Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 45751 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Panji Tri Nugroho
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S9806
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rio Saputro
"Efektivitas anggota organisasi dipandang sebagai tolok ukur kesuksesan sebuah organisasi. Ketika anggota organisasi mampu memberikan efektivitas optimalnya bagi organisasi, maka hal tersebut akan berdampak baik bagi berkembangnya organisasi. Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang terbilang baru, menarik perhatian peneliti untuk melihat bagaimana efektivitas anggota organisasinya. Efektivitas bukanlah faktor yang berdiri sendiri namun dia tak lepas dari pengaruh faktor-faktor lain.
Dalam penelitian ini, ingin melihat bagaimana budaya organisasi dan remunerasi memengaruhi efektivitas asisten Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengerjaannya. Temuan penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara budaya organisasi terhadap efektivitas asisten Ombudsman namun tidak signifikan dan adanya hubungan positif yang signifikan antara remunerasi terhadap efektivitas asisten Ombudsman.

The effectiveness of the organization's members is seen as a benchmark of success of an organization. When members of an organization capable of providing optimal effectiveness for the organization, then it will be good for the development of the organization. Ombudsman of the Republic of Indonesia as one of the relatively new state institution, attracting the attention of researcher to see how the effectiveness of the organization's members. Effectiveness is not a stand-alone factor, It is not free from the influence of other factors.
This research wants to see how the organizational culture and remuneration affect the effectiveness of the Ombudsman's assistant. This reseach used quantitative method. The results of this research are that there is a positive effect between organizational culture towards the effectiveness of the Ombudsman's assistant but insignificant. Second, there is significant and positive effect between the remuneration towards the effectiveness of Ombudsman's assistant.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kusharyanto
"Ombudsman RI mempunyai kebijakan pengembangan organisasi dalam bentuk Grand Design yang ditetapkan dengan Peraturan Ombudsman Nomor 8 tahun 2010. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengembangan organisasi dalam melaksanakan peran pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pembanding teori pengembangan organisasi dengan model weisbord dan analisis efektifitas pelaksanaan kebijakan pengembangan organisasi tersebut dengan pendekatan system dinamics.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi merupakan permasalahan simtomatik sedangkan kurangnya kinerja merupakan permasalahan fundamental. Memperbaiki permasalahan simtomatik dapat diperoleh hasilnya secara cepat berupa pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh layanan publik dan peran ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, namun hanya dapat menyelesaikan permasalahan dalam jangka pendek (dua siklus/tahunan). Sedangkan, peningkatan kapasitas organisasi merupakan masalah fundamental yang meskipun penyelesaiannya lebih lambat hasilnya namun dapat menyelesaikan permasalahan dalam waktu lebihsecara jangka panjang guna menyelesaikan laporan masyarakat kepada ombudsman terkait permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh layanan publik.

Policy of organization development on Ombudsman of Republic Indonesia has stated on Ombudsman?s Regulation Number 8 Year 2010 titled Grand Design of Ombudsman of Republik of Indonesia. Objectives of the research is to measure effectivenes of the policy implementation on organization development of Ombudsman to supervise public service delivery. Analysis in this research compare Organization Development Theory with Weisbord`s model and measuring efectiveness of policy implementation by system dynamics approach.
Result of the research shows lack of publication as a symptomatic problem which is trying to improve public awareness in according public right and ombudsman role as supervisor of public-service-delivery. and low performance which is needed to accomplished public complaints adrdres to Ombudsman as a fundamental problem. Solving the symptomatic problem has result instantly but its improvement imply in short term (2 cycles/years) only. Otherwise, improving performance and capacity of the organization need longer time to fix but imply for longer term.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35004
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simatupang, Patar
"Efektivltas merupakan tema sentral dalam semua pekerjaan pakar dan peneliti yang melakukan kajian tentang organisasi. Signifikansi dan relevansi efektivitas dijadikan sebagai variabel pengukuran kinerja organisasi didasarkan pada pendapat pakar dan hasil penelitian bahwa efektivitas reIevan dijadikan sebagai ukuran kinerja. Efektivitas organisasi saling berhubungan dan dipengaruhi oleh faktor organisasional. Ada dua permasalahan yang mengacaukan pemahaman tentang efektifitas organisasi, yakni sifat konstruk efektivitas organisasi yang tidak pernah dibicarakan secara tuntas dan adanya perbedaan penggunaan istilah efektivitas oleh praktisi dan teoritisi. Pada Sekretariat Negara RI, gejala inefektivitas dipicu oleh perubahan Struktur organisasi dan pergantian kepemimpinan yang menerapkan budaya kerja tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas organisasi dengan menggunakan model nilai yang bersaing dilihat dan pengaruh struktur organisasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi.
