Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemberian suaka telah lama menjadi perhatian dan telah dipraktikkan oleh negaranegarakhususnya oleh negara-negara Amerika Latin. Di mana praktik pemberiansuaka ini merupakan refleksi dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara dalammemberi perlindungan kepada warga negara asing yang memintanya. Pemberiansuaka ini dibagi menjadi dua, yaitu suaka teritorial dan suaka diplomatik, di manaperbedaan keduanya hanyalah masalah tempat pemberian suaka. Pemberian suakateritorial dilakukan di dalam wilayah negara pemberi suaka, sedangkan suakadiplomatik diberikan di dalam gedung perwakilan diplomatik negara pemberi suaka,di mana secara de facto berada di luar wilayah negara pemberi suaka.Peraturan internasional suaka yang tidak secara tegas menyatakan batasan-batasanpemberian suaka dan belum bersifat universal dan masih didasarkan kepada kebijakannegara yang bersangkutan semata berdasarkan kebiasaan internasional menyebabkanbanyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari praktik pemberian suaka, diantaranya anggapan bahwa pemberian suaka merupakan tindakan yang tidakbersahabat dan tindakan intervensi. Pemberian suaka yang didasarkan pada kebijakandirasakan bersifat sangat politis, bukan merupakan suatu keharusan dalam melindungihak asasi manusia sehingga pemberian suaka ini terkadang bersifat subjektif, bukandidasarkan kepada kewajiban internasional suatu negara dengan memberikannyakepada seseorang yang berdasarkan hukum internasional layak diberikan suaka.Pemberian suaka telah lama menjadi perhatian dan telah dipraktikkan oleh negaranegarakhususnya oleh negara-negara Amerika Latin. Di mana praktik pemberiansuaka ini merupakan refleksi dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara dalammemberi perlindungan kepada warga negara asing yang memintanya. Pemberiansuaka ini dibagi menjadi dua, yaitu suaka teritorial dan suaka diplomatik, di manaperbedaan keduanya hanyalah masalah tempat pemberian suaka. Pemberian suakateritorial dilakukan di dalam wilayah negara pemberi suaka, sedangkan suakadiplomatik diberikan di dalam gedung perwakilan diplomatik negara pemberi suaka,di mana secara de facto berada di luar wilayah negara pemberi suaka.Persoalan lainnya terkait praktik pemberian suaka terjadi apabila suaka diberikan didalam gedung perwakilan diplomatik, di mana secara de facto berada di luar wilayahnegara pemberi suaka. Permasalahan yang mendasar adalah sejauh mana kekebalanyang dimiliki oleh gedung perwakilan diplomatik di dalam praktik pemberian suaka,apakah mutlak atau tidak dan bagaimana hukum internasional mengatur mengenaipemberian suaka di dalam gedung perwakilan diplomatik."

"The end of the Cold war, marked by the collapse of the Soviet Union's communism has brought about the new political phenomenon. This phenomenon has given the impact not only to the dimension on international relations, but also, which even more important, to the evolution and progressive development of the world organization such as the United Nations. The application of a great deal of mandatory sanctions under Chapter VII as for instance, which was never practiced during the Cold War period, had given a lot of legal perplexities, particularly the three components of that Chapter, namely action with respect to threat to the peace, breaches of the peace, and the last is the primary important that are acts of agression. Moreover, on the consideration of the question of 'war of aggresion' constituting one of the International Criminal Court`s jurisdictions in the drafting of Statute of Rome, had been inconclussive, and no progress had been made. This article, therefore, may contribute to further development of the analysis of the core problem."

"Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yang dikenal ASEAN didirikan di Bangkok tahun 1967, adalah organisasi internasional antar pemerintah di dalam wilayah Asia Tenggara yang ditetapkan berdasarkan perjanjian multilateral..."

