Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partai politik pada dasarnya adalah salah satu subsistem demokrasi yang terdapat di dalam masyarakat, karena partai politik itu merupakan wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang lama. Ada pun fungsi dari partai politik adalah bagi pemerintah partai politik bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai alat pengeras suara. Dalam dunia politik, kampanye dan pemilu adalah bagian dari bentuk partisipasi politik, namun bukanlah indikator dari sebuah demokrasi. Partai politik adalah sarana yang tepat untuk dapat melakukana partisipasi politik tersebut, namun tidak semua partai politik dapat melakukan aspirasi politik.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai baru dalam pemilu 2004 yang di deklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Jakarta. PKS merupakan penggabungan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 "tersandung" aturan electoral threshold. PKS kemudian mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM dan setelah melewati sejumlah seleksi dan verifikasi KPU akhirnya PKS lolos menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu dengan nomor unit 16 dari 24 partai yang lobos verifikasi. Dalam pemilu 2004, PKS tampil sebagai pemenang disusul Partai Demokrat untuk wilayah DKI Jakarta, PKS berhasil meraih 8.325.020 suara atau 7,34 % melebihi perolehan suara yang diraih PAN dan PBB. Kemenangan PKS di Jakarta pada pemilu 2004 ini sangat menarik untuk dikaji mengingat PKS adalah kelanjutan dari PK yang dalam pemilu 1999 belum mendapatkan suara yang signifikan. Perbedaan suara yang membuat PKS menang. Inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana strategi pemenangan Pemilu yang dibuat oleh PKS pada Pemilu 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi tiga, yang pertama yaitu bagaimana strategi kampanye yang dterapkan oleh DPW PKS DKI Jakarta, kedua peranan pemimpin partai dalam pemenangan pemilu 2004, dan yang ketiga adalah faktor-faktor pendukung lainnya yang menyebabkan PKS menang dalam pemilu 2004 di Jakarta. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dalam pemilu legislatif 2004.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dan mengevaluasi kampanye DPW PKS DKI Jakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang di dalamnya tercakup mengenai kampanye politik, manajemen kampanye, strategi kampanye dengan penggunaan konsep political marketing & marketing public relation. Pendekatan metodologi dalam penelitian ini termasuk kategori kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus (case study), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah evaluatif. Pengambilan data menggunakan dua Cara yaitu pengambilan data primer (interview) dan data sekunder(studi dokumen & literatur). Setelah dilakukan penelitian hasil penelitian menunjukkan, strategi yang membuat PKS unggul di Jakarta terdiri dalam lima tahap diantaranya : strategi diawali dengan melakukan penelitian terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan perumusan strategi (tahap pra kampanye), kemudian strategi dilanjutkan dengan melakukan kegiatan direct selling, bazaar, pawai (tahap kampanye), strategi selanjutnya adalah pelatihan saksi intelektual (tahap minggu tenang), terakhir strategi yang diterapkan oleh DPW PKS Jakarta adalah melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara melalui saksi - saksi mereka yang ditempatkan di seluruh TPS serta turut melakukan penghitungan suara internal dengan sistem guickcount (tahap pemungutan & penghitungan suara)."