Studi ini menganut paradigma positivisme dengan struktur logika deduktif dan menggunakan pendekatan eksplanatif. Unit analisisnya ialah kegiatan pegawai dilihat dari pendekatan nilai yang bersaing bagi efektivitas organisasi. Populasi penelitian ini meliputi pegawai Golongan II, III, IV sebanyak 2058, dengan jumlah sampel yang ditarik secara stratified proportional random sebanyak 203 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik angket. Setiap item pertanyaan dilengkapi lima opsi jawaban. Data dianalisis dengan SEM menggunakan LISREL.
Hasil penelitian dan implikasinya ialah kedelapan indikator nilai yang bersaing bagi efektivitas organisasi pada Sekretariat Negara meneguhkan pemahaman bahwa efektivitas merupakan dimensi pengukuran kinerja. Ini sesuai dengan realitas bahwa organisasi yang dinamis selalu menetapkan tujuannya melalui pengembangan SDM, fleksibilitas, pengelolaan informasi, stabilitas, akuisisi sumber daya, produktivitas, kohesi, dan perencanaan. Selanjutnya, hasil analisis faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas organisasi adalah kepemimpinan pengembangan, budaya organisasi, dan struktur organisasi. Kepemimpinan pengembangan diwakili oleh empat fokus orientasi yaitu: kinerja pelaksanaan tugas, organisasi, pekerja, dan intrinsik. Budaya organisasi diwakili oleh hakekat hubungan antara manusia, hakekat ruang, hakekat kegiatan manusia, hakekat waktu, hakekat sifat manusia, keterkaitan Iingkungan organisasi, dan hakekat realitan dan kebenaran. Struktur organisasi diwakili oleh aspek standardisasi, formalisasi, spesialisasi, hiraki, profesionalisme, dan sentralisasi. Hasil modifikasi indeks dengan nilai signifikansi 0.99990 memberikan makna tidak ada perbedaan yang berarli antara matriks kovarian model teoritik dengan matriks kovarlan data. Kesesuaian model yang dihasilkan menguatkan pemahaman awal bahwa setiap organisasi yang hidup, berkembang, dan mengikuti dinamika perubahan Iingkungan memerlukan sesuatu yang imperatif berupa tujuan yang akan dicapai melalui berbagai cara. Ketiga faktor organisasi yang berpengaruh terhadap efektivilas organisasi menunjukkan "persaingannya" dilihat dari bobot nilai signifikansinya. Artinya, secara terintegrasi tergambar bahwa budaya organisasi lebih kuat pengaruhnya daripada kepemimpinan pengembangan dan struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi dalam koridor model nilai yang bersaing yang dlwakili oleh delapan indikator divisualkan ke dalam kurva Iaba-laba (radar) untuk menunjukkan tingkat kontribusinya.
Relevansli dan signifikansi kontribusi kedelapan indikator efektivitas organisasi menguatkan dandangan pakar mengenai model nilai bersaing sebagai salah satu dari enam model efektivitas organisasi, selain model tujuan rasional, model sistem terbuka, model proses internal, model inefektivitas, dan model hubungan manusia. Prinsip dan fokus orientasi kepemimpinan pengembangan dengan derajat yang tinggi membawa implikasi terhadap kekuatan pengaruh pimpinan dalam mengkoordinasikan dan menyamakan visi dan misi pegawai selaku keluarga besar Sekretariat Negara. Kekuatan pengaruh pimpinan ini meminimalisasi dan menetralisasi permasalahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antar individu dan antar unit kerja. Pemahaman dan aplikasi nilai-nilai budaya organisasi dengan derajat yang tinggi membawa implikasi terhadap minimalisasi pemasalahan dalam hubungan kerja dan pelaksanaan tugas pegawai, karena salah satu asumsli dasar budaya organisasi adalah pemahaman dan aplikasi hakekat hubungan antar manusia. Selain itu, menguatkan pendapat Schein bahwa budaya organisasi berfungsi melakukan integrasi internal dan adaptasi eksternal. Dengan demikian, semangat integrasi dan kolaborasi yang dibangun oleh pegawai selama berlahun-tahun selain menjadi perekat yang mengikat kebersamaannya, juga sekaligus dapat mencegah dan mengeliminasi permasalahan dalam hubungan kerja dan pelaksanaan tugasnya.
