun ke tahun dan Analisis Jenis Usaha, serta didukung oleh teori tentang organisasi dan perubahan organisasi, teori efisiensi perusahaan dan skala ekonomis (economies of scale), McKinsey 7-S Framework, serta teori merger, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:Pertama, hipotesis mengenai keempat masalab pokok yang menyebabkan rendahnya kinerja perusahaan didukung oleh berbagai fakta yang merupakan indikator kinerja perusahaan. Permodalan secara umum relatif kecil dan kurang produktif, terlihat dari rendahnya rasio profitabilitas. Produktivitas tenaga kerja rendah, terlihat dari rendahnya rasio penerimaan terhadap jumlah tenaga kerja. Keragaman usaha, pemasaran produk, dan volume usaha tidak berkembang, bahkan tidak sedikit jenis usaha yang tidak dijalankan lagi. Dengan demikian, secara umum kinerja Perusahaan Daerah dapat dikatakan rendah.Kedua, hasil Analisis Jenis Usaha dapat disimpulkan bahwa unit-unit usaha tertentu mempunyai keterkaitan, kesamaan atau kemiripan usaha. Dalam kondisi tersebut, merger akan berdampak terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Ada dua alternatif merger yang diajukan. Alternatif pertama, unit-unit usaha yang mempunyai kesamaan, kemfripan, atau keterkaitan yang erat digabungkan menjadi satu perusahaan. Alternatif ini melahirkan 5 (lima) Group Perusahaan Daerah, yaitu Group Usaha Pertanian, Group Usaha Pertambangan, Group Usaha Industri Pengolahan, Group Usaha Wisata Niaga, dan Group Usaha Jasa Konstruksi dan Perbengkelan. Alternatif kedua, menggabungkan seluruh Perusahaan Daerah Jawa Barat menjadi satu Perusahaan Daerah". Perusahaan-perusahaan asal menjadi unit-unit usaha yang ada di bawah manajemen tunggal."

"Arsitektur enterprise merupakan suatu landasan organisasi yang terdiri dari komponen-komponen, hubungan antar komponen tersebut, hubungan antar komponen dengan lingkungan dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengelola perancangan sistem tersebut dan evolusinya. Perkembangan arsitektur enterprise yang pesat dan pentingnya arsitektur enterprise membuat banyak perusahaan di seluruh dunia memutuskan untuk menerapkan arsitektur enterprise untuk mendukung proses bisnis yang dijalankannya. Namun tidak semua organisasi mendapatkan manfaat yang dijanjikannya, karena bergantung pada manajemen arsitektur enterprise yang dijalankan oleh organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keterkaitan antara komponen manajemen arsitektur enterprise atau enterprise architecture management (EAM) dan dampaknya terhadap manfaat TI maupun manfaat bisnis. Terdapat 4 manfaat TI yang diamati yaitu efisiensi TI, fleksibilitas TI, ketersediaan informasi, keselarasan strategis dan 4 manfaat bisnis yang diamati yaitu keunggulan operasional, kedekatan konsumen, kepemimpinan produk dan kecerdasan strategis. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan melibatkan 92 sampel yang terdiri dari perusahaan BUMN dan BUMS yang diolah dengan menggunakan pendekatan partial least square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa EAM terbukti memberikan pengaruh positif terhadap manfaat terkait teknologi terutama pada  efisiensi dan keselarasan strategis, manfaat terkait teknologi terbukti pengaruh positif terhadap manfaat terkait bisnis terutama ketesediaan informasi terhadap kedekatan konsumen dan kepemimpinan produk, serta EAM terbukti memberikan pengaruh positif terhadap manfaat bisnis melalui manfaat TI terutama dalam keunggulan operasional dan kecerdasan strategis. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa manajemen arsitektur enterprise mampu meningkatkan kinerja bisnis melalui peningkatan kinerja TI.

---

Enterprise architecture (EA) is the fundamental organization of a system, embodied in its components, their relationships to each other and the environment, and the principles governing its design and evolution. The rapid development and the importance of EA in business lead companies all over the world to decide implementing EA and use the architecture for supporting their business processes. However, not every company perceived the potential benefits of EA because the benefits gained by the companies depend on how the companies perform the enterprise architecture management (EAM). Therefore, this study aims to identify relations between enterprise architecture management (EAM) and EA benefits perceived by the company, both the information technology (IT) related benefits and the business related benefits. In this study, the IT related benefits observed consist of 4 benefits including IT efficiency, IT flexibility, information availability, and strategic alignment. The business related benefits observed also consist of 4 benefits which are operational excellence, customer intimacy, product leadership, and strategic agility. This research having 92 companies, both private companies and state-owned companies, for research sample and performed using quantitative methods with structural equation modeling- partial least square (SEM-PLS) approach. Result of the research shows that EAM positively related to the IT related benefits perceived by the company, especially to the IT efficiency and strategic alignment, the IT related benefits have positive impacts to the business related benefits perceived by the company particularly on the impacts of information availability that improved companies’ customer intimacy and product leadership, and the EAM  have positive impacts to the business related benefits perceived by the company foremost on companies’ operational excellence and strategic agility. Those reasons prove that EAM can improve the achievement of business related benefit through the attainment of related benefits."