"Achmad Iwan Ardiansyah. Kebutuhan informasi suatu partai politik : studi kasus pada Partai Keadilan Sejahtera dalam persiapan pemenangan pemilu 2004. (Di bawah birnbingan Fuad Gani, MA)_ Fakuitas Ilmu Pengetahuan Budaya Univesitas Indonesia (FIB UT), 2004. Penelitian mengenai perilaku pencarian informasi pengurus DPP PK-Sejahtera ini telah dilakukan bulan Mei s/d September 2004 di sekretariat DPP di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan terhadap 4 (empat) orang informan pengurus aktif di DPP PK_Sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimna perilaku pencarian informasi pengurus PK-Sejahtera, sumber-sumber informasi yang digunakan dalam pencarian informasi dan hambatan yang dihadapi dalam persiapan pemenangan pemilu 2004. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan. Hasilnya menunjukkan bahwa pencarian informasi dilakukan dengan jaulah (kunjungan) ke daerah-daerah, berkoordinasi dengan struktur kepengurusan di tingkat lokal (DPW, DPD, DPC dan DPRa), dan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pers dan LSM. Pencarian informasi banyak dilakukan oleh kader di DPP dan kemudian dibantu oleh kader di struktur kepengurusan di tingkat lokal. Sedangkan kebutuhan informasi mereka merata mencakup seluruh informasi, di antaranya politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, HAM, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sumber-sutnber informasi yang lazim digunakan adalah sumber informasi informal, antara lain kader struktural dan non-structural partai, anggota dewan, pakar (profesional), rekan sesama politisi, dan masyarakat dan LSM. Di samping itu ada juga sumber informasi formal seperti lembaga arsip dan dokumentasi di DPP, berbagai lembaga penelitian, pusat informasi di instansi pemerintah, berbagai macam media cetak baik koran, majalah dan lain sebagainya, dan beragam media elektronik, seperti internet, TV dan radio. Tujuan pencarian informasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan informasinya adalah untuk dijadikan bahan pertirnbangan dalam membuat kebijakan_kebijakan partai. Hambatan utama yang mereka hadapi dalam pencarian informasi adalah akurasi dan keteraksesan, di samping permasalahan birokrasi, internet, dan perbedaan waktu."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Alasan untuk menulis judul ini adalah karena masih kurangnya penelitian yang secara spesifik menyorot persoalan perempuan dalam dunia politik Islam, secara lebih spesifik dalam dunia kepartaian Islam di Indonesia, Tulisan ini disusun sebagai hasil analisis penelitian dari 5 partai politik Islam peserta pemilu 2004 di Indonesia dan wawancara yang dilakukan kepada 9 orang subjek penelitian yang terdiri dari politisi perempuan dari kelima partai tersebut. Kelima partai politik Islam yang dimaksud adalah PBB, PPP, PAN, PKB, dan PKS.Terdapat 6 pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat dijawab di akhir penelitian ini. Yaitu : (1) Bagaimanakah pandangan yang berkembang di dalam komunitas muslim mengenai perempuan berpolitik? (2) Alasan apa sajakah yang membuat para politisi perempuan ini memilih partai Islam? (3) Seperti apakah representasi perempuan di berbagai partai politik Islam di Indonesia? (4) Bagaimanakah konsep atau pencitraan perempuan yang ditawarkan oleh partai-partai politik ini berdasarkan rumusan platform dan programnya? (5) Apa dampak pencitraan tersebut terhadap berbagai agenda politik perempuan? (6) Bagaimana politisi muslim perempuan memaknai kehadiran mereka di kancah politik melalui partai-partai Islam yang dipilihnya ?Sejumlah konsep yang membabas tentang partai politik Islam, representasi, dan politik Islam mengantarkan berbagai kajian yang dipandang dari beberapa kombinasi teori polar feminis. Representasi politik perempuan tergambarkan dalam jumlah keterwakilan perempuan di dalam partai politik di parlemen, isu-isu dan kepentingan perempuan yang terumuskan dalam agenda, platform, dan program partai; seria penghayatan pribadi subjek sebagai politik yang bertindak "atas nama" dan "untuk kepentingan" kaum perempuan dan sebagai muslim.Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat 2 jenis kategorisasi partai Islam dalam merespon berbagai persoalan perempuan. Yaitu adanya partai yang merniliki sikap yang limitatif ierhadap hak-hak perempuan yang diwakili oleh partai-partai yang menyebut diri secara formal sebagai partai Islam seperti PBB, PPP, dan PKS. Selain itu juga terdapat partai-partai yang memiliki sikap liberatif terhadap hak-hak perempuan yang dalam hal ini direpresentasikan oleh partai yang bersifat lebih inklusif dalam menafsirkan pemahaman mereka tentang Islam maupun lebih dikategorikan sebagai partai yang mengandalkan basis massa Islam seperti PAN dan PKB. Dan perempuan, selalu berjuang untuk memperbaiki posisi politik maupun menyuarakan berbagai kepentingan mereka melalui strategi pemberdayaan perempuan melalui sayap-sayap organisasi yang dibentuk di dalam partai maupun mencoba menembus batas di lintas partai, tennasuk pada partai-partai yang tidak memiliki kepentingan primordial yang sama pada identitas Islam mereka.