Struktur organisasi Sekretariat Negara yang lebih berciri mekanistik daripada berciri organik dengan derajat yang tinggi membawa implikasi terhadap dinamika dan efektivitas organisasi. Dinamika kegiatan pegawai yang diwadahi oleh struktur organisasi ini mengeliminasi permasalahan koordinasi, pembagian tugas, dan rentang kendali. Kenyataan ini didukung oleh pendapat Mintzberg mengenai dua elemen dasar struktur organisasi yang menjadikan organisasi efektif yakni pembagian tugas dan koordinasi kegiatannya.
Berdsarkan realitas (anti tesis) dan pandangan pakar (tesis) diperoleh sintesis pemikiran (hasil uji konnrmalif) mengenai keefektifan dan kedinamisan kegiatan pegawai pada Sekretariat Negara yang diarahkan oleh kepemimpinan pengembangan berbasis nilai budaya birokrasi publik dalam struktur organisasi yang cenderung lebih berciri mekanistik daripada berciri organik. Dengan demikian, keefektifan organisasi (birokrasi) publik dapat dipotret berdasarkan kedelapan indikator dalam model nilai yang bersaing yang dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan pengembangan, budaya organisasi, dan struktur organisasi.
Saran penelitian, untuk menghindari timbulnya permasalahan organisasi yang dipicu oleh Peraluran Presiden Nomor 31 Tahun 2005, perlu diperjelas kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab Menteri Skretaris Negara berdasarkan pembagian tugas dan rentang kendali yang diemban, dengan menetapkan ?fungsi koordinasi? Menteri Sekretaris Negara menjadi ?fungsi pengaturan?, sehingga kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab, Serta pembagian tugas dan rentang kendali Menteri Sekretaris Negara semakin jelas dan kuat dalam membawahi dan mengatur Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Wakil Presiden."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
D807
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alia Harumdani Widjaja
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum fungsi pengawasan yang dilakukan
oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman Daerah Non ORI
(D.I. Yogyakarta) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUUVIII/
2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif
dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian
menyarankan bahwa perlu adanya semacam Memorandum of Understanding atau
peraturan bersama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi pengawasan
setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak melarang Ombudsman
Daerah menggunakan nama Ombudsman walaupun tidak berhierarkhis dengan
ORI.

ABSTRACT
The focus of this study is studying end of result of supervising function of
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) and Local Ombudsman Non ORI (D.I.
Yogyakarta) after Mahkamah Konstitusi Decree No. 62/PUU-VIII/2010 regarding
judicial review Act Number 37 of 2009 about Ombudsman of Republic Indonesia
and Act Number 25 of 2009 about public services. This research is legal
normative research with an investigation by using secondary data.The result of
this research suggested that there should be an Memorandum of Understanding
between the related parties to prevent in overlapping in supervising after the
Mahkamah Konstitusi Decree which allowed local Ombudsman using a name of
“ombudsman” eventhough has no hierarchial correkation with ORI."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38721
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Yuniar Permatasari
"ABSTRAK
Ombudsman adalah salah satu lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Penyidikan atas inisiatif sendiri yang dilakukan oleh Ombudsman merupakan salah satu bentuk pengawasan aktif yang dapat mencegah terjadinya maladministrasi secara sistemik dan dapat mengurangi jumlah laporan publik yang disampaikan kepada Ombudsman. Namun kegiatan pengawasan aktif ini baru digencarkan beberapa tahun terakhir ini tanpa adanya regulasi yang mengikat terkait penyelenggaraan OMI di Jakarta. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi vertikal Ombudsman Republik Indonesia dan Perwakilan Ombudsman Jabodetabek dengan menggunakan prinsip koordinasi Hasibuan dan Sugandha yang dilakukan untuk melihat kendala koordinasi dari Cheema dalam melakukan investigasi terhadap dirinya. inisiatif sendiri di Jakarta agar tujuan OMI dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pasca positivis. Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang menurut peneliti relevan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan OMI berjalan dengan baik. Hasil ini ditunjukkan dengan terpenuhinya sembilan dari 15 indikator dalam pemenuhan empat tujuan koordinasi dalam penyelenggaraan OMI di Jakarta. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan Perwakilan Jabodetabek masih dihadapkan pada beberapa kendala seperti kendala teknis dan struktural. Hal inilah yang membuat pencapaian tujuan OMI masih belum maksimal meski koordinasi OMI telah dilakukan sesuai dengan kaidah koordinasi yang ada.