"Relating to their sovereignity most of countries have policy to refuse any unexpected allien which entering to their countries and determined by themselves provisions for allien entrance. So that for allien whom entering any country ought to respect to relevant's domestic law of the country, eventhough mostly countries have themselves resolutions on restrictions through alliens and the law abide by. The author does elaborations to explain regarding indonesia-Australian refugee cases in April 2006. Indonesian citizens from Papua whom entered in to Australian territory have got temporary permits from Australia government that then were influenced various responds and diplomatic heat issues."

"ABSTRAK Indonesia bukan negara pihak dan tidak meratifikasi UN Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi Status Pengungsi) Tahun 1951. Ditinjau dari aspek hukum internasional, maka permasalahan pengungsi merupakan hak prerogatif negara tersebut  apakah mau atau tidak menerima para pencari suaka dan pengungsi masuk ke wilayahnya. Namun dari aspek kemanusiaan, bahwa setiap negara wajib memberikan perlindungan bagi setiap orang yang terancam jiwanya, sekalipun orang tersebut bukan warga negaranya. Komitmen Indonesia atas perlindungan pengungsi terlihat ketika Indonesia menampung pengungsi Vietnam di Pulau Galang tahun 1979. Indonesia pada dasarnya telah mengadop Konvensi Status  Pengungsi Tahun 1951 dan Protokolnya Tahun 1967 dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dimana Pasal 25 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan suaka kepada orang asing. Hal ini membuat Indonesia terlilit permasalahan akibat lamanya proses penentuan status sebagai pengungsi. Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dengan berinteraksi dengan warga lokal, membawa dampak ideologi, sosial budaya, pelanggaran hukum dan ancaman bagi keamanan nasional. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kesimpulannya Meskipun telah diterbitkan  Perpres 125 tahun 2016 tentang Penanganan pengungsi dari luar negeri, namun materi muatan dan implementasi belum menemukan solusi lamanya proses menunggu pengungsi. Solusi yang ditawarkan adalah pembentukan UU penanganan pengungsi, penempatan pengungsi di pulau tertentu, pemberian hak bekerja dan berusaha serta revitalisasi community house.

---

ABSTRACT

As a country, Indonesia upholds the safety and well-being of each person, including asylum seekers from foreign countries. Indonesia possess a strong committment to protect asylum seekers. For example, Indonesia once accepted and accomodated 250.000 Vietnamese into Galang Island, Riau Province in 1979. Although Indonesia is non-ratifying country of the UN Convention Relating to the Status of Refugee 1951, Indonesia has adopted its values through Article 25 of Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations which authorize the President of Indonesia to provide asylum to refugees in need. However, some issues remains in Indonesia as transit country including the process to determine refugee status which take longer than it needs to be. This issue should be addressed quickly because when refugees are permitted entry to a country, it will have impacts to several aspects, such as ideology, socio-cultural, legal, and national security. This research is conducted using normaitve juridical approach which focused to analyze the implementation of norms and rules in positive laws. This research finds that although Indonesia has Presidential Decree No. 125 of 2016 on the Treatment of Refugees and Asylum Seekers, but it is still inable to provide solution to accelereate the process of determining refugee status. This research offers to create a Law (UU) specific on the treatment of refugee, relocate the refugee into an empty island, provide the refugee with right to work and right to own a business, and revitalize community house.

Keywords: Asylum Seekers, status of Refugee, Transit Country

"

"Kekalahan Indonesia atas Malaysia dalam kasus sengketa atas pulau-pulau Sipadan dan Ligitan yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional di Den Haag akhir tahun 2002 yang lalu memunculkan kembali kontroversi di kalangan para pemerhati hukum internasional mengenai prinsip-prinsip perolehan kedaulatan atas wilayah negara, khususnya mengenai prinsip "pendudukan efektif" atau "effective occupation". "

"Signature, exchange of instruments or ratification will be binding if the text provides that these actions are to have that effect. A treaty which merely needs signatures from the parties, it will be legally binding to the parties by signing the treaty. However, for a treaty which needs ratification, signatures of the parties will not have a legal effect to the parties. The parties who have signed the treaty is only bound morally. Thus, the treaty will be legally binding to the parties, if the parties have ratified it."