---

The reason of choosing this topic is the lack of research which specifically talking about women in Islamic political world, especially in Islamic political parties in Indonesia. This study investigates Islamic political parties which participated in General Election 2004 by interviewing of 9 moslem women politicians from five Islamic parties. who become subjects of the research. Those five parties are: PBB, PPP, PAN , PKS.

There are 6 research questions that I hope will be answered at the end of the research. Those questions are : (I) how are the developing concepts in moslem community about women and politics (2) what are the reason's of Moslem women politician in choosing Islamic political parties (3) how are women represented in Islamic political parties (4) what kind of concept about "women" which are constructed by those parties through their agenda, platform and program (5) what is the impact of that to women political agenda (6) and what the moslem women politicians mean their existence in political world within the political parties they had chooses.

Several concepts which talk about Islamic political party, representation, and Islamic politics have developed several discourses that we can see from the various feminist political theories. Women political representation has been described in the amount of women representation in political parties or as parliament members, in the women issues and interest that will be implemented in the political parties' agendas, platforms, and programs. The reflection of subject as a politician that always "stand for" and "act for" both moslem and women.

From this research, the writer tries to elaborate 2 categories of Islamic political party in responding women issues. First the limitative party in responding women's rights, that are represented by the Islamic political party that call themselves as "Islamic parties" like PBB, PPP, PKS. Second, we can also find the liberalize party in responding women's rights. These kind of parties are represented by the inclusive interpretation of Islam that becomes guidance for party. We can call this type as a moslem organization based party like PAN and PKB. And in those two kinds of party, women try to advocate their interest through raising higher political position, using women's wings of the party as their strategies and engage in inter parties .women network. Including parties without primordial connection to them, in using "Islam? as a political identity."