ABSTRACT
The Ombudsman is a state institution that is authorized to carry out external supervision in the delivery of public services in Indonesia. Investigation on its own initiative by the Ombudsman is a form of active supervision that can prevent systemic maladministration and can reduce the number of public reports submitted to the Ombudsman. However, this active monitoring activity has only been intensified in recent years without any binding regulations regarding the implementation of OMI in Jakarta. Therefore, this thesis aims to describe the vertical coordination of the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the Representatives of the Jabodetabek Ombudsman by using the principles of Hasibuan and Sugandha coordination which was carried out to see the coordination constraints of Cheema in investigating him. own initiative in Jakarta so that OMI's goals can be achieved. The research method used in this research is post positivist research method. The data used in this thesis were obtained by conducting in-depth interviews with several informants who according to the researchers were relevant to the topic under study. The results showed that coordination in the implementation of OMI was going well. This result is shown by the fulfillment of nine of the 15 indicators in the fulfillment of the four coordination objectives in organizing the OMI in Jakarta. Based on the results of the analysis, the researchers concluded that the coordination carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia with representatives of Jabodetabek still faced several obstacles such as technical and structural constraints. This is what makes the achievement of OMI goals still not optimal even though OMI coordination has been carried out in accordance with existing coordination principles."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ridaul Qibriya
"Adanya gejala yang mengindikasikan bahwa Ombudsman Republik Indonesia tidak melakukan beberapa tahapan yang tertuang dalam konsep change management secara teoritis dalam melakukan perubahan sistem penanganan pengaduan. Oleh karenanya, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses perubahan sistem penanganan pengaduan yang diterapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia menggunakan konsep proses perubahan dari Lewin dan mengidentifikasi tipe perubahan dengan konsep Daft yang terjadi dalam perubahan sistem penanganan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian post-positivist. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang peneliti anggap relavan dengan topik yang diangkat.
Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa pada proses perubahan sistem penanganan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia masih memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain pada saat tahap unfreezing, Ombudsman Republik Indonesia tidak menilai kesiapan organisasi dan sumber daya dalam menghadapi perubahan tersebut, tidak menyusun kajian/evaluasi resmi sebelum perubahan dilakukan, dan tidak melibatkan pihak eksternal. Pada tahap moving, Ombudsman Republik Indonesia belum memiliki alat ukur untuk mengevaluasi kinerja para asisten dalam menjalani sistem penanganan pengaduan yang baru. Meskipun demikian, hal tersebut dapat terjadi karena tipe perubahan yang terjadi merupakan tipe incremental change, yang mana tipe tersebut hanya merubah sebagian dari keseluruhan proses dan derajat perubahan yang dimiliki rendah, sehingga perubahan dapat tetap berlangsung walaupun terdapat tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan.
Hasil analisis tersebut menyebabkan peneliti menyarankan agar Ombudsman Republik Indonesia menyusun naskah akademis atau semacam kajian tertulis untuk melandasi rasionalitas perubahan tersebut harus dilakukan agar akuntabilitas perubahan dapat terjaga dan menilai kesiapan organisasi menggunakan SWOT analysis, melibatkan pihak-pihak eksternal, seperti koalisi ataupun lembaga non profit (LSM) yang memang concern terhadap perbaikan pelayanan publik, serta merancang sebuah survey via e-mail yang memungkinkan pelapor untuk dapat memberikan dan mengungkapkan penilaian mereka terhadap penanganan pengaduan yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia sebagai instrumen evaluasi.

There are symptoms that indicate that the Ombudsman Republic of Indonesia did not carry out several stages contained in the concept of change management theoretically in making changes to the complaint handling system. Therefore, this thesis aims to analyze the change process of the complaints handling system implemented by the Ombudsman Republic of Indonesia using the concept of change process) and identify the type of change that occurred in the change of complaint handling system in the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The research method used in this study is a post-positivist research method. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several informants that relavant with the topic raised.
Based on the results of the analysis, the researchers concluded that in the process of changing the complaints handling system at the Ombudsman Republic of Indonesia still had several things to consider, including during the unfreezing stage, the Ombudsman Republic of Indonesia did not assess organizational and resource readiness in dealing with these changes, did not compile studies / official evaluation before changes were made, and did not involve external parties. At the moving stage, the Ombudsman Republic of Indonesia did not have a measuring tool to evaluate the performance of assistants in undergoing a new complaint handling system. However, this situation is possibly happen because the type of change that occurs is an incremental change type, which type only changes a part of the whole process and the level of changes that occur are low, so that changes can continue even if there are steps that are not implemented.
