Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan obat yang tidak tepat dan berlebihan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya kesehatan, karena sebagian besar pasien membayar obat dengan biaya pribadi sehingga dapat menyebabkan kerugian biaya dan selain itu dapat menyebabkan reaksi obat yang merugikan dan meningkatkan gangguan kesehatan akibat dari efek samping obat. Selain itu, penggunaan antimikroba yang berlebihan dapat meningkatkan resistensi kuman terhadap obat ( untuk jenis antibiotika ) dan meningkatkan gangguan kesehatan akibat dari efek samping obat. Untuk itu WHO merekomendasikan 12 langkah intervensi untuk lebih meningkatkan penggunaan obat secara rasional.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang pemahaman penggunaan obat rasional serta penerapan kebijakan RS terhadap 8 dari 12 langkah intervensi yang direkomendasikan oleh WHO untuk lebih meningkatkan penggunaan obat yang rasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan POR sangat penting untuk dilaksanakan, dan dipahami secara keseluruhan dan RSUP Persahabatan telah menerapkan 8 dari 12 langkah rekomendasi WHO untuk lebih meningkatkan pengunaan obat rasional sebesar 70,49%.

---

Drugs using need to be examined and we also need a correct data of quality and quantity of antibiotic use in order the antibiotic that being recommended by the doctor was safe, rational and effective. Inaccurate drugs using could cost the patient paid more money than he should be and made the patient facing the side effect of the antibiotic that have been given by the doctor, not to mention influencing their own health. Inaccurate antimicrobial using, could increase the resistance of bacteria against the drugs (the antibiotic ones), and also force the patient facing the side effect of the drugs. For those reasons above, WHO recommended 12 steps of intervention promoting rational drugs use.The purpose of this research was to describe the understanding of rational drugs use and also system implementation and hospital policy of eight out of twelve intervention steps recommended by WHO to enhance the rational drugs use.The research result showed that POR policy was so essential, not just to be understood but also need to be properly and entirely done. They already implemented 8 of 12 steps to promoting rational use of medicine and show the number of 70,49%."

"Penggunaan obat secara rasional sangat penting dalam mencapai layanan kesehatan yang berkualitas. Penggunaan obat yang tidak rasional dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti peningkatan angka kematian dan kesakitan akibat penyakit, timbulnya efek samping obat, biaya yang tinggi, dan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Oleh karena itu, praktik Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas diharapkan dapat membantu pasien menggunakan obat dengan efektif, efisien, dan aman. Kementerian Kesehatan RI menetapkan parameter Penggunaan Obat Rasional (POR) dengan mengacu pada prevalensi penyakit tertentu, seperti penyakit ISPA non-pneumonia dan diare non-spesifik. Parameter POR yang ditetapkan adalah batas penggunaan antibiotik untuk kasus ISPA dan diare adalah 20% dan 8%. Penggunaan antibiotik yang berlebihan terhadap kasus yang belum terkonfirmasi bakteri dapat meningkatkan resistensi antibiotik di masa depan. Hasil evaluasi penggunaan obat rasional di Puskesmas Kelurahan Kramat Jati 1 pada bulan April 2023 menghasilkan persentase penggunaan antibiotik untuk ISPA non-pneumonia dan diare non-spesifik masing- masing sebesar 5% dimana hasil ini memenuhi syarat keberterimaan penggunaan antibiotik <20% untuk ISPA non-pneumonia dan <8% untuk diare non spesifik.

---

The rational use of drugs is essential to achieve quality healthcare services. Irrational drug use can lead to various negative impacts, such as increased mortality and morbidity rates due to diseases, the emergence of drug side effects, high costs, and bacterial resistance to antibiotics. Therefore, the practice of Rational Drug Use (RDU) in Community Health Centers (Puskesmas) is expected to assist patients in using medications effectively, efficiently, and safely. The Indonesian Ministry of Health establishes parameters for Rational Drug Use (RDU) based on the prevalence of specific diseases, such as non-pneumonia acute respiratory infections (ISPA) and non-specific diarrhea. The set RDU parameters for ISPA and diarrhea cases are 20% and 8% of antibiotic use, respectively. Excessive antibiotic use for cases that have not been confirmed as bacterial infections can contribute to antibiotic resistance in the future. The evaluation result of rational drug use at Kelurahan Kramat Jati Community Health Care 1 in April 2023 shows that the percentage of antibiotic use for non-pneumonia ISPA and non-specific diarrhea is 5% each, meeting the acceptable criteria of antibiotic use <20% for non-pneumonia ISPA and <8% for non-specific diarrhea."