"Fokus tesis ini adalah mengkaji relevansi pemikiran Imamanuel Wallerstein tentang kapitalisme dalam Teori Sistem Dunia, dengan fenomena kebangkitan politik identitas, partai agama dan negara dalam kapitalisme semi pheripheri Indonesia pasta rezim otoriter. Konsep pemikiran Wallersetein merupakan bagian dari teori-teori ketergantungan dalam melihat relasi negara dunia ketiga terhadap negara maju. Gagasan besar dalam pemikiran ini bahwa sebuah negara tidak bisa melepaskan dari interaksi global. Dinamika global akan mempengaruhi dinamika lokali. Sejauhmana negara pinggiran (dinamika lokal) bisa merespon secara lebih cerdas terhadap dinamika global dan menggunakannya untuk menaikkan statusnya menjadi negara semi pinggiran. Kesalahan dalam merespon dinamika global, hanya akan menyebabkan negara pinggiran terjebak dalam jurang keterbelakangan dan kemiskinan.Studi kasus yang dirnunculkan adalah fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) dalam kasus Blok Cepu. Dipilihnya PKS dan PDS diharapkan bisa menjadi representasi dua identitas politik yang berbeda. Selain itu kedua partai tersebut memiliki relasi politik kekuasaan tidak sama. PKS berada dalam lingkup lingkar kekuasaan atau partai pendukung pemerintahan (inner cycle). Sedangkan PDS adalah partai yang diluar kekuasaan (outsider)- Aspek kapitalisme tidak semata-mata dilihat sebagai konteks sosial kemunculan kasus tersebut, tapi juga menjadi isi (conten) dalam menganalisa dari tesis ini. Sedangkan kasus Blok Cepu merupakan arena terjadinya kontestasi antara negara yang lebih mewakili kepentingan multinational corporal (Exxon Mobile Oil Indonesia l EMOI) dengan kapitalisme lokal (Pertamina) yang disuarakan oleh keiompok partai agama.Hasil temuan tesis saya ini menunjukkan bahwa politik identitas, yang salah satunya direpresentasikan melalui kebangkitan partai agama, baik diluar maupun didalam struktur kekuasaan negara, terjebak kepada sikap ambivalensi dalam berhadapan dengan kekuatan kapitalisme. Bagi partai yang masuk dalam lingkar kekuasaan (PKS), yang terjadi adalah kooptasi kekuatan kapitalisme melalui negara terhadap kekuatan partai agama. Demikian juga dengan partai yang diluar kekuasaan (PDS). Semuanya terjebak dalam kooptasi dan pragmatisme kekuasaan.Data primer, data sekunder dan telah kepustakaan yang dilakukan mengarahkan pada pendapat bahwa hubungan di antara gejala perkembangan partai agama, bagaimana respon negara terhadap konteks global, sehingga memuncullkan kapitalisme, tidaklah sesederhana seperti yang dikemukakan dalam pemikiran Immanuel Wallerstein dengan Sistem Dunia. Menurut saya, hubungan diantara berbagai gejala tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) Kapitalisme Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan kapitalisme Eropa. Ada faktor-faktor lokal (primordialisme, kultur feodalis dan psikologi bekas negara terjajah) dalam mempengaruhi dinamika kapitalisme. (2) konteks global bukanlah faktor tunggal yang menentukan dinamika kapitalisme negara-negara pinggiran. Dia hanyalah satu dari berbagai faktor lain yang mempengaruhi dinamika kapitalisme. (3) pola relasi agama dan negara, agama dan kapitalisme dan negara dan kapitalisme sangat mempengaruhi bentuk dan dinamika kapitalisme negara pinggiran.Penelitian saya membuktikan bahwa hanya ada dua model capitalisme yang muncul di Indonesia; kapitalisme negara (state led capitalism) dan kapitalisme pasar (market friendly capitalism). Kapitalisme negara muncul karena pengaruh kultur feodalis dan faktor eksternal berupa penetrasi kekuatan kapitalisme global. Kapitalisme negara berbentuk patron clien dengan aktor tunggalnya rezim yang berkuasa. Dalam orde lama, aktor tunggalnya Soekarno, Orde Baru aktor tunggalnya Soeharto. Keduanya sama-sama tidak bisa memunculkan kelas kapitalis domestik yang tangguh. Penyebabnya karena kapitalisme Indonesia masih bersifat