The results of the analysis led the researcher to suggest that the Ombudsman Republic of Indonesia develop an academic text or a written study to underlie the rationality of these changes so that change accountability can be maintained and assess organizational readiness using SWOT analysis, involving external parties, such as coalitions or non-profit institutions (NGOs) who are concerned about improving public services, and designing an e-mail survey that allows reporters to be able to provide and disclose their assessments of complaint handling provided by the Ombudsman Republic of Indonesia as an evaluation instrument.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Damaji Ratmono
"Kajian ini membahas mengenai Indeks Kepuasan Insan Ombudsman pengguna layanan perpustakaan atas layanan perpustakaan Ombudsman RI kurun waktu selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Kajian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis indeks kepuasan insan ombudsman atas layanan perpustakaan di perpustakaan Ombudsman RI sehingga perpustakaan Ombudsman dapat membuat strategi untuk meningkatkan kepuasan pemustaka terutama dari kalangan insan ombudsman. Kajian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara yaitu disebarkan secara daring (online) melalui e-survei kepada insan ombudsman selaku pengguna perpustakaan Ombudsman. Penentuan jumlah responden dipilih berdasarkan tabel Sampel Morgan dan Krejcie yang terdapat di dalam pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik Nomor 14 tahun 2017 yang diterbitkan Kemenpan RB, sehingga dengan total jumlah pengunjung dari kalangan insan ombudsman di kantor pusatnya di Jakarta yaitu sebanyak rata-rata 100 orang pertahun maka jumlah sampel yang didapat adalah sebanyak 80 orang responden. Pada kajian ini ditemukan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Insan Ombudsman atas layanan perpustakaan di perpustakaan Ombudsman RI yaitu mendapatkan kategori baik dengan nilai sebesar 3,23 atau jika dikonversikan menjadi 80,63. Dalam kajian ini terdapat dua unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif layanan yang mendapatkan nilai 3,96 atau 99,06 dan unsur perilaku petugas atau pustakawan yang mendapatkan nilai 3,46 atau 86,56. Sedangkan unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah adalah unsur sarana dan prasarana yaitu dengan nilai 2,80 atau 70,00 dan unsur produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu dengan nilai 2,89 atau 72,19. Dari hasil survei ini disimpulkan bahwa untuk program layanan ke depannya, perpustakaan Ombudsman harus melakukan kegiatan peningkatan pelayanannya agar sesuai dengan standar pelayanan perpustakaan khusus dan meningkatkan anggaran dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang ada sehingga kualitas layanan dapat berjalan lebih optimal. "
Jakarta: Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, 2020
020 VIS 22:1 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Eem Nurmanah
"Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI adalah sebuah unit khusus yang menangani administrasi kepegawaian. Luas cakupan kerja Biro Kepegawaian adalah seluruh pegawai Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Bidang pekerjaan yang ditangani oleh Biro Kepegawaian sangatlah kompleks dan menuntut tingkat ketepatan yang tinggi, cepat, dan dapat dipercaya. Keadaan ini mendorong Biro Kepegawaian harus senantiasa memiliki orang-orang yang dapat diandalkan. Pegawai yang dibutuhkan adalah pegawai yang sesuai dengan kriteria tugas dan fungsi yang diemban Biro Kepegawaian sebagai pelayan kebutuhan pelanggan.
Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI adalah pelanggan dari Biro Kepegawaian yang perlu mendapatkan produk kerja dan pelayanan yang berkualitas (Flemming, 2002:17). Dimana kepuasan pelanggan dan kualitas layanan merupakan kriteria dari efektivitas organisasi ( Berry, 1995). Konsekuensi dari hasil kerja yang tidak baik hanya akan mengecewakan pelanggan (Makover, 2003:38) karena tidak terpenuhinya harapan (Flemming, 2002:11). Kekecewaan tersebut tertuang dalam bentuk ketidakpuasan dan komplain. Identifikasi awal masalah yang muncul di Biro Kepegawaian menunjukkan bahwa masih terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan apa yang diminta oleh pelanggan, kesalahan dalam produk akhir. Tidak hanya itu raja, ditemukan pula masih adanya sikap menunggu pelanggan, tidak disiplin menggunakan waktu kerja. Spencer dan Spencer (1992) mengatakan hasil kerja yang superior berkaitan erat dengan kompetensi pegawai. Tidak cukup hanya kompetensi pengetahuan, tetapi jugs kompetensi perilaku. Selain itu, fokus terhadap pelanggan bisa terbentuk bila ada seperangkat nilai-nilai dan keyakinan bersama tentang pentingnya memenuhi kebutuhan pelanggan (Fey dan Denison, 2003). Nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan serta praktek¬praktek yang dimiliki bersama inilah yang membentuk budaya sebuah organisasi (Schein, 1992).
