Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menjelang dan sesudah tanggal 1 Januari 2001, hari pencanangan otonomi daerah dan desa di seluruh Indonesia, semua surat kabar dan majalah memberi perhatian banyak pada peraturan-peraturan serta pelaksanaannya di daerah. Dari pihak Pemerintah dinyatakan, bahwa sudah cukup banyak peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah diterbitkan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi masalah-masalah yang akan menghambat. Meskipun pihak Pemerintah mengetahui bahwa tahap awal dari pelaksanaan otonomi itu akan mengalami banyak hambatan dan masalah, namun sebagai Pemerintah tidak ada pilihan lain daripada menyatakan pada masyarakat, bahwa semua usaha sudah dijalankan untuk menjamin kelancaran politik baru ini. Tetapi dari para pengamat dan calon pelaku otonomi didengar suara yang minta perhatian atas gejolak-gejolak administrasi, politis, dan sosial karena belum kelihatan jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dijelas ada di depan mata mereka."

"Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan republik Indonesia, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengontrol dan mengendalikan kebijakan daerah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah. Tesis ini membahas mengenai urgensi dan kewenangan sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh pemerintah pusat sekaligus merumuskan mekanisme sinkronisasi yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat urgensi yang tinggi dalam pelaksanaan sinkronisasi rancangan peraturan daerah sehingga perlu adanya penyesuaian atau perubahan atas peraturan perundang-undangan yang ada sebagai payung hukum dilakukannya sinkronisasi tersebut. Di samping itu, dari sisi instansi yang tepat dalam melakukan sinkronisasi, menurut penulis adalah instansi Kementerian Hukum dan HAM karena beberapa alasan yaitu, tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM adalah di bidang hukum peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum secara nasional, memiliki sumber daya manusia yang mencukupi baik dari sisi kuantitas dan kualitas, memiliki lembaga/instansi vertikal di semua daerah di Indonesia, pimpinan instansi vertikal di daerah diangkat dari hasil open bidding bukan dari proses politik sehingga lebih profesional.

---

The formation of local regulations by the local government can not be separated from the context of the united republic of Indonesia, so the role of the central government in controlling the regional policy is very necessary in the implementation of local government as stated in local regulations. This thesis discusses the urgency and authority to synchronize regional regulation drafts by the central government and formulating a more effective synchronization mechanism and in accordance with the context of a unitary state that implements regional autonomy. The research method used in this research is normative research method.

The results of this study indicate that there is a high urgency in the implementation of the synchronization of the draft local regulations so that there needs to be adjustments or changes to existing legislation as a legal norm of the synchronization. In addition, in terms of the appropriate agencies in synchronizing, according to the author is the Ministry of Justice and Human Rights for several reasons namely the duties of the functions of the Ministry of Justice and Human Rights is in the field of law legislation and national law development, has a source sufficient human power in terms of quantity and quality, have vertical institutions in all regions in Indonesia, the head of vertical institutions appointed from the open bidding results not from the political process so more professional."

"In the welfare state conception, the duties of government was also had responsibility to talking care a public needs or to talking care a social welfare. To run away that duty, the government had competence to involve in social live, in a permitted limitation by law. To run that function, the government had completency in a legislation side together. Government also using the regulation as tool make a law regulations both in an order law and in a determination. To run a autonomy system, there are some functions and competency from decentralization system implement by the region district government. That would need a problem when the local act product was not in same way with the state act. The monitoring to local act is repressive monitoring. The repressive monitoring is a controlling in a specific way an in a certain period. Beside that, the material also handle by Mahkamah Agung as a juridical institution, through the juridical review. Juridical review based on the substance of the lower act (by the hierarchy of the act number 10 of 2005). When the monitoring to decision of article 1:3 Act of PTUN, could be proposed by public an objection to person or department concern or through by PTUN institution."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanismepengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalamPasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, besertaundang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatangubernur yaitu undang-undang organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubabahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitisdan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini secara khusus membahas kesesuaiantafsir pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4)UUD NRI Tahun 1945, membahas kesesuaian undang-undang yang mengatur pengisianjabatan gubernur terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, konsepmekanisme pengisian jabatan gubernur yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2001 TentangOtonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang PemerintahanAceh, UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta konsep mekanismepengisian jabatan Gubernur di masa mendatang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the politics of state law setting the charging mechanism of the office ofgovernor as the head of the local government as stipulated in Article 18 paragraph (4) of theConstitution of the Republic of Indonesia Year 1945, along with the organic laws thatspecifically regulate the charging mechanism governorship, the organic laws are law Number32 Year 2004 on Regional Government in conjunction with law Number 12 Year 2008concerning the Second Amendment to Law Number 32 Year 2004 on Regional Government.The type of research in this thesis is a normative legal research with analytical and legislationapproach. This study specifically addresses the suitability interpretation legislature (theHouse of Representatives and the President) to the provisions of Article 18 paragraph (4)Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, discusses the suitability of the laws thatgovern filling the office of governor of the provision of Article 18 paragraph (4) Constitutionof the Republic of Indonesia Year 1945, the concept of charging mechanism of governorshipas provided in Law Number 21 Year 2001 on Special Autonomy, Law Number 11 Year 2006concerning Aceh Government, Law Number 13 Year 2012 concerning PrivilegesYogyakarta, draft law on local elections, as well as the concept of charging mechanism of thepost of Governor in the future."