"Penatagunaan antibiotik merupakan salah satu strategi penting dalam mengurangi resistensi antimikroba. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan penggunaan antibiotik di RSUD Tarakan Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di rumah sakit, observasi, dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan antibiotik di RSUD Tarakan Jakarta masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun struktur dan proses kebijakan telah diimplementasikan, kepatuhan terhadap pedoman penggunaan antibiotik masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi dan partisipasi dalam sosialisasi, serta kebutuhan untuk meningkatkan wewenang apoteker dalam memberikan rekomendasi terkait pemakaian antibiotik, menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan kebijakan penggunaan antibiotik di RSUD Tarakan Jakarta sudah berjalan, masih diperlukan upaya peningkatan dalam hal sosialisasi dan perluasan kewenangan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah meningkatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai kebijakan penggunaan antibiotik, memperkuat peran apoteker klinis, dan memperbaiki sistem insentif bagi tenaga medis.

---

Antibiotic stewardship is an important strategy in reducing antimicrobial resistance. This research aims to implement the antibiotic use policy at the Tarakan Hospital, Jakarta, based on Minister of Health Regulation Number 28 of 2021. This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews with various stakeholders in the hospital, observations, and review of related documents. The research results show that the implementation of the antibiotic use policy at the Tarakan Hospital, Jakarta, still faces several challenges. Although policy structures and processes have been implemented, compliance with antibiotic use guidelines still needs to be improved. Factors such as lack of outreach and participation in outreach, as well as the need to increase official pharmacists in providing recommendations regarding antibiotic use, are the main obstacles in implementing this policy. This research concludes that although the antibiotic use policy at the Tarakan District Hospital in Jakarta is already in progress, there is still a need for increased efforts in terms of socialization and expansion of permits. Recommendations from this research are to increase training and outreach regarding antibiotic use policies, strengthen the role of clinical pharmacists, and improve the incentive system for medical personnel."

"Penggunaan obat yang rasional memiliki peran yang sangat penting dalam tercapainya kesehatan pasien. World Health Organization (WHO) memperkirakan terdapat sekitar 50% dari seluruh penggunaan obat di dunia tidak tepat dalam peresepan, penyiapan, maupun penjualannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas penggunaan obat di tiga puskesmas terakreditasi dasar Kota Depok ditinjau dari indikator peresepan menurut WHO. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dan inferensial dengan menggunakan desain potong lintang. Pengumpulan sampel menggunakan metode retrospektif, dengan total sampel sebanyak 324 resep yang berasal dari bulan Januari-Desember 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah obat tiap pasien adalah 3,79±1,04, rata-rata persentase peresepan obat generik adalah 99,76%, rata-rata persentase peresepan antibiotik 8,95%, rata-rata peresepan injeksi 0,31%, dan rata-rata persentase peresepan obat Formularium Nasional adalah 98,72%. Data menunjukkan bahwa penggunaan obat di tiga puskesmas terakreditasi dasar Kota Depok belum rasional, kecuali pada parameter peresepan antibiotik dan injeksi. Terdapat perbedaan yang bermakna (p<0,05) pada parameter rata-rata jumlah obat tiap pasien, peresepan obat generik, dan peresepan formularium di tiga puskesmas terakreditasi dasar Kota Depok. Berdasarkan target yang ditetapkan WHO, penggunaan obat di tiga puskesmas terakreditasi dasar Kota Depok pada tahun 2019 belum rasional, kecuali pada parameter peresepan antibiotik dan peresepan injeksi.

---

Rational use of drugs has a very important role to achieve patient health. World Health Organization (WHO) estimated more than 50% of all medicines were prescribed, dispensed, and sold inappropriately. This study was designed to evaluate rationality of drug use at three public health centers in Depok City based on WHO prescribing indicator. Descriptive and inferential analysis was performed using the cross-sectional method on the data obtained. A sample of 324 prescription written on January-December was obtained. The result showed that number of medicine was 3.79±1.04 per encounter, average percentage of medicines prescribed by generic name was 99.76%, average percentage encounters with antibiotic prescribed was 8.95%, average percentage encounters with injection 0.31%, and average percentage of medicines prescribed from Indonesian National Formulary was 98.72%. Results showed that drug use at three public health centers in Depok City was still irrational except for antibiotic and injection use. There was significant difference (p<0.05) between public health centers on average drug prescribed , average percentage of medicines prescribed by generic name , and average percentage of medicines prescribed from Indonesian National Formulary. Based on WHO , the use of drugs in three public helath centers in Depok City is not rational except for antibiotic and injection prescribing."