rent seeking dimana negara menjadikan kelas kapitalis tidak untuk tujuan social welfare, tetapi sebagai bagian yang menopang struktur kekuasaan. Sehingga jatuh bangunnya kelas kapitalis ini sangat tergantung dengan dinamika kekuasaan negara.Persoalan identitas dengan background etnisitas, agama, suku dan ikatan primordial lainnya, atas nama stabilitas dan pembangunan, yang selama ini diharamkan oleh rezirn orde baru, kembali muncul setelah terjadinya liberalisme politik. Persepsi bahwa partai agama yang sekarang, merupakan kontinuitas dari partai agama sebelumnya, Dan kapitalisme sekarang juga sebuah kontinuitas dari kapitalisme sebelumnya, merupakan sebuah pernyataan (statemen) bukan kenyataan (reality). Karena partai agama dan kapitalisme dalam dinamika historis Indonesia memiliki ciri dan karakteristik tersendiri.Partai Agama juga merupakan bagian dari politisasi identitas dalam negara semipheripheri ketika berhadapan dengan kapitalisme. Sehingga partai agama belum bisa menjadi basis perjuangan politik yang twat. Karena a mudah dipermainkan dan direduksi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis. Inilah sebuah refashioning partai agama pasca rezim otoriter. Refashioning adalah terjadinya komestifikasi partai agama sebagai strategi survival. Caranya dengan mengkomodifikasikan identitas agama dengan bentuk, model dan strategi yang baru. Adapun tujuan, visi dan misinya tetaplah sama."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh DPD PK Sejahtera Jakarta Timur yang berhasil memperoleh suara terbanyak di daerah Jakarta Timur. Penelitian ini menarik diteliti sebab partai ini memiliki perbedaan dengan partai lain. Bila sebagian besar partai-partai lain menjual tokoh terkenal tingkat nasional untuk menarik dukungan masyarakat, maka PK Sejahtera lebih menjual program-program partai dan isu-isu populis. DPD PK Sejahtera Jakarta Timur menggunakan komunikasi politik untuk memperkenalkan PK Sejahtera kemasyarakat luas. Sehingga masyarakat mau memilih PK Sejahtera.Dari latar belakang tersebut di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah,pertama, bagaimana proses komunikasi politik yang digunakan oleh PK Sejahtera. Kedua,bagaimana pesan-pesan yang disampaikan dalam kampanye. Ketiga, bagaimana saluran dan media komunikasi yang digunakan dalam kampanye. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan beberapa konsep dan teori, seperti konsep partai politik, teori komunikasi dari berbagai ilmuan, konsep teknik keberhasilan kampanye, dan sosialisasi politik. Penulis berusaha melihat implikasi teori tersebut pada komunikasi politik.Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis mengunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam terhadap informan-informan kunci sebanyak 10 orang dan data-data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang digunakan oleh DPD PK Sejahtera Jakarta Timur pada kampanye Pemilu 2004 adalah komunikasi massa, komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi. Proses komunikasi dilakukan oleh komunikator politik terdiri dari, caleg, elit., aktivis partai, dan tokoh masyarakat. Pesan yang disampaikan pada kampanye Pemilu 2004 oleh DPD PK Sejahtera Jakarta Timur adalah bersih dan lebih peduli. Saluran komunikasi menggtmakan saluran vertikal kebawah, vertikal keatas, horisontal, dan informal. Komunikasi interpersonal dan pawai dijalanan menjadi cara yang efektif untuk mempengaruhi calon pemilih.lmplikasi teoritik dari penelitian ini bahwa teori Komunikasi yang dikemukan oleh Dan Nimmo tentang komunikator berlaku dalam penelitian, dimana komunikator PK Sejahtera efektif dalam kampanye karena memiliki status, kredibilitas, daya tarik yang baik. Sedangkan teori yang dikemukakan Wilburm Scram mengenai Pesan berlaku juga dalam penelitian ini, bahwa pesan yang baik adalah pesan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