Hasil identifikasi ini pada akhimya membawa penulis untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas organisasi Biro Kepegawaian ditinjau dari kompetensi yang dimiliki pegawai dan budaya organisasi setempat.
Permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kompetensi dan budaya organisasi terhadap efektivitas organisasi di Biro Kepegawaian. Penelitian ini menggunakan sampel pegawai di Biro Kepegawaian dan pegawai di tiga kantor wilayah. Jumlah keseluruhan sampel adalah 184.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kuantitatif. Melalui metode ini akan dapat digambarkan keadaan pada saat penelitian berlangsung, sekaligus cara mengumpulkan data, melakukan pengolahan dan melakukan analisis. Analisis statistik yang digunakan adalah non-parametrik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi pegawai dengan efektivitas organisasi. Demikian pula ditemukan ada hubungan yang positif dan signifikan antara budaya organisasi dengan efektivitas organisasi. Koefisien korelasi Spearman Rank yang terbentuk menunjukkan tingkat kekuatan hubungan ketiga varibel yang diteliti masuk kategori rendah. Analisis lebih lanjut untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap efektivitas organisasi menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan variabel independent dalam menjelaskan perubahan efektivitas organisasi.
Berdasarkan temuan-temuan ini, penulis menyarankan dibuatya standar ukuran kompetensi pegawai, perlunya pelatihan dan on job training untuk meningkatkan kemampuan pegawai, perlu dipikirkan pemberian penghargaan yang sesuai dengan kontribusi masing-masing pegawai terhadap kepuasan pelanggan.

Human Resources Bureau in the General Secretariat of Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia is a special unit which handles the administrative matters of the employee in the department. The scope of work of the bureau is all of the employees who work in the department. The field of work handled by the bureau is very complex and demands accuracy, fastness, and convincing. This situation pushes the bureau to have credible employee. Employee needed by the bureau must suitable with the criteria of function and obligation of the bureau itself.
The officer of Department of Law and Human Rights is the costumer of the Bureau of Human Resources who has to receive good service and outcome (Flemming, 2002:17). Satisfaction of costumer and quality of services are the criteria of the effective organization (Berry, 1995). -The -consequences of -poor- outcome- will dissatisfy the costumer (Makeover, 2003:38). It is exposed as unhappiness and complaint. Initial identification of problems in the bureau shows that there are behind schedule services, incorrectness of costumer's request, and incorrectness in the final product. Not only that, it is also found an attitude of waiting for costumer's complaint and inefficient time-consuming. Spencer and Spencer (1992) said that the superior outcome relates to - the officer's competence such as the competence of knowledge and behaviour. Beside that, the focus on costumer will be constructed if there are several values and collective believes on the important of fixing the need of customer (Frey and Denison, 2003). Values and believes and also collective practices will construct the culture of an organization (Schein, 1992)
The main problem of the research is how do the influence of the competence and the culture of organization to the effectiveness of the organization in the Bureau of Human Resources and also employee in the three district offices. The sample of the research is 184.
The method used in the research is quantitative descriptive analytics. Through the method it can be described the condition of the employee at the time of the research. Statistic analysis which is used is non-parametric.
The result shows that there is a positive and significant relation between employee's competences with the effectiveness of the organization. It is also found a positive and significant relation between the cultures of organization with the effectiveness of the organization. The coefficient correlation of the Spearman Rank shows the degree of relation between those three variables is categorized low. Further analysis shows the influence of the independent variables on the effectiveness of the organization to explain the changing of it is also low.
Base on those facts, it is suggested that the office should make a standard of employee's competences, on job training, and appreciation which is suitable with the contribution of the costumer's satisfaction.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21950
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Antonius Sujata
Jakarta: Komisi Ombudasman Nasional, 2007
352.88 ANT e (2)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>