"Persoalan kontak dengan kebudayaan asing pada sebuah masyarakat selalu menarik perhatian para ahli antropologi. Dalam thesis ini saya ingin rnenggambarkan bagaimana unsurunsur sistem medis Barat masuk dan dipergunakan secara luas dalam masyarakat kota di Indonesia. Jakarta saya pilih sebagai lokasi penelitian ini karena pertimbangan penduduknya yang relatif lebih terbuka dan memiliki kesempatan lebih banyak bergaul dengan kebudayaan Barat. Unsur sistem medis Barat yang saya amati adalah obat-obatan yang tersebar, dikenal dan dipakai masyarakat luas. Saya ingin menjelaskan bagaimana masyarakat menggunakan obat-obatan Barat dan mengadopsi sistem medis Barat namun penggunaan itu dilandasi oleh ide yang berasal dari sistem medis tradisional.

Sebagai suatu produk kebudayaan asing, obat seharusnya dipahami,dalam konteks yang tepat sehingga penggunaannya bisa memberikan hasil yang maksimal. Hasil penelitian saya menunjukkan pengetahuan mengenai obat-obatan Barat yang kurang sehingga bayangan kerugian akibat efek samping suatu obat berubah menjadi ancaman. Ditambah dengan kesadaran yang rendah terhadap pranata medis (Barat) yang baru serta tanggungjawab yang kurang, ancaman tersebut bukan mustahil menjadi nyata."

"Persediaan tanahå terbatas sedang kebutuhannya meningkat secara linier sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan di segala bidang. Di lain pihak, pembangunan sarana dan atau prasarana kepentingan umum tidak mungkin ditunda-tunda terutama pada kota Metropolitan seperti DKI Jakarta. Masalah utama yang dihadapi Pemerintah adalah masalah kesediaan masyarakat melepaskan hak atas tanahnya dan besarnya ganti kerugian yang tidak sesuai. Pemegang hak atas tanah mengajukan ganti kerugian yang layak agar dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya atau setidak-tidaknya tidak menurun dibanding dengan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana agar kebijakan pengadaan tanah yang ada dapat lebih dioperasionalkan dan diharapkan dapat diterima semua pihak. Semakin tinggi pencapaian target pengadaan tanah (luas tanah, penyerapan biaya dan penerimaan ganti kerugian) maka semakin baik kinerjanya dan sernakin mudah penerima ganti kerugian meningkatkan kesejahteraannya serta semakin demokratis pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dan analisis SWOT. Dari penelitian yang dilaksanakan di DKI Jakarta diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: 1. Kepres RI No. 55 Tahun 1993 sebagai Kebijakan Publik pengadaan tanah untuk kepentingan umum ternyata lebih baik kinerjanya dan lebih kondusif menyerap biaya yang tersedia dalam APBD serta lebih demokratis pelaksanaannya dibanding Permendagri No. 15 Tabun 1975 yang berlaku sebelumnya. 2. Bahwa selain dengan ganti kerugian, ternyata di DKI Jakarta ditemukan suatu pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan kepentingan umum tanpa ganti kerugian yaitu berupa kewajiban pengembang dan konpensasi palayanan Ketata Kotaan dari Pemda DKI Jakarta. 3. Dengan memberdayakan potensi dinamis masyarakat dan simultan dibebani kewajiban sosial menyediakan sarana dan atau prasarana kepentingan umum akan sangat membantu Pemda DKI Jakarta memperbaiki kualitas dan kuantitas pengadaan tanah dengan ganti kerugian. Hasil analisis temuan dalam penelitian ini merekomendasikan bahwa kinerja Kepres RI No. 55 tahun 1993 masih dapat ditingkatkan dengan memberi batasanbatasan yang lebih jelas dan lebih konkrit mengenai ruang lingkup substansi, mekanisme musyawarah, penggunaan lembaga keberatan, dasar pertimbangan menetapkan besamya ganti kerugian dan mensosialisasikan RUTRD & RBWK. Selain itu pemberdayaan potensi dinamis masyarakat masih sangat relevan ditumbuh kembangkan. Untuk itu perlu ada pemikiran memperbaiki kebijakan publik yang mengatur kewajiban pengembang yang sekarang ini masih berbentuk Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta menjadi Undang-Undang atau Peraturan Daerah."

