Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Puncak arus kunjungan wisatawan mancanegara dan perolehan devisa dari sektor pariwisata terjadi pada tahun 1996, angka kunjungan wisman sebesar 5,03 juta orang dan menghasilkan devisa sebesar US$ 6,3 miliar. Perolehan hasil itu merupakan sejarah peraihan devisa tertinggi dari sektor pariwisata Indonesia. Pada awal tahun 1997 terjadi perubahan yang merupakan awal dari kemunduran dunia pariwisata di Indonesia. Meningkatnya suhu politik menjelang pemilihan umum dan pecahnya krisis moneter di kawasan Asia Tenggara meruntuhkan dunia usaha termasuk sektor pariwisata. Kemudian pada tahun 1998, terjadilah peristiwa bersejarah, kekuasaan pemerintahan Orde Baru beralih digantikan oleh pemerintahan Orde Reformasi. Peralihan kekuasaan tersebut disertai pecahnya kerusuhan yang terjadi di Jakarta bulan Mei 1998. Sejak saat itu citra Indonesia di mata internasional sebagai negara aman hancur lebur. Indonesia mendapatkan publisitas yang negatif secara luas, sebagai dampak dari hal tersebut, arus kunjungan wisman menurun drastis. Pada pertengahan tahun 2001 pariwisata Indonesia tampak sudah mulai kembali bergairah, namun serangan teroris ke World Trade Center di Amerika Serikat, tanggal 11 September 2001 kembali memporakporandakan impian pulihnya bisnis sektor pariwisata di Indonesia. Masyarakat internasional menjadi takut dan khawatir untuk melakukan kegiatan perjalanan, akibatnya pariwisata internasional mengalami kelesuan dan demikian pula arus kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia turut surut. Tanggal 12 Oktober 2002 serangan teroris kembali lagi memporakporandakan bisnis pariwisata. Sasaran serangan aksi teror adalah tepat di jantung kepariwisataan Indonesia, Bali. Bagi Indonesia aksi teror itu berdampak jauh lebih dahsyat daripada aksi serupa sebelumnya. Dunia pariwisata nasional benar-benar sangat terpukul. Terjadi pembatalan besar-besaran anus perjalanan ke Bali dari agen-agen perjalanan diseluruh dunia dan pemerintah negara asal wisatawan menjatuhkan travel warning/larangan bepergian. Dampak kejadian tersebut terasa secara nasional, karena harus diakui Bali merupakan tolak ukur bagi dunia internasional, apakah Indonesia aman atau tidak. Posisi Jakarta sebagai ibukota dan sebagai salah satu propinsi Indonesia saling bergantung pada kondisi Indonesia secara agregatif. Publisitas negatif mengenai aksi teror born di Bali atau kerusuhan di daerah lain dapat memberikan pengaruh kepada citra Jakarta dan sebaliknya, sebagai bagian dari kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu perlu adanya suatu metode yang tepat dalam penyebarluasan informasi yang faktual, aktual dan berimbang. Pariwisata adalah sektor yang sensitif terhadap isu-isu negatif, oleh karena itu salah satu hal penting dalam pengembangan pariwisata adalah bagaimana mengelola semua isu yang ada dan mengkomunikasikannya dengan efektif dan efisien agar dapat memberikan pemahaman yang baik akan kondisi yang ada secara objektif. Implementasi dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan bentuk pelaksanaan kegiatan komunikasi yang tepat, efektif dan efisien, salah satunya yaitu melalui kegiatan Marketing Public Relations. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui kegiatan Marketing Public Relations yang dilakukan Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk mendukung kegiatan pemasaran pariwisata Jakarta ke luar negeri dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan tersebut dengan keberlakuan konsep-konsep Marketing Public Relations. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berorientasi studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan metode observasi non-partisipan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yaitu sumber data atau orang-orang yang berada dalam lingkup peimasalahan penelitian: Informan tersebut adalah Kepala Subdinas Pemasaran dan Hubungan Intemasional Diparda DKI Jakarta, Kepala UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata serta Kepala-Kepala Seksi di dalam bagian tersebut dan humas, yang melaksanakan kegiatankegiatan dalam konteks Marketing Public Relations. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku referensi berkaitan dengan bidang yang diteliti, majalah, koran, internet dan sumber lain yang dapat menunjang perolehan data yang diperlukan bagi penelitian ini. Selain itu sebagai data pendukung, dilakukan juga wawancara mendalam kepada wisatawan asing yang berkunjung ke Jakarta, khususnya yang berkunjung ke Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata/ Visitor Information Center Jakarta sebanyak 13 informan. Untuk data-data mengenai pemuatan cerita, artikel atau editorial pada media massa asing, penulis melakukan kontak melalui e-mail dengan jurnalis-jurnalis asing yang pernah diundang ke Jakarta Evaluasi kegiatan MPR Dinas Pariwisata DKI Jakarta dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah aspek pemuatan pada media massa, hasil biasanya dinyatakan dalam istilah sirkulasi dan pemirsa siaran atau perkiraan jumlah pelanggan yang dicakup oleh koran atau majalah dan artikel khusus mengenai hal tersebut. Pemuatan tersebut diharapkan akan menarik perhatian calon wisatawan mancanegara untuk berkunjung dan pada akhirnya tolak ukur keberhasilan MPR dapat terlihat dari jumlah arus wisatawan yang berkunjung ke Jakarta. Kegiatan-kegiatan MPR yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DKI Jakarta sejalan dengan keberlakuan konsep-konsep MPR yang ada, melalui penggunaan dan penerapan perangkat-perangkat MPR yang ada berupa publikasi, event, berita, kegiatan pelayanan publik dan media identitas. Kegiatan MPR pada Dinas Pariwisata DKI Jakarta merupakan suatu program kegiatan yang terencana dan berkesinambungan sehingga hasil evaluasi dari program kegiatan tahun 2003 bukan merupakan akhir dari satu kasus program belaka, namun merupakan sebuah bagian dari sebuah runtunan program kegiatan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan program kegiatan MPR berikutnya, karena membangun citra positif suatu daerah tujuan wisata merupakan sebuah proses yang hams terus dikembangkan terus menerus guna meningkatkan kualitas kinerja pemasaran untuk menarik perhatian dan simpati calon wisatawan untuk datang berwisata ke Jakarta."

"Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan SDM Kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan bermutu dalam jumlah yang mencukupi dan terdistribusi adil sesuai dengan kebutuhan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan administrator kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen, dan perhitungan menggunakan metode ABK Kes. Informan yang terlibat pada penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 administrator kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah waktu kerja tersedia sebesar 1250 jam. Uraian tugas dan norma waktu sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing program. Standar beban kerja selama satu tahun administrator kesehatan pertama sebesar 9951,7 jam, administrator kesehatan muda sebesar 3992,9 jam, dan administrator kesehatan madya sebesar 294,7 jam. Administrator kesehatan memiliki tugas pokok seperti menyiapkan pelayanan administrasi kesehatan, meyusun kebijakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan, dan menyusun laporan. Selain itu juga terdapat tugas penunjang seperti mengikuti seminar dan diklat, menjadi narasumber, menjadi fasilitator, serta menulis karya ilmiah. Saat ini terdapat 12 orang administrator kesehatan terdiri dari 2 ahli pertama, 8 ahli muda, dan 2 ahli madya. Hasil perhitungan dengan metode ABK Kes didapatkan jumlah kebutuhan administrator kesehatan yang diperoleh dari capaian tugas pokok selama kurun waktu satu tahun dibagi dengan standar beban kerja dan dikalikan dengan jumlah standar tugas penunjang yang ada. Perhitungan tersebut menghasilkan kebutuhan 58 administrator kesehatan, terdiri dari 17 ahli pertama, 30 ahli muda, dan 11 ahli madya. Jadi, jumlah administrator kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta masih mengalami kekurangan dan perlu penambahan.

---

Human Resources (HR) are a very important aspect for the success of government administration, implementation of development, and also improving services to the community. Health human resource development is to produce quality health workers in sufficient numbers and distributed fairly according to needs. This research aims to analyze the needs of health administrators at the DKI Jakarta Health Service office. This research is a qualitative descriptive study using a case study method. Data collection through interviews, document review, and calculations using the ABK Kes method. The informants involved in this research were 4 people consisting of 4 health administrators at the DKI Jakarta Health Service office. The results of this research are that the available working time is 1250 hours. Job descriptions and time norms are in accordance with the functions and tasks of each program. The standard workload for a first year health administrator is 9951.7 hours, young health administrator is 3992.9 hours, and middle health administrator is 294.7 hours. Health administrators have main tasks such as preparing health administration services, preparing policies, monitoring and evaluating the implementation of health development programs, and compiling reports. Apart from that, there are also supporting tasks such as attending seminars and training, being a resource person, being a facilitator, and writing scientific papers. Currently there are 12 health administrators consisting of 2 first-time experts, 8 junior experts, and 2 intermediate experts. The results of calculations using the ABK Kes method show that the number of health administrator needs obtained from the achievement of main tasks over a period of one year is divided by the standard workload and multiplied by the standard number of existing supporting tasks. This calculation resulted in the need for 58 health administrators, consisting of 17 first-time experts, 30 junior experts, and 11 intermediate experts. So, the number of health administrators at the DKI Jakarta Health Service office is still lacking and needs to be increased."