The background of this research is the success of DPD of Prosperous Justice Party (PKS) in East Jakarta in gaining first position in the district. It is interesting because the party has significant differences with other parties. If the other parties sell out their national charismatic leader to attract voters, PKS tends to vend programmes and populist issues. DPD of PKS East Jakarta uses political communication to introduce the party to the public so that people want to vote the party.

From that background, the research questions proposed here are first, how is the process of political communication of the party; second, how do the message communicate in the campaign; and third, what are the media used to communicate in the campaign. To answer those questions, researcher uses several concepts and theories such as political party, theory of communication, concept of successful campaign technique, and political socialization. Researcher tries to examine theoretical implication on political communication.

To answer those questions, qualitative method is applied and in-depth interview is used to get primary data. Interview was done with 10 key informants and supported by secondary data.

The result of the research shows that communication used by the party is mass communication, inter-personal communication, and communication of Organization. Communication process id held by political communicator such as legislative member candidates, elites ofthe party, activists of the party, and public figure. Message given in the campaign is that the party is clean and responsive. Channel of communication is vertical, up and down, horizontal and informal. Interpersonal communication and carnival on street are effective campaign to influence potential voters.

Theoretical implication of the research is that theory of communication initiated by Dan Nimmo on communicator is relevant. The party is communicators are very effective because they have status, credibility, and attractive. Meanwhile, theory on message initiated by Wilbum Scram is also relevant in the research that good message is a message which is suitable with the need of the people."

"Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemenangan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera untuk memenangkan pemilu tersebut.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik, kampanye politik, dan teori elit. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder dan melalui wawancara. Sumber data utama, diambil dari wawancara mendalam dengan elit PKS yang menjabat sebagai pengurus DPP, DPW, dan DPD sebanyak 5 orang, ditambah wawancara dengan 1 orang akademisi sebagai pembanding.Dari pertanyaan penelitian di atas, ditemukan beberapa faktor penyebab kemenangan PKS di Provinsi DKI Jakarta yaitu: faktor citra partai meliputi citra partai yang bersih dan peduli, responsif, dan anti KKN. Faktor fungsi partai yang berjalan dengan baik, meliputi fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Terakhir yaitu strategi partai yang meliputi konsolidasi, marketing, pengelolaan pemilih, dan optimalisasi leader di lapangan.Penemuan hasil penelitian di lapangan adalah bahwa faktor citra partai yang positif di masyarakat menjadi faktor yang dominan bagi kemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor fungsi partai dan strategi partai menjadi faktor pendwcung penyebab kemenangan PKS pada Pemilu legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta.Implikasi teori menunjukan bahwa proses pencitraan PKS dilakukan melalui kampanye politik. Seperti dikemukakan Riswandha Imawan, bahwa ada tiga dimensi kegiatan kampanye politik, yaitu dimensi dagang, komunikasi politik, dan mobilisasi. Sebagai dimensi dagang, elit PKS hares pandai mengkemas tema kampanye secantik mungkin, sehingga dapat menarik perhatian pemilih. Kampanye politik digunakan PKS untuk memasarkan citra partai yang bersih dan peduli, politik pencitraan yang dilakukan PKS menghasilkan suara yang signifikan pada Pemilu legislatif 2004. Kesimpulannya, teori yang dikemukakan oleh Riswandha Imawan tentang kegiatan kampanye politik yang berdimensi dagang, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh PKS di lapangan.

---

This research aims to find the answer of factors that stimulate the triumphant of Prosperous Justice Party (PKS) in the legislative election in 2004 in Jakarta and the strategy used by the party to win the election.

As a theoretical framework, this research applies theory of political party, political campaign, and elite. This research also uses qualitative method, meanwhile the technique of data analysis is descriptive analytics. To collect data needed in the research, several sources, primary and secondary data, are combined and done through interview. Primary data sources are in-depth interview with five elites as the functionaries of the party from DPP, DPW and DPD. An interview with a scholar is added to compare the analysis.

From the research questions, it is found that there are several factors as reasons for the triumphant of the party in Jakarta, which are image of the party as clean and responsive party, and against any form of corruptions; good implementation of the function of political party, such as political communication, political socialization, and political recruitment; and the strategy of the party such as consolidation, marketing, constituent management, and party cadre in the society.

The finding or the research in the field is that positive image of the party is the dominant factor for the triumphant. Meanwhile, the function and the strategy of the party are the secondary factors.

Theoretical implication of the research is that imagination process of the party is set through political campaign. As stated by Riswandha Imawan, there are three dimensions of political campaign, which are market dimension, political communication, and mobilization. According to the market dimension. Elite of the party must be good to cover up the campaign to attract the voters. The party developed its campaign as clean and responsive party; the politic of imagination of the party has obtained significant voters in the election of 2004. To conclude, theory stated by Riswandha Irnawan on market dimension is suitable with what PKS did in the election."