"Latar Belakang:Tuberkulosis resisten obat (TB-RO) merupakan ancaman bagi seluruh dunia termasuk Indonesia, karena memerlukan waktu lama dan biaya yang besar dalam mengobati penyakit tersebut meskipun telah ditangani dengan baik. Data penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa terdapat kekambuhan TB-RO, tapi datanya sangat terbatas. Di Indonesia belum ada data tentang angka kekambuhan TB-RO.Tujuan: Mengevaluasi pasien TB resisten obat (TB-RO) pasca pengobatan yang datang kontrol pada bulan ke 6, 12, 18, dan 24 di RSUP Persabatan Jakarta.Metode: Penelitian menggunakan desain penelitian potong lintang terhadap pasien TB-RO yang telah dinyatakan sembuh dan pengobatan lengkap yang datang kontrol di poli MDR RSUP Persahatan Jakarta mulai bulan April 2017 sampai Desember 2017. Dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan foto toraks dan biakan sputum. Mencatat data pengobatan dan hasil-hasil pemeriksaan terkait data yang diperlukan dalam dalam rekam medis pasien.Hasil: Didapatkan 60 subjek penelitian dengan rerata usia 42,3 + 12,5 tahun, berjenis kelamin laki-laki 31 (51,7%) dan perempuan 29 (48,3%), dengan rerata IMT 21,75+ 4,34. Dari hasil foto toraks didapatkan gambaran dominan lesi luas dan hasil kultur sputum semua pasien yang diteliti tidak ditemukan pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis.Kesimpulan: Tidak ditemukan kekambuhan pada pasien TB resisten obat yang yang telah dinyatakan sembuh dan pengobatan lengkap yang datang kontrol pasca pengobatan di RSUP Persahabatan Jakarta.

---

Objective: This study aimed to evaluate DR-TB patients which was biannually performed for two-years (e.g. at the 6th, 12th, 18th, and 24th mos) after treatment completion.

Methods: This cross-sectional study involved DR-TB patients completing their treatment at Persahabatan General Hospital Jakarta, Indonesia, between April and December 2017. The post-treatment evaluation during the 6th, 12th, 18th, and 24th mos included clinical, chest x-ray (CXR) and sputum culture examination.

Results: Sixty patients were observed in this study, 31 (51.7%) were males and 29 (48.3%) were females. The mean age was 42.3+12.5 yo and the mean body mass index was 21.75+4.34. Fourty nine (81.7%) patients showed extensive lesions per CXR and none of the patient showed Mycobacterium tuberculosis growth per sputum culture.

Conclusion: There was no recurrence of DR-TB from patients completing their treatment at Persahabatan General Hospital Jakarta, Indonesia during two-years post-treatment evaluation."

"Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit untuk memahami kegiatan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan Permenkes No. 74 tahun 2016. Tugas khusus yang diberikan berjudul “Analisa Perubahan Regimen Terapi Antiretroviral (ARV) Periode Januari 2021 - Agustus 2022 pada Pasien ODHA di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit”, dimana tugas ini bertujuan untuk mengetahui perubahan regimen terapi ARV serta mengetahui regimen terapi ARV terbanyak yang digunakan pada pasien ODHA di Puskesmas Duren Sawit. Beberapa obat ARV yang digunakan sebagai regimen terapi pasien ODHA di Puskesmas Duren Sawit diantaranya ARV FDC dan obat lepasan.

---

Pharmacist Professional Work Practice at the Duren Sawit District Health Center to understand pharmaceutical activities at the Health Center in accordance with Permenkes No. 74 of 2016. The specific assignment given was entitled "Analysis of Changes in Antiretroviral Therapy (ARV) Regimen for the January 2021 - August 2022 Period for PLWHA Patients at the Duren Sawit District Health Center", where this assignment aims to find out changes in ARV therapy regimens and find out the most ARV therapy regimens used in PLHIV patients at the Duren Sawit Health Center. Some of the ARV drugs used as a therapy regimen for PLHIV patients at the Duren Sawit Health Center include ARV FDC (Fix Drug Combination) and separate drugs.<"