"ABSTRAKPT Aseam Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di Jakarta. Dalam fungsinya sebagai lembaga keuangan bukan bank ini PT Aseam Indonesia beroperasi dengan cara memberikan kredit, melakukan penghimpunan dana dan memberikan jasa konsultasi perbankan lainnya. Sebagai lembaga keuangan PT Aseam Indonesia memiliki sifat-sifat khusus yang tidak sama dengan lembaga keuangan lainnya. Kekhususan ini adalah sebagai akibat adanya pembatasan- pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah seperti tidak adanya cabang dan larangan untuk melakukan penghimpunan dana yang berasal dari Deposito, giro dan tabungan. Sebagai salah satu jenis unit usaha PT Aseam Indonesia menerapkan konsep-konsep pemasaran dalam operasi usahanya. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh PT Aseam Indonesia tercakup dalam konsep bauran pemasaran (marketing-mix). Konsep ini terdiri atas kegiatan produk, promosi, distribusi dan penetapan harga. Keempat kegiatan ini dilakukan secara terpadu untuk memperoleh hasil yang optimal. Produk yang ditawarkan oleh PT Aseam Indonesia terdiri atas pemberian pinjaman (kredit) yang dananya diperoleh dan berbagai sumber seperti surat-surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima, hutang lainnya, pinjaman subordinasi serta modal dan cadangan. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah ditarik suatu beban biaya yang ditetapkan melalui kebijaksanaan penetapan harga secara floating rate. Promosi yang dilakukan oleh PT Aseam Indonesia sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan lain hanya ada sifat khusus sesuai dengan falsafah yang dianut yaitu promosi melalui ketrampilan karyawan. Karena adanya peraturan yang melarang lembaga keuangan bukan bank untuk mendirikan cabang di luar Jakarta maka PT- Aseam Indonesia mengirimkan para pembina kredit kepada para calon nasabah yang berada di luar Jakarta. Berdasar pada penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa PT Aseam Indonesia telah melakukan konsep bauran pemasaran sama seperti apa yang telah dilakukan oleh perusahaan lain dengan keunikan-keunikan sesuai dengan keadaan perusahakan."

"ABSTRAKPenelitian mengenai perilaku antar organisasi pada saluran pemasaran minuman ringan PT. Djaya Beverages Bottling Company di Jakarta ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara berbagai perilaku dalam hubungan PT. Djaya Beverages Bottling Company dengan para agen perantaranya dalam memasarkan minuman ringan. Perilaku antar organisasi yang akan dilihat adalah kekuasaan paksaan, kekuasaan non paksaan, konflik dan kerjasama.Permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah mengenai ada tidaknya hubungan antara kekuasaan paksaan dengan konflik dan kekuasaan dan paksaan dengan kerjasama yang terjadi didalam saluran pemasaran minuman ringan PT. Djaya Beverages Bottling Company. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah pimpinan/pegawai yang berhubungan dengan pemasaran hasil produk tersebut. Permasalahan penelitian dijawab melalui uji Hipotesa Nol dengan menggunakan alat analisis statistik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknik korelasi product moment diketahui terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan kekuasaan paksaan dengan timbulnya konflik dalam saluran minuman ringan pada PT. Djaya Beverages Bottling Company. Juga terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan kekuasaan non paksaan dengan tercapainya kerjasama dalam saluran minuman ringan pada PT. Djaya Beverages Bottling Company.Hal ini berarti hipotesa nol yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kekuasaan paksaan dengan konflik, dan tidak ada hubungan antara kekuasaan non paksaan dengan kerjasama, ditolak. Hasil ini sesuai dengan temuan para ahli yang dilakukan pada berbagai saluran pemasaran. Saran yang dapat diberikan adalah perlu ditingkatkannya penggunaan kekuasaan non paksaan dalam pemasaran untuk lebih menciptakan tercapainya kerjasama dan komunikasi antarorganisasi yang baik."